10Berita – Menggunakan big data berupa percakapan 110 juta pengguna media sosial sebagai dasar Luhut Pandjaitan menyebut mayoritas pemilih Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung penundaan Pemilu 2024 tidak masuk akal.
“Klaim Pak Luhut soal big data yang dia punya dijadikan landasan untuk mengubah konstitusi sangat naif. Meng-capture pendapat masyarakat di media sosial, kemudian menjadikan dasar sebagai alat politik inkonstitusional, sungguh memalukan,” tegas Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (12/3).
Syahrial menyatakan, Luhut yang notabene adalah Menko Marves sebaiknya fokus saja terhadap tugas-tugas utama kementeriannya agar kinerjanya bisa maksimal.
“Apabila ingin berpolitik, jangan hanya melihat dalam bingkai kekuasaan agar tidak terjadi kekacauan terhadap sendi-sendi bernegara,” kata Syahrial.
Menurut Syahrial, jika biaya Rp 100 triliun untuk Pemilu serentak yang disoal, bukan berarti konstitusi yang harus diterabas oleh Luhut. Melainkan, pemerintah harus bercermin bahwa sedang terjadi krisis kepercayaan di masyarakat.
“Kesulitan ekonomi masyarakat harus diselesaikan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan,” tegasnya.
Sumber: eramuslim
