Estafet Kepemimpinan Harus Dikawal, Anies: Ketika Melenceng Harus Diluruskan
10Berita - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menyinggung soal proses demokrasi terkait estafet kepemimpinan di Indonesia. Seakan menyindir Presiden Jokowi perihal cawe-cawe di Pilpres, Anies kembali menegaskan bahwa bagaimanapun juga kekuasaan ada di tangan rakyat.
“Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan,” kata Anies dalam acara Penutupan Bimbingan Teknis dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD se-Indonesia dikutip dari akun YouTube PKS TV, Selasa malam, 30 Mei 2023.
Anies mengibaratkan estafet kepemimpinan seperti proses perjalanan sebuah kelompok, sambil memegang kompas sebagai pemandu arah tujuan. Tujuan yang dituju kelompok ini untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara tercapai.
Anies juga menekankan bahwa estafet kepemimpinan bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan apapun yang sudah dikerjakan sebelumnya. Namun, memastikan bahwa cita-cita awal berbangsa dan bernegara bisa diraih.
“Tujuan kita mencapai itu, jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan, persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu dan itu lah pegangan kita,” ucap Anies.
Estafet kepemimpinan lima tahunan harus dikawal. Bila proses itu tak sesuai, maka harus diluruskan.
“Ketika arahnya terasa melenceng, diluruskan, dan ini adalah proses normal yang harus kita jalani terus menerus,” kata Anies.
Cawe-cawe Jokowi banjir kritikan
Sebelumnya, Jokowi mengaku kalau dirinya sengaja cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.
“Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh?” ujar Jokowi.
Tindakan Jokowi melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024 bisa berimbas buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi cawe-cawe menjadi bukti Jokowi sebagai presiden tidak netral, padahal urusan Pilpres sama sekali bukanlah urusan presiden.
Pengamat politik Pangi Syarwi menilai cawe-cawe Jokowi bisa merusak tatanan pemilu dan demokrasi. “Presiden kalau sudah partisan, maka pemilu menurut saya sulit untuk netral,” ujar Pangi Syarwi kepada Medcom.id, Selasa, 30 Mei 2023.
Kritikan juga dilontarkan oleh ekonom senior Indef, Didik J Rachbini. Didik menyebut, Indonesia adalah negara demokrasi, bukan kerajaan. Aksi politik Presiden Jokowi tentu memicu pertanyaan soal motif Jokowi sangat antusias ikut serta memengaruhi dan seolah pula ingin jadi penentu capres dan cawapres 2024.
“Tidak perlu bersikap seperti raja yang mencari penerus pekerjaannya, semua milik rakyat,” tegas Didik.
Sumber: medcom
