10Berita - Pendiri SMRC Saiful Mujani menegaskan sampai hari ini tidak ada aspirasi di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda. Begitu juga aspirasi masyarakat yang menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjabat tiga periode.
“Kalaupun ada, itu bukan aspirasi yang umum di dalam masyarakat kita. Aspirasi umum adalah sebaliknya, menolak penundaan pemilu dan tiga periode pak Jokowi,” kata Saiful Mujani dalam acara “Bedah Politik bersama Saiful Mujani” melalui kanal Youtube SMRC TV, Kamis (17/3/2022).
Saiful bisa mengambil kesimpulan seperti, karena SMRC mempunyai data yang menarik. Data itu menyatakan angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi yang tinggi dapat diartikan bahwa rakyat menginginkannya terus menjadi presiden setelah masa jabatan rampung pada 2024.
“Apakah itu betul itu bisa diartikan puas itu begitu? Menginginkan Jokowi terus (menjadi presiden). Kita punya pertanyaan spesifik atau analisis yang spesifik antara menerima atau menolak perpanjangan tersebut menurut puas dan tidak puas,” ujar Saiful Mujani.
Dalam analisis tersebut, Saiful menemukan orang yang puas dengan kinerja Jokowi tidak menginginkan pemilu ditunda sebanyak 83 persen. Sementara, masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, kemudian tidak menginginkan pemilu ditunda ada sebanyak 86 persen.
“Jadi, tidak beda terlalu jauh. Bedanya hanya tiga persen. Sama-sama diatas 80 persen. Artinya apa? Artinya puas (terhadap kinerja presiden) tidak berarti melanggar konstitusi,” kata Saiful.
Dengan kata lain, menurut Saiful, sikap konstitusionalisme masyarakat cukup tinggi terhadap pembatasan masa jabatan presiden. Masyarakat yang menilai kinerja Jokowi memuaskan tetap memandang masa periode presiden tetap dua kali saja. “Oleh karena itu, bisa jadi masyarakat menilai untuk keberlangsungan kepemimpinan, bisa jadi ada pemimpin yang lebih baik. Terbuka kemungkinan-kemungkinan untuk semacam itu atau bisa juga lebih buruk,” katanya.
Oleh karena itu, ia menilai masyarakat Indonesia saat ini sudah berani untuk sesuai dengan aturan konstitusi. Masyarakat berani mengambil risiko untuk tetap sesuai jalur konstitusi yang ada.
Kondisi ini menandakan dalam masyarakat Indonesia telah tumbuh budaya konstitusional. “Bahwa walaupun kinerja pemerintah bagus tetapi kalau konstitusi menetapkan dua periode, maka tidak boleh ada perpanjangan periode lagi,” katanya.
“Karena di data kita itu tidak terkonfirmasi, tidak ada dasar data dari survei ya. Kita menunggu big data dari pak Luhut. Soalnya big data yang lain tidak mengonfirmasi itu. Big data lain mengonfirmasi hasil survei kita dimana mayoritas itu kecewa atau marah, negatif dengan isu penundaan pemilu tersebut dan juga isu tiga periode juga enggak pernah mendapatkan dukungan dari masyarakat,” tegas Saiful Mujani.
Sumber: beritasatu
