10Berita - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kroninya menjadi musuh publik di akhir kekuasaannya.
Pada periode kedua Jokowi, anak dan menantu memanfaatkan demokrasi untuk menjadi kepala daerah.
Kedua anaknya diduga terlibat dalam pencucian uang.
“Jokowi bersama kroni kekuasaannya seiring waktu cenderung menjadi “public enemy” di ujung pemerintahannya,” kata mantan Presidium GMNI Yusuf Blegur kepada redaksi SuaraNasional, Rabu (7/9/2022).
Kata Yusuf, praktek-praktek KKN dan pelbagai kejahatan kemanusiaan yang menyelimuti perjalanan pemerintahannya selama dua periode.
“Semakin mengarah dan nyaris membuat Indonesia menjadi negara bangkrut,” papar Yusuf.
Kata Yusuf, di era Jokowi kegagalan teknis dan strategis menyeruak dalam setiap kebijakan dan implementasi pembangunan nasional.
Infrastruktur yang tak terukur, uang negara yang terkuras bukan untuk kesejahteraan rakyat dan aparatur rakus dan brutal dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Ini merupakan warisan buruk rezim Jokowi, yang dihiasi perilaku penuh kebohongan dan tak punya sedikitpun integritas,” jelas Yusuf.
Jokowi sebagai presiden yang dibayangi stigma kepemimpinan gagal, tentunya menjadikan pertarungan pilpres 2024 sebagai sesuatu yang “to be or not to be”.
Dengan kepercayaan diri tinggi dan dukungan oligarki di belakangnya, Jokowi hanya punya dua pilihan.
“Memenangkan jabatan presiden tiga periodenya, atau menyiapkan sekoci dengan figur siapapun yang nantinya akan terpilih dalam pilpres 2024,” tegasnya.
Meskipun dominan pragmatis, oligarki juga tidak sekonyong-konyong mengatrol pemimpin yang rendah elektabilitas dan tingkat keterpilihannya, terlepas dengan rekayasa sosial maupun secara alami lahir dari dukungan rakyat.
“Sebagai entitas ekonomi yang memiliki korelasi kuat dengan dunia politik, oligarki juga memiliki kalkulasi dan rasionalisasi politik selain dengan tidak meninggalkan karakter “safety player” yang sejauh ini sukses diperankan para pengusaha skala besar. Termasuk menggiring partai politik dan instrumen kelembagaan pemerintahan lainnya seperti KPU, TNI dan Polri,” ungkap Yusuf. [SuaraNasional]
