10Beritta - Oleh: Ahmad Khozinudin, SH
"Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu," [Safaruddin, Politisi PDIP, 4/9/2023]
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar.
Ide ini disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/2023).
Ryco menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin. Safaruddin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
Selalu saja, Masjid dijadikan alamat tuduhan radikalisme. Selalu saja, dakwah yang didalamnya memuat koreksi (muhasabah) kepada penguasa dituduh sebagai radikalisme.
Tuduhan BNPT dan politisi PDIP ini sangat menyakitkan. Mereka tidak memahami, betapa sulitnya hari ini pengurus masjid untuk memotivasi Umat sholat berjamaah di masjid. Mereka tidak paham, betapa sulitnya memakmurkan masjid.
Problem masjid bukanlah radikalisme, melainkan sepinya masjid. Karena itulah, DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) berusaha menarik jamaah dengan berbagai program yang menarik, termasuk mengundang sejumlah ustadz untuk mengisi pengajian.
DKM berusaha mencari cara, bagaimana menghidupkan dan memakmurkan masjid. Sehingga, masjid menjadi ramai dan penuh ghiroh ibadah.
Politisi PDIP juga serampangan, menjadikan ceramah yang mengkritik pemerintah sebagai radikalisme. Kritik adalah bagian dari dakwah amar makruf nahi mungkar, dalam Islam aktivitas ini adalah kewajiban.
Lagipula, semestinya DPR yang terdepan mengkritik pemerintah, mengontrol jalannya kekuasaan. Tapi sayangnya, DPR hari ini mandul, tidak lagi menjadi alat kontrol dan penyeimbang kekuasaan. Alih alih mengontrol eksekutif, DPR malah menjadi alat stempel politik eksekutif.
DPR bungkam pada naiknya harga BBM, dan rencana penghapusan pertalite bulan januari 2024. Para politisi saat ini malah larut dan terpedaya dengan perdebatan copras capres, melupakan rakyat.
BNPT semestinya juga fokus mencari dan mencegah bibit terorisme di Papua. Cari motif dan alasan mereka ingin memisahkan diri dari NKRI, cari motif dan alasan mengapa OPM tega membunuh sipil, TNI, polisi hingga merusak fasilitas strategis nasional dan internasional.
Kenapa mata BNPT selalu diarahkan ke masjid? Kenapa BNPT studi ke negara luar untuk membungkam masjid? Coba BNPT studi kasus, bagaimana membungkam dan menghentikan kekejian teroris OPM.
Kalau mau jujur, muara semua terorisme termasuk yang di Papua oleh OPM, itu ketidakadilan pemerintah. Faktor ketidakadilan inilah, yang memicu terorisme dan pemberontakan OPM. Ketidakadilan ini yang harus dikritik, dikontrol, diluruskan. Bukan malah membungkam masjid yang sedang menjalankan aktivitas dakwah. [].
