10Berita - Diskon hukuman kepada dua orang pelaku kasus suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang dalam perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, memunculkan protes masyarakat.
Bahkan, Jaga Adhyaksa (JA) menuntut Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melakukan kasasi atas pemangkasan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta kepada Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Soegiarto Tjandra.
PT DKI dalam putusan banding Pinangki memangkas masa hukuman 10 tahun menjadi 4 tahun. Sementara untuk Djoko Tjandra dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun.
"Saatnya memberi ultimatum kepada Jaksa Agung, ST Burhanuddin, agar tidak bermain-main dengan kepentingan hukum dan ketenteraman umum. Kasasi demi kepentingan hukum atau mundur demi ketenteraman umum," ujar pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa, David Sitorus, saat dihubungi, Sabtu (31/7).
David menuturkan, kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa terhadap sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan selain Mahkamah Agung (MA). Upaya hukum luar biasa ini hanya bisa diajukan sekali oleh Jaksa Agung Burhanuddin.
Karena itu, kata David, Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak perlu mengulur-ulur waktu untuk memutuskan kasasi atau tidak terhadap putusan Pinangki yang sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat Pengadilan Tinggi DKI.
Khusus untuk Djoko Tjandra, ia meminta agar sebaiknya jaksa penuntut umum (JPU) segera mengajukan kasasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
"JPU tidak perlu mengulur-ulur waktu untuk menjawab apakah akan dilakukan kasasi atau tidak terhadap Djoko Tjandra. Daripada sengaja mengulur-ulur waktu, sebaiknya segera dijawab dan diputuskan," tegasnya.
Menurut David, para pelaku kejahatan dalam kasus fatwa MA yang dilakukan bersama-sama oleh Pinangki, Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya dan Anita Kolopaking, sering kali mendapatkan keistimewaan.
Karena itu pula organisasi masyarakat sipil menyorotinya dan beramai-ramai mengkritik kejanggalan penanganan kasus tersebut.
"Pinangki, misalnya, dituntut hanya 4 tahun; juga tidak ada kasasi setelah Pengadilan Tinggi DKI mendiskon hukumannya. Selanjutnya, meski sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa juga belum mengeksekusi Pinangki dari tahanan Kejaksaan Agung," paparnya.
"Hari Rabu kemarin putusan Djoko Tjandra dipangkas lagi. Anita Kolopaking yang hanya dituntut terkait pemalsuan surat," sambung David heran.
Soal itu, David mengacu nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI tentang Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan HAM tahun 2011 pada Pasal 4 ayat (7) poin c.
Di dalam aturan tersebut disebutkan, penempatan tahanan di Cabang Rutan Kejaksaan RI dibatasi sampai perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Sementara perkara Pinangki sudah berkekuatan hukum tetap tapi masih ditahan di Rutan Kejaksaan Agung.
Belum lagi orang-orang internal Kejaksaan RI yang diduga terlibat dalam skandal tersebut, menurut David, justru mendapat promosi jabatan. Begitu juga sosok Rahmat, pemilik Koperasi Nusantara yang mempertemukan Pinangki dengan Djoko Tjandra sama sekali tidak diproses dan diperiksa.
Menurutnya, hal tersebut membenarkan pernyataan Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, tempo hari yang menyebut ada kekuatan besar dalam kasus ini.
"Keistimewaan-keistimewaan tersebut membuat masyarakat tidak percaya dengan institusi Kejaksaan RI," pungkas Magister Hukum Universitas Indonesia ini. (RMOL)
Minggu, 01 Agustus 2021
Home »
» Jaksa Agung Harus Kasasi Skandal Pinangki-Djoko Tjandara, atau Mundur demi Ketenteraman Umum
Jaksa Agung Harus Kasasi Skandal Pinangki-Djoko Tjandara, atau Mundur demi Ketenteraman Umum
By 10 BERITA 8/01/2021 01:55:00 AM
Jaksa Agung Harus Kasasi Skandal Pinangki-Djoko Tjandara, atau Mundur demi Ketenteraman Umum
Related Posts:
VIRAL! Deklarasi Jokowi di Kalsel MEMBLUDAK, Warganet KAGUM: Pesertanya Sampe Luber-LuberVIRAL! Deklarasi Jokowi di Kalsel MEMBLUDAK, Warganet KAGUM: Pesertanya Sampe Luber-Luber 10Berita, Sebuah video deklarasi Jokowi 2019 dua periode menjadi viral di media sosial. Deklarasi diketahui di lakukan oleh ratusan sa… Read More
Ini Loh, Kode Android Supaya Smartphone Kalian Makin Canggih, Wajib Tahu Bro !Ini Loh, Kode Android Supaya Smartphone Kalian Makin Canggih, Wajib Tahu Bro ! Bgr.com 10Berita, Android adalah sistem operasi yang kini banyak digunakan di Smartphone zaman sekarang karena sistem operasi ini memiliki banyak… Read More
FITNAH KEJI! Namanya DICATUT Relawan Pemenangan Jokowi, Ketua MUI Sumbar Sebut Perbuatan NistaFITNAH KEJI! Namanya DICATUT Relawan Pemenangan Jokowi, Ketua MUI Sumbar Sebut Perbuatan Nista 10Berita, Nama Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar, dicatut Relawan Pemenangan Jokowi Sumbar dicantumka… Read More
Anies Baswedan Kesal Dikritik Soal Kali Item yang Bau : Tapi Pas Datang Kesana Beliau Makan TongsengAnies Baswedan Kesal Dikritik Soal Kali Item yang Bau : Tapi Pas Datang Kesana Beliau Makan Tongseng Prasetio Edi Marsudi dan Anies Baswedan 10Berita - Kunjungan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi ke K… Read More
KERAS! Gerindra: MUI Jangan Jadi Alat PenguasaKERAS! Gerindra: MUI Jangan Jadi Alat Penguasa 10Berita, Partai Gerindra mempertanyakan pelarangan deklarasi gerakan tagar #2019GantiPresiden. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sodik Mudjahid menyebut tidak a… Read More