10Berita - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertanggung jawab atas pengepungan Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Isnur menyampaikan pengepungan berkaitan dengan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener di Desa Wadas. Dengan begitu, tanggung jawab pengerahan aparat bukan hanya di tangan pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat.
"Proyek Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo yang akan menambang Andesite di #WadasMelawan itu Proyek Strategis Nasional Pertanggungjawaban nya bukan cuma di @ganjarpranowo , tapi @jokowi juga. 2 nya perlu dimintai pertanggungjawaban," kata Isnur lewat akun Twitter @madisnur, Rabu (9/2).
Isnur menyampaikan hingga saat ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga belum angkat suara soal pengerahan ribuan polisi. Menurutnya, hal itu mengindikasikan keterlibatan pemerintah pusat.
Dia curiga Istana memberi perintah pengerahan ribuan polisi ke Desa Wadas. Pasalnya, Jokowi dan kabinetnya diam saat hak warga Wadas yang dijamin konstitusi dan Pancasila diinjak-injak.
Isnur mendesak Jokowi mengambil tindakan tegas dalam kasus Desa Wadas. Dia meminta Jokowi menghentikan kekerasan yang dilakukan polisi di desa tersebut.
"Kalo Presiden masih taat Konstitusi Dan setia pada sumpahnya saat dilantik
1. Hentikan semua operasi represif di Wadas
2. Lepaskan semua yang ditangkap Dan ditahan, hentikan upaya kriminalisasi
3. Copot Kapolda Jawa Tengah
4. Hentikan proses2 penambangan Quarry di Wadas," ucapnya.
CNNIndonesia.com telah menghubungi sejumlah pejabat Istana terkait ucapan YLBHI tersebut. Kami telah menghubungi Kepala Staf Presiden Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini terkait hal ini.
Hanya Moeldoko yang memberi jawaban. Dia meminta peristiwa ini dilihat secara menyeluruh.
"Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," kata Moeldoko kepada CNNIndonesia.com.
Sebelumnya, ribuan aparat kepolisian diterjunkan ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah sejak (9/2). Para polisi dengan persenjataan lengkap saat mengawal pengukuran tanah Bendungan Bener.
Para polisi itu melakukan kekerasan terhadap warga yang menolak pembangunan Bendungan. Mereka juga menangkap 64 orang warga Wadas, termasuk anak-anak dan lansia.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semoat meminta warga untuk tidak takut dengan kedtaangan polisi. Setelah desakan publik menguat, Ganjar meminta maaf atas kejadian itu. Ia juga memastikan 64 warga yang ditahan akan dibebaskan hari ini.
"Pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan khususnya masyarakat di Wadas. Karena kemarin mungkin ada yang merasa tidak nyaman, saya minta maaf," ungkap Ganjar pada konferensi pers di Mapolda Jateng, Rabu (9/2).[cnnindonesia]
