10Berita – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan karantina selama ini. Desakan ini muncul terkait mencuatnya dugaan mafia karantina hotel yang mengorbankan warga negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan internasional.
Sebelumnya, Bukhori menerima laporan adanya tindakan penentuan hotel tertentu yang dilakukan sepihak oleh oknum petugas di bandara kepada pelaku perjalanan internasional setibanya mereka di bandara.
Anggota Komisi Kebencanaan ini meminta manajemen kebijakan karantina oleh Satgas Covid-19 dilakukan secara transparan.
Dirinya juga mendorong kebijakan isolasi terpusat (isoter) atau karantina di hotel tidak dikonsentrasikan di hotel tertentu demi menghindari tudingan adanya ‘main mata’ antara petugas satgas dan pelaku bisnis.
“Jangan hanya hotel dengan peringkat tertentu saja, misalnya hotel bintang tertentu. Kami memandang yang benar-benar diperlukan adalah ketersediaan fasilitas isolasi yang memadai dan kemudahan bagi pendatang internasional untuk mengakses karantina yang sesuai dengan kemampuan budget. Kami mendukung karantina sebagai suatu aturan wajib ditegakkan, akan tetapi jangan ada upaya memeras, tipu daya, maupun penetapan secara sepihak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menodai kebijakan penanganan pandemi,” tukasnya.
Sumber:
