Pakar HTN: Bawaslu Mestinya Semprot Prabowo, Erick, dan Ganjar bukan Anies
10Berita - Youtuber yang juga pakar hukum tata negara Refly Harun heran dengan sikap Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Karena Bagja terus menyindir Anies Baswedan terkait safari politik yang dilakukan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan tersebut.
“Agak heran juga kenapa kok kayaknya nyinyir kepada Anies Baswedan terus ya. Nyindir-nyindir dan lain sebagainya,” jelasnya dalam kanal Youtube @ReflyHarunOfficial dikutip KBA News pagi ini.
Sebab, Refly menegaskan dalam konteks Pemilu 2024, Bawaslu tidak memiliki hak untuk mengawasi kegiatan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Berbeda kalau NasDem. Mengingat partai besutan Surya Paloh tersebut sudah resmi menjadi peserta Pemilu 2024.
“Tapi Anies Baswedan kan enggak. Orang bebas yang berhak mau ngapain saja. Tapi kok ini disindir-sindir melulu. Kemarin saya baca misalnya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu nyindir calon presiden yang katanya keliling ngumpulin massa dan lain sebagainya, padahal enggak boleh ngumpulin masa. Loh, yang bilang enggak boleh itu siapa?” katanya mempertanyakan.
Menurutnya, justru yang seharusnya dipersoalkan Bawaslu adalah pejabat-pejabat publik yang melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas publik. Itu pun Bawaslu hanya bisa mempermasalahkannya secara etik.
Sebab, kepada para pejabat tersebut sekalipun, Bawaslu tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Karena mereka juga belum menjadi peserta Pilpres 2024.
“Tetapi yang membedakan adalah, biar kita paham tentang good governance, Anies itu bukan pejabat publik. Sementara yang lainnya Erick Thohir, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo itu adalah pejabat publik. Sehingga kalau mereka melakukan langkah-langkah yang berbau kampanye misalnya, maka sesungguhnya secara etik, mereka tidak pantas melakukan itu,” bebernya.
Sebab, katanya lagi, para pejabat yang sudah ancang-ancang maju di Pilpres 2024 itu masih melekat dalam diri mereka jabatan negara dan penggunaan fasilitas negara. Seperti fasilitas penerbangan, hotel, kepegawaian, administrasi dan lain sebagainya ketika bepergian. Berbeda dengan Anies yang bukan pejabat. Sehingga bebas mau melakukan apa pun.
“Jadi kita harus jelas ya bernegara itu. Jangan kemudian yang harusnya, disentil tidak disentil. Yang kemudian harusnya free, bebas, karena dia adalah warga negara, tiba-tiba disentil,” tegasnya.
Bahkan bila pun Anies mau menggunakan pesawat pribadi dalam roadshow-nya, sambung Refly, itu enggak ada masalah. Karena Anies bukan pejabat publik. Tapi kalau masih menjabat, itu baru bermasalah. Anies bisa kena pasal gratifikasi.
“Paham kan? Jadi kadang-kadang kita enggak mau paham yang seperti seperti ini. Ya mana yang harus dikritik, mana yang enggak. Jadi kena gratifikasi kalau dia pejabat publik. Tapi kalau dia bukan pejabat publik, enggak ada masalah,” tandasnya.
Sebelumnya, saat berbicara dalam diskusi “OTW 2024 Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu” di Erian Hotel, Jakarta Pusat, Minggu, 19 Februari 2023, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan adanya aturan sosialisasi terkait Pilpres 2024. Dia lantas menyinggung adanya capres yang kerap keliling saat ini.
“Kemudian safari politik, kemudian ada mohon maaf nih, keliling terus, lama-lama kan ono opo iki? Capres itu doang yang keliling terus he-he-he,” kata Bagja.
Sumber: kba
