Bawaslu Sentil Kunjungan Anies, Partai Demokrat: Awasi Juga Menteri dan Gubernur Lain yang Mau Capres dan Cawapres
10Berita - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon merasa heran terhadap sorotan diberikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal Silaturahmi Kebangsaan Anies Baswedan di Jawa Timur. Dia berpendapat badan yang diketuai Rahmad Bagja hanya mengirim pesan pendek.
Menurut Jansen, kalau memang Bawaslu merasa yakin sudah ada pelanggaran berdasar regulasi dan merasa punya kewenangan menindak langsung saja turun ke lapangan. “Menindak mas Anies. Ini pakai-pakai SMS segala,” tulis rilis diterima KBA News dari Jansen, Sabtu, 18 Maret 2023.
Jansen menyaksikan kunjungan Anies di Surabaya melalui media dan video-video. Anies kata dia hanya melakukan ibadah salat Jum’at di Masjid Al-Akbar dan kemudian ada jemaah yang mendatanginya untuk bersalaman.
“Masak itu salah? Tidak ada saya lihat mas Anies orasi nyampaikan ajakan memilih, minta dukungan, dan lain-lain,” ujarnya.
Jemaah yang mendatangi Anies menurut Jansen barangkali kangen dengan sosok Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Warga ingin menunjukkan kecintaan mereka pada sosok baru pemimpin masa depan Indonesia.
Jansen juga heran Bawaslu seperti dirilis media Detik.com bahwa Bawaslu mengekluarkan surat imbauan terhadap kegiatan Anies pada 13 Maret namun baru dikeluarkan 17 Maret. Dia berpandangan seharusnya lembaga pengawas hanya melakukan monitoring saja dan melakukan pengawasn. “Bawaslu kan bukan peramal, tidak ada fungsi prediktif lalu melarang-larang orang atau menyimpulkan sesuatu apalagi mengatakan melanggar jauh sebelum hal itu terjadi,” tuturnya.
Jansen meminta Bawaslu juga mengawasi para pejabat negara yang ingin maju sebagai Capres atau Cawapres. “Di mana ada anggaran atau fasilitas negara yg melekat dibadannya. Ini malah ngawasi Anies terus yg jelas-jelas sudah bukan pejabat negara,” kata dia.
Dia mencontohkan ada pejabat menteri yang masih menjabat, gubernur masih aktif berkeliling daerah. Meski begitu dalam hal ini Bawaslu kata dia tidak melakukan apapun. “Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas,” ujarnya.
Jansen mengajak semua pihak yang berkepentingan agar menyusun regulasi. Hal ini dilakukan agar ada kepastian hukum untuk semua pihak. “Karena sesuai azas legalitas, sepanjang belum diatur, maka dia bukan pidana atau pelanggaran,” kata dia.
Sumber: kba
