OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Kamis, 18 Januari 2024

Strategi Basmi Koruptor: Anies kan Rampas Asetnya, Ganjar kan Digitalisasi Keuangan, Prabowo kan Besarkan Gaji Hakim

Strategi Basmi Koruptor: Anies kan Rampas Asetnya, Ganjar kan Digitalisasi Keuangan, Prabowo kan Besarkan Gaji Hakim



10Berita  – Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai pentingnya mendorong digitalisasi sistem keuangan, sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana korupsi.

Gagasan ini disampaikan Ganjar dalam penyampaian visi misinya dalam pemberantasan korupsi pada kegiatan “Penguatan Anti Korupsi (PAKU) Integritas Capres-Cawapres 2024” yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024) malam.

Menurut Ganjar, dengan digitalisasi, penghematan bisa dilakukan, lantaran transaksi tunai sulit untuk dilacak sehingga perlu pembatasan besaran transaksi.

“Kalau tidak salah 100 juta. Itu juga harus jadi komitmen e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam sebuah birokrasi menjadi kewajiban,” ujarnya.

Ganjar menegaskan, transparansi anggaran dan harus jelas asal-usulnya, serta anggaran yang harus benar-benar sampai kepada pelaksana juga harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi.

Itulah yang menurut Ganjar, sebagai dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, pemimpin memberantas korupsi secara langsung.

“Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan mengembalikan kembali independensi KPK. Jika KPK independen dan menjaga integritas aparatur KPK itu penting, agar tidak bisa diintervensi siapapun,” tegasnya.

Ditambahkan Ganjar, Kejaksaan dan Kepolisian juga bisa mendorong transparansi untuk proses kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang bebas dari intimidasi.

Dia juga menyinggung soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Menurutnya instrumen LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit. Ketika LHKPN macet, kata dia, kuncinya mudah, tinggal undang KPK, pejabat negara langsung disuruh isi formulir, selesai semuanya.

“Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan yang kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.

Menurut dia, penguatan LHKPN itu bisa dengan sistem whistleblowing dengan masyarakat, dengan tetap menjamin kerahasiaannya.

Sumber: eramuslim.com

Related Posts:

  • 06 Terlalu! Flashdisk untuk Murajaah Dianggap oleh Densus 88 sebagai Barang Bukti Tindak Terorisme   10Berita-Penangkapan Sunarto warga Banyuanyar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu (14/12/2016) berbuntut penggeled… Read More
  • 07 Berhentikan Ahok setelah Cuti, Pengamat: Kalian Terlalu Banyak Akal 10Berita-JAKARTA - Pernyataan Mendagri yang menunda pemberhentian Ahok setelah cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta dianggap mengada-ngada. Bahkan perny… Read More
  • 05 Capai Rp 33 M, Alfamart Digugat Konsumennya Terkait Potongan Uang Kembalian Belanja Sejak 2015 10Berita- Rupanya pengumpulan dana dari uang recehan hasil kembalian ketika berbelanja di Minimarket Alfamart digugat oleh s… Read More
  • 06 Pengamat: Sebagai Politikus, Eko Patrio Punya Hak Mengkritik 10Berita - Bareskrim Polri telah meminta klarifikasi terhadap anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio terkait adanya pernyataan bahwa peristiwa "bom … Read More
  • 05 Selama 2016, 4.120 Orang Digusur di Jakarta Demi Kepentingan Bisnis, Ahok Melanggar HAM? 10Berita- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima laporan korban dari penggusuran paksa mencapai 4.120 orang di tahun 2016. … Read More