Prabowo, Kunci Pilpres 2019

Prabowo, Kunci Pilpres 2019

Oleh: Hersubeno Arief
(Konsultan Media)

Teka-teki apakah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mendeklarasikan diri sebagai capres mulai terjawab. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Prabowo masih pikir-pikir, jadi maju atau tidak. Prabowo masih mempertimbangkan banyak hal.

Pernyataan Muzani ini agak mengejutkan. Apalagi disampaikan pada sebuah forum resmi ulang tahun Gerindra ke-10 yang diselenggarakan oleh DPD Gerindra DKI Jakarta. Sepekan sebelumnya Muzani menyatakan bahwa akhir Maret ini Prabowo akan deklarasi pencapresan. Partner koalisi juga sudah siap.

Kendati tidak menyebut partai apa, namun hampir dapat dipastikan yang dimaksud Muzani adalah PKS. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon sudah pernah menyebut soal ini, sementara Presiden PKS Sohibul Iman juga sudah menyatakan kesiapannya untuk mendukung Prabowo.

Karena itu banyak yang menduga peringatan ulang tahun Gerindra yang digelar sejumlah DPD di seluruh daerah akan menjadi forum awal deklarasi. DPD Gerindra DKI juga sudah dengan tegas mendorong agar DPP mempercepat pencapresan Prabowo.

“Di tengah masalah Indonesia yang makin berat, beliau masih berpikir apakah nanti sanggup membangun Indonesia yang berjaya,” tutur Muzani. Satu hal yang pasti, tambah Muzani bangsa Indonesia membutuhkan kepala negara yang baru, karena kehidupan rakyat semakin berat.

Ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Muzani. Pertama, Prabowo dan Gerindra sampai pada satu kesimpulan mereka tidak akan mendukung Jokowi, dan menyiapkan presiden pengganti. Kedua, siapa capres yang akan diusung Gerindra menjadi penantang Jokowi, belum diputuskan.

Posisi Prabowo dan Gerindra pada Pilpres 2019 dalam beberapa pekan belakangan ini memang banyak dipertanyakan. Apakah akan bergabung menjadi cawapres Jokowi, atau tetap menjadi penantang.

Sejumlah petinggi partai pendukung Jokowi secara terbuka sudah menyatakan keinginannya untuk menjodohkan Jokowi dengan Prabowo. Utusan Jokowi juga secara gencar melakukan lobi dan menjadi mak comblang, agar keduanya bisa berpasangan.

Namun bila perjodohan itu terjadi, dampaknya akan sangat buruk secara internal Gerindra, maupun dalam proses demokrasi di Indonesia.

Pertama, dari sisi internal. Berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa hampir semua pemilih Gerindra tidak akan memilih Jokowi. Survei Median mendapatkan temuan hanya 1.7% yang akan memilih Jokowi. Artinya bila Prabowo bergabung dengan Jokowi, Gerindra akan mengalami bencana elektabilitas. Soal ini pasti tidak diinginkan internal Gerindra, utamanya mereka yang menjadi calon anggota legislatif.

Hal itu menjelaskan mengapa muncul dorongan yang begitu kuat dari kalangan internal agar Prabowo segera mendeklarasikan diri. Dalam berbagai jajak pendapat, elektabilitas Gerindra terus menanjak, dan bersaing dengan PDIP. Posisi sebagai partai oposisi menjadi faktor utama naiknya elektabilitas Gerindra.

Kedua, dari sisi proses demokrasi. Bila Prabowo bersedia, maka pada Pilpres 2019 Jokowi kemungkinan akan melawan kotak kosong. Kalau toh tidak kotak kosong, Jokowi akan melawan capres boneka. Dua skenario tersebut, dua-duanya buruk bagi proses demokrasi di Indonesia.

Dengan presidential threshold 20% (112 kursi), perolehan kursi Gerindra sebanyak 73 menjadi sangat penting dan menentukan. Bersama PKS (40), mereka bisa mengajukan pasangan capres/cawapres. Namun bila Prabowo, memutuskan menjadi capres Jokowi, maka PKS akan kesulitan mengajukan calon. Kalau toh PKS bergabung bersama PAN (49), jumlah kursinya tidak akan cukup.

Di luar partai-partai yang sudah menyatakan akan mengusung Jokowi (Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PDIP), tinggal Demokrat (61), PKB (47), dan PAN yang belum menyatakan mendukung Jokowi.

Melihat posisi PKB yang saat ini berada dalam kubu pemerintah, kemungkinan besar akan mendukung Jokowi. Sementara Demokrat yang biasanya menjalankan politik “in between,” tidak ke kiri, tidak ke kanan, sudah menunjukkan gelagat dan tanda-tanda, juga akan mendukung Jokowi.

Dengan posisi semacam itu, Prabowo menjadi semacam pemain kunci, kartu Joker yang sangat menentukan. Kubu penentang, maupun pendukung Jokowi, sangat bergantung kepada Prabowo.

Siapa yang akan diusung Gerindra

Setelah Prabowo dan Gerindra memutuskan akan mencari presiden pengganti Jokowi, siapa kira-kira yang akan disiapkan.

Pilihan pertama yang paling logis tentu saja mencalonkan kembali Prabowo. Pemilih Gerindra mayoritas menghendaki Prabowo sebagai Presiden (69.5%). Yang jadi masalah ternyata elektabilitas Prabowo belum bisa menandingi Jokowi. Sejumlah survei menunjukkan Prabowo akan dengan mudah dikalahkan Jokowi, bila head to head.

Simulasi yang dilakukan oleh Poltracking, Jokowi akan menang telak 57.6%-33.7% bila melawan Prabowo. Survei yang dilakukan indikator juga menunjukkan hal yang sama. Jokowi 58.9%, Prabowo 31.3%. Dalam survei Alvara Jokowi 46.1%, Prabowo 26.5%.

Temuan berbagai survei jelas menunjukkan Jokowi akan merasa nyaman bila berhadapan Prabowo. Jadi bila terpaksa harus memilih lawan, maka Prabowo adalah pilihan terbaik.

Soal ini harus benar-benar di pertimbangkan oleh internal Gerindra. Apakah akan tetap ngotot mencalonkan Prabowo dengan pertimbangan soliditas internal, atau mulai berpikir untuk mempertimbangkan calon alternatif.

Sejumlah data survei juga menunjukkan, kendati memiliki elektabilitas teratas, dan diprediksi menang mudah bila melawan Prabowo, namun sesungguhnya posisi Jokowi masih belum aman. Dia berpeluang dikalahkan, bila muncul figur alternatif.

Dalam berbagai pernyataan terbuka, elektabilitas Jokowi berada di bawah angka 40% dengan trend menurun. Untuk seorang incumbent jelas elektabilitas seperti itu posisi Jokowi sudah lampu kuning. Sebagai pembanding, setahun menjelang Pilpres 2009, elektabilitas SBY di atas 60%. SBY kemudian terpilih untuk periode kedua.

Bila dibandingkan dengan SBY, posisi Jokowi kian tidak aman, karena pada saat itu SBY tidak menghadapi problem politik domestik yang berat seperti Jokowi. Hubungan SBY dengan umat Islam sangat harmonis. Partai-partai Islam seperti PPP, PKB, PAN, PBB, bahkan PKS berada di kubu SBY.

Siapa calon alternatif yang patut dipertimbangkan? Ada dua nama yang digadang-gadang oleh koalisi keumatan, dan  setidaknya bisa diterima oleh internal Gerindra. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dalam survei Median, Gatot didukung oleh 5.5% pemilih Gerindra, dan Anies 4.5%. Diperkirakan bila Prabowo memutuskan tidak maju, maka suara pemilih Gerindra akan beralih kepada keduanya.

Di luar itu Prabowo bisa memilih  beberapa nama yang disodorkan calon mitra koalisi PKS, dan PAN. PKS sudah menyiapkan sembilan (9) nama, dua diantaranya yang paling potensial mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. PAN  mengusung Ketua Umum Zulkifli Hasan. Mereka bisa dipertimbangkan sebagai capres, ataupun cawapres.

Tentu Prabowo akan mempertimbangkan dengan cermat keputusannya agar bisa mengamankan perolehan suara Gerindra, sekaligus memenuhi harapan para pemilihnya akan hadirnya presiden baru. Dalam politik kalkulasinya harus benar-benar rasional, tidak bisa hanya pertimbangan emosional.

12/3/2018

Sumber: hersubenoarief.com

Read More

Tim Pencari Fakta PBB; Genosida Muslim Rohingya Disponsori Negara

Tim Pencari Fakta PBB; Genosida Muslim Rohingya Disponsori Negara

10Berita – Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis temuan berisi pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa etnik minoritas Muslim di Myanmar, termasuk Rohingya, dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Dalam laporan yang dibacakan mantan Jaksa Agung di era Presiden Gur Dur, Marzuki Darusman menyebut kekerasan yang terjadi di Rakhine State dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Laporan ini didasari informasi yang dikumpulkan dari 600-an wawancara dengan para korban dan saksi mata saat tim pencari fakta berkunjung ke Bangladesh, Malaysia, dan Thailand.

“Kejadian-kejadian yang kami selidiki secara rinci di Negara Bagian Rakhine, Kachin, dan Shan adalah wujud dari pola pelanggaran HAM secara sistematis dan bertahan lama di Myanmar,” papar Marzuki.

“Bantahan apapun mengenai keseriusan situasi di Rakhine, pelanggaran HAM yang dilaporkan, dan penderitaan para korban, tidak bisa dipertahankan. Kami mempunyai ratusan pengakuan kredibel yang mengerikan,” imbuh Marzuki.

Sejak tim pencari fakta PBB dibentuk, pemerintah Myanmar menolak memberi tim tersebut akses masuk ke wilayah mereka.

Sebagai gantinya, pemerintah Myanmar membentuk sendiri Komisi Penyelidik Negara Bagian Rakhine. Kesimpulan komisi itu adalah tiada bukti yang menunjukkan terjadinya genosida atau pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Komisi ini diketuai Jenderal Purnawirawan Myint Swe, yang kini menjabat sebagai wakil presiden.

Operasi ‘Pembersihan’

Di dalam laporan tim pencari fakta PBB, terdapat delapan temuan yang berhubungan dengan tuduhan mengenai ‘operasi pembersihan’ militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya selepas serangan kelompok milisi ARSA (Tentara Pembebasan Arakan Rohingya).

“Pengakuan kredibel bermunculan mengenai aksi pelanggaran HAM pasukan keamanan negara selama berlangsungnya operasi ini. Operasi ini menimbulkan korban dalam jumlah yang sangat besar,” tulis laporan tersebut.

Sepak terjang militer Myanmar, sebagaimana dibeberkan laporan tersebut, beragam. Mulai dari penembakan membabi buta ke penduduk desa yang melarikan diri hingga pembakaran sejumlah orang secara hidup-hidup di rumah mereka, termasuk kaum manula, difabel, dan bocah kecil.

Gambar satelit menunjukkan sedikitnya 319 desa dibakar seluruhnya atau sebagian setelah operasi pembersihan dimulai pada 25 Agustus 2017.

“Kami punya pengakuan ratusan saksi mata. Kami telah melihat foto dan gambar satelit desa-desa Rohingya diratakan oleh buldoser, menghapus semua jejak kehidupan dan komunitas yang tadinya berada di sana. Belum lagi, menghancurkan semua bukti kejahatan yang mungkin ada,” papar Marzuki.

Selain mendapat pengakuan soal penghancuran desa-desa Rohingya, laporan tim pencari fakta PBB berisi kesaksikan mengenai pemerkosaan massal dan pembunuhan terhadap anak-anak.

“Sifat kekerasan yang disponsori negara secara meluas dan sistematis ini menunjukkan adanya perencanaan dan pengorganisasian terlebih dahulu dan ini akan kami selidiki hingga detil,” sebut laporan itu.

“Kami tengah menganalisa peran dan struktur komando pasukan keamanan serta keterlibatan pihak lain…Kami akan menyematkan di mana tanggung jawab masing-masing pihak.”

Tim pencari fakta PBB dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017 lalu untuk mencari dan mendapatkan fakta-fakta dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan militer dan aparat keamanan di Myanmar.

Sumber :BBC Indonesia,

Read More

Menurut Lembaga Internasional S&P, Rupiah Indonesia anjlok hingga 15.000

Menurut Lembaga Internasional S&P, Rupiah Indonesia anjlok hingga 15.000

10Berita, Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memperkirakan pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan mencapai level Rp 15.000 per dolar, seperti yang sempat terjadi di tahun 2015.

“Untuk rupiah, kami sudah mengestimasi bahwa depresiasi rupiah menuju Rp 15.000 per dolar AS adalah level yang harus diperhatikan,” kata Xavier Jean, Senior Director Corporate Ratings S&P Global Ratings, kepada wartawan dalam konferensi pers hari Selasa (13/3/2018).

Ia mengatakan memang pelemahan itu tidak akan secara langsung berdampak terhadap aliran dana asing, tetapi tekanan akan dirasakan berbagai perusahaan yang operasionalnya terkait dengan valuta asing (valas).

Beberapa langkah, seperti lindung nilai/hedge dan restrukturasi proaktif terhadap utang berdenominasi valas akan diambil oleh perusahaan saat rupiah sudah menyentuh level tersebut.

Hal itu terjadi karena mereka memandang level Rp 15.000/dolar sebagai level psikologis. Jika rupiah sudah menembus level tersebut, mereka akan kesulitan meneruskan kegiatan usahanya.

Namun, Xavier mengatakan pihak S&P tidak melihat level tersebut sebagai masalah besar layaknya yang terjadi di tahun 2015 karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan periode tersebut. Justru, isu yang perlu lebih diperhatikan adalah laju depresiasi.

“Tidak hanya memberi tekanan, tetapi kepercayaan diri para investor juga terdampak dengan depresiasi yang cepat,” katanya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat hari Selasa sejalan dengan mata uang kawasan yang menguat terhadap greenback.

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) berada di Rp 13.757/ US$ atau terapresiasi 0,08% dibandingkan sehari sebelumnya.

Di pasar spot, dolar AS pada pukul 10.00 WIB diperdagangkan di posisi Rp 13.758/ US$, menguat 0,05% dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Hari ini, posisi terkuat rupiah berada di Rp 13.750/ US$ sementara terlemah ada di Rp Rp 13.760/ US$.

Sebelumnya, rupiah sempat melemah hingga Rp 13.800 akibat ekspektasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, Federal Reserve, yang lebih cepat dan kekhawatiran akan dampak buruk kebijakan bea impor baja AS.

Sumber: CNBCIndonesia, Dakwah media 

Read More

Mantan Relawan Walkout Saat Jokowi Pidato di Rapimnas Demokrat, Alasannya Mengejutkan

Mantan Relawan Walkout Saat Jokowi Pidato di Rapimnas Demokrat, Alasannya Mengejutkan

Jokowi dan SBY di Rapimnas Partai Demokrat (merdeka.com)

10Berita, Ada yang menarik di Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Sabtu (10/3/2018) lalu. Ketika Presiden Joko Widodo berpidato, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean walkout. 

Mengapa Ferdinand walkout padahal ia dulunya adalah relawan Jokowi di Bara JP? Alasannya mengejutkan.

"Pada saat beliau pidato, saya memilih keluar dari ruangan. Itu adalah ekspresi kekecewaan saya dengan beliau yang tidak memenuhi janji politiknya pada saat pilpres dulu," kata Ferdinand, Senin (12/3/2018), seperti dikutip Tribunnews.

Ferdinand menilai, banyak janji yang disampaikan Jokowi, tetapi tidak terealisasi sebagaimana mestinya. 

Ia mencontohkan utang luar negeri Indonesia yang kini membengkak. 

"Beliau dulu menekankan akan menolak utang luar negeri, tapi sekarang utang kita makin menjadi-jadi," tandasnya.

Menurutnya, aksi walkout itu lebih baik daripada dirinya memberikan kartu kuning kepada Jokowi. Setelah Jokowi selesai berpidato, ia pun kembali masuk ke ruang Rapimnas.

Ferdinand juga mendorong Partai Demokrat agar membentuk poros baru, tidak mengusung Jokowi sebagai calon Presiden 2019. 

Namun jika partai nantinya memutuskan Jokowi menjadi capres, dirinya akan tunduk kepada keputusan partai. [Ibnu K/]

Sumber : Tarbiyah.net

Read More

Untuk Para Penjegal Dakwah, Ingat! Kalian Pasti Lelah dan Kalah

Untuk Para Penjegal Dakwah, Ingat! Kalian Pasti Lelah dan Kalah

Oleh: Ahmad Sastra

Saat iblis dilaknat karena pembakangannya
Menolak tunduk kepada perintah Allah
Ia memohon untuk selamanya menjadi kafir
Ditangguhkan hidupnya hingga akhir masa

Terus durhaka kepada Allah
Terus menghalangi kebaikan agama
Terus menjegal dakwah dan perjuangan
Menjerumuskan Adam dan seluruh manusia
Allah pun mengabulkan
Dan kini anak cucu iblis makin merajalela

Fir’aun dengan bala tentaranya
Dilaknat Allah karena kesombongannya
Mengaku dirinya tuhan sok kuasa
Menjegal Musa dalam dakwah

Memburu Musa dan memusuhinya
Akhirnya Fir’aun terjungkal hina
Digulung ombak tak tersisa
Melawan Allah, menyakiti utusanNya
Akhir Fir’aun adalah lelah dan kalah

Kaum nabi Nuh dibinasakan oleh Allah
Karena durhakai Allah dan Rasul-Nya
Karena berbuat zalim kepada sesama
Memusuhi dan menjegal dakwah RasulNya
Akhirnya kalah dan binasa ditelan oleh gelombang

Kaum ‘Ad adalah kaum berperadaban
Gedung-gedung menjulang tinggi
Namun, penguasanya zalim
Sewenang-wenang dan bermewah-mewahan
Kuasa kejam dan bengis kepada yang lemah
Sombong tak mau tunduk pada syariah Allah
Akhirnya hancur lebur dibinasakan

Abu jahal dan abu lahab
Dua sosok biang kerok kafir Quraisy
Sombong penuh kebencian
Kepada Islam yang dibawa Rasulullah
Menjegal setiap langkah Nabi

Mencaci dan menfitnah Nabi
Memburu dan mencelakai Nabi
Berdusta untuk kepentingan hawa nafsunya
Akhirnya toh terjungkal kalah juga
Tersungkur hina dan dihinakan

Wahai siapapun juga
Yang masih membangkang kepada Allah
Menjegal setiap jalan dakwah dan perjuangan
Memburu dan memusuhi para pejuang
Dengan penuh sombong dan sok kuasa
Maka hanya kelelahan dan kekalahan
Yang akan didapatnya

Para penjegal dakwah
Anak cucu iblis
Anak cucu fir’aun
Anak cucu abu jahal dan abu lahab
Pasti akan lelah
Pasti akan kalah
Terhina dan dihinakan
Terjungkal dan tersungkur
Dunia akherat

[PuisiAhmadSastra]
[KotaHujan,13/02/18 : 09.27 WIB]

Sumber : Dakwah media

Read More

PBB: Facebook Dorong Pembantaian Etnis Rohingya di Myanmar

PBB: Facebook Dorong Pembantaian Etnis Rohingya di Myanmar

10Berita - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuding Facebook turut menyebarkan ujaran kebencian dan berujung genosida atau pembantaian sistematis terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Marzuki Darusman, kepala Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar, mengatakan bahwa Facebook memainkan peran menentukan dalam krisis Myanmar, yang menyebabkan ratusan ribu Muslim Rohingya lari meninggalkan kampung halamam mereka.

"Facebook telah ... secara substansi berkontribusi terhadap meningkatnya ketajaman dan pertikaian di publik. Ujaran kebencian jelas adalah bagian di dalamnya," jelas Marzuki, mantan Jaksa Agung Indonesia pada periode 1999-2001, seperti dilansir Reuters.

Lebih dari 650.000 Muslim Rohingya lari meniggalkan kampung halamannya di Negara Bagian Rakhine sejak Agustus tahun lalu. Sebagian besar di antara mereka mengungsi di Bangladesh.

Sebuah laporan yang disusun New York Timespada Oktober tahun lalu sebenarnya telah menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok garis keras Budha Myanmar memanfaatkan Facebook menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian yang menyasar kelompok Rohingya.

Salah satu yang paling banyak menggunakan Facebook untuk melemparkan ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya adalah Ashin Wirathu, tokoh ultranasionalis yang juga biksu Budha.

Wirathu sebenarnya sudah dilarang pemerintah Myanmar untuk berkotbah di tempat-tempat umum. Tetapi ia justru menemukan tempat yang lebih efektif untuk menyebarkan kebencian di Facebook.

Setiap hari dia mengunggah konten di Facebook yang isinya menyebut bahwa kelompok Muslim Rohingya sebagai "orang luar yang agresif." Banyak dari konten Wirathu berisi informasi palsu alias hoaks, tetapi Facebook tak melalukan apa-apa untuk menghentikannya.

"Facebook bergerak cepat untuk menghapus konten swastika (lambang Nazi), tetapi mereka tak berbuat apa-apa ketika Wirathu menyebarkan pidato yang mengatakan bahwa Muslim adalah anjing," kata Phil Robertson, deputi direktur Human Rights Watch Asia, dalam artikel New York Times bertajuk "A War of Words Puts Facebook at the Center of Myanmar’s Rohingya Crisis".

Adapun Facebook belum memberikan komentar terkait hasil laporan PBB di atas.

Sumber : Suara.com

Read More

Guru Besar UI; Soal MCA, Aparat Jangan Bikin Resah Masyarakat

Guru Besar UI; Soal MCA, Aparat Jangan Bikin Resah Masyarakat

10Berita – Guru Besar Ilmu Politik UI, Bambang Widodo Umar menegaskan tugas Kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum (normatif) saja. Mantan Perwira Polri ini meminta agar aparat bertindak sebagai pemelihara Kamtibmas, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Umar, hal itu sesuai dengan Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, ia mengimbau setiap pernyataan yang disampaikan harus dipertimbangkan masak-masak dan diperhitungkan efeknya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang sangat heterogen.

“Jangan sampai justru membuat keresahan,” tegas Widodo Umar dalam pesan singkatnya, Senin (13/3).

Widodo Umar menambahkan, adanya pernyataan resmi dari seorang pejabat kepolisian bahwa berita hoax disebarkan oleh suatu lembaga dalam hal ini adalah Muslim Cyber Army (MCA), adalah tidak tepat. Meskipun, kata Widodo Umar, secara normatif ada dasarnya, tetapi itu pihak Kepolisian tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum saja (normatif).

“Dengan pernyataan seperti itu tentu ada orang muslim yang tidak nyebar berita hoax merasa tercederai lembaganya. Meskipun ada orang muslim yang menyebar berita hoax. Hal itu untuk menjaga jangan sampai menyinggung perasaan muslim yang lain yang jumlahnya jutaan di Indonesia,” terang Widodo Umar.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Lanjut Widodo Umar, pihak kepolisian seharusnya melindungi dan jangan sampai timbul keresahan dalam masyarakat. Sebaiknya, Widodo Umar menyarankan, disebutkan saja inisial individunya, jangan identitasnya sebagai muslim.

“Demikian pula seandainya ada individu dari lembaga lain tertangkap dari bukan muslim tidak perlu disebut lembaganya. Dalam hukum pidana, pejabat polisi tidak menyebutkan lembaga juga tidak salah karena suatu lembaga tidak bisa dituntut secara hukum,” tutup Widodo Umar. (rol/ram)

Sumber : Eramuslim

Read More

Diduga Melakukan Penghinaan kepada PDIP, Guntur Romli di Bully netizen gara gara jejak digital

Diduga Melakukan Penghinaan kepada PDIP, Guntur Romli di Bully netizen gara gara jejak digital

10Berita, Warganet saat ini lagi diramaikan dengan beredarnya postingan yang diduga jejak digital dari twitan pemilik akun @gunromli yang merupakan akun resmi yang dipegang langsung oleh salah satu politis PSI yaitu Guntur Romli.

Pada postingan yang beredar nampak Lambang banteng bermata merah dan bermoncong putih menjadi ciri khas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang diketuai oleh putri proklamator sekaligus presiden RI pertama Soekarno, Megawati Soekarnoputri.

Namun berdasarkan jejak digital yang tersebar lambang yang telah bertahun-tahun melekat pada PDI P tersebut malah dijadikan lolucon oleh akun @gunromli

Melalui akun twitter tersebut gambar mirip lambang PDIP tapi bukan banteng moncong putih, melainkan buaya moncong putih dalam cuitan bertanggal 24 Januari 2015 lalu.

“Logo PDIP yg baru: buaya moncong putih, PDIP : Partai Daulat Ibunya Puan,” tulisnya kala itu disertai emoji orang tertawa.

Namun setelah kami telusuri kami tidak menemukan gambar tersebut pada laman twiter @gunromli, netizen juga banyak yang melakukan pelacakan dan banyak yang menduga bahwa gambar tersebut telah dihapus oleh pemilik akun secara diam-diam dikhawatirkan menjadi blunder, karena sebagaimana yang diketahui publik, saat ini Guntur Romli bersama partainya PSI menyatakan berkoalisi dengan PDIP mendukung Jokowi pada Pilpres 2019

Jejak digital yg diduga screenshoot dari postingan guntur romli ini diviralkan oleh pemilik akun @mkhumaini denagn caption sebagaimana berikut:

“Hahahaha abis aku Retweet tweet tsb langsung di hapus sama romlah, nyalinya gak segede tweetnya, padahal cuma ku Cc sama Mas @pramonoanung @budimandjatmiko dan Mbak @evndari” tulis pemilik akun @mkhumaini

Hahahaha abis aku Retweet tweet tsb langsung di hapus sama romlah, nyalinya gak segede tweetnya, padahal cuma ku Cc sama Mas @pramonoanung@budimandjatmiko dan Mbak @evndaripic.twitter.com/97QCfL6a6b

— M. KHUMAINI (@mkhumaini) March 12, 2018

berikut beberapa komentar netizen:

Sumber :Portal Islam 

Read More

Polisi KLAIM Terima 5 Laporan Soal Hoax per Hari, Warganet: Tolong Cari di Mana Pusat Hoax Nasional Berada!

Polisi KLAIM Terima 5 Laporan Soal Hoax per Hari, Warganet: Tolong Cari di Mana Pusat Hoax Nasional Berada!

10Berita, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyebutkan setiap hari Polda Meto Jaya selalu mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan hoaks, setidaknya bisa ada lima laporan. Untuk itu kepolisian membentuk cyber patrol untuk mengantisipasi penyebaran hoaks.

"Data di Polda Metro Jaya, ada empat sampai lima laporan setiap hari yang menuduh orang dan akhirnya menimbulkan fitnah," kata Argo saat ditemui usai melakukan deklarasi antihoaks di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Senin 12 Maret 2018.

Argo menyatakan laporan atau aduan dari masyarakat tersebut, rata-rata merupakan asumsi semata dengan tidak melihat data dan fakta yang ada. Hal inilah yang dapat membuat kerugian kepada orang lain.

"Dengan (perkembangan) ITE jangan sampai masyarakat terkecoh. Sehingga dia membuat pemberitaan di media sosial yang tidak baik dan tidak benar. Jangan sampai timbul fitnah dan menuduh tanpa data," ungkap Argo.

Klaim sepihak ini kemudian membuat warganet berkomentar.

Kalo bisa saya mau minta tolong, dicari sekaligus ditemukan, dimana kira-kira "Pusat Hoax Nasional" berada..?? https://t.co/jowMDKBKVI

— Hansip__SANDALJEPIT ™ (@kopral_TL) March 12, 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

Soal Capres, Prabowo Masih Test a Water

Soal Capres, Prabowo Masih Test a Water

10Berita -Secara politik, saat ini Ketum Gerindra Prabowo Subianto sedang “test the water” dan menyusun strategi terkait “beda sikap” kader Gerindra terkait pencalonan Prabowo sebagai capres 2019.

Hal itu diungkapkan pengamat politik Ahmad Baidhowi (12/03). “Ada deklarasi pencalonan Prabowo sebagai capres oleh DPD Gerindra DKI, tetapi politikus Gerindra lainnya, Ahmad Muzani, mengatakan, Prabowo belum tentu menjadi capres. Ini bisa dimaknai, Prabowo baru melihat reaksi masyarakat sambil menyusun strategi,” beber Ahmad Baidhowi.

Menurut Baidhowi, Prabowo sedang melakukan lobi politik dan pendekatan partai-partai yang berseberangan dengan pemerintah.

“Apalagi yang dihadapi Joko Widodo, didukung banyak partai, kekuatan finasial tak terbatas, dan media mainstream. Makanya perlu pemikiran dan strategi yang jitu,” jelas Baidhowi.

Baidhowi berpendapat, jika Gerindra dan PKS didukung PBB, serta PAN, maka bisa memunculkan calon alternatif. “Saat ini sedang survei internal dan mendengar aspirasi masyarakat termasuk di tingkatan masyarakat,” ungkap Baidhowi.

Selain itu, kata Baidhowi, dimunculkannya nama Prabowo Subianto sebagai capres untuk pendidikan politik agar tidak ada calon tunggal. “Selama ini diopinikan hanya calon wakil presiden. Artinya calon presiden lainnya sudah tidak ada. Dan itu diulang-ulang terus media mainstream,” pungkas Baidhowi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum memutuskan untuk maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2019.

“Di tengah masalah Indonesia yang makin berat, beliau masih berpikir apakah nanti sanggup membangun Indonesia yang berjaya,” ujar Muzani (11/03).(kl/ito)

Sumber : Eramuslim

Read More