Jasa Ustadz Abu Bakar Ba’asyir bagi Negara Dibalas Penjara

Jasa Ustadz Abu Bakar Ba’asyir bagi Negara Dibalas Penjara

10Berita -Ustadz Abu Bakar Baasyir yang divonis 15 tahun penjara dengan tuduhan terorisme, pada Rabu (9/8/2017) kemarin jatuh sakit dan dilarikan ke Rumah Sakit.

Keluarga meminta agar Abu Bakar Baasyir yang kini ditahan di Lapas Kelas III Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, diberi kelonggaran hukuman isolasi.

Anak Baasyir, Abdul Rochim Baasyir mengatakan, permohonan kelonggaran hukuman isolasi tersebut mengingat usia Ba’asyir yang sudah menginjak 80 tahun, dan kondisinya yang semakin menurun.

“Kami minta pemerintah ini melihat beliau secara manusiawi. Ini orang sudah tua dan kondisinya sudah menurun drastis. Kami berharap beliau bisa diberikan kebijakan. Kalau bisa dikembalikan ke keluarga,” kata Abdul di Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

 Jasa Pada Negara Dibalas Penjara
Mungkin banyak yang belum tahu, jika Ustadz Abu Bakar Ba’asyir memiliki jasa yang sangat besar bagi negara Indonesia yaitu turut membebaskan dua sandera WNI, yaitu wartawan Metro TV Meutya Hafid dan kamerawan Budiyanto.

Dua tahun pasca agresi militer Amerika Serikat atas Irak meletus, kedua wartawan tersebut melakukan peliputan ke daerah konflik. Tanpa diduga, mereka disandera oleh mujahidin yang menamakan diri Jaisyul Mujahidin di Irak pada 15 Februari 2005.

Penyanderaan ini disiarkan TV Aljazeera. Pihak Mujahidin dalam siarannya meminta konfirmasi pada pihak Indonesia mengenai kedua orang yang disandera, siapakah mereka, untuk apa berada di daerah konflik Irak.

Pemerintah saat itu, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa melakukan berbagai upaya pembebesan sandera.

Dan tahukah kita, siapa diantara tokoh yang turut serta mengupayakan pembebasan kedua WNI tersebut? Salah satunya adalah Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

Saat itu Ustadz Abu Bakar Ba’asyir diminta untuk memberikan imbauan agar para mujahidin di Irak, membebaskan dua wartawan Metro TV, Meutya Hafid dan Budiyanto. Meski tak mengenal keduanya sama sekali, Ustadz Ba’asyir yang saat itu menjadi Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), berbicara di depan media, agar membebaskan kedua WNI tersebut.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir meminta sandera dibebaskan karena mereka hanya wartawan, hanya cari berita biasa, hanya ingin memberitakan kondisi negara Irak yang diserang pasukan AS.

Pernyataan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir ini kemudian disiarkan stasiun televisi Metro TV. Ketua Majelis Mujahidin Indonesia ini menyatakan bahwa pemerintah dan media di Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Irak.

Para sandera akhirnya dibebaskan setelah penyandera melihat pernyataan Ustadz Abu Bakar Baasyir yang disiarkan oleh media.

Kedua wartawan Metro TV itu dibebaskan setelah hampir satu minggu disandera, tepatnya selama kurang lebih 168 jam.

Momen itu diabadikan Meutya Hafid sendiri dalam buku yang ditulisnya, berjudul “168 Jam dalam Sandera, Memoar Seorang Jurnalis Indonesia yang disandera di Irak”.

Media massa pun ikut mempublikasikan ucapan terima kasih pihak keluarga Meutya Hafid yang disampaikan ibundanya, Metty Hafid kepada ustadz Abu Bakar Ba’asyir dan pihak-pihak lain yang turut membantu.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir turut menolong karena landasan kemanusiaan, walaupun beliau telah menjadi bulan-bulanan sejak rezim Orde Baru, hingga rezim Reformasi. Ia pun keluar masuk penjara berkali-kali.

Kini, berharap pemerintah punya rasa kemanusiaan untuk membebaskan ulama yang sudah sepuh ini. (kl/gr)

Sumber: Eramuslim

Read More

YLKI: Awas Produk Palsu Makanan Cina Banjiri Indonesia

YLKI: Awas Produk Palsu Makanan Cina Banjiri Indonesia

10Berita – Setelah geger beras plastik pada tahun 2015 lalu, Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memperingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap produk makanan palsu asal China yang banjiri pasar lokal Indonesia. Produk palsu ini terdiri dari beras, telur, susu, daging, mie instan, cokelat, kacang, dan tahu.

Masyarakat diminta waspada karena makanan ini sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan bisa mematikan. Aparat penegak hukum dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) diminta menarik seluruh produk palsu asal China dan negara lain dari pasar. Plus sanksi hukum berat bagi produsen yang mengimpor barang tersebut.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, meminta BPOM tidak hanya sekadar memberikan edaran dan menarik produk-produk tersebut. Menurut dia, BPOM perlu memberikan sanksi hukum baik secara administrasi maupun pidana.

“Importirnya patut dicabut izin operasionalnya karena telah memasukkan produk yang tidak memenuhi standar regulasi di Indonesia, yakni proses produksi halal. Apalagi setelah ada UU Jaminan Produk Halal,” ujar Tulus di Jakarta, Jumat (11/8).

Tulus juga meminta kepolisian bertindak pro justitia dalam masalah ini. “Importir dan distributor patut dipidana karena diduga melanggar UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan UU Jaminan Produk Halal,” tegas Tulus.

Sebelumnya, BPOM sempat mengeluarkan surat perintah penarikan produk mi instan asal Korea karena terbukti mengandung babi. Penarikan dilakukan karena produk itu tidak mencantumkan peringatan “Mengandung Babi” pada label kemasan.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Konsumen Indonesia, Firman Turmantara, mengungkapkan, perlu adanya peningkatan pengawasan hingga penegakan hukum terhadap produk buatan China yang membanjiri pasar lokal ketika menjelang Lebaran. Dan produk ini buatan Cina ini melanggar regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Produk Cina lebih unggul karena harganya murah meskipun soal kualitas belum tentu dijamin. Sementara kebanyakan karakter konsumen kita lebih banyak memilih harga murah dibandingkan soal kualitas,” ujar Firman di Jakarta, Jumat (11/8).

Firman menegaskan perlunya pengawasan berlapis dari pemerintah perihal proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan hingga penjualan barang atau jasa.

“Apalagi dengan semangat tinggi untuk mendapatkan market share yang besar, maka Cina telah menyusun agenda ekspansi pasar dunia atau global secara besar-besaran,” ujarnya. (PSM/Ram)

Sumber: eramuslim

Read More

Anies Baswedan Didukung Para Jawara Bakal Buat Jakarta Jadi Kota Bebas Narkoba

Anies Baswedan Didukung Para Jawara Bakal Buat Jakarta Jadi Kota Bebas Narkoba

10Berita~JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Rasyid Baswedan akan menjadikan daerahnya sebagai kota yang bebas dari narkoba. Keinginan itu muncul setelah melihat maraknya kasus narkoba di Jakarta yang sudah menyasar ke kalangan anak muda.

"Salah satu masalah terberat di kota ini adalah narkoba. Kita tidak ingin orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah, tapi pulang pucat pasi, karena narkoba. Maka kita ingin jadikan Jakarta kota bebas narkoba," kata Anies yang hadir bersama Sandiaga Uno di acara Apel Akbar dan Pelantikan Ormas & LBH Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) di Kampus Trilogi, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2017).

Senada dengan keinginan Anies Baswedan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas narkoba, Ketua Umum organisasi Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Fahira Idris, juga memaparkan program kerjanya untuk memberantas narkoba.

Menurut Fahira, yang paling pertama akan dilakukan pihaknya untuk memberantas narkoba akan dimulai dari bersih-bersih kampung. Fahira akan mulai programnya dengan mengadakan berbagai penyuluhan di sejumlah perkampungan di Jakarta tentang bahaya narkoba.‎

"Kampung narkoba akan kita jalankan bulan September, pertama di Jakarta Selatan, Timur, Pusat, Barat, Utara, baru kepulauan Seribu. Kampung Ambon juga menjadi target kita," ‎jelas Fahira di lokasi yang sama.

Menanggapi program dari Bang Japar tersebut, Anies pun mendukung. Kata Anies, organisasi Bang Japar yang sejak awal didirikan pada Februari 2017 tersebu‎t telah mengawal dan akan terus mendukung program kerja Anies-Sandi terutama di masalah narkoba.

"Kita mendukung sekali inisiatif dari Ibu Fahira, mengamankan Jakarta dari problem narkoba, semua warga jakarta menginkan jakarta jadi kota yang bebas narkoba," singkatnya.

Diketahui, organisasi Bang Japar yang diketuai oleh Fahira Idris terbentuk pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Organisasi tersebut mendukung perjalanan kampanye serta pelaksanaan Pilkada DKI 2017 putaran kedua untuk pasangan Anies-Sandi.

Setelah Anies-Sandi resmi memenangkan pertarungan di Pilkada 2017 dan terpilih‎ menjadi Gubernur - Wakil Gubernur Jakarta, organisasi Bang Japar pun turut dilanjutkan dan dikukuhkan hingga mempunyai badan hukum untuk mengawal Anies-Sandi hingga lima tahun kedepan. ()

Sumber: Okezone

Read More

Viktor Effect, Netizen Serukan Umat Islam Tolak Calon Pemimpin Dari Nasdem

Viktor Effect, Netizen Serukan Umat Islam Tolak Calon Pemimpin Dari Nasdem

10Berita – Ucapan Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI, Viktor Bungitilu Laiskodat, yang menyebut penolak Perppu pembubran ormas adalah pro-khilafah dan intoleran, nampaknya masih meninggalkan rasa sakit di hati warga internet (netizen).

Hal itu pun membuat para netizen beramai-ramai menyerukan #AyoTangkapViktor yang hingga berita ini dimuat, menjadi trending topic.

Tanggapan netizen terhadap ucapan Viktor pun beragam, ada yang menyerukan warga agar menolak setiap calon kepala daerah yang diusung Partai Nasdem, yang merupakan “kendaraan” politik Viktor.

Sebab, sebagai Ketua Fraksi Partai Nadem, ucapan Viktor jelas mewakili partai yang dikomandoi Surya Paloh.

“Ummat Muslim dimanapun berada, tolak seluruh calon yang diusung Nasdem di Pilkada 2018,” tulis pemilik akun twitter, @HijabStyle_Qu, Kamis (10/8).
“Viktor Laisbodat sebagai Ketua @Fraksi_NasDem mewakili sikap resmi partai tersebut bahwa dengan tegas menyatakan diri sebagai musuh Islam!,” tulis akun @TerorisSocmed.

Aparat Kepolisian pun diminta untuk segera memproses Viktor secara hukum. Sebab, ucapan Viktor telah menyebarkan kebencian, dan permusuhan kepada umat.
“Viktor menebarkan kebencian dan permusuhan kepada umat Islam. Mana suaramu aparat penegak hukum jangan loyo pada pejabat. #AyoTangkapViktor,” tulis pemilik akun @Jhoniardi74.

Diketahui, ucapan Viktor soal penolak Perppu pembubaran ormas adalah pro-khilafah dan intoleran itu terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). (kl/rmol)

Sumber: rmol

Read More

Perlawanan rakyat Palestina meningkat, pemukim ilegal “Israel” di Tepi Barat ketakutan

Perlawanan rakyat Palestina meningkat, pemukim ilegal “Israel” di Tepi Barat ketakutan

10Berita~TEPI BARAT – Pemukim Yahudi ilegal di Tepi Barat yang diduduki telah mengeluhkan kurangnya keamanan setelah sejumlah operasi perlawanan yang dilakukan rakyat Palestina di wilayah tersebut, ungkap media Israel, sebagaimana dilansir MEMO, Sabtu (12/8/2017).

Pada hari Kamis, para pemukim yang tinggal di pemukiman ilegal Yahudi Israel di Taqua di wilayah pendudukan Bethlehem menyoroti masalah tersebut dalam sebuah pertemuan dengan pejabat senior “Israel” dan anggota Dewan Pemukiman Gush Etzion.

Menurut situs berita “Israel” 0404, para pemukim mengeluhkan bahwa operasi perlawanan rakyat Palestina telah terjadi di bus-bus yang mereka tumpangi. Mereka mengatakan bahwa serangan semacam itu tidak dapat mereka kendalikan. Akibatnya, mereka “tidak lagi memiliki rasa aman” dan mereka “takut” berjalan di jalanan.

“Kami merasa lelah karena apa yang terjadi,” ungkap mereka. “Kami ingin melihat sesuatu yang nyata di lapangan. Kami menginginkan perubahan dalam situasi keamanan.”

Sekitar 650.000 pemukim ilegal “Israel” tinggal di Tepi Barat dan di Yerusalem Timur yang diduduki.

Komunitas internasional tidak mengakui permukiman ini dan menganggapnya sebagai penghalang bagi proses perdamaian.

Sumber: ameera/arrahmah.com

Read More

Meikarta Tak Dapat Izin tapi Jualan, Mantan Stafsus MenESDM Kritik OJK yang Diam

Meikarta Tak Dapat Izin tapi Jualan, Mantan Stafsus MenESDM Kritik OJK yang Diam

Mantan Staf Khusus Menteri ESDM tahun 2014-2016, Muhammad Said Didu mempertanyakan proyek pembangunan Meikarta yang tengah dilakukan oleh pengembang. Proyek tersebut, yang infonya sudah diminta oleh Pemda setempat untuk dihentikan tetapi kabarnya masih tetap "membandel".

Said pun nampak menyesalkan kejadian ini, terlebih izin yang belum didapat tetapi sudah "mengambil" uang masyarakat. Dia pun menyesali dari proyek tersebut tidak nampak lembaga berwenang yang menegurnya.

"Meikarta belum ada izin tapi sudah jualan dan ambil uang dari masyarakat. Semua yang berwenang diam, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada apa yang terjadi di NKRI?" kritiknya, melalui akun media sosial, Twitter, Sabtu (12/08/2017).

Kritisi yang sama juga datang dari politisi PBB, MS Kan'ban. Ka'ban menyatakan sebaiknya proyek tersebut dihentikan karena belum memiliki izin dari Pemda setempat.

"Owner pengembang Meikarta dengarlah suara masyarakat yang meminta proyek tersebut sebelum ada izin. Beradab dikitlah. Ojo mentang-mentang," katanya, di akun Twitter pibadi miliknya belum lama ini.

Ka'ban mengingatkan bahwa pemerintah melalui Joko Widodo pernah menyampaikan harus menunggu izin keluar jika ingin tetap dikerjakan pembangunan tersebut. Ia juga mengkritisi aparat penegak hukum yang seoalah hanya diam mengetahui kenyataan proyek tersebut.

"Bukankah perizinan hitungan Minggu kata Presiden Jokowi? Kok bisa-bisanya Meikarta dan reklamasi gak berizin tetap beroperasi, dan aparat diam, diam, diam."[] 

Sumber : voa-islam.com

 

Read More

Merah Putih Bertuliskan Tauhid Langsung Ditangkap, Dilecehkan Iklan Sexy Cukup Minta Maaf Selesai, Negri Serba Terbalik!

Merah Putih Bertuliskan Tauhid Langsung Ditangkap, Dilecehkan Iklan Sexy Cukup Minta Maaf Selesai, Negri Serba Terbalik!

10Berita - Baliho iklan jumbo milik Platinum Cramic yang terpasang di Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, akhirnya dicopot Satpol PP Kota Surabaya, Sabtu (12/8/2017) sore, usai protes meluas. Baliho ini sangat melecehkan bendera merah putih.

Manajemem Platinum Cramic, melalui divisi marketingnya, Bagus, menyampaikan permintaan maaf atas keteledoran perusahaannya tersebut.

Menurut Bagus, tidak ada maksud dari perusahaan untuk melecehkan merah-putih. Perusahaan sengaja memilih gambar model seksi pada iklannya itu karena unsur seni. "Maksud kami hanya seni. Kami mohon maaf," ucap Bagus, seperti dilansir merdeka.com.

***

Gampang banget ya penyelesaiannya kalau pelakunya tak terkait dengan embel-embel Islam. Cukum permintaan maaf.

Bandingkan dengan yang bawa merah putih bertuliskan kalimat Tauhid saat Aksi Bela Islam: diburu, dijemput paksa di rumahnya pukul 01.00 dinihari, langsung dibawa dan ditahan.

Nafsu memburunya melebihi memburu pelaku penyiram air keras ke wajah Novel Baswedan.

Sementara yang menjadikan merah putih jadi materi iklan dan digambarkan sekedar pengganti handuk hanya buat menutupi payudara dan alat kelamin (maaf) dari model seksi, cukup bikin pernyataan minta maaf. Selesai.

PADAHAL INI PELECEHAN luar biasa terhadap MERAH PUTIH dan HUT Kemerdekaan RI.

Kemerdekaan direbut dan dipertahankan oleh para pejuang dengan PEKIK TAKBIR. Merah putih dibawa dengan semangat jihad.

Oleh karenanya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan itu "Atas Berkat Rahmat Allah".

Kok sekarang dilecehkan dengan tampilan tak senonoh. Yang begitu cukup minta maaf, itupun setelah diprotes luas publik di sosial media. Kalau netizen diem, pelecehan itu pun akan dibiarkan.

Sumber: PI,beritaislamterbaru

Read More

Girang MA Kalahkan Nelayan dan Warga, Djarot: “Alhamdulillah…”

Girang MA Kalahkan Nelayan dan Warga, Djarot: “Alhamdulillah…”

10Berita – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat girang dan menyambut baik serta bersyukur putusan MA di tingkat kasasi yang memenangkan reklamasi pulau G. Kemenangan ini meyakinkan Djarot meneruskan reklamasi di Teluk Jakarta tersebut.

Bahkan, mantan wali kota Blitar dua periode ini meyakini, tak ada yang salah dengan reklamasi di teluk Jakarta. Meski hingga kini persoalan tersebut masih menyisakan kontroversi.

“Begini loh ya, semua negara itu pasti ada reklamasi. Kalau ini dihentikan gimana, kan gitu. Menang ya (reklamasi) terus dong, alhamdulillah,” kata Djator di Balai Kota, Jumat (11/8/2017).

Seperti diketahui Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan sekelompok nelayan atas putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta terhadap izin reklamasi Pulau G. Artinya, berlaku putusan banding PTTUN yang memenangkan Pemerintah Provinsi DKI.

Djarot menambahkan, keluarnya putusan dengan nomer register 92 K/TUN/LH/2017 ini meyakinkannya untuk segera melanjutkan reklamasi Pulau G. Pemprov, kata dia, akan segera menyiapkan segala keperluan untuk kelanjutan projek yang berpolemik di era kepemimpinan gubernur Ahok itu.
“Disiapin betul, dimonitor betul. Kalau sudah seperti itu ya saya minta dorong supaya itu segera dilanjutkan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah berharap, moratorium atas reklamasi Teluk Jakarta segera dicabut. Hal itu untuk memastikan bahwa kegiatan administratif dan fisik, khususnya di Pulau G, bisa dilanjutkan.

“Kegiatan administratif kita sekarang jalan terus. Kemudian yang fisiknya, kalau moratoriumnya sudah dicabut, itu ada kegiatan fisik. Kan sayang buang waktu ini,” ujar dia.

MA dalam putusannya tanggal 21 Juni 2017 dengan nomer register 92 K/TUN/LH/2017 menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan kelompok nelayan, Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan dan WALHI atas putusan PTTUN yang memenangkan Pemprov DKI. Dan yang tergugat dalam permohonan kasasi ini adalah Gubernur DKI dan PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang Pulau G.

Dalam putusan banding tentang gugatan izin reklamasi Pulau G dari PTTUN Jakarta pada 25 Oktober 2016, PTTUN Jakarta menyatakan menolak gugatan para nelayan selaku pihak terbanding. Pengadilan juga menghukum para nelayan membayar biaya perkara di peradilan tingkat banding sebesar Rp 250 ribu.

Para nelayan di pesisir utara Jakarta sebelumnya menggugat mantan gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas izin reklamasi Pulau G yang dia berikan kepada PT Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan Agung Podomoro Group). Mereka menilai penerbitan izin tersebut sarat dengan pelanggaran hukum karena tidak mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Tak hanya itu, nelayan juga menganggap proyek reklamasi di kawasan Teluk Jakarta telah membawa dampak yang merugikan bagi kehidupan mereka. Pada peradilan tingkat pertama, para nelayan berhasil memenangkan gugatan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta lewat putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT bertanggal 31 Mei 2016, menyatakan Pemprov DKI bersalah. Majelis hakim di pengadilan itu juga menyatakan mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Merasa tak puas dengan putusan PTUN, Pemprov DKI lantas mengajukan banding ke PTTUN Jakarta. Di peradilan tingkat banding tersebut, Pemprov DKI keluar sebagai pemenangnya.

Majelis hakim lewat putusannya pada 13 Oktober 2016 menyatakan bahwa gugatan para nelayan tidak dapat diterima. Putusan PTTUN itu sekaligus membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT yang memenangkan para nelayan.(kl/gr)

Sumber: eramuslim.com

Read More

Dana Haji Disasar untuk Proyek LRT, Demi Ambisi 2019; UMAT nya Dipinggirkan UANG nya Dipakai

Dana Haji Disasar untuk Proyek LRT, Demi Ambisi 2019; UMAT nya Dipinggirkan UANG nya Dipakai

Dana Haji Disasar untuk Proyek LRT
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/04/ou5wav354-dana-haji-disasar-untuk-proyek-lrt

Skema Pembiayaan LRT Pakai Dana Haji
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/945100-skema-pembiayaan-lrt-pakai-dana-haji

Bappenas: Dana Haji Bisa untuk Biayai Proyek LRT
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170810123932-92-233690/bappenas-dana-haji-bisa-untuk-biayai-proyek-lrt/

Bagi yang paham tentang Kondisi Keuangan Negara, maka tidak akan kaget, kenapa Pemerintahan Jokowi TETAP NGOTOT akan menggunakan Dana Haji untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur, salah satunya proyek Light Rail Transit (LRT).

Pemanfaatan Dana Haji "terpaksa ditempuh" untuk menghindarkan terjadinya Proyek Mangkrak di era Jokowi yang tentunya akan menjadi AIB ! yang akan mencoreng citra Pak Jokowi pada Pilpres 2019. Padahal selama ini para pendukung Jokowi selalu mengolok-olok proyek mangkrak SBY.

MAKANYA... proyek ini harus sudah selesai sebelum Pilpres 2019

Jokowi Ingatkan Penyelesaian Proyek LRT Tak Boleh Lampaui 2019
http://nasional.kompas.com/read/2017/02/06/16334911/jokowi.ingatkan.penyelesaian.proyek.lrt.tak.boleh.lampaui.2019

JADI, bisa kebayang khan?! jika proyek LRT ini selesai sebelum Piplres 2019, maka akan gegap gempitalah para Buzzer Pemerintah di dunia maya memproklamirkan kesuksesan Proyek LRT ini dan itu bisa menjadi salah satu prestasi untuk modal Kampanye Pilpres 2019.

TAPI... proyek ini terkendala karena Dana APBN sangatlah terbatas.. makanya kudu cari opsi pembiayaan lain

Proyek LRT Jabodebek Telan APBN Besar, Pemerintah Cari Opsi Pembiayaan
http://nasional.kompas.com/read/2017/02/06/16124581/proyek.lrt.jabodebek.telan.apbn.besar.pemerintah.cari.opsi.pembiayaan

Dan... OPSI LAIN ITU ADALAH MEMANFAATKAN DANA HAJI

DANA MILIK UMAT ISLAM

Umat yang selalu dituduh INTOLERAN, ANTI BHINNEKA, BLA BLA BLA

Benar kata Prof Yusril "Umat Islam Dipinggirkan, Uangnya Dipakai Pemerintah Bangun Infrastruktur"

Nanti kalau proyek infrastrukturnya selesai, lalu diaku sebagai prestasi Jokowi oleh para buzzernya..

Makanya YLKI mengingatkan pemakaian dana haji untuk infrastruktur harus seijin jamaah.

YLKI: Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/28/151929326/ylki--dana-haji-untuk-infrastruktur-jokowi-harus-izin-ke-jemaah

Boleh saja DANA HAJI buat proyek infrastruktur... ASAL nanti pas peresmian juga perwakilan UMAT ISLAM ikut meresmikan dan ditulis "PROYEK LRT DIBIAYAI DARI DANA HAJI MILIK UMAT ISLAM".

Jangan diaku-aku prestasi Jokowi oleh para buzzernya.

Islam dituduh radikal,dituduh tdk pancasila,dituduh anti bhineka tunggal ika,ulama mau khotbah aja disaring, dana haji mau dipake pembngunan

— Galang Aditya M (@aditya_galank) 2 Agustus 2017

Sumber: Portal Islam

Read More

Erdogan pun Memecat Kader-kader AKP

Erdogan pun Memecat Kader-kader AKP

By: Ust. Nandang Burhanudin

(1) Pecat memecat, bersih-bersih, pilah-pilih adalah hal lumrah dan wajar di sebuah organisasi. Apalagi jika didasari alasan kuat, kondisi mendesak, regenerasi, bukan like dislike atau pembersihan kalangan yang berbeda pandangan.

(2) Koran Yeni Safaq misalnya, menegaskan indikasi penggantian pengurus AKP di semua level. Tak tanggung-tanggung, reorganisasi akan dilakukan oleh Presiden AKP yang juga Presiden Turki, Tn. Erdogan.

(3) “Tidak mungkin kita melanjutkan perjuangan kita dengan sosok-sosok kader yang kapasitas leadershipnya minim. Rakyat Turki menunggu terobosan-terobosan kader AKP untuk melanjutkan pelayanan yang telah dimulai 15 tahun lalu”, tegas Tn. Erdogan.

(4) “Turki kini head to head dengan 3 organisasi teroris; ISIS,Gulen, PKK. Tugas kader AKP, menjalis soliditas dengan rakyat selain yang paling utama menyandarkan kekuatan kepada Allah. Kita wajib bersatu melawan destroyer luar dalam.”

(5) Harian Sabah, memuat statement Tn. Erdogan lainnya, “Di AKP, tidak ada lagi para petualang politik dan politikus petualang. Mereka yang mengalami kejenuhan dan tak menyiapkan kapasitasnya untuk menuju Turki 2023.”

(6) AKP yang telah terbukti menjadi partai bersih, peduli, profesional, dan aktual terpercaya. Tak menutup kepada evaluasi, muhasabah, intropeksi dan tidak antipati pada kritik. Tn. Erdogan kokoh pada narasi besar: Turki 2023. (Turki 2023 menandakan Turki Baru pasca 100 tahun runtuhnya Khilafah Islam.)

(7) Karena visi itulah, sebagai lokomotif peta jalan, Tn. Erdogan tak kenal lelah menggedor jiwa-jiwa kader AKP untuk menjadi yang terbaik membangun negeri. Tidak terjebak pada remeh temeh dan konflik internal.

(8) Jadi alasan pemecatan yang dilakukan Tn. Erdogan kepada kader AKP adalah; 1. Kapasitas leadership minim; 2. Misreading terhadap harapan rakyat; 3. Tidak siap berpacu dengan ide besar Turki 2023. Ingat bukan yang lain!

(9) Tn. Erdogan sadar betul, pelbagai konflik di Timur Tengah terbukti sangat erat hubungannya dengan pelemahan Turki. Tragedi Syiria, Irak, hegemoni Iran, krisis Teluk, semua adalah kasus artifisial dengan Turki target utamanya.

(10) PKK, Gulen, PYD, ISIS adalah organisasi-organisasi yang end user-nya diketahui adalah Israel, AS, Iran, UE. Bahkan saat Assad bebas membunuhi rakyatnya, Turki ketiban jutaan pengungsi yang tak disentuh PBB sama sekali.

(11) Tidak ada cara lain bagi Turki di era Tn. Erdogan, menjaga stabilitas Turki dengan kemajuan ekonomi, militer, teknologi di satu sisi. Plus rahman-rahim Turki sebagai “Pelindung rakyat-rakyat dunia yang dizhalimi.”

(12) Karena Turki di bawah komando AKP, Tn. Erdogan harus pandai-pandai memilih SDM partai. SDM yang siap menjadi ujung tombak setiap program kemajuan Turki. Kader AKP yang utuh dan siap membuka kembali kejayaan Utsmani di masa datang.

(13) Jadi bagi kader AKP, tidak ada alasan untuk terus menjadi komandan; jika tak punya kapasitas leadership dan tak memahami peta jalan perjuangan, apalagi menjadi elitis yang sekedar ingin eksis.

Sumber: http://nandang.me/2017/08/tn-erdogan-pun-memecat-kader-kader-akp/

NB: Recep Tayyip Erdogan kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dalam Kongres Luar Biasa yang digelar AKP pada 21 Mei 2017. Sebelumnya pada 2014 saat terpilih sebagai Presiden Turki, Erdogan melepaskan jabatan Ketum AKP karena dilarang konstitusi. Pasca Referendum 16 April 2017, konstitusi berubah ke sistem Presidensial dan tidak ada lagi larangan bagi Presiden untuk menjadi anggota atau pimpinan parpol.

Sumber: Portal Islam

Read More