Di Balik Harga Minyak Goreng Mahal Tercium Bau Busuk Kartel, Ketua YLKI: Kasusnya Sama seperti Batu Bara
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menerangkan, sebelumnya harga minyak goreng tinggi karen efek menjelang natal dan tahun baru. Saat ini momen itu sudah lewat harga masih tinggi.
"Saya curiga ada praktek kartel atau oligopoli. Dalam UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada larangan terkait praktek usaha tidak sehat, monopoli, oligopoli, hingga kartel. Kalau kartel pengusaha bersepakat, bersekongkol menentukan harga yang sama sehingga tidak ada pilihan lain bagi konsumen," katanya kepada detikcom, Senin (10/1/2022).
Kecurigaan itu juga didorong karena tidak ditemukannya masalah yang mempengaruhi tingginya harga minyak goreng setelah nataru. Menurutnya, jika pemerintah mengguyur subsidi Rp 3,6 triliun untuk menggelontorkan minyak goreng, menurutnya tidak relevan.
"Logika awalnya harga tinggi karena supply dan demand-nya. Demand-nya tinggi kan sudah lewat, atau ada nggak gangguan supply seperti bencana alam atau gangguan produksi. Menurut monitoring saya, itu tidak ada," ucapnya.
Kemudian, Tulus juga menanggapi penyebab tingginya harga minyak goreng karena tingginya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) internasional. Menurut dia, Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar, seharusnya bisa menentukan harga CPO domestik.
"Kita kan penghasil CPO terbesar, kita eksportir bukan importir, jadi bisa menentukan harga CPO domestik. Jangan harga internasional untuk nasional," tuturnya.
Tulus menekankan agar pemerintah harus memberikan harga acuan untuk CPO domestik, jangan tergantung dengan harga internasional. Apa lagi Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar dan merupakan eksportir.
"Ini kan kasusnya sama seperti batu bara. Kita ini kalau CPO sebagai eksportir bukan importir. Harus ada harga acuan untuk domestiknya berapa. Jangan harga internasional dipakai untuk nasional. Harga acuan ini kan untuk domestic market obligation (DMO), harga di tengah-tengah. Jadi tidak merugikan pengusaha dan tidak memberatkan masyarakat," imbuhnya.
Sumber: detik
