Ragam Makanan Lezat Ini Picu Risiko Kanker, Apa Saja?

Ragam Makanan Lezat Ini Picu Risiko Kanker, Apa Saja?

Nugget ayam

Penelitian menunjukkan hubungan makanan ultra-proses dengan risiko kanker.

10Berita , JAKARTA -- Makanan yang terlalu banyak diolah (ultra-proses) tak hanya minim akan kandungan gizi. Makanan ultra-proses seperti nugget ayam hingga mi instan juga dapat meningkatkan risiko kanker dengan cukup signifikan.

Hal ini diketahui berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti asal Prancis dan Brasil. Dalam penelitian tersebut, ada lebih dari 100 ribu orang dewasa yang terlibat untuk mengisi kuesioner mengenai detail makanan yang mereka konsumsi. Lima tahun setelah pengisian kuesioner, lebih dari 2.200 partisipan terdiagnosis dengan kanker.

Setelah melihat beragam data dan detail dari 3.300 makanan yang dikonsumsi para partisipan, tim peneliti menyimpulkan bahwa konsumsi makanan ultra-proses memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan risiko kanker secara umum. Untuk setiap 10 persen peningkatan konsumsi makanan ultra-proses dalam pola makan, risiko kanker akan meningkat lebih dari 10 persen.

"Peningkatan risiko kanker secara umum dan kanker payudara lebih besar dari 10 persen," terang tim peneliti melalui British Medical Journal seperti dilansir NBC.

Makanan ultra-proses yang dimaksud dalam studi ini adalah makanan yang terlalu banyak mengalami proses pengolahan. Makanan yang melalui lebih sedikit proses pengolahan seperti keju, pasta atau sayur kalengan tidak meningkatkan risiko kanker.

Beberapa contoh makanan ultra-proses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kue dan roti yang diproduksi massal, minuman soda dan minuman bergula, mi instan dan sop instan serta makanan ringan kemasan baik yang memiliki rasa gurih maupun manis. Beberapa contoh lain dari makanan ultra-proses adalah permen atau kembang gula dan pencuci mulut yang diproduksi oleh industri, nugget ayam, nugget ikan dan bakso daging, produk daging olahan lain yang ditambahkan dengan pengawet seperti nitrit, makanan beku siap saji dan produk-produk makanan lain yang umumnya hanya terdiri dari gula, minyak dan lemak.

Tim peneliti menekankan bahwa hasil penelitian ini tidak menunjukkan bahwa makanan ultra-proses merupakan penyebab kanker. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan mengonsumsi makanan ultra-proses dengan peningkatan risiko kanker. Peningkatan risiko kanker akibat konsumsi makanan ultra-proses tetap terlihat meski tim peneliti sudah memperhitungkan beragam faktor risiko kanker lain yang dimiliki para partisipan.

Para peneliti menilai ada beberapa kemungkinan makanan ultra-proses bisa meningkatkan risiko kanker. Salah satunya, makanan ultra-proses biasnaya tinggi akan lemak total, lemak jenuh dan garam serta gula tambahan. Di sisi lain, makanan ultra-proses seringkali mengandung sedikit serat juga vitamin.

Proses pengolahan makanan yang terlalu banyak juga dapat menciptakan senyawa karsinogenik seperti akrilamida dan hidrokarbon aromatik polisiklik. Makanan ultra-proses juga seringkali dijual dalam kemasan, sehingga tak menutup kemungkinan senyawa kimia pada kemasan keluar dan mengenai makanan ultra-proses. Tak lupa, makanan ultra-proses juga mengandung tambahan makanan yang legal namun kontroversial.

"Misalnya natrium nitrit (sodium nitrite) pada daging olahan atau titanium dioksida yang mana karinogenitasnya telah dibuktikan dalam penelitian terhadap hewan maupun model sel," tegas tim peneliti.

Beragam ahli masih memiliki satu suara terkait upaya pencegahan kanker. Beberapa upaya pencegahan kanker yang disarankan adalah mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah segar, berolahraga rutin, menjaga berat badan ideal dan tidak menggunakan tembakau atau tidak merokok maupun terpapar asap rokok. 

Sumber : Republika.co.id

Read More

Ditemukan Alat Pengacak Sinyal di Kediaman Jefri

Ditemukan Alat Pengacak Sinyal di Kediaman Jefri

Alat pengacak sinyal (ilustrasi)

Red: Bilal Ramadhan | Rep: Ali Mansur

Alat pengacak sinyal ini untuk menghalangi telepon dan pesan singkat masuk

10Berita , JAKARTA -- Koordinator Indonesia Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B Nahrawardaya menyesalkan adanya alat penemuan misterius di kediaman almarhum ASN istri Muhammad Jefri (MJ) terduga teroris. Menurutnya, alat misterius tersebut berbentuk kotak jinjing, hitam, ada lima antena tinggi menjulang ke atas. Ditempatkan di atas kursi, menempel di tembok rumah ASN.

"Alat elektronik misterius ini persisnya, berada di pembatas rumah ASN dengan rumah tetangga," ujar Mustofa B Nahrawardaya, saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (17/2).

Mustofa B Nahrawardaya, menduga alat itu adalah intercept komunikasi khusus atau bisa jadi adalah alat Jammer pengacak sinyal. Setahu dirinya, alat semacam itu hanya dimiliki pihak terbatas. Kemungkinan yang punya pihak intelijen.

Kata dia, salah satu fungsi pengacak sinyal tersebut bisa menghalangi telepon dan SMS masuk. Namun tidak bisa menghalangi komunikasi WA, BBM, atau i-message.

"Tentu, pihak yg memasang alat tersebut berharap, tidak ada komunikasi langsung keluarga MJ dengan pihak luar, termasuk wartawan," keluhnya.

Sebelumnya, kematian MJ menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Polri membenarkan MJ tewas setelah sebelumnya ditangkap tim Densus 88 Antiteror Polri di Indramayu, Jawa Barat, pada Rabu (7/2) lalu. Jenazah MJ dikabarkan telah dipulangkan ke daerah asalnya dan dikebumikan di Tanggamus, Lampung, pada Sabtu (10/2).

Kemudian kabar tewasnya Jefri ini tersebar dalam sejumlah akun media sosial Facebook. Diduga ada kejanggalan atas kematian Jefri ini di mana ada lebam-lebam dan sebelumnya Jepri sehat-sehat saja. MJ dibekuk Detasemen Khusus 88 Antiteror di Jalan Jendral Sudirman, Cipancuh, Haurgelis, Indramayu pada Rabu (7/2) lalu.

Sumber :Republika.co.id 

Read More

PDIP Diprediksi Tak Dukung Jokowi di Pilpres 2019

PDIP Diprediksi Tak Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri

10Berita, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) diprediksi tidak akan mengusung kembali Presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, pemerintahan Presiden Jokowi tidak konsisten menjalankan nawacita.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, kepada wartawan, Jumat (16/2). Menurutnya, Presiden Jokowi telah lari dari nawacita yang selama ini digaungkan PDIP.

"Menurut saya sebenarnya sekarang melihat gelagatnya, PDIP tidak dukung lagi Jokowi," kata Ferry.

Hal itu menyikapi pernyataan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa dan Kalimantan, Nusron Wahid yang memprediksi Prabowo Subianto tidak akan maju di Pilpres 2019.

Merujuk hasil survei Indo Barometer terbaru, jika Jokowi dan Prabowo mencalonkan kembali, maka akan terulang kembali seperti Pilpres 2014. Jokowi meraih dukungan publik 48,8 persen dan Prabowo 22,3 persen.

Kata Ferry, hasil survei tersebut tidak sesuai dengan fakta yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Dimana, pemerintahan Jokowi dianggap gagal menyejahterakan rakyatnya, tidak mampu menyediakan lapangan kerja, menurunkan harga bahan pokok, menaikkan angka pertumbuhan ekonomi hingga kebijakan impor sejumlah produk pertanian.

"Jadi rakyat yang mana yang menganggap, bilang pemerintahan pak Jokowi berhasil?" tegas Ferry.

Disamping itu, kata Ferry, sebagai calon incumbent, perolehan suara Jokowi sebesar 48,8 persen masih belum aman. Sementara, perolehan suara Prabowo sebesar 22,3 persen dinilai karena belum melakukan manuver politik.

"Pak Jokowi selama ini sudah kampanye terselubung masuk gorong-gorong, bagi-bagi sepeda hasil survei segitu, pak Prabowobelum ngapa-ngapain," terangnya.

Sebelumnya, Nusron Wahid meyakini, Prabowo tak akan maju di Pilpres 2019 untuk melawan Jokowi. "Saya menyakini, dan kita sudah persiapan, lawannya Pak Jokowi bukan pak Prabowo," kata Nusron, Jakarta, Kamis (15/2).

BACA SUMBERLAPORKAN

15

Tidak Suka

Baju Adat- Jokowi-JK Pakai Baju Adat ke Sidang Tahunan MPR, Pendapat UCers?

Ada yang tak biasa dari momen Sidang Tahunan MPR tahun ini. Presiden Jokowi dan Wpres Jusuf Kalla menggunakan baju daerah yang ditukar. Jokowi menggunakan Baju Bodo khas Makassar dan JK menggunakan blankon dan beskap khas Jawa. Hal ini baru terjadi sekali. Biasanya, para presiden mengenakan jas, kemeja, dan dasi untung acara ini. Bagaimana pendapat UCers tentang hal ini? Apakah ini adalah ritual yang baik atau malah tidak pantas dikenakan saat acara seperti ini?

 Sumber : Jurnas 

Read More

Dendam Kesumat Penguasa Pada HTI Masih Berlanjut

Dendam Kesumat Penguasa Pada HTI Masih Berlanjut

sumber : https://www.instagram.com/kemenkumhamri/

10Berita, Rezim Jokowi nampaknya memiliki dendam kesumat terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tak hanya bertarung di pengadilan tata usaha negara (PTUN), pemerintah mulai berperang di dunia maya.

Pasalnya, Sabtu (17/2) akun instagram Kementerian Hukum dan HAM mengunggah infografis kontroversial. Dari pantauan mediaoposisi.com, tertulis caption yang mengarahkan masyarakat untuk memusuhi HTI dan ajaran Islam.

Tertulis dalam unggahan beralamat berikut

“ #TolakHTI adalah sebuah keharusan agar #IndonesiaDamai"

Infografis tersebut mencantumkan informasi  yang mencerminkan sikap antipati pemerintah terhadap HTI. HTI sendiri berdasarkan penelusuran Mediaoposisi.com tidak pernah terbukti melakukan kekerasan.

Tuduhan demi tuduhan diberikan kepada HTI yang gencar mendakwahkan khilafah. Unggahan tersebut disinyalir mendoktrin masyarakat membenarkan tindakan represif rezim Jokowi dalam membubarkan HTI. Tuduhan bahwa HTI mendiskriminasikan wanita, anti NKRI serta mengancam kebhinekaan merupakan beberapa argumen yang dikemukakan.

sumber : https://www.instagram.com/kemenkumhamri/

Anehnya, berdasarkan penelusuran Mediaoposisi.com rupanya pemerintah tak pernah sekalipun mengadakan dialog dan klarifikasi terhadap HTI. Pemaknaan damai yang dimaksud pemerintah, rupanya bermakna demonisasi HTI dan Khilafah,

Apakah ini indikasi kepanikan rezim dalam menghadapi HTI di PTUN? Mengingat HTI serta ajaran Khilafah mulai memperoleh hati di kalangan masyarakat.

Sumber : media-oposisi.com

Read More

Syarat Masuk Toko Ini, Orang Amerika dan Inggris Harus Minta Maaf

Syarat Masuk Toko Ini, Orang Amerika dan Inggris Harus Minta Maaf

10Berita , Ramallah – Sebuah toko di Ramallah, Palestina tampak memajang sebuah banner peringatan bagi orang-orang Amerika Serikat dan Inggris.

Banner itu berhasil diabadikan oleh seorang kontributor kantor berita AFP dalam sebuah foto yang dishare via Twitter.

“Ditemukan di kota Palestina, Ramallah,” tulis Joe, Kamis (15/02/2018), melalui akunnya @joedyke sembari menyertakan foto yang berisi peringatan di bawah ini.

Kepada orang-orang Amerika dan Inggris, sebelum masuk, kalian harus mengajukan permintaan maaf dan pertanggungjawaban atas deklarasi Balfour dan keputusan kotor Trump yang telah menyebabkan rasa sakit dan penderitaan bagi orang-orang Palestina hingga saat ini.

Deklarasi Balfour, yang diumumkan pada tahun 1917, secara sepihak menginisiasi pendirian sebuah negara bagi orang-orang Yahudi di tanah Palestina, tanpa meminta persetujuan dari penduduk asli bangsa Palestina, yaitu orang-orang Arab Palestina.

Sementara itu, pada tanggal 6 Desember, Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusan pemerintahannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu memicu unjuk rasa di seluruh dunia.

Pasukan pendudukan Israel telah menahan 430 warga Palestina dan melukai lebih dari 3.400 orang lainnya di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza yang terkepung. Jumlah itu terhitung sejak Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sumber : Kiblat.

Read More

Akhirnya KomnasHam Turunkan Tim Investigasi Kematian MJ

Akhirnya KomnasHam Turunkan Tim Investigasi Kematian MJ

10Berita – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengatakan timnya akan turun ke Indramayu untuk menginvestigasi kasus kematian terduga teroris Muhammad Jefri (MJ) oleh Densus 88.

“Kita akan turun ke Indramayu untuk mengecek kasus ini, apakah ada pelanggaran HAM di sana,” ungkapnya saat ditemui Kiblat.net di Komnas HAM, Jakarta Selatan, Kamis (15/02/2018).

Karenanya, ia tidak mau berkomentar banyak perihal kasus tersebut. Namun yang pasti, meninggalnya MJ akan diselidiki, apakah dalam penangkapan hingga meninggalnya terduga teroris ini ada kesalahan prosedur oleh kepolisian atau tidak.

“Komnas HAM belum dapat bicara terkait hal ini, karenanya Komnas HAM akan kirimkan tim ke Indramayu untuk mengecek ke sana, jadi sementara kami belum bisa mengatakan apa-apa sebelum dapat data yang lebih lengkap, kami tidak bisa mengatakan ini a atau b,” ungkapnya.

“Untuk kasus ini, kami kirimkan tim untuk mendeteksi, mempelajari, kalaupun ada pelanggaran HAM, nantinya akan kita bicarakan (dengan kepolisian.Red),” ungkapnya.

Atas rencana itu, Ahmad mengungkapkan Komnas HAM belum menentukan siapa tim dan berapa orang yang akan diturunkan terkait investigasi kasus MJ.

“Akan segera turun, dalam satu dua hari ini akan kirim tim. Jadi untuk kesana kami belum menunjuk siapa yang akan pergi, tapi segera,” tukasnya.(kk/kb)

Sumber : Eramuslim

Read More

KERAS! Rizal Ramli: Perbedaan Adalah Kekuatan, Jangan Mau Diadu Domba!

KERAS! Rizal Ramli: Perbedaan Adalah Kekuatan, Jangan Mau Diadu Domba!

10Berita, Perbedaan di Indonesia merupakan sumber kekuatan. Perbedaan membuat bangsa Indonesia saling melengkapi.

Begitu disampaikan tokoh nasional Dr. Rizal Ramli di Klenteng Tjoe Tik Kiong Pasuruan, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu pagi 17 Februari 2018.

Kedatangan Rizal disambut Ketua 3 Klenteng Tjoe Tik Kiong Teguh Hidayat bersama beberapa pengurus lainnya.

"Kita sudah biasa kok beda agama beda suku, tidak masalah, malah jadi kekuatan. Perbedaaan itu kekuatan," kata RR, demikian Rizal Ramli disapa.

Rizal mengatakan perbedaan bukanlah penghambat melainkan modal bagi kemajuan. Indonesia mesti memberi contoh meski bisa berbeda beda tetapi satu Indonesia.

RR menyebut kasus penyerangan dua ulama di Jawa Barat dan penyerangan romo beserta jamaatnya di dalam gereja di Yogyakarta sebulan terakhir, sama sekali tidak mencerminkan budaya bangsa.

"Itu bukan bangsa kita. Kita sudah biasa kok beda agama, beda suku. Jangan sampai kita diadu,"  kata RR yang namanya disebut survei KedaiKopi sebagai figur yang pantas mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Bahaya Hutang Negara Yang Terus Meroket

Bahaya Hutang Negara Yang Terus Meroket

10Berita – KETIKA membicarakan beban utang yang kian membesar, sering kali yang digunakan adalah indikator rasio utang pemerintah terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Menurut  UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3, jumlah utang pemerintah dibatasi maksimal 60% dari PDB. Oleh pemerintah, ketentuan ini menjadi legitimasi dalam menumpuk utang dengan sangat agresif. Hasilnya, utang pada masa pemerintahan Jokowi meningkat signifikan.

Utang Pemerintah Meroket 

Selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah bertambah Rp1.062 triliun. Rinciannya, pada 2015 bertambah menjadi Rp556,3 triliun dan 2016 bertambah lagi Rp320,3 triliun. Pada akhir September 2017, menurut data yang dipublikasikan laman http://www.djppr.kemenkeu.go.id, utang pemerintah sudah berjumlah Rp3.866,45 triliun. Utang tersebut terdiri atas SUN Rp2.591,55 triliun (67,0%), SBSN Rp536,91 triliun (13,9%), dan pinjaman Rp737,99 triliun (19,1%).

Utang pemerintahan Jokowi tersebut didominasi oleh utang dalam mata uang rupiah (59%), diikuti porsi utang dalam mata uang asing, yakni dolar AS (29%), yen Jepang (6%), euro (4%), special drawing right (1%), dan beberapa valuta asing lain (1%). Menurut krediturnya, utang pemerintahan Jokowi didominasi investor SBN (81%), kemudian pinjaman dari Bank Dunia (6%), Jepang (5%), ADB (3%), dan lembaga lainnya (5%).

Pemerintahan Jokowi mengaku senantiasa melakukan pengelolaan risiko utang dengan hati-hati dan terukur. Hal itu termasuk menjaga risiko pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar dalam posisi yang terkendali.

Meskipun begitu, pada September 2017 lalu, indikator risiko utang seperti rasio variable rate sudah berada pada level 10,8% dan refixing rate pada level 19,2%. Porsi utang dalam mata uang asing berada pada level 40,9%, sedangkan average time to maturity (ATM) berada pada level 9,0 tahun. Indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga lima tahun mengalami kenaikan dari 39,2% menjadi 39,7% dari total out-standing  utang.

Utang pemerintahan Jokowi, baik itu pinjaman maupun SBN, rasionya terhadap PDB juga cenderung meningkat. Pada 2014, rasio utang sudah 24,7% PDB. Pada 2015, naik menjadi 27,4% PDB. Pada 2016, naik lagi menjadi 28,3% PDB. Berdasarkan proyeksi posisi akhir 2017, besaran utang sudah 28,6% PDB.

Rasio utang pemerintahan Jokowi, berdasarkan Debt Services Framework (DSF) IMF dan Bank Dunia, tidak bisa disebut baik-baik saja. Menurut IMF dan Bank Dunia, batas (threshold ) atas yang aman untuk rasio utang terhadap ekspor adalah sebesar 25%.

Perbandingan dengan negara-negara peer, sesama negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, rasio utang terhadap ekspor Indonesia menempati yang tertinggi, yakni mencapai 39,6%. Ini jauh melampaui batas aman DSF sebagaimana ditentukan IMF dan Bank Dunia. Apabila perbandingannya Indonesia dengan sesama negara-negara berpenduduk besar di kawasan Asia, seperti China, India, Pakistan, dan Bangladesh, rasio utang terhadap ekspor Indonesia masih yang tertinggi di antara kelima negara berpopulasi terbesar di kawasan Asia. Dari indikator tersebut, utang pemerintahan Jokowi yang menggunung dalam tiga tahun terakhir sudah memasuki batas bahaya.

Penerimaan Pajak Rendah 

Pengelolaan utang pemerintahan Jokowi tidak memperhitungkan kemampuan penerimaan dalam negeri sebagai penopang kewajiban utang yang jatuh tempo. Semakin tinggi utang tentu semakin besar pula beban (cicilan pokok dan bunga) yang harus dibayarkan. Semakin besar pula alokasi pendapatan negara yang harus disisihkan untuk melunasi utang.

Pendapatan negara sangat mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber pemasukan utama. Kinerja penerimaan pajak akan memengaruhi langsung kemampuan membayar utang pemerintahan Jokowi.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak Indonesia hanya 11%, terendah di dunia. Di tengah utang yang terus bertambah, rasio penerimaan pajak terhadap PDB justru menurun. Pada 2015, rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya 10,76%. Pada 2016 menjadi 10,36% dan pada 2017 rasio penerimaan pajak terhadap PDB diperkirakan 10,82%.

Di tengah lemahnya kemampuan memacu peningkatan penerimaan negara, melalui pajak, pemerintahan Jokowi berencana akan kembali menarik utang tahun ini. Utang tersebut untuk menambal defisit anggaran yang ditargetkan Rp325,93 triliun atau 2,19% dari PDB. Pemerintahan Jokowi merencanakan penarikan utang baru sebesar Rp399,34 triliun.

Sikap pemerintahan Jokowi yang bersikeras dengan kebijakan menambah utang, tentu akan semakin membebani keuangan negara. Akibatnya akan membatasi kemampuan keuangan negara membiayai program dari kebijakan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat, termasuk membatasi keuangan negara dalam memperkuat perekonomian nasional. (Sn)

Oleh Kusfiardi

Analis Ekonomi Politik

Sumber : Eramuslim 

Read More

KPU tak Loloskan PBB dan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2019

KPU tak Loloskan PBB dan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2019

10Berita , Jakarta  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak meloloskan dua partai untuk mengikuti Pemilu 2019. Dua parpol yang pernah ikut di Pemilu 2014 dinyatakan itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Keputusan itu disampaikan dalam pengumuman rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 yang digelar di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta, Sabtu (17/2/2018). 

"Tingkat pusat, domisili kantor, dan keterwakilan perempuan 34,47 persen memenuhi syarat. Provinsi memenuhi syarat," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat membacakan hasil rekapitulasi verifikasi PBB.

Meski begitu, PBB tidak berhasil memenuhi batas minimal 75 persen syarat untuk tingkat kabupaten/kota di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Adapun PBB tidak memenuhi syarat di provinsi Papua dan Papua Barat. "Kesimpulan, tidak memenuhi syarat," ujar Wahyu.

Sementara itu, hasil rekapitulasi verifikasi PKPI dibacakan oleh komisioner KPU Hasyim Asy'ari. Partai besutan Ketum AM Hendropriyono itu tidak berhasil memenuhi batas minimal 75 persen pada kabupaten/kota di 34 provinsi.

"Sebaran kepengurusan dan keanggotaan di 75 persen kabupaten/kota di 34 provinsi tidak penuhi syarat," ungkap Hasyim membacakan hasil rekapitulasi verifikasi PKPI. 

Adapun PKPI tidak berhasil memenuhi syarat di 3 dari 34 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk itu, PKPI dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai parpol peserta Pemilu 2019. "Kesimpulan, rekapitulasi verifikasi nasional dinyatakan tidak lolos," tegas Hasyim.

Sebagai informasi, PBB dan PKPI saat awal penetapan Pemilu 2014 juga dinyatakan tidak lolos. Kemudian dua partai itu mengajukan gugatan ke pengadilan hingga akhirnya berhasil menjadi partai peserta Pemilu 2014.

Kini, PBB dan PKPI tidak dinyatakan lolos lagi. Kedua partai saat ini tengah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 ke Bawaslu. 

Dengan pengumuman ini, untuk sementara Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah:

1. Partai Amanat Nasional 
2. Partai Berkarya
3. PDI Perjuangan
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Golkar
8. Partai Hanura
9. Partai Keadilan Sejahtera
10. Partai Kebangkitan Bangsa
11. Partai Nasional Demokrat
12. Partai Persatuan Indonesia
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

red: abu faza/dbs

Sumber : SI Online

Read More

Dua Pertanyaan untuk Sudirman Said

Dua Pertanyaan untuk Sudirman Said

10Berita, Seorang teman bernama Muhamad Achries bertanya soal posisi Pak Dirman di kasus "Papa Minta Saham" dan "Dana Ketahanan Energi".

Saya kira, kasus "Papa Minta Saham" sederhana untuk dipahami. Saat itu, negosiasi dengan Freeport sudah hampir tuntas. Setnov bersama MR berusaha menjegal.

Bukan karena cinta negara tapi karena mau jadi "broker". Seolah berkata, "Saya bisa selesaikan tapi ongkosnya saham x persen". Bawa-bawa nama Presiden dan Wapres segala.

Pak Dirman sebagai menteri dan aktivis anti korupsi ngga bisa terima. Dia lawan. Pasang badan, dan lapor ke MKD.

Belakangan, rakyat tau berbagai skandal seputar Setnov. Hobinya memburu rente. Mentang-mentang punya kuasa.

Soal "Dana Ketahanan Energi" itu hasil "ngelmu" Pa Dirman di berbagai negara. Bahkan Timor Leste saja punya. Jepang punya, Malaysia jangan ditanya. Apalagi negara-negara eropa.

Idenya dari pengurasan energi fosil disisihkan premi untuk disimpan sebagai Dana Ketahanan Energi. "Dana Ketahanan Energi" utamanya digunakan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan.

Pak Dirman ngotot membangun EBT karena UU Energi mengharuskan itu dan bahan bakar fosil suatu saat akan habis. Common sense saja.

Penulis: Zeng Wei Jian

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More