Oleh M. Rizal Fadillah – Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Ini bukan Andika artis tetapi Panglima TNI yang tengah membuat kejutan politik menghapus persyaratan mendaftar menjadi anggota TNI untuk keturunan PKI. Dengan tegas dan demonstratif ia menegaskan bahwa tidak ada larangan keturunan PKI dapat menjadi anggota TNI. Berdalih konsisten dengan hukum, maka penegasan itu dianggap perlu. Benarkah perlu?
Pernyataan dan penyiaran itu bukan sekedar keputusan administratif internal TNI tetapi lebih pada spektrum politik. Video yang terkesan sengaja diviralkan merupakan sebuah bentuk dari deklarasi. Mengapa Jenderal Andika begitu ya?
Ada tiga disain yang mungkin terjadi dengan perubahan warna Andika.
Pertama, Latihan Bersama (Latma) TNI AD dengan AD Amerika Serikat telah membuat marah China. Jenderal Andika sebagai KSAD saat itu menjadi penanggung jawab. Jokowi yang terkena semprot mau tidak mau harus menekan Andika. PKI dan keturunan adalah proposal strategis. Dulu PKI didukung penuh oleh China.
Kedua, menjelang pensiun Andika harus mulai mencari lahan bagi karier politiknya. Dengan citra “clean” sebagai perwira maka wajar jika Andika menjadi bidikan. Pilpres 2024 sangat mendesak untuk mendapatkan figur kepanjangan tangan istana dan partai berkuasa. Andika masuk dalam bursa usungan. PDIP adalah partai yang menampung simpatisan dan keturunan PKI. Disinilah benang merahnya.
Ketiga, Andika itu menantu AM Hendropriyono, guru besar intelijen. Sulit memisahkan antara keduanya. Hendro adalah “king maker” Jokowi untuk menjadi Presiden dua periode. Ia pula yang bersahabat erat dengan Megawati PDIP. Pada tahun 2017 AM Hendropriyono pernah menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan bangkitnya PKI dan minta untuk tidak mengungkit lagi tragedi G 30 S PKI.
Apapun itu, masyarakat masih sangat khawatir akan kebangkitan PKI yang dapat menyusup ke berbagai elemen masyarakat maupun pemerintahan. Memusuhi, menebar fitnah, mengadu domba, serta menuduh radikal umat beragama. Demikian juga dengan memiskinkan rakyat dan menggantung leher di tali hutang luar negeri.
Pemerintah ini aneh kepada FPI dan HTI yang tidak pernah memberontak bertindak keras bahkan brutal. Kepada PKI dan keturunannya dengan berdalih HAM justru begitu lembek dan membuka pintu. Diarahkan untuk melupakan peristiwa G 30 S PKI. Pemerintahan Jokowi adalah rezim diskrimintatif dan pelanggar HAM. Memusuhi umat Islam. Lucunya dalam urusan Papua wajahnya pucat pasi seperti cecurut ketakutan.
Andika menanggapi paparan seorang perwira soal syarat penerimaan anggota TNI. Serta merta ia meminta hapus persyaratan mengenai keturunan PKI dengan dalih hukum. Andika lupa bahwa persoalan PKI dan pengembangan faham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme bukan semata persoalan hukum tetapi ekonomi, politik, bahkan agama. Semestinya Panglima TNI melihat PKI, kader dan keturunannya itu secara utuh dan menyeluruh. TNI seharusnya menjadi institusi yang paling waspada.
Ada kekhawatiran sebentar lagi ia akan bicara tentang umat Islam radikal, teroris, intoleransi dan narasi kaum islamophobist lainnya. TNI dibawa ke arah posisi sebagai pengawal pemerintah bukan pengawal negara apalagi pengawal rakyat.
Akankah TNI membiarkan umat Islam dan rakyat Indonesia berhadapan sendiri melawan neo PKI, kader-kader dan keturunannya ? TNI yang tidak jelas posisi dan sudah tidak lagi menjadi penegak kebenaran dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 ?
Sumber:
