10Berita - Beberapa waktu lalu, 1,3 milyar data berisikan NIK, nomer telepon, provider telekomunikasi, dan tanggal pendaftaran kartu SIM masyarakat Indonesia dibobol hacker bernama Bjorka dari database Kominfo.
Data tersebut dijual di situs Breached.to dan membuat Kominfo menjadi bulan-bulanan netizen.
Tidak sedikit netizen merundung sistem keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terlebih, banyak yang mengkhawatirkan data-data tersebut akan diperjualbelikan dan digunakan untuk sesuatu yang berbahaya oleh hacker.
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan angkat bicara mengenai masalah tersebut dan berpesan ke hacker.
“Kalau bisa jangan menyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal acces," ucap Semuel dikutip Hops.ID melalui Suara 7 September 2022.
Pernyataan Ditjen Aptika Semuel tersebut memancing hacker Bjorka untuk muncul.
Melalui situs Breached, hacker dengan username Bjorka tersebut menampilkan potongan berita dari pernyataan Ditjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan dan menuliskan pesan.
“My Message to Indonesian Government: Stop Being Idiot” yang berarti “Pesan saya untuk pemerintah Indonesia: Berhenti menjadi idiot," dikutip Hops.ID melalui akun Twitter @TechmendID.
Sebagai informasi, hacker Bjorka sendiri sudah membobol tiga situs milik Lembaga Indonesia di antaranya Kominfo, PLN, dan Telkom pada bulan Agustus lalu.
Sampai berita ini dibuat, Kominfo belum angkat bicara mengenai pesan balasan dari hacker tersebut.
Netizen Twitter juga ikut mengomentari kejadian ini, apalagi setelah tau pernyataan sang Ditjen tentang hacker jangan menyerang.
“Hacker mending lu ke jalan yang benar, biar bisa gantiin posisi beliau” tulis akun @Fina***
“Apa tidak malu pak? Kalo mention Kominfo boleh ga si?” tulis akun @mifta***
“Sebenarnya Kominfo ini isinya beneran ngerti Informatika ga sih? Kompeten ga sih? Lembaga negara lho ini. Yang milih siapa sih?” tulis akun @milktea***
Netizen berharap, setelah adanya kejadian ini sistem keamanan seluruh lembaga pemerintahan Indonesia bisa diperketat, diperkuat keamanannya, khususnya Kementerian Komunikasi & Informatika yang menyimpan banyak data-data digital seluruh masyarakat Indonesia.***
Sumber: hops
