Gerindra Buka Peluang Anies Dampingi Prabowo di Pilpres 2019

Gerindra Buka Peluang Anies Dampingi Prabowo di Pilpres 2019

10Berita  -Partai Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2019. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menolak wacana Prabowo sebagai calon wakil presiden Joko Widodo atau pengusung calon lain atau king maker.

Muncul juga wacana Gubernur DKI Anies Baswedan akan menjadi cawapres Prabowo. Namun Fadli mengungkapkan, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Anies di Jakarta.

“Pak Anies punya tugas di Jakarta. Dan beliau juga baru menjabat sebagai Gubernur. Masih banyak PR di Jakarta,” kata dia ketika ditemuinya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).

“Saya ga katakan gitu (Anies tak akan maju pilpres). Yang jelas saat ini seperti itu,” jawab Fadli saat ditanya kemungkinan Anies tidak akan maju di Pilpres.

Secara terpisah, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan tengah melakukan penggodokan nama-nama cawapres yang berpeluang mendampingi Prabowo.

Dia menjelaskan banyak nama yang bisa menjadi cawapres Prabowo mulai dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, sampai ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

“Pokoknya semua kita inventarisir kita akan dialog ada saatnya kita putuskan yang baik, tidak hanya untuk kepentingan koalisi tapi bangsa dan negara,” kata dia.

Ketika ditanya kemungkinan Anies akan maju, Riza mengatakan saat ini partai menugasi Anies untuk Jakarta. Namun, dia tak menutup jalan untuk Anies apabila rakyat menghendaki maju di Pilpres.

“Politik ini semua mungkin sekalipun partai ktia minta pak Anies pak Sandi bekerja penuh fokus untuk Jakarta tak pernah mereka berpikir untuk pilpres tak pernah Anies Sandi berpikir sejauh itu tapi ini politik nanti kita liat. Kalo rakyat menghendaki kita ga bisa menghalangi. semua punya peluang sama,” jelasnya.  (ma)

Sumber :Eramuslim 

Read More

Di ILC, Akhmad Sahal: Logika Perang MCA, Hoax Boleh Untuk Menghabisi Musuh

Di ILC, Akhmad Sahal: Logika Perang MCA, Hoax Boleh Untuk Menghabisi Musuh

10Berita – Dilansir oleh Viva, seorang aktivis sosial media, Akhmad Sahal, mengatakan bahwa sindikat pelaku ujaran kebencian dan hoax The Family Muslim Cyber Army atau MCA ditengarai muncul akibat situasi politik yang dibawa kepada logika perang.

“Penyebab fenomena MCA muncul adalah persepsi yang dikembangkan adalah situasi politik, yakni perang antara haq dan bathil, ” kata Akhmad Sahal dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne pada Selasa malam, 6 Maret 2018.

Akhmad Sahal

Adapun perang yang dimaksud Sahal, bukanlah perang fisik, tapi merupakan perang paham atau pemikiran. Logika itu lalu memunculkan cerita yang dikembangkan bahwa umat Islam dikesankan pada situasi terancam atau terpojok.

Oleh karena logika hukum perang yang dipakai, menurut Akhmad Sahal, apapun boleh untuk menghabisi musuh. Hoax salah satunya. Hukum perang juga membuat pembunuhan yang diharamkan jadi dibolehkan, juga hukum mencuri atau meretas akun seperti yang dilakukan MCA juga dibolehkan.

Akhmad Sahal memaparkan bahwa sesungguhnya fitnah, hoax, ujaran kebencian itu dilarang dalam agama Islam. Lalu, siapa di balik MCA? Menurut Akhmad Sahal, adalah pihak yang ingin Indonesia dibawa pada situasi perang haq dan bathil, dan umat Islam ditempatkan pada posisi terancam atau terkepun.

Fenomena MCA yang muncul akibat penerapan politik perang di negara demokrasi seperti Indonesia sangat berbahaya. Di negara demokrasi, lawan dianggap bukanlah sebagai musuh, tapi kompetitor, tapi kalau perang, musuh harus dibasmi. Hal tesebut yang menjadi bahaya.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan upaya untuk menangkal penghalalan fitnah dengan kebesaran hati. Fenomena MCA yang terkesan mendiskreditkan Islam harus disikapi dengan dewasa. Salah satunya dengan mengakui sebagai penyakit umat yang harus dibasmi.

“Umat Islam mengakui adanya penyakit dalam umat, tetapi langsung diamputasi dan diobati. Jangan langsung menyalahkan pihak luar. Karena, orang Islam bisa juga jahat. Seperti ini harus diakui saja itu penyakit dan kita obati,” ujar Akhmad Sahal.

Sumber :Ngelmu.co 

Read More

Paparannya Gak Nyambung, Begini Peringatan Keras Karni Ilyas ke Sekjen PSI Dalam #ILCMCA

Paparannya Gak Nyambung, Begini Peringatan Keras Karni Ilyas ke Sekjen PSI Dalam #ILCMCA

10Berita, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mendapatkan peringatan keras berulang kali oleh Presiden ILC Karni Ilyas dalam #ILCMCA pada Selasa (6/3/18).

"Jangan mengajari seseorang secara pribadi." kata Karni Ilyas sembari menunjuk ke arah Raja.

Namun, Raja tetap melanjutkan materi yang tampak sudah disiapkan dalam bentuk tampilan slide dan diyatangkan di layar kaca. Sayangnya, materi yang disampaikan bukan tentang hoax atau MCA, tetapi membahas Fadli Zon secara pribadi.

Hal ini, sontak saja kembali mendapatkan peringatan keras dari Karni Ilyas.

"Anda meneruskan, jangan konteks menyerang pribadi." kata lelaki yang akrab disapa Bang Karni ini.

Merasa diserang pribadinya dan konteks pembicaraan tidak sesuai dengan materi diskusi, Fadli langsung mengambil microphone. Suaranya agak meninggi, tetapi tetap diiringi senyum.

"Yang anda tulis kepada saya itu fitnah atau bukan?" kata Fadli menyanggah.

Raja kemudian meminta tetap melanjutkan pemaparannya. Karni yang menjadi penengah kembali mengingatka.

"Jangan ke Fadli Zon. Saya tidak membahas dia. Saya hanya ingin Anda bicara tentang hoax." tegas Karni meninggi.

Dalam #ILCMCA, Raja menyatakan bahwa salah satu sebab timbulnya maraknya hoax karena partai oposisi tidak kredibel. Tesis Raja itu mendapatkan protes keras dari Fadli dan juga Karni Ilyas, karena arah pemicaraan menjadi melenceng.

"Bersaing saja dulu, dan buktikan dulu. Jangan sok-sokan." tantang Fadli.

Sumber : tarbawia.net

  

Read More

Bela Sekjen yang Digertak Karni Ilyas, Netizen ’Serbu’ Ketum PSI

Bela Sekjen yang Digertak Karni Ilyas, Netizen ’Serbu’ Ketum PSI

10Berita, Ketua Umum PSI Grace Natalie mendapatkan serbuan pertanyaan dari netizen terkait unggahannya di twitter. Grace memention Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang menjadi pembicara #ILCMCA Selasa (6/3/18).

"Menyimak pemaparan bro sekjen @AntoniRaja di #ILCMCA. Hoaks muncul karena oposisi pemerintah tidak mampu menampilkan alternatif kebijakan yang berkualitas." cuit @grace_nat pada Selasa /3/18) malam.

Umumnya, netizen menyampaikan pertanyaan bernada kebingungan. Menurut netizen, pernyataan Sekjen PSI dalam diskusi #ILCMCA tidak nyambung.

"Hah? Bingung saya maksudnya? Ga nyambung bingit, mana mungkin oposisi buat kebijakan alternatif. Di negeri mana bisa seperti itu? Yg bener dong.. jelas yang berkuasa yang buat kebijakan. Kalaupun ada oposisi itu hanya sekedar mengkritisi, bukan membuat alternatif kebijakan." ujar @arthur_mantara

Netizen lain justru menyarankan agar Grace memilih Sekjen lain yang lebih layak.

"Mbak, mumpung belum telat, pilih sekjen yang lebih qualified deh. Saran aja." tulis @arahluruss

Lainnya juga mendukung Karni Ilyas yang sudah berkali-kali meluruskan Raja yang tidak nyambung dengan tema diskusi.

"Bang @karniilyas dah bener meluruskan supaya fokus ke topik n gak jd debat kusir, lha wong pertanyaan simpel jawabnya ya atau tdk aja dianya mlh ngeles mulu." kata @seiyamoon1111

Sebelumnya, Raja dinilai menyampaikan argumen yang tidak nyambung dengan diskusi. Raja menyampaikan argumen yang dinilai menyerang pribadi Fadli Zon sehingga mendapatkan peringatan keras dari Karni Ilyas berkali-kali.

"Jangan ke Fadli Zon. Saya tidak membahas dia. Saya hanya ingin Anda membahas hoax." tegas Karni.

Sumber : tarbawia.net

 

Read More

MCA Ditangkap, Penghina FPI Dibiarkan, Sekjen MUI : Jangan Diskriminatif!

MCA Ditangkap, Penghina FPI Dibiarkan, Sekjen MUI : Jangan Diskriminatif!

Sekjen MUI Pusat, Anwar Abbas

10Berita, JAKARTA —Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan aparat agar jangan melakukan diskriminasi penegakan hukum terkait kasus penyebaran hoax, apalagi pelakunya dikaitkan dengan Muslim Cyber Army (MCA).

“Pemerintah sekarang bingun karena banyaknya ujaran kebencian di medsos. Itu harus ditindak, tapi penindakannya jangan diskriminatif,” kata Anwar Abbas kepada Jurnalsilam.com di Kantor MUI, Rabu (6/2/2018).

Anwar mencontohkan, apabila sekarang sedang ramai pembicaraan Muslim Cyber Army (MCA), pelakunya dengan segera ditangkap. Tapi, apabila terkait Islam, itu tidak segera ditindak.

“Beberapa hari lalu saya menerima video yang sangat menghina FPI. Apakah ditangkap nggak orang itu?,” tanyanya.

Karenanya, ia berharap polisi dapat bekerja dengan profesional tanpa diskriminasi menindak para pelaku penyebar hoax di masyarakat.

“Kalau orang Islam ditangkap kalau non muslim tidak. Jangan begitu,” pungkasnya.

kontributor : Salman

Sumber :Jurnal Islam 

Read More

TERCYDUK! Twit Sekjen PSI Mengumpat KH. Ma'ruf Amin: "Mana tabayunmu? Dasar orang SBY"

TERCYDUK! Twit Sekjen PSI Mengumpat KH. Ma'ruf Amin: "Mana tabayunmu? Dasar orang SBY"

10Berita, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja J Antoni menjadi salah satu narsum di acara ILC tvOne tadi malam, Selasa (6/3/2018), yang membahas topik "MCA".

Pada kesempatan itu Sekjen PSI ini memuji dan memakai pendapat dari Ketua Umum MUI yang juga Rais 'Aam PBNU K.H. Ma'ruf Amin.

Sontak warganet langsung men-SKAK MAT Raja Antoni karena waktu kasus Ahok, Sekjen PSI ini dengan pongahnya mengumpat K.H. Ma'ruf Amin dengan kata-kata "Mana tabayunmu? Dasar orang SBY" dengan ditambahi tagar #FreeAhok.

Hardikan Sekjen PSI kepada K.H. Ma'ruf Amin ini terkait berita dari Kompas (31/1/2017) berjudul "MUI Nyatakan Ahok Menghina Al Quran dan Ulama Tanpa Minta Klarifikasi"

Berita Kompas ini terkait pernyataan Ketua Umum MUI K.H. Ma'ruf Amin saat menjadi SAKSI dalam sidang kasus penghinaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

MUI menyatakan bahwa Basuki menghina Al Quran dan ulama setelah mereka melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pidato Basuki di Kepulauan Seribu.

Saat itu, pria yang akrab disapa Ahok tersebut mengutip surat Al Maidah ayat 51.

"Bapak Basuki ini menghina Al Quran dan ulama, substansinya itu," ujar Ma'ruf. Ma'ruf mengatakan, Ahok menghina dalam bentuk kata-kata, tepatnya dalam ucapan "dibohongi pakai surat Al Maidah 51".

MUI, kata dia, menilai Ahok memosisikan Al Quran sebagai alat untuk melakukan kebohongan. Selain itu, orang yang biasa menyampaikan ayat kepada masyarakat adalah ulama.

"Maka yang melakukan kebohongan itu para ulama, kesimpulannya ini penghinaan ke Al Quran dan ulama," ujar Ma'ruf.

Bukti yang kuat itu lantas MUI menerbitkan pernyataan sikap keagamaan.

"Kami anggap itu tidak perlu (bertanya ke Ahok -red) karena yang kami bahas itu ucapannya dan kami pegang prinsip kami tidak perlu tahu niatnya seperti apa, hatinya (hanya) Allah SWT (yang tahu)," ujar Ma'ruf menjawab pertanyaan tim jaksa penuntut umum.

Link: https://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/31/10464631/mui.nyatakan.ahok.menghina.al.quran.dan.ulama.tanpa.klarifikasi

Sesuai "Fatwa" MUI dan Kesaksian K.H. Ma'ruf Amin, Basuki akhirnya dinyatakan secara sah terbukti melakukan penodaan agama dan divonis 2 tahun penjara.

"Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama," kata hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Majelis hakim menyebut penodaan agama dengan penyebutan Surat Al-Maidah dalam sambutan Ahok saat bertemu dengan warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa."

"Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51," papar hakim dalam pertimbangan hukum.

Link: https://news.detik.com/berita/d-3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara

***

Oleh Sekjen PSI yang mati-matian bela Ahok ini lantas K.H. Ma'ruf Amin dihardik dengan kata-kata "Mana tabayunmu? Dasar orang SBY" dengan ditambahi tagar #FreeAhok.

Twit Sekjen PSI ini saat itu (31/1/2017) rame ditanggapi warganet.

"Hati2 twitmu ini mas, apalagi anda sekjen @psi_id.  ketua MUI ini Rais Aam PBNU, beliau sangat di hormati di NU," kata akun @bayprio.

"@psi_id catet nih.. Besok ngemis ngemis suara ke ulama, sowan sana sini...," komen akun @YudhiTelsa.

***

Twit Sekjen PSI ini saat ini SUDAH DIHAPUS untuk menghilangkan jejak.

Link: https://twitter.com/AntoniRaja/status/826282439676829697

Tapi netizen sudah banyak yang men-screenshot sebagai BARBUK.

"Mulut berbusa memuji KH. Ma’ruf Amin di ILC malam ini, tapi lupa twit saat Pilkada Jakarta ini???" kata politisi Demokrat @monethamrin yang memposting SS twit Raja Antoni.

"Hari ini @AntoniRaja mengutip peryataan & memuji Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin, dia lupa kalau pernah mengumpat KH Ma'ruf Amin dgn mengatakan "Mana tabayunmu? Dasar orang SBY!"

Hai Bro jgn hanya pakai pendapat Ulama yg menguntungkanmu saja. Jejak digital memang perih, simak! #ILCMCA," ujar akun @mkhumaini.

— #MIB (@bayprio) 31 Januari 2017

— Dion (@hardianlucky) 31 Januari 2017

— repvblik🐸 (@imarah091013) 31 Januari 2017

@ZAEffendy @psi_id catet nih.. Besok ngemis ngemis suara ke ulama, sowan sana sini...

— Yudhi (@YudhiTelsa) 31 Januari 2017

— MoneThamrin (@monethamrin) 6 Maret 2018

Hari ini @AntoniRaja mengutip peryataan & memuji Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin, dia lupa kalau pernah mengumpat KH Ma'ruf Amin dgn mengatakan "Mana tabayunmu? Dasar orang SBY!"
Hai Bro jgn hanya pakai pendapat Ulama yg menguntungkanmu saja. Jejak digital memang perih, simak!#ILCMCA pic.twitter.com/cSliYvfjvD

— M. KHUMAINI (@mkhumaini) 6 Maret 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

Ikut Pemilu 2019, PBB Dapat Nomor Urut 19

Ikut Pemilu 2019, PBB Dapat Nomor Urut 19

10Berita, Jakarta- Secara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019. Penetapan tersebut sebagai tindaklanjut putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang mengabulkan permohonan PBB. 

"KPU telah melakukan rapat pleno tanggal 4 Maret 2018, menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019," ungkap anggota KPU Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa malam (6/3/2018). 

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019.

KPU juga menetapkan PBB sebagai partai peserta pemilu mendatang dengan nomor urut 19. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut PBB sebagai Peserta Pemilihan Umum 2019. 

"KPU telah melakukan rapat pleno terbuka dan menetapkan nomor 19 sebagai nomor urut PBB dalam pemilu 2019," kata Komisioner KPU RI Hasyim Asyari. 

Atas penetapan ini, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengaku bersyukur.  "Ini malam yang patut disyukuri, sesuatu yang luar biasa bagi kami. Kami telah berjuang lebih dari seminggu lamanya melalui saluran yang konstitusional melalui Bawaslu," kata dia. 

Yusril juga mengapresiasi sikap KPU RI yang tak lama langsung menindaklanjuti putusan Bawaslu dan tak melayangkan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Kami hargai jiwa besar KPU yang tidak melanjutkannya perselisihan ke PTUN dan menerima keputusan Bawaslu," kata Yusril.

Nomor Urut 19 juga sesuai dengan harapan Yusril sebelumnya. "Jadi harus ada keputusan yang baru yang mengatakan bahwa PBB ikut dalam Pemilu 2019 dan mudah-mudaahan dikasih nomor 19 juga," kata Yusril usai pembacaan putusan sidang adjudikasi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Ahad (4/3/2018). 

Sebab, kata Yusril, PBB memiliki sejarah yang panjang dengan angka 19. Pertama, saat ini PBB berusia 19 tahun. Selain itu, kantor firma hukum Yusril berada di lantai 19.

red: farah abdillah

Sumber : SI Online

Read More

Budaya Berpura-pura

Budaya Berpura-pura

Jika tak ada keberanian berkata benar maka sejatinya ia hidup tanpa mahkota.

10Berita ,  Oleh: Abdul Muid Badrun

Berkata benar ketika tidak ada tekanan tentu mudah saja. Namun, bagaimana sulitnya berkata benar ketika di bawah tekanan kekuasaan dan atasan? Nabi berpesan, "Katakan yang benar walau pahit rasanya." (HR Ahmad). Itu punya makna bahwa kebenaran itu harus ditegakkan, bagi dan oleh siapa saja! Kebenaran milik semua orang. Sekali lagi, milik semua orang dan bukan milik mereka yang berkelas, atasan, dan berkuasa saja.

Jika kebenaran di bawah kuasa seseorang, lalu yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, itu munafik namanya. Orang munafik ancamannya jelas, yaitu keraknya neraka (QS an-Nisa': 145). Maka, berkata benar itu perlu dilatih sejak kecil. Dibiasakan dan dipraktikkan dalam ruang keluarga dan ruang kantor di mana kita bekerja, tidak hanya dinasihatkan atau diceramahkan saja tapi minus praktik di lapangan. Jika hal ini tidak dibiasakan maka saya yakin tidak semua orang berani berkata benar.

Apalagi jika kebenaran itu menyangkut nasib seseorang baik menyangkut ekonomi, pekerjaan, kedudukan, jabatan, dan kekuasaan, sudah pasti orang akan lebih memilih bersikap aman dengan berkata sebaliknya alias membelakangi kebenaran. Inilah yang saat ini sedang kita saksikan marak bermunculan di mana-mana termasuk di media sosial (medsos), terutama jelang pilkadal (pemilihan kepala daerah langsung). Atas nama kebohongan dengan dibungkus kepura-puraan, orang dengan mudahnya merayu dan membujuk agar mengikuti apa yang dijanjikan. Padahal, sejatinya itu hanya "rayuan gombal tanpa nalar". Di sinilah integritas dan keberanian seseorang diuji.

Untuk apa pengetahuan tinggi, pendidikan tinggi, dan punya pengalaman banyak, tetapi tak mampu dan tak berani berkata benar? Untuk apa? Keberanian bagi orang pandai dan berpengalaman adalah mahkota. Jika tak ada keberanian berkata benar maka sejatinya ia hidup tanpa mahkota. Ia berkuasa tanpa kekuasaan, ia memimpin tanpa kepemimpinan, ia memerintah tanpa pemerintahan, dan ia ada tetapi sejatinya tidak ada.

Efek lanjutannya, kebenaran semakin dibuat absurd alias tidak jelas. Akibatnya, kita akan berada pada kondisi serba kepura-puraan, seperti pura-pura patuh, pura-pura bertindak, pura-pura baik, pura-pura taat, pura-pura melakukan, pura-pura senang, pura-pura mendukung, pura-pura semangat, dan pura-pura lainnya. Jadilah peradaban pura-pura (budaya pura-pura). Hasilnya pun juga penuh kepura-puraan. Kebaikannya pun juga penuh kepura-puraan. Kalau sudah begini, untuk menghentikannya perlu sosok berani berkata benar meski harus melawan atasan dan kekuasaan sekalipun.

Adakah sosok itu? Tentu ada. Hanya, jumlahnya semakin berkurang karena orang akan lebih banyak bermain aman untuk keselamatan hidup dan keluarganya. Karena itulah, melalui kolom ini saya menyeru kepada dunia pendidikan dan keluarga agar mendidik anak dan generasi muda menjadi generasi berani berkata benar dan takut berkata salah. Bagaimanapun, bangsa besar Indonesia harus dipimpin orang-orang yang punya mental berani agar mampu mengantarkan menjadi bangsa yang disegani di dunia. Bukan sebaliknya!

Ingat pesan Nelson Mandela, pejuang pemberani yang sampai saat ini harum namanya karena keberaniannya: "I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear," (Saya belajar bahwa keberanian timbul bukan karena tidak adanya rasa takut, tetapi kemenangan atas (rasa takut) itu. Orang pemberani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi dia yang mengalahkan ketakutan).

Sumber : Republika.co.id

Read More

Ini Cara IAIN Palangkaraya Tanggapi Mahasiswi Bercadar

Ini Cara IAIN Palangkaraya Tanggapi Mahasiswi Bercadar

Persoalan cadar merupakan masalah keyakinan masing-masing para mahasiswinya.

10Berita ,  JAKARTA -- Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, Ibnu Elmi AS Pelu mengatakan bahwa dalam menanggapi mahasiswinya yang bercadar, IAIN Palangkaraya cenderung menanggapi dengan biasa saja. Hal ini berbeda dengan kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang baru-baru ini melarang mahasiswinya bercadar.

"Intinya dalam konteks kampus IAIN Palangka Raya masalah cadar relatif ditanggapi biasa. Demikian pula dengan lingkungan sosial yang ada di Kota Palangkaraya terhadap anak IAIN yang bercadar," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (6/3).

Jadi, menurut Ibnu, sebenarnya persoalan cadar merupakan masalah keyakinan masing-masing para mahasiswinya. Karena itu, menurut dia, sepanjang tidak menimbulkan keresahan sosial, maka semua pihak sudah seharusnya menghargai. "Jadi intinya cadar persoalan keyakinan, tampilan budaya," ucapnya.

Menanggapi kebijakan UIN Jogja, menurut Ibnu, hal itu merupakan peraturan internal kampus UIN Jogja yang lahir dari kondisi sosial kampus tersebut. Namun, kata Ibnu, jika mahasiwi yang bercadar tersebut membawa misi ideologi tertentu yang bertentangan dengan Pancasila, maka sudah layaknya dilakukan pembinaan.

"Sebagai ASN dan kampus negeri tentunya menegakkan sendi kehidupan bernegara empat pilar. Jika bertentangan terhadap ideologi itu sudah jadi ranah hukum," katanya.

"Logikanya kenapa orang bisa membiarkan bagi orang yang membuka aurat, kenapa yang bercadar tidak bisa dihormati. Jadi yang diwaspadai adalah ideologinya," imbuhnya.

Seperti diketahui, saat ini kampus UIN SUKA Yogyakarta tengah menjadi perbincangan publik, karena akan memecat mahasiswi yang tidak mau melepas cadar mereka saat beraktivitas di kampus. Pihak kampus telah melakukan pendataan jumlah mahasiswi yang mengenakan cadar. Hal itu dilakukan sesuai surat resmi dengan nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018.

Pihak kampus juga sudah membentuk tim konseling dan pendampingan kepada mahasiswi bercadar agar mereka mau melepas cadar saat berada di kampus UIN. Mahasiswi bercadar akan mendapatkan pembinaan dari kampus melalui tujuh tahapan berbeda. Jika seluruh tahapan pembinaan telah dilampaui dan mahasiswi yang bersangkutan tidak mau melepas cadar, maka pihak UIN akan memecat mahasiswi tersebut.

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Elektabilitas Pak Dirman Naik, Jateng Optimis Punya Pemimpin Baru

Elektabilitas Pak Dirman Naik, Jateng Optimis Punya Pemimpin Baru

10Berita, Semarang  -  Calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menegaskan, tingkat keterpilihannya (elektabilitas) makin hari trennya makin naik. Sehingga jarak antara dirinya dengan petahana tidak terlalu lebar.

"Elektabilitas kami memang masih di bawah petahana. Tapi trennya terus naik dan jaraknya makin sempit. Kalau trennya seperti ini terus, insya Allah seperti kata  Pak Sandi Uno kemarin, Jateng akan punya pemimpin baru," ucap Pak Dirman dalam acara pengukuhan dan konsolidasi Tim Pemenangan Sudirman Said-Ida Fauziyah Tingkat Kabupaten/Kota se-Jateng di Semarang, Selasa (6/3/2018). 

Lebih lanjut Pak Dirman menyampaikan, tantangan utama tim pemenangan adalah mengenalkan kandidat nomor dua kepada masyarakat luas. Survei membuktikan pengenalan kandidat oleh masyarakat mampu mengubah pilihan masyarakat. 

Karena itu Pak Dirman mengajak tim pemenangan untuk mengelorakan semangat perubahan ke seluruh penjuru Jateng. 

"Kepung atapnya, ketuk pintunya, rebut hati masyarakat Jateng," lanjut dia. 

Pak Dirman menambahkan, survei bukan satu-satunya instrumen pemenangan. Kerja lapangan yang akan jadi penentu.

"Karena iti teruslah bersiap. Kegiatan hari ini salah satu tahap penting untuk bergerak secara siatematis dan terencana. Kita syukuri dan apresiasi semua organ Parpol beserta seluruh elemen pendukungnya bergerak terus. Perlahan tapi pasti, mesin Partai dan tim pemenangan akan semakin solid," jelas dia.

Selain itu ada 33 elemen pendukung non-partai yang terus bergerak. Inisiatif warga juga banyak yang bergerak secara mandiri. Ini merupakan modal yang sangat berharga untuk pemenangan pasangan Pak Dirman-Mba Ida.

Pak Dirman juga berpesan, penting untuk melakukan pemetaan wilayah kerja pemenangan agar kerja-kerja pemenangan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Red: Shodiq Ramadhan
 

Sumber : SI Online

Read More