10Berita - Polemik kamus sejarah makin panjang setelah terungkap ada tokoh lain yang juga tak dibahas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) pun akan memperbaikinya.
Seperti diketahui, kontroversi kamus sejarah ini awalnya muncul setelah dokumen itu beredar secara daring. Sejumlah pihak protes ke Kemendikbud karena tak ada pembahasan terkait pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari.
Ternyata, kamus sejarah itu juga tidak menceritakan sosok-sosok lain yang berperan di sejarah Indonesia. Salah satunya adalah Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hal ini pun diprotes NU.
"Nama Gus Dur tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap sejarah beberapa tokoh di antaranya tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur.
Selain itu nama Gus Dur digunakan untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro," kata Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pringsewu, Lampung, Muhammad Faizin, seperti dikutip di situs nu.or.id, Rabu (21/4/2021).
Selain itu, Faizin mengaku heran adanya sosok Abu Bakar Ba'asyir yang justru dimuat dalam kamus tersebut. Diketahui, Abu Bakar Ba'asyir merupakan mantan narapidana kasus terorisme.
"Justru dalam buku ini, ada beberapa nama yang dipertanyakan kemunculannya oleh masyarakat di antaranya sosok Abu Bakar Ba'asyir yang termuat di halaman 11. Sosok mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan tertulis setia pada ideologi Pancasila justru muncul pada buku yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini," ujarnya.
Hal ini juga memunculkan kekecewaan bagi Komisi X DPR yang membidangi pendidikan. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, mengaku jengkel.
"Sekali lagi memang kita dibikin jengkel betul ini, kita dibikin kecewa berat atas penerbitan buku Kamus Sejarah Indonesia ini," kata Huda kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).
Kemendikbud sudah memberi penjelasan soal hal ini. Mendikbud Nadiem Makarim pun sudah angkat bicara.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tidak ada niat untuk menghilangkan peran pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari dalam kamus sejarah. Kemendikbud menyatakan terjadi keteledoran.
"Kesimpulannya, terjadi keteledoran yang mana naskah yang belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar. Tidak ada niat untuk menghilangkan KH Hasyim Asy'ari sebagai tokoh sejarah dalam buku tersebut," ujar Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, dalam jumpa pers daring seperti dilansir Antara, Selasa (20/4/2021).
Dia menjelaskan bahwa di dalam buku yang sama juga terdapat peran dari KH Hasyim Asy'ari yang ada dalam bagian pendiri NU. Peran KH Hasyim Asy'ari disebutkan di dalam halaman lain, hanya tidak ada di dalam lema atau entry.
Hilmar menjelaskan bahwa buku tersebut telah disusun pada 2017 dan risetnya melibatkan banyak pihak. Buku tersebut, sebenarnya belum selesai, namun karena pada waktu itu tahun anggaran habis, maka harus dilaporkan dan yang tidak selesai dibuatkan buku elektroniknya.
Pada 2019, ada program mengumpulkan bahan dari masing-masing direktorat untuk diunggah ke laman Rumah Belajar. Pihaknya sudah menarik kamus sejarah tersebut dan buku sejarah lainnya. Kemendikbud akan meninjau ulang buku-buku sejarah tersebut agar kesalahan tersebut tidak lagi terjadi.
Nadiem Makarim memberi penjelasan soal kamus sejarah yang menjadi kontroversi. Kamus sejarah itu ternyata disusun tahun 2017 atau sebelum Nadiem menjadi menteri.
"Terkait dengan isu kamus sejarah yang tengah hangat dibahas, kamus sejarah tersebut disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat," kata Nadiem lewat video di akun Instagram miliknya, Rabu (21/4/2021).
"Karenanya di bulan yang suci ini, alangkah baiknya kita menyikapi permasalahan dengan akal sehat, kepala dingin, dengan solusi," sambungnya.
Meski kamus sejarah itu disusun sebelum era kepemimpinannya, Nadiem mengambil langkah terkait kontroversi ini. Dia meminta kamus sejarah itu diperbaiki.
"Begitu saya mendengar isu ini, walaupun terjadi sebelum saya menjabat, maka saya Mendikbud langkah konkret, menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan dan melakukan koreksi," ungkapnya.(detik)
