OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 27 Maret 2018

Fahri Hamzah "Telanjangi" KPK Dalam Soal Penyadapan, Mangkrak Kasus RJ Lino dan Adik Ipar Jokowi

Fahri Hamzah "Telanjangi" KPK Dalam Soal Penyadapan, Mangkrak Kasus RJ Lino dan Adik Ipar Jokowi


10Berita, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui akun twitternya tadi malam, Fahri Hamzah menyoroti beberapa permasalahan KPK.

(1) Soal Penyadapan dan OTT

KPK bebas menyadap, tapi KPK malah tidak ada yang menyadap.

"Kalau benar kita semua maka harusnya KPK boleh disadap dan di-OTT seperti yang lain. Supaya hukum berlaku sama. Sekarang jadi beda, KPK boleh Ngintip dan KPK Gak boleh diintip....gimana dong? Ini kan artinya KPK dianggap pasti bersih yg lain pasti kotor? Paham ora son?" kata Fahri Hamzah, Senin (26/3/2018).

Kalau benar kita semua maka harusnya KPK boleh disadap dan di-OTT seperti yang lain. Supaya hukum berlaku sama. Sekarang jadi beda, KPK boleh Ngintip dan KPK Gak boleh diintip....gimana dong? Ini kan artinya KPK dianggap pasti bersih yg lain pasti kotor? Paham ora son? https://t.co/fBNZPW7bxx

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 26 Maret 2018


(2) Soal Mangkraknya Kasus Besar

Richard Joost Lino (RJ Lino) mantan Direktur Utama PT Pelindo II sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 15 Desember 2015 pada kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010. Berdasar audit BPK rugikan negara Triliunan.

Sudah lebih 2 tahun RJ Lino dijadikan tersangka, tapi sampai sekarang tidak ditahan.

Tadi malam, saat ditanya warganet tentang kasus RJ Lino di akun twitternya KPK menyatakan "Penyidikan masih berjalan. Tersangka telah diperiksa beberapa kali dan sejumlah saksi masih terus diperiksa sampat saat ini. Kerjasama Internasional menjadi salah satu kunci penanganan perkara ini"

Hal ini ditanggapi Fahri Hamzah:

1. Tersangka sudah 2 tahun (hukum apa yang membolehkan?)
2. Belum ditahan (ngapain aja?)
3. Kerjasama Internasional? (Hubungannya apa?)

Tambahan:
1. Temuan @bpkri Rp. 4,08 Trilyun kerugian negara kan cukup?
2. Kenapa dia istimewa?
3. Kenapa bermain retorika?

Bikin jelas:
1. Tersangka sdh 2 tahun (hukum apa yg membolehkan?).
2. Belum ditahan (ngapain aja?).
3. Kerjasama Internasional? (Hubungannya apa?).

Tambahan:
1. Temuan @bpkri Rp. 3,08 Trilyun kerugian negara kan cukup?
2. Kenapa dia istimewa?
3. Kenapa bermain retorika? https://t.co/xoxMIoOAOY

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 26 Maret 2018

(3) Soal Kasus Korupsi Adik Ipar Jokowi

Berita Kompas pada 21 Juni 2017 "Jaksa KPK Yakin Ada Peran Dirjen Pajak dan Adik Ipar Jokowi".

Link: https://nasional.kompas.com/read/2017/06/21/17095411/jaksa.kpk.yakin.ada.peran.dirjen.pajak.dan.adik.ipar.jokowi

Tapi entah bagaimana kelanjutan kasus ini.

Fahri menyatakan dirinya tahu kenapa kasus ini distop.

— budiarso (@budimanbudiarso) 26 Maret 2018


— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 26 Maret 2018


Sumber :Portal Islam 

Antara Orang Gila, Teroris dan Kepentingan Politik

Antara Orang Gila, Teroris dan Kepentingan Politik


Oleh: AB Latif (Direktur Indopolitik Wacth)

10Berita, Ada sebuah meme yang sangat inspiratif yang beredar di medsos. Meme itu adalah tulisan yang berbunyi.

“Perbedaan antara orang gila dan teroris adalah sasarannya.Kalau yang dirusak adalah gereja, yang dibom adalah fasilitas umum, yang dianiaya adalah orang kafir, maka jelas itu teroris. Tapi kalau yang dirusak itu masjid, yang diserang itu pondok pesantren, dan yang dianiaya adalah kiai atau ustadz, jelas itu adalah orang gila.” Itulah meme yang sekarang lagi viral.  

Tentunya meme ini tidaklah salah jika kita melihat fakta penanganan yang dilakukan oleh rezim belakangan ini. Lihatlah bagaimana penanganan kasus penganiayaan seorang kiai di Kabupaten Bandung Jawa Barat yaitu pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, KH. Umar Basri dan pembunuhan Ustadz Prawoto.

Pelaku penganiayaan KH Umar Basri adalah Asep 50 tahun warga Kabupaten Garut dan pelaku pembunuhan Ustadz Prawoto adalah Asep Maftuh 45 tahun dan keduanya telah diamankan oleh pihak kepolisian. Tapi apa yang disampaikan pihak berwajib sangat menyakiti hati umat islam.

Betapa tidak dari hasil penyidikan didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah orang gila. Demikian juga dengan kasus pengrusakan masjid yang kini semakin kerap terjadi. Fakta inilah membuat umat islam merasa di diskriditkan dan dikriminalisasikan. 

Meme ini sebenarnya adalah bentuk protes umat terhadap perlakuan aparat yang dinilai sangat tidak adil. Berbagai peristiwa yang terjadi dan penanganannya justru sangat mendiskriditkan islam. Banyak fakta yang bisa kita lihat dengan jelas. Ingatlah kasus percobaan pembunuhan Pendeta Joshua di Bandung, Jawa Barat.

Pelaku ditangkap dan langsung dinyatakan teroris. Dalam kasus yang baru terjadi juga demikian, semua stasiun TV dan berbagai media menayangkan kasus penyerangan ROMO di Gereja Sleman. Aparat langsung tanggap dan dinyatakan pelaku adalah radikalis/teroris. 

Inilah ketidak adilan yang menimpa umat islam. Banyak kasus yang hampir sama yang penanganannya  justru sangat berbeda. Lihatlah begaimana reaksi aparat ketika menangani kasus chating Habib Rizieq yang belakangan diketahui itu adalah rekayasa. Kasus HRS aparat langsung putuskan tangkap pelakunya.

Tapi coba lihat kasus yang menimpa calon pasangan Gus Ipul Azwar Anas. Putusan sangatlah berbeda. Apa yang disampaikan aparat justru malah mencari penyebarnya. Mengapa kasus yang sama tapi beda penanganannya? mengapa tidak ditangkap saja pelakunya? 

Penyebutan kata orang gila dan teroris tentunya bukan hal yang biasa. Ada indikasi motif politik di balik penyebutan pelaku kriminal dengan istilah orang gila dan teroris. Ada perbedaan makna antara penyebutan orang gila dan teroris. Jika suatu perkara atau kasus atau kriminal sementara yang melakukannya adalah orang gila, maka perkara atau kasus itu akan berhenti dan dimaafkan berdasarkant undang-undang.

Bahkan dalam  hukum fiqih islam tindakan orang gila tidak dicatat dosa. Dengan demikian diharapkan pelaku tersebut dapat lolos dari jerat hukum walaupun telah melakukan kriminalitas. Hal ini sangat berbeda dengan istilah teroris atau radikalis yang disematkan pada umat islam. Istilah teroris/radikalis ini terkesan sangat berbahaya bagi Negara dan masyarakat. Dengan istilah ini harapannya dapat menyeret pelaku menjadi musuh Negara dan masyarakat sehingga harus diburu dan dihabisi. 

Selain itu, istilah orang gila dan teroris dapat dimanfaatkan dalam mendulang suara di Pilkada serentak tahun ini. Dimana istilah teroris ini sangat bahaya dan identic dengan kaum muslimin. Artinya islam terkesan agama yang radikal dan tidak bertoleransi. Istilah ini akan menbuat umat islam semakin phobi terhadap islam itu sendiri yang pada akhirnya menjauhi partai islam yang menyuarakan islam.

Semakin banyak penyebutan teroris dan radikalis diharapkan umat semakin tidak percaya pada para calon yang diusung partai islam yang pada gilirannya mereka dapat terkalahkan. Jika umat islam sudah menjauhi partai islam, maka partai nasionalis akan mempunyai peluang besar untuk menang.

Selain itu penyebutan orang gila dan teroris ini sebenarnya adalah upaya adu domba yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci islam atau orang – orang yang mempunyai tujuan besar untuk menyingkirkan pengaruh islam dalam kehidupan di Indonesia. Ada indikasi PKI bermain didalam istilah ini.

Karena isu ini sangatlah efektif untuk memecah belah umat islam. Dengan umat yang sudah terpecah otomatis suara mereka diparlemen juga akan melemah dan harapan kemenangan calon yang diusung partai islam juga akan semakin kecil.

Sesungguhnya istilah orang gila dan teroris adalah sarana politik untuk mencapai tujuan politik. Dengan istilah ini diharapkan suara umat islam terpecah dan semakin lemah. Dari itu umat islam seharusnya semakin sadar dan faham akan adanya upaya untuk memecahbelah umat islam dan membentuk opini negatif tentang islam.

Inilh perang yang sebenarnya antara yang hak dan batil. Disini urgensinya sistem islam. Selama sistem demokrasi ini tetap dipertahankan jangan harap hukum islam bisa diterapkan. Jika islam tidak bisa diterapkan jangan harap ada keadilan. [syahid/]

Sumber :voa-islam.com

Laporan Sekelas Wakil Ketua DPR Saja Belum Diproses…

Laporan Sekelas Wakil Ketua DPR Saja Belum Diproses…

10Berita - Laporan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke polisi atas ujaran kebencian dan fitnah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni belum diproses Korps Bhayangkara. Jika itu benar, hal ini  mengindikasikan penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo semakin suram.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi (26/03). “Sekelas Wakil Ketu DPR saja tidak diproses, apalagi rakyat biasa?” tanya Muslim.

Menurut Muslim, belum diprosesnya laporan Fadli Zon membuat masyarakat tidak percaya kepada aparat kepolisian. “Harusnya polisi segera memproses dan memanggil Sekjen PSI,” jelas Muslim.


Muslim mengingatkan, masyarakat tidak bisa disalahkan bila menilai aparat kepolisian tidak adil dalam menangani ujaran kebencian. “Bila yang kena orang-orang yang berseberangan, Pemerintah langsung ditangkap, tetapi yang pro pemerintah tidak ditangkap,” jelas Muslim.

Kata Muslim, tidak adilnya polisi dalam menangani kasus ini justru membuat “MCA yang asli” semakin militan. “MCA asli semakin membuat penyadaran masyarakat tentang politik di Indonesia, tentang janji Jokowi yang dinilai tidak ditepati, dan lain sebagainya,” papar Muslim. [itoday]

Sumber :Eramuslim 

Media Liberal Sebar Hoax: Zakaria Kader PKS Jakarta Dibilang Abu Hamzah Boss Abu Tours Bawa Kaos #GantiPresiden2019!

Media Liberal Sebar Hoax: Zakaria Kader PKS Jakarta Dibilang Abu Hamzah Boss Abu Tours Bawa Kaos #GantiPresiden2019!



10Berita - Beredar berita Hoax dan menyesatkan dari arrahmahnews.com bahwa Zakaria Kader PKS Jakarta disebut sebagai Boss Abu Tours sedang bawa kaos #GantiPresiden2019

Sebagai berikut:
...

https://arrahmahnews.com/2018/03/26/beredar-foto-bos-abu-tours-dan-wasekjen-pks-bawa-kaos-gantipresiden2019/

Beredar Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS Bawa Kaos #GantiPresiden2019
Posted on Mar 26, 2018 by ArrahmahNews in Berita Foto, Nasional, Politik, Suara Rakyat // 1 Comment

ARRAHMAHNEWS.COM, MAKASAR – Tersebar foto Bos Abu Tours bersama Wasekjen PKS Mardani Ali Sera yang diunggah oleh akun twitter @JefriPerazi “Kaos ini jual dimana ya pak? Ada baiknya di produksi massal mudah2an laku keras. @Gerindra @PKSejahtera”, dan juga Akun fanpage facebook Tribunnews.aceh Internasional (25/03), disitu bos Abu Tours bersama Wasekjen PKS memegang kaos yang bertuliskan #GantiPresiden2019 dengan latar dibelakangnya logo PKS.
,,,
....

Padahal yang ada di foto itu adalah kader PKS Jakarta namanya Zakaria. Bukan Abu Hamzah yg punya abu tours.

Saat dikonfirmasi, Zakaria menjawab berita hoax dan fitnah itu dengan ucapan:

"Hehehe...
Semoga Allah berikan hidayah pembawa fitnah mas 😅"


Berikut ini adalah foto Abu Hamzah Boss Abu Tours, beda jauh dengan foto yang disebarkan oleh arrahmahnews.com:

Sumber: faktakini

Anies Wujudkan Mimpi Nardi, Pegawai Pemprov DKI yang 38 Tahun Nardi Tak Pernah Bersalaman dengan Gubernurnya

Anies Wujudkan Mimpi Nardi, Pegawai Pemprov DKI yang 38 Tahun Nardi Tak Pernah Bersalaman dengan Gubernurnya


10Berita, Namanya H. Nardi Sibuea. Selama 38 tahun mengabdi di Pemprov DKI Jakarta, belum sekalipun dia bersalaman dengan gubernurnya. Dan saat akan pensiun, dia akhirnya bisa bersua dengan pemimpinnya setelah diundang Anies Baswedan ke ruang kerjanya.

Berikut tulisan Anies terkait kegiatannya dalam menjamu Nardi yang diambil dari akun facebooknya.

Baru saja menerima Bapak H. Nardi Sibuea yang sudah 38 Tahun mengabdi di Pemprov DKI.

Hari ini adalah hari terakhir beliau mengabdi di Pemprov. Permintaannya satu: sepanjang karirnya sebagai PNS belum pernah salaman dengan gubernur. Beliau ceritakan itu pada atasannya yg kemudian menanyakan apakah saya bersedia. Tentu dijawab bersedia dan langsung diundang. Ini kali pertama beliau diterima di ruang gubernur dan kami bersalaman langsung.


Saya sampaikan terima kasih atas pengabdiannya. Dan titip pesan bahwa meski nanti tak lagi berseragam, Insya Allah bisa tetap menjadikan Jakarta sebagai ladang berkarya dan mengabdi. *ABW

Sumber :Wajada 

Kunjungan Kenegaraan Joko Widodo yang Memicu Kontrovesial di Selandia Baru

Kunjungan Kenegaraan Joko Widodo yang Memicu Kontrovesial di Selandia Baru

10Berita Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru, pada Senin (19/3/2018) lalu, menuai kontroversi dan meninggalkan komentar tidak menyenangkan di media setempat. Adalah Audrey Young, editor politik NZ Herald, yang menyatakan bahwa kunjungan Jokowi tidak menghormati pemerintah negara itu.

Penilaian itu diungkapkan Audrey menanggapi tidak adanya konferensi pers bersama yang dilakukan Presiden Jokowi dan PM Selandia Baru, Jacinda Ardern, saat itu. Menurut Audrey, pemerintah setempat melalui Menteri Luar Negeri dan Perdagangan sudah menyampaikan rencana konferensi pers bersama itu, namun ditolak pemerintah Indonesia.

Berikut adalah tulisan di salah satu media New Zealand (Selandia Baru), NZ Herald, yang ditulis oleh Audrey Young.

Audrey Young: Kunjungan Pemimpin Negara yang Tidak Menghormati Tuan Rumah, dengan Tidak Berbagi Platform dengan Tuan Rumahnya, Jacinda Ardern

Saat Barack Obama berkunjung ke Selandia Baru, dia menolak untuk berbicara di hadapan media. Hal tersebut dikarenakan Obama memiliki alasan, yaitu perjalanannya ke Selandia Baru adalah perjalanan pribadi.

Namun, saat Presiden Indonesia, Joko Widodo, berkunjung ke Selandia Baru, dia tidak memiliki alasan seperti halnya alasan Obama. Sungguh memalukan bahwa pada kunjungan kenegaraan Joko Widodo dinilai gagal menampilkan dirinya sebagai pemimpin negara kepada publik Selandia Baru.

Ketika mempersiapkan kunjungan Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru sudah menjadwalkan konferensi pers bersama Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, tetapi pihak Indonesia, Joko Widodo menolak. Ardern dinilai terlalu diplomatis untuk menggambarkannya penolakan Joko Widodo tersebut yang bisa dikatakan sebagai penghinaan terhadap Selandia Baru.

Ketika para pemimpin Selandia Baru mengunjungi negara lain, mereka diharapkan oleh rakyat Selandia Baru untuk berperilaku sesuai dengan protokoler dan nilai-nilai negara yang dikunjungi tersebut. Hal yang sama seharusnya juga berlaku untuk pemimpin negara lain yang mengunjungi Selandia Baru.

Ketika pemimpin suatu negara berkunjung ke negara lain, kemudian keduanya duduk bersama dan berbicara tentang hubungan di antara kedua negara tersebut merupakan tampilan implisit dari rasa hormat terhadap pemimpin dan negara lain. Sebaliknya berlaku. Menolak untuk melakukannya secara implisit bisa diartikan bahwa pemimpin tersebut tidak menghormati Ardern dan Selandia Baru.

Pemerintah perlu mengirim pesan dengan segera dan mendesak kepada Kementerian Luar Negeri Selandia Baru bahwa agenda acara untuk kunjungan VIP mendatang wajib mengikuti agenda yang telah disiapkan bukan hanya sekedar undangan. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan para tamu kenegaraan kecuali ketika terjadi keadaan luar biasa. Jika Ardern tidak menjelaskan hal ini sekarang, Kementerian Luar Negeri Selandia Baru akan terus menyajikannya yang hanya berupa pilihan take-it-or-leave-it bagi negara yang berkunjung.

Kunjungan Widodo sama halnya dengan kunjungan tingkat tinggi minggu sebelumnya dari Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, yang juga menolak konferensi pers yang sudah direncanakan pihak Selandia Baru. Kedua contoh kunjungan kenegaraan tersebut seharusnya tidak terjadi lagi di sisa masa jabatan Ardern.

Menggelar acara konferensi pers kepada publik Selandia Baru merupakan suatu yang dilakukan bagi setiap kunjungan VIP di bawah kepemimpinan Helen Clark dan John Key.

Pada tahun 2001, ketika Clark menjadi tuan rumah Presiden Indonesia pertama yang mengunjungi Selandia Baru dalam 29 tahun, Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia saat itu melaksanakan konferensi pers yang membekas di hati dan ingatan publik Selandia Baru dengan berbicara tentang masalah dengan korupsi dalam sistem hukum dan peradilan negara Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid dalam konteks menjawab pertanyaan tentang keadilan untuk pembunuh Leonard Manning, yang tewas saat melakukan patroli dekat perbatasan Timor Barat.

Publik Selandia Baru sebenarnya berharap dengan kunjungan VIP Joko Widodo ini bisa terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang daerah yang berpotensi sensitif, seperti Papua di era pemerintahan Widodo.

Tapi jika mereka tidak mampu menangani [pertanyaan-pertanyaan itu], mungkin seharusnya mereka tidak terjun ke dunia politik. Bukan menjadi tugas pemerintah Selandia Baru atau Menlu untuk melindungi tamu VIP dari isu sensitif.

Sumber: http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12019850

PK Ahok Ditolak, Warganet Desak Ahok Dipindahkan ke Lapas Bukan di Mako

PK Ahok Ditolak, Warganet Desak Ahok Dipindahkan ke Lapas Bukan di Mako


10Berita, Kabar penolakan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Mahkamah Agung memenuhi ruang publik sejak sore hari Senin, 26 Maret 2018.

"PK Ahok tidak dikabulkan majelis hakim," ujar juru bicara MA Suhadi, Senin 26 Maret 2018.

Suhadi mengatakan, majelis hakim tidak mengabulkan seluruh alasan yang diajukan Ahok dalam PK tersebut. Terkait alasan lebih rinci, Suhadi masih enggan menjelaskan.

"Alasannya (mengajukan PK) tidak dikabulkan majelis hakim. Pertimbangan belum bisa saya beri tahu " ujar Suhadi.

Ahok mengajukan PK pada 2 Februari 2018. Sidang perdana digelar pada Senin 26 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
------
Kabar penolakan PK Ahok disambut berbagai reaksi warganet, salah satunya adalah desakan agar Ahok segera dipindahkan ke Lapas Cipinang.

PK di tolak ...
Pemodal pun pergi..
Begitu jg nanti dgn partai reklamasi dan politkus bergincu..

— Eddy A (@amirsyah_eddy) March 26, 2018

— Negri Seterah (@RestyCayah) March 26, 2018

...Terpujilah Tuhan semesta alam, PK MA Ahok ditolak...!! Allahuakbar...!! Kabar gembira bagi keadilan...Memang pantas orang seperti Ahok yang menyebabkan perpecahan masyarakat itu masuk penjara...Bahagia benar mendengar kabar ini... (``,)

— Buruh, Bersatulah..! (@iyutVB) March 26, 2018

PK ditolak gak perlu mencak2. Usaha sdh maksimal tapi gagal. Kurang apa?

— M.S. ALHAIDARY (@Haidary__) March 26, 2018

— #KataNalar (@ZAEffendy) March 26, 2018

Alhamdulillah PK Ahok @basuki_btp diTOLAK MK. Orang kek Ahok pantasnya diperberat hukuman dan ditempatkannya di Nusakambangan, bukannya Mako Brimob!

— #PresidenBaruAntiPKI (@MRahmatM212) March 26, 2018


Sumber :Portal Islam 

Aktivis ProDEM Gugat Indonesia Tak Lagi Berdaulat

Aktivis ProDEM Gugat Indonesia Tak Lagi Berdaulat


10Berita, Aktivis Jaringan Pro Demokrasi (ProDEM) kembali turun ke jalan. Aksi di depan gedung bersejarah Indonesia Menggugat di Kota Bandung, Senin (26/3), sebagai simbol “Rakyat Menggugat”.

“Kita harus membangun karakter bangsa, nation character building, kita harus berdaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, kita harus berkepribadian dalam kebudayaan. Tapi, semunya dihancurkan di tengah jalan,” sesal aktivis ProDEM Syafti Ucok Hidayat yang juga pendiri relawan Jokowi Bara JP, dalam orasinya.

Indonesia saat ini tak lagi berdaulat. 70% tanah tidak lagi dikuasai negara. Pulau-pulau yang terbentang dari Sabang-Merauke satu persatu hilang dan dikuasai asing.

Ekonomi juga tidak berdikari. Hampir semua sektor dikuasai asing, aseng dan asong. Sementara budaya bangsa tak lagi berkepribadian karena terhempas gelombang liberalisasi.

“Jika bukan kita sebagai anak bangsa, pewaris sah negeri ini, tak segera menggugat dan bertindak, bukan hal yang muskil negeri ini akan tinggal kenangan jadi negeri yang pernah ada sebagai negeri kaya dan tentram,” katanya.

Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster antara lain bertuliskan “Mandiri Bukan Berhutang”, Bersihkan NKRI dan Antek-antek Neolib, dan Nawacita Bukan Duka Cita”. [rmol]

Sumber : rmol

14 Negara Uni Eropa Usir Diplomat Rusia Mengikuti Langkah Inggris

14 Negara Uni Eropa Usir Diplomat Rusia Mengikuti Langkah Inggris

10Berita, Senin, 10 Rajab 1439 H / 26 Maret 2018 21:45 wib

SOFIA, BULGARIA (voa-islam.com) - Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, membuat pernyataan singkat di Bulgaria pada hari Senin (26/3/2018), mengatakan 14 negara Uni Eropa juga mengusir diplomat Rusia atas kasus mata-mata Inggris.

Prancis mengatakan akan mengusir empat diplomat Rusia, Perdana Menteri Ceko Andrej Babis mengatakan negaranya akan mengusir 3 diplomat Rusia; Polandia mengatakan akan mengusir empat dan Ukraina mengumumkan pengusiran 13 diplomat.

Italia mengatakan dua diplomat Rusia harus meninggalkan negara itu pada akhir pekan ini.

Kanada mengatakan empat diplomat Rusia di negara itu adalah perwira intelijen yang bekerja di bawah perlindungan diplomatik, dan bahwa mereka diusir "sebagai solidaritas dengan Inggris."

Sebelumnya pada hari itu, menteri pertahanan Inggris mengatakan Putin sedang mencoba untuk memecah Inggris dari sekutunya, tetapi dunia berdiri bersatu di belakang Inggris dalam "pesan yang kuat untuk Kremlin."

"Kesabaran dunia agaknya tipis dengan Presiden Putin dan tindakannya, dan fakta bahwa di seberang aliansi NATO, tepat di seberang Uni Eropa, negara-negara telah mendukung Inggris ... Saya benar-benar berpikir itu adalah yang terbaik. tanggapan yang bisa kami miliki, "kata Gavin Williamson di Tallinn, Estonia.

Inggris telah mengusir 23 diplomat Rusia atas dugaan serangan saraf, tindakan yang mendorong Moskow untuk mengusir balik 23 diplomat Inggris dari negara itu. (st/ptv) 

Sumber :Voa-islam.com 

Utang Superbesar Bikin Indonesia Bubar?

Utang Superbesar Bikin Indonesia Bubar?


10Berita, PIDATO Prabowo yang antara lain meramalkan Indonesia bakal bubar pada 2030 menjadi viral dan menuai komentar pro-kontra. Kalangan Istana dan para pendukungnya tentu saja menampik ramalan tersebut. Bahkan tidak sedikit dari kelompok ini yang cenderung nyinyir dalam menanggapi.

Sebaliknya, mereka yang merasa khawatir atas perkembangan negeri tak urung ikut merasa ngeri. Jangan salah, mereka tidak melulu kelompok pro dan pendukung Prabowo. Saya adalah salah satu di antaranya.

Saya belum membaca novel Ghost Fleet karya PW Singer dan August Cole yang jadi referensi ramalan Prabowo. Tapi saya tahu, bahwa ramalan Prabowo bisa jadi kenyataan. Faktanya, memang sudah ada beberapa negara yang bubar, kok. Jumlahnya tidak kurang dari 10 negara yang bubar. Yang terbaru, Soviet dan negara-negara Balkan lainnya. Kalau kita tarik mundur lagi, banyak kerajaan, kesultanan, kesunanan, dan kekhalifahan yang bubar.

Jadi, kalau Indonesia pun akhirnya jadi bubar (semoga tidak), tentu bukan mustahil. Secara geografis, Indonesia tetap masih di titik koordinatnya. Secara pemerintahan, Presiden dan para pejabatnya masih para WNI. Tapi, semua itu hanya lambang. Kekuasaan sejati ada di tangan asing, yang memberi utang dalam jumlah superjumbo dan berbagai iming-iming kemudahan lainnya.

Srilanka, Tibet, Zimbabwe, dan Angola adalah beberapa contoh negara yang kini tidak lagi berdaulat. Penyebabnya sama, mereka terjerat utang amat besar kepada China. Umumnya utang itu digunakan untuk membangun proyek infrastruktur. Namun karena tidak mampu membayar, mereka akhirnya menyerahkan kepada China. Silakan klik http://www.portal-islam.id/2017/11/tengoklah-nasib-angola-zimbabwe-kini.html.

Utang menjulang

Utang luar negeri yang menjulang, adalah pintu masuk tergadainya kemerdekaan sebuah bangsa. Pemerintah, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) selalu menepis anggapan Indonesia darurat utang. Penjelasan yang senantiasa diulang-ulang, rasio utang Indonesia terhdap PDB masih di bawah 30 persen. Angka ini, jauh dari rasio yang diizinkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60 persen.

Sebetulnya capek mendengar bantahan Ani yang isinya mengulang-ulang belaka. Soal rasio utang dan PDB, misalnya. Sudah banyak tulisan yang menyebut menjadikan PDB sebagai nisbah dengan utang jelas salah, keliru, sesat dan menyesatkan. Sri juga sering membandingkan utang Indonesia dengan jumlah utang negara-negara maju lain yang jauh lebih besar. Tidak tanggung-tanggung, dia menyebut Jepang, Amerika, dan sejumlah negara lain sebagai pembanding.

Di sinilah kesalahan mendasar Menkeu idaman ‘pasar’ itu. Dia pikir orang Indonesia bodoh semua apa? Dia pikir, hanya dia saja yang ngerti ekonomi makro? Saya sebenarnya malas mengomentari bantahan yang bak nyanyian usang ini. Namun, membiarkan kesesatan yang menyesatkan melenggang, jelas sebuah kesalahan fatal.

Dalam membuat perbandingan, Sri selalu hanya menyodorkan nominal utang Jepang dan rasionya dengan PDB. Nominal utang Jepang memang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Anak kuliah semester awal juga paham. Begitu juga dengan rasio utang Jepang terhadap PDB yang lebih dari 250 persen. Tertinggi di dunia. Hal serupa pun terjadi pada Amerika, yang per Januari 2018 juga utangnya mencapai US$19.947 miliar. Angka ini jauh melampuai PDB mereka

Sepertinya Sri sengaja menyembunyikan fakta bahwa mayoritas surat utang Jepang dimiliki dalam negeri. Bank of Japan memegang hampir 50 persen. Selain itu, jangan lupa, bunga utang Jepang sangat murah, hanya berkisar 1 persen. Bandingkan dengan bunga obligasi yang diobral Sri hingga belasan persen, njomplang sekali bukan?

Belum lagi kalau dikaitkan dengan net international investment positions (NIIP). Jepang menyandang status sebagai negara dengan NIIP positif. Artinya, Jepang memiliki net external Assets, bukan net external liabilities. Dengan kata lain, Jepang adalah adalah negara kreditor. Bukan itu saja, Jepang tercatat punya NIIP tertinggi di dunia. Angkanya mencapai US$2.813 triliun. Bandingkan dengan Indonesia, yang minus US$413,106,000,000. Artinya, Indonesia termasuk negara debitur.

Jepang dan AS memang punya utang jauh di atas PDB masing-masing. Namun utang keduanya masuk kategori aman. Pasalnya, rasio pajak mereka terhadap PDB masing-masing Jepang sekitar 36 persen dan AS 26 persen. Sedangkan Indonesia, angkanya dari dulu sulit bergeser dari 11-12 persen. Ini jadi yang terendah di antara negara anggota G20, bahkan di dunia. Sebaliknya, pajak penghasilan di Indonesia tergolong tinggi di dunia dan cukup memberatkan perusahaan mau pun orang pribadi.

Banyak ekonom mengkritik perbandingan utang dan PDB karena dianggap bukan perbandingan yang logis. Rasio utang terhadap PDB tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari kemampuan negara dalam membayar utang-utangnya. Padahal ukuran sehat tidaknya utang terletak pada kemampuan pemerintah melunasi kewajibannya.

Ada parameter yang lebih adil untuk digunakan mengukur utang, yaitu nisbah utang dan kemampuan ekspor alias debt to service ratio (DSR). OECD mendefinisikan DSR adalah perbandingan (persentase) dari total pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang yang dibayar suatu negara pada akhir tahun dibandingkan dengan total ekspor barang dan jasa negara.

Sejak 2011 utang luar negeri Indonesia terus naik. Bank Indonesia (BI) menatat, sampai Januari 2018, jumlahnya US$357,5 miliar. Dengan kurs BI hari ini (Senin, 26/03/18) yang Rp13.776/US$, angkanya setara Rp4.925 triliun, hampir Rp5.000 triliun! Sebaliknya, ekspor justru terus melorot. Sampai akhir 2017, hanya US$145 miliar. Maka tak heran kalau rasio utang luar negeri terhadap ekspor terus menanjak mencapai 176,19 persen. Padahal rasio yang normal ada 125 persen. Sementara itu, Thailand mencapai US$231 miliar, Malaysia US$ miliar, dan Vietnam US$160 miliar.

Tidak peduli

Tapi Sri dan para penganut neolib mana peduli? Mereka juga tidak peduli negara tersedot gila-gilaan untuk membayar utang. Pada 2017 saja, APBN kita mengalokasikan anggaran Rp486 triliun hanya untuk membayar utang. Ini adalah porsi terbesar anggaran kita dalam APBN, jauh mengalahkan anggaran pendidikan yang Rp416 triliun dan infrastruktur yang ‘cuma’ Rp387 triliun.

Jumlah kewajiban kita terhadap utang tahun 2018 makin mengerikan saja. Di APBN 2018 ada duit sebanyak Rp399,2 triliun untuk membayar pokok dan cicilan utang. Jumlah itu di luar Rp247,6 triliun yang hanya untuk membayar bunga utang. Total jenderal, untuk urusan utang ini Indonesia harus merogoh kocek dalam-dalam hingga Rp646,8 triliun!

Saya tidak yakin, Sri yang, konon, doktor ekonomi top tidak paham soal ini. Bagaimana mungkin seorang yang berkali-kali memperoleh penghargaan bergengsi kelas dunia tidak tahu, bahwa menisbahkan utang dengan PDB adalah permainan negara-negara kreditor untuk menjerat negara debitor dengan utang?

Mohon maaf, hanya ada dua alasan dari sikap ndableg-nya dalam soal ini. Pertama, dia memang tidak paham (lho, katanya ekonom top?). Kedua, dia menjadi bagian dari para pembuka palang pintu benteng bangsa bagi masuknya kekuasaan asing!

Dengan kondisi seperti ini, tidakkah ramalan Indonesia bakal bubar pada 2030 bisa menjadi kenyataan. Bubar atau tidak, yang pasti saat ini kedaulatan negara memang terasa jadi barang mewah. Tengok saja, bagaimana kontrak-kontrak utang yang dibuat untuk pembangunan infrastruktur kita. Sistem turn key project mengharuskan kita mengimpor bahan baku, bahan penolong, teknologi, perlengkapan, peralatan sampai tenaga kerja dari asing si pemberi utang.

Begitu lunglainya Indonesia, hingga tidak berdaya menerima banjir tenaga kerja asing dengan semua kategori, termasuk kelas kuli. Ironisnya, kuli-kuli asing itu dibayar sangat tinggi. Untuk seorang tukang asing dibayar Rp15 juta/bulan. Sedangkan tenaga tukang yang sama dari dalam negeri harus puas dengan bayaran sesuai upah minimum regional yang sekitar Rp3 jutaan.

Soekarno puluhan tahun silam mengatakan, Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Para penjajah memang tidak mungkin masuk kecuali atas bantuan para pengkhianat.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi dalam cuitannya di @AdhieMassardi menulis, Kenapa Belanda bisa kuasa lama di negeri ini? Karena piara anjing-anjing lokal yang diberi makan tulang saudaranya sendiri.

Jika ini terjadi, bubarlah Indonesia tercinta! Na’udzu billahi mindzalik! [rmol]

Penulis adalah Direktur Program Centre for Ecbomic and democracy Studies (CEDeS)

Sumber :Dakwah media