10Berita - Enak aja! China kok protes pengeboran minyak dan latihan militer Indonesia? Ada kabar kurang mengenakkan terhadap pemerintah Indonesia.
Pasalnya, pemerintah China dikabarkan meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim yang dianggap kedua negara sebagai bagian wilayah mereka ketika ketegangan memuncak di perairan Laut China Selatan (LCS).
Seperti dilansir dari Reuters, Rabu 1 Desember 2021, informasi itu disampaikan empat sumber yang mengetahui persoalan ini kepada Kantor Berita Reuters.
Permintaan atau ‘nota protes’ itu merupakan tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah dilaporkan sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam (SDA) antara kedua negara di wilayah yang bergejolak dengan kepentingan strategis dan ekonomi global.
Reuters juga melaporkan, satu surat dari para diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan tegas meminta Indonesia menghentikan pengeboran di ring lepas pantai sementara lantaran itu dianggap terjadi dalam wilayah China.
Hal itu disampaikan seorang anggota Komisi Keamanan Nasional pada DPR RI Muhammad Farhan, yang mendapat pengarahan soal surat tersebut.
“Jawaban kami sangat tegas, kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” tegas Farhan kepada Reuters.
Secara terpisah, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan, setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat privat dan isinya tidak bisa dibagikan. Juru bicara itu sendiri menolak untuk berkomentar lebih jauh.
Kementerian Luar Negeri China, Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar China di Jakarta belum memberikan komentarnya terkait protes tersebut.
Tiga sumber lainnya, yang disebut Reuters telah mendapat pengarahan soal isu tersebut mengonfirmasi keberadaan surat protes dari China itu.
Dua sumber di antaranya bahkan menyebut China berulang kali meminta Indonesia menghentikan pengeboran.
Sebelumnya, Indonesia sendiri menekankan bagian ujung selatan dari Laut China Selatan merupakan zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut dan menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara tahun 2017.
China keberatan dengan perubahan nama itu, dan tetap bersikeras menyatakan jalur perairan itu berada dalam klaim teritorialnya di Laut China Selatan yang ditandai dengan ‘sembilan garis putus-putus’ berbentuk huruf U, yang diklaimnya sebagai batas yang dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada 2016 lalu.
“Itu (surat dari China) sedikit mengancam karena itu menjadi upaya pertama diplomat-diplomat China mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut,” beber Farhan kepada Reuters.
China merupakan mitra dagang terbesar dan sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia, yang menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia menjadi perekonomian papan atas.
Farhan beserta dua sumber lainnya kepada Reuters mengungkapkan, pemerintah Indonesia tetap diam soal hal ini demi menghindari konflik maupun pertengkaran diplomatik dengan China.
Farhan menambahkan, China dalam surat terpisah juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang digelar pada Agustus 2021 lalu, yang terjadi saat ketegangan memuncak.
Latihan militer yang diikuti 4.500 tentara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) itu menjadi acara rutin sejak 2009.
Menurut Farhan, itu menjadi protes pertama China terhadap Indonesia.
“Dalam surat resmi mereka, pemerintah China menyampaikan kekhawatiran mereka soal stabilitas keamanan di area tersebut,” imbuhnya. [/terkini]
