10Berita, Jakarta – Rektor UII Fathul Wahid mengajak seluruh citivitas academika kampus lain di seluruh wilayah Indonesia untuk serta ikut serta menegakkan demokrasi yang terancam di Pemilu 2024.
Rektor UII menyampaikan ajakan itu saat membacakan pernyataan sikap civitas academica UII berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan di Auditorium KH Abdul Kahar Muzzakkir di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang No.14, Ngaglik, Kamis (1/2/2024).
“Kemarin UGM dan sekarang di UII. Saya berharap kawan kampus lain juga menyerukan hal yang serupa,” kata Fathur menjawab pertanyaan Harianjogja.com, seusai pembacaan pernyataan sikap.
Menurut dia, gerakan seperti yang dilakukan UII tentang Indonesia Darurat Kenegarawanan muncul karena kampus selama ini diharapkan menjadi pengawal nurani bangsa Indonsia.
“Alasannya bukan apa-apa, tapi ini tanggung jawab sebagai anak bangsa,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan perilaku tanpa rasa malu. Hal ini ditandai adanya gejala penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
“Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara,” katanya.
Fathul mengungkapkan, demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Indikator utamanya adalah pencalonan wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini kontroversial hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, dilengserkan dari jabatan ketua.
“Kami berharap presiden bisa menjadi contoh yang baik bagi semuanya, tapi ternyata cenderung mendukung pasangan tertentu,” katanya.
Gejala ini terlihat dari pernyataan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden yang ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan.
“Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi,” katanya.
