PAK KAPOLRI, Pelajarilah Sejarah (Pejuang Islam Kemerdekaan) dengan Benar

PAK KAPOLRI, Pelajarilah Sejarah (Pejuang Islam Kemerdekaan) dengan Benar

 Oleh Drs H Lukman Hakiem

10Berita, DALAM sebuah acara pameran bicara (talk show) di sebuah statsiun televisi, mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Anton Charliyan, mengatakan, bahwa negara dan dasar negara Pancasila dibentuk dan dirumuskan oleh para ulama.

Sampai di sini, pernyataan jenderal bintang dua itu masih oke, oleh karena memang sejak masa awal pergerakan kebangsaan di permulaan abad XX, tidak terhitung banyaknya tokoh (zu’ama) dan ulama yang terjun dalam pergerakan nasional.

Sebut misalnya H. Samanhoedi, H. M. Misbach, H. Hasjim Zaijnie, H. O. S. Tjokroaminoto, K. H. A. Dahlan, H. Fachroeddin, K. H. M. Hasjim Asj’ari, dan H. Agus Salim. Takashi Shiraishi (2005) mengungkapkan fakta bahwa di masa yang dia sebut sebagai “zaman bergerak” (1912-1926), kombinasi dr. Tjipto Mangunkusumo yang nasionalis dan H. M. Misbach yang muballigh reformis, telah membangkitkan semangat perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penjajah Belanda.

Anggota Panitia Sembilan

Akan tetapi ketika sang jenderal dengan yakin dan penuh percaya diri mengatakan bahwa pendiri Nahdlatul Ulama (NU) K. H. M. Hasjim Asj’ari dan pendiri Muhammadiyah K. H. A. Dahlan adalah anggota Panitia Sembilan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), serta merta banyak kening berkerut.

Entah sang jenderal mendapat pelajaran sejarah di mana, yang pasti Hadratusy Syaikh Hasjim Asj’ari dan Kiai Dahlan bukan anggota Panitia Sembilan. Boro-boro jadi anggota Panitia Sembilan, jadi anggota (BPUPKI) pun tidak.

Jika pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu bukan anggota Panitia Sembilan, lalu siapa saja sembilan tokoh yang menjadi anggota panitia kecil itu?

Dikutip dari RM. A. B. Kusuma (2009), kesembilan orang itu ialah:

1. (Ir) Soekarno,

2. (Drs. Mohammad) Hatta,

3. (Mr) Muh. Yamin,

4. (Mr. A. A) Maramis,

5. (K. H. A.) Wachid Hasjim,

6. (Mr. Achmad) Soebardjo,

7. Kiai (Haji) A. K. Muzakkir,

8. Abikoesno Tjokrosoejoso, dan

9. Hadji Agoes Salim.

Hanya NU dan Muhammadiyah?

Belum habis keheranan kita mengenai rendahnya pengetahuan perwira tinggi kepolisian kita terhadap sejarah perjuangan bangsa, beredar video Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian.

Dalam video itu, Kapolri bercerita tentang instruksinya kepada seluruh jajaran kepolisian di segala tingkatan untuk bersinergi dan mendukung secara maksimal NU dan Muhammadiyah.

Lagi-lagi, sampai di sini, instruksi Kapolri itu baik-baik belaka. Sebab semua orang mafhum sekali bahwa NU dan Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia.

Amal nyata kedua organisasi itu untuk kemaslahatan bangsa, tidak perlu diragukan lagi. Masalah muncul ketika Kapolri menambahkan keterangan bahwa kerja sama dengan organisasi lain berada di nomor sekian.

Yang lebih mengejutkan, Kapolri menyebut organisasi di luar NU dan Muhammadiyah hendak merontokkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Astaghfirullah!

Lagi-lagi kita dipertontonkan fakta betapa rendahnya pengetahuan petinggi polisi kita terhadap sejarah perjuangan bangsa. Meskipun pidato Karnavian berbau politik belah bambu, saya yakin seyakin-yakinnya, umat Islam tidak akan terprovokasi.

Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Buya Ahmad Syafii Maarif, atau tokoh NU semisal K. H. Shalahuddin Wahid paling-paling tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepala membaca statement Kapolri yang nihil pengetahuan sejarah itu.

Yang dikhawatirkan, justru aparat kepolisian melaksanakan instruksi Kapolri secara membabi buta. Mengapa? Karena meskipun NU dan Muhammadiyah adalah organisasi terbesar di Indonesia, tetapi tidak di seluruh wilayah Indonesia NU dan atau Muhammadiyah menjadi arus utama.

Peta Pemilu 1955

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, banyak partai politik Islam yang mengikuti pemilu antara lain Masyumi, NU, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Perti, dan Partai Thariqat Islam Indonesia (PTII). Hasil Pemilu 1955 menunjukkan dari 15 daerah pemilihan (dapil), NU menang di dua dapil yaitu di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Sedangkan Masyumi menang di Sumatera Utara (termasuk Aceh), Sumatera Tengah (sekarang meliputi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau), Sumatera Selatan (sekarang meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka-Belitung, dan Lampung), Jakarta Raya, Jawa Barat (termasuk Banten) , Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi Barat), dan Maluku (termasuk Maluku Utara).

Melihat kenyataan tersebarnya suara Masyumi di seluruh Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa pada pemilihan umum 1955 hanya Masyumi satu-satunya partai yang bisa disebut sebagai partai nasional.

Di mana Muhammadiyah yang oleh Karnavian akan didukung maksimal?

Bersama dengan, antara lain Al-Jam’iyatul Washliyyah, Mathla’ul Anwar, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), dan Nahdlatul Wathan, Muhammadiyah adalah anggota istimewa Partai Masyumi.

Para anggota istimewa Masyumi itu tersebar di berbagai daerah: PUSA di Aceh, Al-Washliyah di Sumatera Utara, Mathla’ul Anwar di Banten, PUI dan Persis di Jawa Barat.

Jika kita ke Sulawesi, meskipun Kapolri memerintahkan untuk bekerja sama hanya dengan NU dan Muhammadiyah, bagaimana mungkin Polri dapat mengabaikan Darud Da’wah wal Irsyad, atau Al-Khairat?

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), mustahil Polri bisa menafikan Nahdlatul Wathan, organisasi Islam paling berpengaruh di sana? Bagaimana pula Polri dapat mengabaikan Mathla’ul Anwar, organisasi arus utama di Banten?

Di Sumatera Barat hingga ke Aceh, mungkinkah Polri dapat meniadakan eksistensi Perti dan Persatuan Tarbiyah (yang kini sudah menyatu kembali)?

Maka, instruksi Kapolri kepada seluruh jajarannya untuk hanya bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah, sungguh-sungguh instruksi yang tidak didukung oleh fakta lapangan dan pengetahuan yang benar.

Merontokkan NKRI?

Yang paling berbahaya adalah tuduhan dan kesimpulan Kapolri, bahwa jika NU dan Muhammadiyah telah terbukti sebagai tiang utama tegaknya NKRI, maka organisasi yang lain justru akan “merontokkan NKRI”.

Seandainya Jenderal Tito mau sedikit bersusah payah membuka buku “Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945” terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995) atau membaca karya RM. A. B. Kusuma, “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945” (2009), niscaya Jenderal Tito akan menemukan fakta banyak tokoh di luar NU dan Muhammadiyah yang turut dalam ikhtiar mendirikan negara Indonesia.

Dari Panitia Sembilan, selain K. H. A. Wahid Hasjim (NU), dan K. H. A. Kahar Mudzakkir (Muhammadiyah), ada dua tokoh Sarekat Islam (SI) yaitu H. Agus Salim dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Di BPUPKI, dua tokoh pendiri PUI: K. H. Abdul Halim dan K. H. Ahmad Sanusi, tercatat sebagai anggota. Ketika sidang pleno BPUPKI terancam macet lantaran banyak anggota yang menolak rumusan hasil Panitia Sembilan, Ajengan Sanusi menyelamatkan sidang dengan interupsinya yang jernih.

Bagaimana mungkin PUI yang didirikan oleh Ajengan Sanusi dan Mbah Abdul Halim akan merontokkan NKRI?

Jika Kapolri mau meluangkan sedikit waktu untuk membaca buku Ir. Sukarno, “Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1” (1964), niscaya Jenderal Tito akan bersua dengan satu Bab bertajuk: “Surat-surat dari Ende”. Itulah korespondensi antara Bung Karno yang sedang dibuang oleh Pemerintah Kolonial Belanda ke Ende, di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tokoh Persis, Ustadz A. Hassan.

Membaca “Surat-surat dari Ende” terasa sekali rasa hormat Bung Karno kepada A. Hassan. Kelak, salah seorang kader Persis, murid utama A. Hassan, Mohammad Natsir, melalui Mosi Integral Natsir memprakarsai pembentukan NKRI.

Kelak, salah seorang kader Persis, murid utama A. Hassan, Mohammad Natsir, melalui Mosi Integral Natsir memprakarsai pembentukan NKRI.

Lantaran jasanya itu, ketika terbentuk NKRI, Presiden Sukarno menunjuk Natsir menjadi Perdana Menteri. “Siapa lagi kalau bukan Natsir dari Masyumi?” kata Bung Karno dalam nada bertanya menjawab pertanyaan wartawan Asa Bafagih.

“Mereka (Natsir dan Masyumi) mempunyai konsepsi menyelesaikan masalah bangsa secara konstitusional,” kata Bung Karno.

Sesudah istirahat dari politik praktis, Natsir dan kawan-kawan mendirikan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia yang antara lain memfasilitasi pembangunan masjid kampus, perpustakaan pesantren, mengirim dai ke daerah terpencil dan daerah perbatasan.

Bagaimana mungkin Persis dan Dewan Da’wah dinomorsekiankan dan dianggap akan merontokkan NKRI?

Bagaimana mungkin PUI, yang tokoh utamanya, Ahmad Heryawan, selama 10 tahun terakhir menjadi Gubernur Jawa Barat akan merontokkan NKRI?

Bagaimana mungkin Nahdlatul Wathan yang tokoh utamanya, Syaikh Zainul Majdi, selama 10 tahun menjadi Gubernur NTB, akan merontokkan NKRI?

Tiba Saat Tiba Akal

Semakin banyak pertanyaan “bagaimana mungkin”, semakin tampak pidato Kapolri Tito Karnavian sama sekali tidak didukung fakta yang benar dan nihil pengetahuan sejarah.

Untuk meredam kegaduhan yang tidak perlu, ke depan pidato seorang pejabat di forum apapun, sebaiknya disiapkan tertulis. Ini agar setiap pidato pejabat selalu akurat dan terukur.

Dengan itu, kita semua dapat bersama-sama belajar. Utamanya belajar sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan baik dan benar. Bung Karno yang orator pun pidato-pidato resminya selalu tertulis.

Pidato-pidato tanpa teks, apalagi ditingkahi banyak tepuk tangan, dapat menyebabkan sang pemidato lupa segalanya. Jika sudah begitu, yang berlaku ialah: tiba saat tiba akal.[adivammar/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

Haters FITNAH Sudirman Said Jual Kemiskinan, Zeng Wei Jian: FAKTANYA, Ganjar Ngaku Sendiri SULIT Berantas Kemiskinan

Haters FITNAH Sudirman Said Jual Kemiskinan, Zeng Wei Jian: FAKTANYA, Ganjar Ngaku Sendiri SULIT Berantas Kemiskinan

10Berita, Mahatma Gandhi berkata, "Kemiskinan adalah bentuk terburuk dari kekerasan."

Laporan Asian Development Bank tahun 2015 menyatakan dari 255.46 juta penduduk Indonesia, 47.2% hidup di bawah garis kemiskinan.

Ada 4,4 juta orang miskin di Jawa Tengah. Setiap kali bicara soal Brebes, Sudirman Said selalu sedih. Brebes disebut-sebut kebupaten termiskin setelah Wonosobo dan Kebumen.

Di Brebes, Sudirman Said dilahirkan dan dibesarkan. Sejak kecil dia sudah ditinggal pergi ayah. Jadi anak yatim. Hidup dalam kemiskinan. Jadi anak ngenger saat study. Tidur di kolong dipan, tanpa kasur.

Berbeda dengan Ganjar Pranowo ketika kuliah. Orang tuanya rutin mengirim uang. Sehingga dia bisa nabung untuk beli kaset musik Rock N Roll dan Heavy Metal.

Sudirman Said melihat ibunya bersusah payah memberi makan 6 anak. Sampai harus menggadaikan dandang tembaga. Menjahit, menyiang padi, tanam bawang, sampai 'kurung' beberapa bulan ke daerah Patrol dan Haurgeulis menjadi buruh tani. Demi bisa makan nasi jagung.

Ibunya pernah berpesan begini: "Kowen kabeh kudu sekolah. Emakmu wong melarat jeprat, ning aja nganti uripmu pada sengsara kaya kuli panggul kae".

Hanya miracle, bikin Sudirman Said bisa kuliah. Karena cerdas, dia dapet beasiswa dari STAN. Lalu melanjutkan study di George Washington University.

Sudirman Said mengenal kemiskinan. Ngerti betul rasanya. Ngga heran bila dia ingin jadi gubernurnya orang miskin. Supaya dia bisa men-sugih-kan para petani, buruh, nelayan dan kuli-kuli panggul.

Mungkin, Sudirman Said mengadopsi pesan Nelson Mandela yang bilang, "As long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest." Jelas, Sudirman Said belum bisa beristirahat dengan tenang.

Kepada Sudirman Said, KH. Munif Zuhri berpesan, "Mengurus Jateng, yang terpenting adalah menata hatinya. Setelah itu, buat mereka cukup makan dan merasakan keadilan".

Para pembenci menuding Sudirman Said jualan orang miskin.

Padahal, kemiskinan adalah fakta. Bukan barang dagangan politik. Ganjar Pranowo sendiri nyatakan diri gagal berantas kemiskinan.

Demi menumbangkan Sudirman Said, para pembenci itu menyatakan "Tidak ada orang miskin". Wong kere semakin teralienasi. Mereka tidak diinginkan. They are unwanted. Pembela orang miskin malah dibully.

"Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty," kata Mother Teresa.

Ada lagi Ahoker mencibir, "Kalo gubernurnya orang miskin, lalu siapa dong gubernurnya orang kaya?"

Lah, kan sudah ada Ahok dan Ganjar Pranowo yang pro pabrik semen.

Penulis: Zeng Wei Jian

Sumber :Portal Islam 

Read More

Plt Gubernur Dari Polri, Menhan: Maneketehe, Saya Nggak Ikut Politiklah

Plt Gubernur Dari Polri, Menhan: Maneketehe, Saya Nggak Ikut Politiklah

10Berita, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menolak mengomentari usulan Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dari polisi aktif, seperti disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Kalau orang betawi bilang maneketehe, saya nggak tahu. Saya nggak ikut-ikut politik lah," ucap Menhan di Gedung Nusantara II, Konplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ryamizard yang mengenakan kemeja warna putih dipadu celana bahan berwarna hitam datang ke gedung wakil rakyat untuk menghadiri rapat dengan Komisi I DPR RI dan Panglima TNI.

Ia yang jelas keberatan jika Polri dan TNI ikut campur dalam dunia perpolitikan. Netralitas kedua institusi itu harus tetap dijaga.

"Dikawal aja, jangan macem-macem saya juga nggak suka gitu-gitu, saya dari dulu selalu adil," tukasnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menjelaskan bahwa pengangkatan anggota sebagai Plt Gubernur masih dalam tahap usulan dan belum diputusan Presiden. Jika disetujui maka jabatan gubernur Jabar yang diduduki Asisten Operasi Kapolri (Asops) Irjen Pol. Mochamad Iriawan. Sedangkan untuk Plt Gubernur Sumut ditunjuk Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol. Martuani Sormin.

Sumber : musber.net

Read More

Kepolisian adalah Penegak Hukum Bukan Alat Politik

Kepolisian adalah Penegak Hukum Bukan Alat Politik

 

10Berita, Pengamat Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar menilai penunjukkan polisi sebagai penjabat gubernur adalah sebuah pelanggaran hukum. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan UU Kepolisian.

“Fungsi kepolisian itu adalah alat negara penegak hukum bukan alat politik. Penunjukkan tersebut bisa menyeret pejabat polisi ke ranah politik praktis,” kata Bambang pada Republika.co.id, Senin (29/1).

Seperti diketahui, Asops Kapolri Irjen Pol Mochamad Iriawan direncanakan akan mengisi penjabat Gubernur Jawa Barat. Sementara Kadivpropam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diwacanakan akan mengisi penjabat Gubernur Sumatera Utara. Dua wilayah tersebut adalah dua wilayah penyelenggara pilkada, bahkan termasuk zona rawan pilkada.

Menurut Bambang, espirit de corp atau sikap loyalitas anggota pada pimpinan maupun institusi bisa memengaruhi netralitas polisi. Dalam hal ini, netralitas dalam tugas pengamanan pemilu di wilayah pilkada dengan penjabat Gubernur seorang pati Polri pun menjadi pertanyaan.

Bambang menjelaskan, sesuai UU no 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 23 tentang sumpah bagi anggota polisi dalam menjalankan tugas harus netral. Pasal 28 menyebutkan anggota polisi tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan jika akan menduduki jabatan di luar Polri harus mengundurkan diri.

“Jadi secara fungsional maupun yuridis pengangkatan pejabat polisi tersebut berpotensi rawan dalam pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

Bambang menambahkan, tuntutan reformasi adalah dihapusnya dwi fungsi ABRI. Sedangkan ABRI adalah TNI & Polri. Sehingga Polri juga tidak diperbolehkan mempraktikkan kembali dwifungsi.

“Itu melanggar hukum, karena bertentangan dengan UU Kepolisian & UU Pilkada,” kata Bambang menegaskan. Ia pun menyarankan, secara fungsional lebih baik mengangkat pejabat sipil untuk mengisi posisi gubernur daripada pejabat Polri. [rol]

Sumber : Republika.co.id, Dakwah Media

Read More

TERBONGKAR! Ada yang Sengaja Impor Becak untuk Jegal Anies-Sandi

TERBONGKAR! Ada yang Sengaja Impor Becak untuk Jegal Anies-Sandi

10Berita,   Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan ada kelompok politik yang sengaja memobilisasi becak-becak dari luar daerah masuk ke Jakarta.

“Ada mobilisasi dengan pakai truk, tapi jangan dibesar-besarkan. Kalau ada politik di belakangnya, ini kan buih-buihnya,” kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Ahad, 28 Januari 2018.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran Wali Kota di Jakarta untuk melakukan tindakan tegas terhadap mobilisasi truk pengangut becak dari daerah ke Ibu kota Negara, katanya.

“Ini juga terus berkoordinasi dengan pak Wali, bahwa ini tegas, bahwa kalau ada mobilisasi becak pakai truk kontainer, dan itu seperti terorganisir, dan itu kami tegas bahwa Jakarta tertutup,” ucap Wagub Sandiaga.

Sebelumnya diketahui, terdapat satu kontainer berisikan becak yang berhasil dihalau Dinas Perhubungan untuk masuk ke Jakarta.

Diduga satu kontainer berisikan becak yang berhasil diusir di daerah Bandengan, Tambora, Jakarta Barat tersebut berasal dari luar Jakarta.

Dia akan menindak tegas kelompok-kelompok yang diduga ingin memobilisasi becak-becak daerah ke Jakarta. Tindakan tersebut yakni berupa pengusiran hingga peringatan.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Ribuan Motor Mulai Lalu Lalang di Jalan Thamrin dengan Tertib

Ribuan Motor Mulai Lalu Lalang di Jalan Thamrin dengan  Tertib

Pekerja mengecat jalur kuning khusus sepeda motor di Kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (17/1).

10Berita ,  JAKARTA -- Ribuan motor pada hari Senin pagi (29/1) telah mulai berlalu lalang di Jalan Medan Merdeka Barat dan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menetapkan tanggal 29 Januari hingga 15 Februari sebagai masa uji coba. Apalagi Mahkamah Agung telah mencabut larangan bagi motor untuk melewati beberapa jalan utama di sekitar Taman Monas.

Arus lalu lintas di depan gedung PT Indosat (Persero) nampak tetap lancar sekalipun ribuan motor sudah melewati Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Penjagaan oleh polisi Polda Metro Jaya pun tidak terlalu ketat. 

Semua pengendara motor mengenakan helm dan tidak nampak ada pelanggaran. Beberapa pengendara motor nampak memundurkan motor mereka setelah melewati garis putih di dekat lampu merah menjelang air mancur di seberang gedung Indosat.

Sumber: Antara , Republika.co.id

Read More

Akademisi UGM: Ada Yang Aneh, Setelah Tinggi Harga Beras Turun Jelang Panen Raya Petani ?

Akademisi UGM: Ada Yang Aneh, Setelah Tinggi Harga Beras Turun Jelang Panen Raya Petani ?

10Berita  – Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Dr. Bagus Santoso menanggapi kabar harga beras yang turun Rp.300 dan harga gabah petani yang anjlok hingga Rp.800 sebelum panen raya dan kebijakan beras impor masuk ke Indonesia.

“Harga beras eceran ternyata sudah turun sendiri sebelum barang impor beras masuk pelabuhan kita. Berita ini merupakan sesuatu yg menggembirakan sekaligus mengkhawatirkan”, ujarnya, Minggu (28/1/2018)

Dr. Bagus mengatakan berita turunnya harga beras eceran premium sebesar 300 per kg merupakan berita menggembirakan karena ini mengindikasikan bila supply beras di dalam negeri sebenarnya sudah cukup, tidak perlu impor. Harga beras yang sempat melambung tinggi pada minggu-minggu sebelumnya nampaknya harga psikologis hasil goreng-gorengan pedagang untuk mendesak Menteri Perdagangan (Mendag) merekomendasikan impor.

“Apa boleh buat, rekomendasi impor sudah terlanjur diteken dan pihak importir juga sudah terlanjur ditunjuk. Tetapi masalah tidak berhenti di situ. Kita perlu khawatir bahwa banjir impor beras yang tidak diperlukan ini sebenarnya punya maksud yang perlu diwaspadai” urainya.

Apa itu? Dr. Bagus menjelaskan bahwa harga gabah hasil panen raya yang sudah mendekati pintu gerbang rezeki melimpah untuk petani ini akan terhempas ke titik rendah lagi.

“Pedagang akan memborong gabah petani pada harga yang murah. Setelah panen raya selesai, harga langsung melambung lagi. Pedagang untung, petani buntung. Jika benar dugaan tersebut, maka petani jelas dirugikan oleh niat politik yang sehat ini”, tandasnya.

Menurut Dr. Bagus, komitmen Pemerintah untuk pro rakyat seharusnya dimaknai dengan memberi kesempatan petani menikmati panen rayanya. Pemerintah harus melindungi petani agar warga mau jadi petani sehingga Indonesia memiliki ketahanan pangan yang andal.

“Untuk itu saya cenderung merekomendasikan pada Mendag untuk membatalkan impor beras dari luar negeri tersebut. Sekiranya pembatalan punya risiko yang tidak siap ditanggung, pilihan terbaik berikutnya adalah agar pengiriman barang dilakukan dua-tiga bulan setelah panen raya usai”, ujarnya.

Penundaan ini juga, kata pengajar Ekonomi Bisnis UGM ini, sekaligus memberi ruang yang cukup pada Bulog untuk merencanakan stabilisasi harga beras yang berkelanjutan.

Ditanya apakah perlu melakukan re-ekspor kembali, Dr. Bagus mengatakan dirinya merasa tidak perlu di-re-ekspor. Kebijakan re-ekspor akan membuat pemerintah seperti tidak cermat membuat perencanaan pangan karena miskin data yang akurat.

“Untuk tahun ini cukup dengan pembatalan impor atau second bestnya penundaan pengiriman barang setelah panen raya sudah benar-benar usai. Dan yang pangling penting, perlulah koordinasi yang lebih matang sebelum akan impor lagi.”, pungkasnya. (Fj/Ram)

Sumber : Eramuslim 

Read More

Oposisi Mesir Menyerukan Boikot Pemilu

Oposisi Mesir Menyerukan Boikot Pemilu

MEM

Dr. Abdul Mun'im Abul Futuh

10Berita –Tokoh oposisi Mesir, termasuk mantan kandidat presiden, menyerukan pemboikotan pemilihan presiden yang akan dijadwalkan bulan Maret nanti.

Kandidat presiden 2012 yang juga Ketua Partai Mesir al-Qawiyah Abdel Moneim Aboul Fotouh (Dr. Abdul Mun’im Abul Futuh),  dan mantan bakal calon presiden untuk pemilihan 2018, Mohammad Anwar Sadat, membuat sebuah pernyataan bersama pada hari Ahad, dengan mengatakan bahwa pemilihan tersebut telah “kehilangan semua kredibilitasnya”.

“Kami mendesak orang-orang mulia kami untuk memboikot pemungutan suara dan tidak mengenali apapun hasilnya,” kata pernyataan tersebut dilansir dari Anadolu Agency.

Baca: Pemerintah Mesir Menangkap Jendral ‘Penantang’ Presiden al Sisi

Hazem Hosny dan Hisyam Genena, ajudan kampanye utama Jenderal Sami Anan, Mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Mesir tahun 2005 dan 2012,  dan kandidat calon presiden, juga menandatangani pernyataan tersebut, menurut media setempat.

Pemilihan Presiden (Pilpres) Mesir dijadwalkan berlangsung 26-28 Maret.

Mantan jenderal angkatan darat, al-Sisi berkuasa pada 2014, memainkan peran utama dalam kudeta militer 2013 di Mesir, dengan pemenjaraan presiden yang terpilih dalam Pemilu yang bebas dan jurdil, Mohammad Mursi.

Sepekan ini, beberapa calon calon presiden Mesir seperti Mantan PM Mesir Ahmed Shafiq dan  Pengacara Mesir Khaled Ali diberitakan  mengundurkan diri, termasuk penantang utama  Presiden Abdul Fattah al-Sisi, Sami Anan ditangkap dan dijebloskan dalam penjara militer tanpa alasan jelas.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Kampanye Pemilihan Sami Anan, Ahmed Abed Rabbo kepada Aljazeera mengatakan, penangkapan Sami Anan murni bermotif politik dengan dugaan Presiden Abdul Fattah al-Sisi berusaha mencegah para kandidat agar tidak maju dalam pemilihan presiden.*/Sirajuddin Muslim

Sumber :Hidayatullah.com 

Read More

Inilah 5 Da’i Yang Dicintai Umat namun Mendapat Perlakuan Tak Mengenakan

Inilah 5 Da’i Yang Dicintai Umat namun Mendapat Perlakuan Tak Mengenakan

10Berita, Penganiayaan terhadap KH Umar Basri di Bandung beberapa waktu lalu menambah daftar ulama yang menerima perilaku tak mengenakan. Jika ditelisik dua tahun kebelakang saja setidaknya ada 5 orang ulama yang bernasib seperti pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah ini.

1. Habib Rizieq Shihab
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan keluarganya menerima teror yang cukup hebat. Dimana, kediaman pria yang kini tengah diincar pihak kepolisian itu ditembak dari jarak jauh oleh orang tak dikenal (sniper).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Presidium 212 Ustadz Ansufri ID Sambo saat mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (28/4). Akibat peristiwa tersebut, Habib Rizieq pun memutuskan memboyong keluargaanya ke luar negeri.

“Habib Rizieq tinggalkan tanah air, gara-gara ditembak sniper. Kalau nggak salah (penembakan), Selasa (25/4). Untungnya meleset, kena pendopo,” ungkap Sambo.

Pada pertengahan November 2016, media sosial (medsos) juga dihebohkan dengan tersebarnya kabar bahwa Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab telah dianiaya oleh oknum prajurit Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Informasi ini diketahui tersebar melalui pesan broadcast whatsapp.

Lokasi penganiayaan diketahui di Jalan Petamburan III Nomor 17, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun kabar ini kemudian dibantah oleh Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI pada saat itu. Jendral bintang 4 ini mengatakan bahwa kabar tersebut hoax, dan Rizieq sendiri dalam keadaan sehat.

2. Felix Siauw
Setahun berselang setelah kejadian Habib Rizieq. Tragedi kekerasaan verbal juga menimpa Ustad Kondang Felix Siauw. Kejadian ini bermula saat pria keturunan Tionghoa ini dijadwalkan menjadi penceramah di Masjid Manarul Islam, Bangil Jawa Timur, Sabtu (4/11).

Setibanya di lokasi pada pukul 08:00 WIB Felix telah dinanti oleh segerombolan polisi. Tak lama kemudian polisi meminta agar acara tersebut dibubarkan dan aparat juga langsung menggiring ustad kondang ini ke Polres Pasuruan.

Setelah dilakukan dialog panjang diketahui bahwa pembubaran ini akibat adanya tekanan kepada aparat dari ormas tertentu. Ormas ini diduga meminta agar Ustad Felix mau mengisi surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dirinya tidak menyebarkan ideollogi khilafah.

Selain itu ormas ini juga menuntut agar pria keturunan Tionghoa ini mengakui bahwa ideologi pancasila merupakan ideologi tunggal NKRI dan poin terakhir menyatakan bahwa dirinya keluar dari Hizbut Tahriir Indonesia (HTI).

Hal ini tentu ditolak mentah-mentah oleh Felix. Ia juga turut memberikan klarifikasi didalam akun Instagramnya. “Bagi saya ini jelas-jelas sebuah jebakan dan juga penghinaan. Sebab jika saya menandatangani, sama saja saya mengaku bahwa semua yang dituduhkan pada saya benar adanya,” tulis Felix di @felixsiauw.

3. Ustad Abdul Somad
Kejadian persekusi juga menimpa Ustad Abdul Somad. Pada 9 Desember 2017 Ustad asal Riau ini dijadwalkan menjadi penceramah disebuah Tabliq Akbar di Bali. Namun pada saat menginap di Hotel Aston, Denpasar, secara mengejutkan segerombolan orang mendatangi tempat menginap Ustad Somad.

Dalam pengepungannya, masa menyebut alumni Kairo Mesir ini tidak berjiwa NKRI. Selain itu juga beberapa masa terlihat membawa senajata tajam. Setelah dilakukan mediasi oleh aparat, Ustad Somad tetap memberikan ceramahnya dengan aman, dan tidak menimbulkan korban.

Namun buntut permasalahan ini panjang, Koalisi Masyarakat Islam, serta beberapa pihak lain yang tidak terima Ulama idolanya ini diperlakukan semena-mena, melaporkan 10 orang dari 4 ormas Bali yang diduga melakukan persekusi. Kasus ini sendiri, sampai sekarang masih ditangani oleh penyidik.

4. Syekh Ali Jaber
Tanggal 4 November 2016, jutaan umat muslim melakukan aksi damai atau lebih dikenal aksi 411 di sekitar Monas. Acara ini ditujukan guna menggelar aksi protes terhadapat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Gubernur DKI Jakarta pada waktu yang diduga melakukan penghinaan terhadap ulama dan Islam menggunakan surat Al Maidah ayat (51).

Setelah hari menjelang sore, ketika peserta aksi mulai berburan, tanpa alasan yang jelas secara tiba-tiba terjadi kerusuhan. Saat bentrok ini terjadi, Syekh Ali Jaber terkena gas air mata dari aparat yang berusaha menenangkan masa.

Kemudian akibat insiden ini, ulama keturunan Arab ini harus dilarikan ke rumah sakit guna mendapat perawatan. Foto dirinya sedang terbaring di kasur perawatan juga viral di media sosial dan mendapat banyak simpati netizen.

5. KH Umar Basri
Kekerasan terhadap ulama terbaru menimpa KH Umar Basri pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sabtu (27/1). Pria 60 tahun ini tiba-tiba dipukuli oleh satu oknum tidak dikenal. Kejadian terjadi saat KH Umar sedang melakukan dzikir pasca shalat Subuh berjamaah.

Sesaat setelah santri memetikan lampu masjid, tiba-tiba Umar diterkam dari belakang dan dipukul secara membabi buta. Akibatnya ia menderita luka lebam yang cukup parah dibagian muka.

Setelah dilakukan penyelidikan oleh aparat, Polres Bandung berhasil menagkap satu orang diduga tersangka pemukulan. Namun penyidik menduga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa pasalnya selalu memberikan jawaban ngawur setiap kali ditanya.

Saat ini kasus penganiayaan ini sedang ditangani Polrss Bandung. Tersangka sendiri saat ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih, guna dilakukan visum serta observasi kejiwaan oleh psikolog. [kaffah]

Sumber :Dakwah Media

Read More

Wow, Tanah Abang Explorer Tembus 19 Ribu Penumpang Per Hari

Wow, Tanah Abang Explorer Tembus 19 Ribu Penumpang Per Hari

10Berita – Sejak 22 Desember 2017, Pemprov DKI telah melakukan penataan kawasan Tanah Abang. Selain mengatur kebijakan untuk lahan pedagang kaki lima, Pemprov juga menyediakan ‘Tanah Abang Explorer’, bus TransJakarta yang beroperasi memutari kawasan Tanah ABang tersebut.

Pengadaan bus ‘Tanah Abang Explorer’, ini diklaim sebagai sebuah solusi untuk memberikan moda transportasi yang nyaman, bebas macet, juga tanpa dipungut biaya alias gratis. Tidak hanya warga Jakarta, banyak warga luar daerah ikut memanfaatkan keberadaan bus tersebut. Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai pengguna bus kian meningkat setiap harinya.

“Syukur Alhamdulillah kita menembus rekor untuk integrasi moda transportasi Transjakarta, hampir mendekati 19 ribu per hari di hari Sabtu kemarin. Ini enggak pernah terjadi sebelumnya,” kata Sandi di Sekretariat RW 03 Kalisari, Jakarta Timur, Minggu (28/1).

“Jadi kan ada empat (tujuan). Satu, memuliakan pejalan kaki. Nomor dua menata PKL. Ketiga, integrasi moda transportasi. Nah ini yang Tanah Abang Explorer menembus angka hampir 19 ribu. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Nomor terakhir adalah bagaimana kita punya penataan yang komprehensif,” kata Sandi.

Menurut Sandi, jumlah ini sama dengan jumlah 10 persen dari penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang setiap harinya. Sandi berharap, dengan adanya bus berkapasitas 68 orang ini, tujuan Pemprov soal ‘integrasi moda transportasi’ dapat segera terwujud.

Ke depan, lanjut Sandi, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dirlantas Polda Metro Jaya terkait rekomendasi-rekomendasi penataan kawasan Tanah Abang.

Sumber : Ngelmu.co

Read More