OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Kamis, 18 Januari 2024

Strategi Basmi Koruptor: Anies kan Rampas Asetnya, Ganjar kan Digitalisasi Keuangan, Prabowo kan Besarkan Gaji Hakim

Strategi Basmi Koruptor: Anies kan Rampas Asetnya, Ganjar kan Digitalisasi Keuangan, Prabowo kan Besarkan Gaji Hakim



10Berita  – Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai pentingnya mendorong digitalisasi sistem keuangan, sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana korupsi.

Gagasan ini disampaikan Ganjar dalam penyampaian visi misinya dalam pemberantasan korupsi pada kegiatan “Penguatan Anti Korupsi (PAKU) Integritas Capres-Cawapres 2024” yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024) malam.

Menurut Ganjar, dengan digitalisasi, penghematan bisa dilakukan, lantaran transaksi tunai sulit untuk dilacak sehingga perlu pembatasan besaran transaksi.

“Kalau tidak salah 100 juta. Itu juga harus jadi komitmen e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam sebuah birokrasi menjadi kewajiban,” ujarnya.

Ganjar menegaskan, transparansi anggaran dan harus jelas asal-usulnya, serta anggaran yang harus benar-benar sampai kepada pelaksana juga harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi.

Itulah yang menurut Ganjar, sebagai dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, pemimpin memberantas korupsi secara langsung.

“Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan mengembalikan kembali independensi KPK. Jika KPK independen dan menjaga integritas aparatur KPK itu penting, agar tidak bisa diintervensi siapapun,” tegasnya.

Ditambahkan Ganjar, Kejaksaan dan Kepolisian juga bisa mendorong transparansi untuk proses kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang bebas dari intimidasi.

Dia juga menyinggung soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Menurutnya instrumen LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit. Ketika LHKPN macet, kata dia, kuncinya mudah, tinggal undang KPK, pejabat negara langsung disuruh isi formulir, selesai semuanya.

“Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan yang kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.

Menurut dia, penguatan LHKPN itu bisa dengan sistem whistleblowing dengan masyarakat, dengan tetap menjamin kerahasiaannya.

Sumber: eramuslim.com

Related Posts:

  • 06 Parah! Syiah Sebarkan Foto HOAX Perayaan Tahun Baru di Mekkah By Wira Taruna 10Berita-Arab Saudi jelas-jelas melarang perayaan Tahun Baru masehi karena haram oleh hukum Syariat Islam yang diterapkan. Pelarangan… Read More
  • 08 Desa di Sulawesi Mendadak jadi Kampung China Pekerja China di Morosi, Sulawesi Tenggara (sumber : JPNN) 10Berita-Morosi, Sulawesi  - Suasana desa Morosi, Sulawesi Tenggara, kini lebih … Read More
  • 07 Inilah Aktor Intelektual Yang Kriminalisasi Habib Rizieq By Wira Taruna 10Berita-Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizieq bin Husein Shihab yang akrab disapa Habib Rizieq sejauh ini sudah ada 3 kelompok… Read More
  • 10 Buat yang Melaporkan Habib Rizieq, Dengarkan Taushiah Mantan Pendeta yang Dapat Hidayah Allah 10Berita- Buat yang melaporkan Habib Rizieq atas ceramahnya Surat Al-Ikhlas "Tuhan Tidak Beranak", dengarkan taushiah (cer… Read More
  • 09 POLITIKUS GOLKAR: JOKOWI-JK LEBIH BURUK DARI ORBA BILA BEREDEL MEDIA ONLINE 10Berita - Saat ini, Indonesia adalah negara demokratis yang salah satu cirinya adalah adanya jaminan kebebasan dalam menyam… Read More