10Berita, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak terlalu jauh ikut campur dalam Pemilu 2024. Presiden kata dia, cukup jadi wasit saja.
JK memahami presiden bagian dari politisi dan tidak ada larangan untuk presiden ikut terlibat dalam politik jelang Pilpres 2024.
Namun ada batasan-batasan yang perlu dicermati. Semisal tidak mencampuri koalisi antar partai politik dan memisahkan partai politik yang bukan bagian dari pemerintah.
Sejatinya posisi kepala negara jelang Pemilu dan Pilpres 2024 yakni mendorong partai politik betul-betul menjalankan tugas menjadikan Pemilu yang bersih, adil dan terbuka.
“Itu yang paling utama, Presiden punya tugas sebagai wasit dan sebagai pendukung Pemilu, bukan pendukung koalisi,” ujar JK di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV ‘Jokowi Intervensi Pesta Demokrasi?’, Rabu (10/5/2023) malam.
JK menambahkan demokrasi sangat penting ditonjolkan oleh presiden agar partisipasi masyarakat di pemerintah selanjutnya menjadi positif.
Ia tidak ingin perkembangan demokrasi Indonesia menjadi mundur seperti di era Orde Baru. Sebab jika pemimpin negara sudah berpihak, maka aparatur negara kemungkinan juga bisa ikut berpihak.
“Kekhawatiran saya satu, jangan nanti kalau ini berlanjut maka di bawah terbelah,” ujar JK.
“Kalau di atas berpihak, di bawah juga berpihak. Itu bisa terjadi. Justru itu, sebelum terjadi saya menyatakan jangan. Demokrasi kita akan mengalami kesulitan, jadi saya kembali lagi memberi contoh,” sambung JK.
Sebelumnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak terlalu jauh mencampuri urusan capres, cawapres dan koalisi jelang Pilpres 2024.
JK menilai sejatinya Presiden Jokowi mengikuti langkah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam urusan politik di akhir periode.
Menurutnya di akhir masa pemerintahan, kedua tokoh tersebut betul-betul tidak mencampuri urusan Pilpres agar pemilihan kepala negara bisa berjalan adil, terbuka dan jujur.
“Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, Pak SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah,” ujar JK di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).
