10Berita - Presiden Joko Widodo yang janji bakal membisikkan nama Capres Cawapres ke partai politik banjir kritik. Sebagai seorang kepala negara, seharusnya Jokowi jangan ikut campur urusan Pilpres.
"Mengapa Jokowi harus melibatkan diri? Bukankah dengan duduk manis justru akan dikenang oleh rakyat orang bijak?" kata Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/5).
Analis politik Universitas Nasional itu juga menjelaskan, dalam perspektif politik realis, kekuasaan (power) dan pengaruh (influence) memang harus tetap dirawat.
Jika secara formal kekuasaan tidak lagi dalam genggaman, maka minimal pengaruh harus tetap kuat ke pemegang kuasa formal berikutnya.
"Pada konteks ini dapat dijelaskan mengapa Jokowi terus melibatkan diri dalam suksesi kepemimpinan nasional Pilpres 2024," beber Andi Yusran.
Seperti diketahui, sikap Jokowi itu juga disentil Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Mohammad Jusuf Kalla atau JK.
JK mengatakan, sejak era Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kepala negara tidak pernah mengintervensi partai politik maupun koalisi untuk memilih Capres Cawapres tertentu.
Sumber: RMOL
