10Berita – Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pratama, kembali berkomentar terkait gugatan batas usia Capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Haris, politik dinasti merupakan hal yang membahayakan bagi negara demokrasi dan harus dilawan.
“Politik dinasti harus kita lawan bersama jangan sampai negara ini rusak,” ujar Haris dalam cuitan twitternya (15/10/2023).
Lagi-lagi disinggung Haris, ada seorang anak yang tidak berproses secara alami ingin dipaksakan menjadi Cawapres demi sebuah ambisi.
“Ternyata anak yang tidak berproses secara alamiah ingin dipaksakan untuk menjadi Cawapres,” Harus menuturkan.
Blak-blakan, Haris menekankan, sebuah ambisi yang sangat besar memiliki potensi untuk merusak tatanan negara.
“Ambisi yang sangat besar pasti akan merusak,” tandasnya.
Pada cuitan ebelumnya, Haris menyebut, 16 Oktober 2023 akan menjadi momen sakral bagi keluarga Presiden Jokowi.
Alasannya masuk akal, sebab pada hari itu masa depan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan.
“Ada sebuah keputusan yang mungkin akan merusak citra dari Presiden Jokowi,” kaa Haris, kemarin.
Tambahnya, jika saja pada hari putusan MK itu batas usia 35 tahun disetujui, maka politik dinasti jelas terlihat akan diterapkan.
“Jika batas umur 35 disetujui oleh MK, maka sudah sangat jelas politik dinasti sedang akan diterapkan di republik ini,” tandasnya.
Haris yang sudah melanglang buana di organisasi kepemudaan merasa heran, Gibran yang dia lihat tidak berproses secara alamiah dipaksakan menjadi Cawapres.
“Ternyata anak yang tidak berproses secara alamiah ingin di paksakan untuk menjadi Cawapres, ambisi yang sangat besar pasti akan merusak,” sentilnya.
Haris kemudian menyarankan agar Jokowi menghentikan manuver yang dilakukan anak-anaknya.
“Saya menyarankan kepada bapak Presiden Jokowi untuk menghentikan manuver yang dilakukan oleh anak-anaknya,” tukasnya.
Haris mewanti-wanti, ambisi kekuasaan Jokowi justru akan merusak citra dirinya sebagai orang nomor satu di Indonesia.
“Jangan sampai ambisi kekuasaan malah nantinya akan merusak citra bapak sebagai Presiden yang sampai detik ini masih disukai rakyat,” kuncinya.
Seperti diketahui, MK menjadwalkan sidang pembacaan putusan atas permohonan uji materi pasal syarat usia minimum capres-cawapres.
Dari informasi yang dihimpun, Sidang akan digelar pada pekan depan, tepatnya Senin (16/10/2023) pukul 10.00 WIB.
Jadwal resmi sidang itu terlihat pada laman resmi MK. Tampak diagendakan sidang pembacaan putusan akan dilakukan untuk tiga perkara sekaligus terkait gugatan batas usia minimum capres-cawapres. (sumber: fajar)
