10Berita , Kairo – Abdul Fattah al-Sisi kembali menjadi presiden Mesir setelah memenangkan pemilihan umum tahun 2018. Berdasarkan hasil penghitungan cepat atau quick count, Rabu (28/03/2018), Al-Sisi mendapat sekitar 92 persen dari total pemilih Mesir. Al-Sisi mengalahkan satu-satunya kandidat pesaing, yakni Moussa Mustafa Moussa.
Banyak hal menarik yang dapat dicermati di balik kemenangan Al-Sisi dalam pemilu kali ini. Sebelumnya, jenderal Mesir itu kerap disoroti terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana sehingga memicu krisis ekonomi di Mesir. Dari sini, apa yang menjadikannya kembali terpilih setelah periode jabatan 2014 lalu?
1. Kandidat Capres yang Ditangkapi dan Mengundurkan Diri
Pihak berwenang secara berturut-turut telah menyingkirkan para penantang utama yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Mereka telah menangkap dua calon potensial, pensiunan Letnan Jenderal Sami Anan dan Kolonel Ahmed Konsowa. Calon potensial ketiga, Ahmed Shafik, mantan perdana menteri dan komandan angkatan udara, tampaknya ditempatkan di bawah tahanan rumah rahasia di sebuah hotel sampai ia mundur dari arena pertarungan pemilu.
Dua kandidat potensial utama lainnya, pengacara hak asasi manusia Khaled Ali dan mantan anggota parlemen, Mohamed Anwar al-Sadat, mundur dalam pendaftaran resmi. Mereka mengkhawatirkan tindakan represif dan keselamatan pendukung mereka, selain praktik manipulasi oleh pemerintah.
Satu-satunya kandidat yang tersis adalah Mousa Mostafa Mousa, pemimpin Partai Al-Ghad, yang mendukung pemerintah. Dia mendaftarkan pencalonannya pada detik-detik akhir tanggal 29 Januari. Hal itu terjadi setelah adanya upaya dari anggota parlemen pro-pemerintah yang mendorongnya untuk mencalonkan diri. Sampai hari sebelum dia mendaftarkan pencalonannya, dia adalah anggota tim sukses al-Sisi untuk masa jabatan kedua.
2. Pemerintah Terapkan Aturan Ketat dalam Pemilu
Untuk meningkatkan jumlah pemilih, kantor berita Mesir memberi ultimatum kepada warga Mesir bagi yang gagal memberikan suara dianggap melanggar hukum dan dijatuhi denda hingga $ 28 (Rp 385 rb). Sebuah ancaman yang jarang terjadi dalam pemilihan sebelumnya.
“Mereka jelas mengharapkan jumlah pemilih menjadi rendah sehingga mereka mengatakan bahwa untuk membuat orang takut tidak memilih. Mereka berpikir bahwa (peringatan) mungkin mendorong mereka untuk memilih, sehingga berpotensi meningkatkan perolehan suara,” kata salah satu warga bernama Magdy saat diwawancarai Al-Jazeera.
Sementara itu, warga lain bernama Maha mengaku tidak peduli dengan peringatan itu. Ia menganggap pemilu tidak penting karena hasilnya sudah bisa dipastikan. “Aku lebih suka membayar karena saya tidak berpikir itu layak untuk membuang-buang waktuku. Ini adalah lebih dari referendum daripada pemilihan,” katanya.
Sebuah video yang dibagikan di Twitter menunjukkan seorang perwakilan dari Kementerian Pendidikan Mesir meminta kepada para guru di sebuah sekolah agar mereka menunjukkan bukti suara mereka dengan menandatangani kartu yang akan dikirim ke pihak berwenang menggunakan ujung jari mereka yang terkena celupan tinta.
3. Politik Uang dan Janji Kemakmuran
Gubernur Beheira, sebuah provinsi Delta Nil di utara Kairo, mengatakan kepada seorang pewawancara TV bahwa desa-desa dan kota-kota dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi akan dijanjikan dengan perbaikan layanan air dan sanitasi. Pejabat lainnya, Gubernur Magdy Hegazy dari provinsi Aswan di selatan, menjanjikan imbalan uang tertentu ke kabupaten dengan partisipasi tertinggi.
Sekretaris jenderal provinsi New Valley di Mesir barat mengirim memo kepada kepala dewan kota dan distriknya. Dalam memo itu dijanjikan dana yang akan digunakan untuk meningkatkan layanan publik ke enam daerah dengan jumlah pemilih terbesar. Nilai tertinggi untuk 3.000 suara atau lebih adalah sebesar 5 juta pound (sekitar $ 284.000).
Aya Kamal, seorang penduduk di pinggiran kota Kairo, Matariya, mengatakan dia dijanjikan jatah makanan ekstra jika dapat menunjukkan bukti memberikan suara (untuk Al-Sisi) kepada penjaga toko di sebuah toko yang ditunjuk negara. Dia mengatakan rencana itu didanai oleh koalisi parlemen terbesar yang mendukung pemerintah.
Sebuah badan amal yang dipimpin oleh anggota parlemen pro-pemerintah lainnya, Saad el-Gamal, menyediakan bus gratis untuk membawa pemilih ke tempat pemungutan suara di el-Aqwaz, sebuah desa sekitar 80 kilometer (50 mil) selatan Kairo.
Fatima Abdel-Latif (66 tahun) mengatakan dirinya dan penduduk desa lainnya dijanjikan masing-masing 100 pound ($ 5,70) jika mereka pergi ke kantor amal dan menunjukkan jari-jari mereka yang bernoda tinta.
4. Absennya Pemilih dari Generasi Milenial
Menurut laporan The Guardian, para pemuda telah menjadi pemandangan langka di tempat pemungutan suara. Hampir 61% penduduk Mesir berusia di bawah 30 tahun, namun pemilih dari kategori itu hampir tidak mungkin ditemukan.
Di sebuah kafe pom bensin di kawasan Zamalek, Kairo, noda tinta merah muda pada jari kelingking Farid Fadhy yang berusia 19 tahun menandainya sebagai seorang pemilih muda yang langka. “Saya harap apa pun yang terjadi selanjutnya lebih baik,” katanya, menjelaskan apa yang mendorongnya ke tempat pemungutan suara.
Di ujung jalan dari sebuah tempat pemungutan suara di Haram, Mamdouh Abdel-Moneim (21 th) dan temannya Ahmed Said (20 th) yang bersandar ke mobil menyaksikan para pemilih yang lebih tua pergi ke tempat pemungutan suara. Sekelompok wanita lansia berkumpul di luar TPS, melambai-lambaikan spanduk untuk mendukung Al-Sisi dengan menari dan diiringi musik pro-pemerintah yang memekakkan telinga.
5. Dukungan Partai Salafi
Partai Salafi An-Nuur Mesir muncul sebagai salah satu pendukung utama Al-Sisi selama pemilu. Partai itu memberikan kontribusi dengan memobilisasi anggota partainya untuk memilih dan menolak seruan boikot. Partai juga menyelenggarakan sejumlah acara dan demonstrasi yang diikuti wanita, yang mendesak pentingya berpartisipasi dalam pemungutan suara.
Pada bulan Januari, An-Nuur mengumumkan dukungannya untuk Presiden Abdel Fattah al-Sisi untuk masa jabatan kedua. Dalam sebuah konferensi pers di Kairo, pemimpin partai menyanjung Al-Sisi dengan menyebutnya mampu melakukan tugas-tugas yang serius untuk jabatan empat tahun ke depan, terutama dalam meningkatkan dalam situasi ekonomi, perang melawan terorisme, dan berpartisipasi dalam konsolidasi untuk penerapan hukum Islam dalam semua aspek dari kehidupan.
Dikutip dari situs Al-Awsat, sebuah sumber di dalam internal partai mengatakan bahwa An-Nuur telah meresmikan ruang operasi pusat di Kairo dan sub-kamar untuk memantau pemilihan di berbagai gubernuran Mesir. Selain itu, partai juga membentuk komite yang bertugas mengekstraksi data pemilih dan mentransfernya ke tempat pemungutan suara.
Halaman resmi dari partai yang dipasang di situs jejaring sosial Facebook menunjukkan gambar mobil-mobil anggota di semua gubernuran. Mereka menempatkan lambang Partai An-Nuur dengan gambar Al-Sisi untuk menunjukkan dukungan mereka. Sementara itu, Syekh Adel Nasr, anggota senat Partai An-Nuur, meminta anggota partai di Fayoum untuk turun dan memberikan suara mereka.
Sebuah fatwa dari Sheikh Hussein Mattawa memberikan keyakinan bagi anggota Salafi An-Nuur untuk mendukung Al-Sisi secara totalitas. “Al-Sisi adalah yang presiden sah Mesir, dan para wali dari orang tanpa satu kebutuhan untuk pemilihan dan referendum. Seruan untuk memboikot pemilihan bermaksud tidak ingin menetapkan Syariah, bertujuan untuk merugikan negara dan menciptakan kekacauan di dalamnya,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa merusak surat suara dalam pemilihan presiden adalah haram, sementara golput atau absen memilih adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal senada juga dikatakan oleh pengkhotbah Salafi bernama Sheikh Mohammed Kata Ruslan..
Penulis: Ibas Fuadi
Sumber : Kiblat.
