Serikat Pekerja Indonesia Dukung Gerakan #2019GantiPresiden

Serikat Pekerja Indonesia Dukung Gerakan #2019GantiPresiden

10Berita, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sangat mendukung gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden.

Demikian disampaikan Deputi Presiden KSPI, Muhammad Rusdi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/4).

“Kami 2019 nanti memang kami, memang kami sangat mendukung sekali setuju dengan gerakan ganti presiden 2019. Karena era Jokowi ini kondisi bekerja di Indonesia ini makin buruk,” tegasnya.

Padahal, lanjut Rusdi, semasa kepemimpinan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah ada perbaikan atas kesejahteraan kaum buruh.

“Upah minimum naik sekitar 60 persen, 40 persen. Bahkan statement Pak SBY meninggalkan upah murah,” jelasnya.

Hal ini dinilainya karena tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen semasa pemerintahan SBY. Berbeda dengan saat ini yang pertumbuhan ekonominya di kisaran 5 persen, jauh dari janji kampanye Jokowi yang 7 persen.

“Di era Pak Jokowi, malah menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh. Di era kaum buruh ini kita merasakan bekerja tapi malah miskin,” terangnya.

Diakuinya memang Jokowi sempat menaikkan upah buruh. Tapi kenaikan itu tak sebanding dengan “kado pahit” yang diberikan, yakni kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 130 persen. Sementara upah buruh hanya naik rata-rata sampai dengan Rp 300 ribu, bandingkan dengan TDL yang berkisar Rp 150 ribu sampai Rp.500 ribu untuk kalangan menengah ke bawah.

“Jadi sebetulnya secara ekonomi dan ketenagakerjaan Pak Jokowi gagal,” demikian Rusdi.[rmol]

Sumber : rmol, dakwah media

Read More

Perpres 20/2018 Buat Elektabilitas Jokowi Ambruk, Ujungnya Bagi-Bagi Sembako

Perpres 20/2018 Buat Elektabilitas Jokowi Ambruk, Ujungnya Bagi-Bagi Sembako

10Berita, Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menilai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan menggerus elektabilitas Joko Widodo.

Menurutnya kebijakan tersebut cenderung berpihak kepada kepentingan luar dan tidak berpihak terhadap pekerja lokal yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

“Pasti berpengaruh. Apalagi saat ini ekonomi lesu, pertumbuhan ekonomi cuma tumbuh rata-rata 5 persen, sektor riil terpukul, banyak retail yang tutup. Semua merasakan kita jauh tertinggal dari negara tetangga,” ujar Andrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/4).

Lebih lanjut Andrianto menilai alasan Perpres 20/2018 bisa mengurangi elektabilitas Jokowi karena Perpres tersebut berbau kebijakan ekonomi yang neo liberalis.

Dikeluarkannya Perpres tersebut juga mensinyalir visi misi ekonomi kerakyatan dari Jokowi mulai tidak jelas.

Menurutnya, sebagai pemimpin, Jokowi lemah karena terus mengikuti kepentingan pemodal besar dari luar negeri. Bahkan untuk menutupi kelemahan itu, Jokowi memainkan emosi para penggemarnya dengan membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu.

“Makanya cara primitf dimainkan lagi, yakni bagi-bagi sembako,” tutup Andrianto. [rmol]

Sumber : rmol

Read More

Sangat Mungkin 2019 Ganti Presiden

Sangat Mungkin 2019 Ganti Presiden

10Berita, Kesiapan Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden merupakan sikap dari ketua umum Partai Gerindra yang selama ini ditunggu-tunggu. Dengan pernyataaan kesiapan Prabowo tersebut dapat dipastikan pertarungan antara Jokowi dengan Prabowo akan kembali terulang.

“Berbicara peluang Prabowo yang menjadi pesaing Jokowi, meskipun kali ini Prabowo melawan Jokowi yang menjadi petahana, namun melihat situasi baik perekonomian, hukum, maupun politik yang tidak kunjung stabil selama Jokowi berkuasa, tidak menutup kemungkinan dalam pilpres 2019 yang akan datang akan terjadi pergantian presiden,” tutur Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman kepada redaksi, Kamis (12/4).

Meskipun persaingan antara Jokowi-Prabowo sudah dipastikan kembali terjadi, namun karena banyak partai yang belum secara tegas menyatakan dukungan, Jajat melihat peluang munculnya calon alternatif terbuka lebar.

Namun karena ketatnya persaingan antara Jokowi dan Prabowo, peluang untuk mengusung calon alternatif tidak akan membawa pengaruh besar karena arena pilpres secara todas langsung sudah dikuasai antara kubu Prabowo maupun Jokowi.

“Tidak ada jaminan bagi petaha akan mampu mempertahankan kekuasaannya dengan mudah. Sebaliknya yang harus lebih hati-hati adalah Jokowi. Sejarah mencatat presiden yang diusung PDIP selalu gagal mempertahankan kekuasaannya. Bahkan Megawati saja sebagai ketua umum PDIP gagal meskipun sebagai petahana,” kata Jajat.

“Jadi tidak ada alasan akan menutup peluang kalau Jokowi tidak dapat dikalahkan, karena sejarah sudah mencatat kegagalan kader PDIP di masa lampau,” tutup Jajat.[rmol]

Sumber : rmol,

Read More

Jika Proses Hukum Sukmawati Macet, Ustadz Tengku Zulkarnain Bilang Ini Jadi Catatan 2019

Jika Proses Hukum Sukmawati Macet, Ustadz Tengku Zulkarnain Bilang Ini Jadi Catatan 2019

10Berita, JAKARTA —Meski banyak pihak sudah banyak yang melaporkan atas dugaan penistaan agama, namun sampai saat ini pihak kepolisian belum juga memproses Sukmawati.

Tentu hal ini sangat disesalkan banyak pihak. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnain mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pihak kepolisian memproses hukum kasus Sukmawati.

“Penghinaan Terhadap Agama adalah delik umum. Tidak ada yang mengadu pun penegak hukum wajib memproses hukum semua para pelaku,” tulis Ustadz Tengku dalam akun Twitter @ustadztengkuzul, Kamis (12/4/2018).

Ustadz Tengku meminta semua pihak memantau perkembangan kasus Sukmawati ini. Jika tidak berjalan proses hukum, maka ini bisa menjadi catatan pada momen Pilpres 2019.

“Kita pantau, catat, dan rekam semua. Jika hukum tidak jalan sebagaimana mestinya, maka tahun 2019 kita ganti Presiden saja agar hukum "on the track",” ujar Ustadz Tengku.* [Syaf/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

Kepala Intelijen Jerman: Waspada, Jangan Sampai China Kendalikan Teknologi Negara Ini

Kepala Intelijen Jerman: Waspada, Jangan Sampai China Kendalikan Teknologi Negara Ini

10Berita, Kepala badan intelijen domestik Jerman, Hans-Georg Maassen, mendesak kewaspadaan terhadap peningkatan investasi China di perusahaan-perusahaan teknologi tinggi setempat.

Hal di atas, menurutnya, berisiko menghilangkan berbagai teknologi kunci, yang kemudian mampu melemahkan ekonomi Jerman.

Dikutip dari South China Morning Post pada Kamis (12/4/2018), Hans-Georg Maassen mengatakan, para pejabat intelijen awalnya bingung oleh penurunan cukup tajam aktivitas spionase China di kawasan Eropa.

Namun, kemudian mereka sadar bahwa Beijing sengaja melakukan investasi besar-besaran, untuk mendapat akses lebih dekat ke pengembangan teknologi tingkat tinggi di Jerman.

"Spionase industri tidak lagi diperlukan jika sebuah negara dapat mengambil keuntungan dari peraturan ekonomi liberal. Mereka membeli perusahaan dan kemudian mengeluarkannya, atau mengkanibalkannya untuk mendapat akses ke sumber pengetahuan penting," ujar Maassen dalam sebuah konferensi siber.

Maassen mengatakan Jerman tetap terbuka untuk investasi asing, termasuk dari China, tetapi diperlukan langkah-langkah tegas untuk menjaga teknologi kunci.

Dia mengaku prihatin tentang pengambilalihan saham mayoritas pada produsen robotika Kuka, oleh sebuah perusahaan China pada 2016.

Investasi China di bidang teknologi, menurut Maassen, kian mengkhawatirkan ketika bulan lalu, sebanyak 20 persen saham di operator jaringan Jerman 50Hertz, dibeli oleh State Grid Corporation of China.

Sebelumnya, merek otomotif asal China, Geely, diketahui membeli secara diam-diam 10 persen saham produsen Mercedes-Benz, Damiler.

"Kementerian Ekonomi Jerman mendapat beberapa pengajuan investasi China di bidang teknologi tinggi, dalam satu tahun terakhir. Ini harus diperhatikan dengan seksama, jangan sampai kita dikendalikan oleh mereka," ujar Maassen mengingatkan.

Di sisi lain, Maassen mengatakan bahwa investasi asing dapat memperluas lapangan kerja, sekaligus memberi keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi Jerman.

"Tetapi kita juga harus melihat bahwa investasi tertentu, secara langsung, dalam teknologi, juga dapat memicu risiko keamanan domestik," katanya.

Menurutnya, jangan karena sokongan dana segar, terjadi pembiaran perusahaan-perusahaan Eropa di sektor infrastruktur penting, sumber daya, teknologi sensitif dan informasi rahasia, jatuh di bawah kontrol asing.

Karl Wendling, seorang pejabat senior di Kementerian Ekonomi Jerman, mengatakan bahwa akuisisi perusahaan Jerman oleh China selalu terjadi pada tingkat penawaran yang tinggi, yakni rata-rata US$ 14 miliar (sekitar Rp 192 triliun) dalam dua tahun terakhir.

"Sekitar tiga tahun lalu, investasi China tidak lebih dari US$ 500 juta," jelas Wendling.

Sementara itu, Uni Eropa tengah mendapat tekanan keras dari Jerman, Prancis, dan Italia, untuk menyelesaikan mekanisme kontrol pengambialihan kendali oleh investor asing.

Ditambahkan oleh Wendling, isu tersebut menjadi sangat mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan China.

Sebagaimana diketahui, perusahaan-perusahaan swasta di China diminta untuk berbagi data dengan pemerintah. Selain itu, mereka juga diwajibkan tunduk pada kebijakan yang diterapkan oleh Partai Komunis, satu-satunya partai politik yang berkuasa.

"Kami mendukung investasi asing, tetapi kami tidak naif," tegas Wendling.

Sumber :Suara.com 

Read More

#2019GantiPresiden, Gerakan yang Merangsek Seantero Negeri

#2019GantiPresiden, Gerakan yang Merangsek Seantero Negeri

10Berita-Gerakan #2019GantiPresiden yang digagas pertama kali oleh Mardai Ali Sera, menjadi gerakan masif. Gerakan #2019GantiPresiden menjadi gerakan yang merangsek seantero negeri.

Perkembangan dari #2019GantiPresiden juga ramai menjadi pembahasan dari berbagai macam pihak. Seperti halnya, Pemred dari Indopos ini, menuliskan #2019GantiPresiden yang menjadi menjadi gerakan yang Merangsek Seantero Negeri.

Berikut adalah tulisan Eko Satiya Hushada yang merupakan Pemred Indopos tentang tagar #2019GantiPresiden yang telah merangsek seantero negeri.

PERKEMBANGAN kampanye sosial dengan tagar 2019 Ganti Presiden semakin menarik saja. Siapa kira, slogan yang kali pertama digulirkan petinggi PKS Mardani Ali Sera itu menjadi gerakan yang merangsek seantero negeri. Kini, #2019 Ganti Presiden tak lagi milik Mardani, tetapi menjadi gerakan mereka yang menginginkan presiden baru hasil pemilihan presiden 2019 mendatang. Bahkan ikut ‘dinikmati’  tukang sablon dan bordir topi.

Semakin banyak beredar baju dan topi dengan desain menarik. Hanya satu kalimat; #2019GantiPresiden. Ada yang memproduksinya karena mendukung gerakan ini,. Ada juga yang memproduksi karena memanfaatkan trend pasar. Diorder, bro and sis! Begitu pengantar desain foto dan topi yang berseliweran di Whatsapp group.

Apapun, yang pasti, ‘wabah’ #2019 Ganti Presiden ini tak bisa dianggap enteng. Jangan pernah mengatakan,”Tak mungkin kaos oblong bisa mengganti presiden.” Jangan pernah bilang, “Kami tak takut dengan tagar 2019 ganti presiden’.

Tagar ini sudah menjadi sebuah gerakan kampanye sosial lewat  strategi  word of mouth (WoM). Sebuah strategi komunikasi yang dinilai kalangan public relations (PR) sebagai metode kampanye yang efektif dan efesien. Ditambah dengan tumbuhnya aspirasi untuk hadirnya figure baru hasil pilpres 2019 mendatang.

WoM menjadi efektif dan efesien, karena pesan komunikasi disampaikan dari mulut ke mulut, direkomendasikan kepada antar teman, keluarga, tokoh, yang dalam komuikasi, mampu mempengaruhi sikap personal.

WoM lebih dahsyat ketimbang Anda memasang baliho super raksasa di pinggir jalan. Karena itu hanya mampu membangun pemahaman merek (brand awareness), bukan mempengaruhi sikap pilih. Hasil riset menyebutkan, rekomendasi orang dekat lah yang mempengaruhi sikap pilih. Apapun. Memilih produk maupun figur pemimpin.

Dalam komunikasi, ada empat tujuan kampanye. Keempat tujuan ini menjadi alat ukur suksesnya sebuah kampanye. Keempat tujuan itu, yakni ketika merek dikenal, kemudian dibicarakan secara positif, lalu direkomendasikan kepada orang lain dan terakhir; dipilih. Ada unsur rekomendasi.

Karena itu, jika ingin memusnahkan ‘wabah’ #2019 Ganti Presiden agar tidak terus berkembang menjadi sebuah gerakan bersama, maka, ciptakanlah strategi agar ‘wabah’ tagar ini tidak sampai direkomendasikan kepada orang lain. Ini menjadi tantangan Anda, para projo, alias pro Jokowi.

Upaya menghentikan ‘wabah’ tagar ini jangan sampai menggunakan jurus dewa mabuk atau kacamata kuda. ‘pukul’ sana ‘pukul’ sini, ‘seruduk’ sana ‘seruduk’ sini. Ini urusan ilmu komunikasi. Karenanya, gunakan cara-cara sehat, juga dengan keilmuan yang teruji.

Bagi saya, sebenarnya, tak perlu memuntahkan berbagai jurus untuk Jokowi bisa bertahan di istana dua periode. Cukup hanya dengan memenuhi janjinya ketika kampanye pilpres lalu. Karena Jokowi memengkan pilpres setelah janji-janjinya di masa kampanye yang mampu menyuntik benak pemilih.

Kemudian, jadilah pemimpin dan bertindak adil bagi semua golongan, bukan golongan tertentu.

‘Wabah’ #2019 Ganti Presiden terus berkembang oleh mereka yang merasa kepentingannya tidak terakomodir. Karenanya, akomodirlah kepentingan masyarakat pemilih.  

Untuk dua periode, tak cukup hanya dengan membagi-bagikan bingkisan di pinggir jalan, naik motor ala anak muda, beli sepatu dan baju harga murah, atau bagi-bagi sepeda karena benar menjawab pertanyaan soal ikan tongkol. Jangan bikin mereka pendukung #2019 Ganti Presiden semakin dongkol. Tapi rangkul mereka, agar istana tetap menjadi tempat bercokol. Salam demokrasi sehat !

Eko Satiya Hushada

(*Pemred INDOPOS).

Sumber :  Ngelmu.co

Read More

Cerita Antasari Sebelum Rp 6,7 Triliun Mengucur ke Century

Cerita Antasari Sebelum Rp 6,7 Triliun Mengucur ke Century

10Berita, Sambil duduk dan menonton televisi di kediamannya, kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Antasari Azhar menerima kedatangan kami, Rabu (11/4) siang. Dia seorang diri di rumah. Hanya ada asisten rumah tangga.

"Anak dan cucu saya sedang di luar kota," kata Antasari membuka pembicaraan.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tampak santai. Hanya mengenakan kaus putih dan celana jins. Segelas kopi menemaninya. Tanpa basa basi, Antasari berbagi cerita. Menanggapi kembali mencuatnya kasus bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan sekaligus meminta KPK memeriksa dan menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai tersangka.

Dia masih ingat betul hari itu. Kamis, 9 Oktober 2008. Antasari memenuhi undangan yang datang dari Istana Negara. Rapat terbatas. Tidak tahu materi yang akan dibahas dalam rapat. Hanya beberapa pejabat negara yang hadir.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD), Jaksa Agung Hendarman Supandji, Ketua BPK Anwar Nasution, Kepala BPKP, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sri Mulyani dan Menteri Koordinator bidang Polhukam Widodo A.S, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Rapat dimulai pukul 09.00 WIB. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin langsung. Poin penting yang disampaikan soal ancaman dari krisis global.

"Saya tidak ingin Indonesia mengalami kejadian seperti 2008. Kira-kira begitu ucapan Pak SBY," ujar Antasari menirukan pernyataan SBY.

"Maka kita perlu terobosan-terobosan," lanjut Antasari menirukan SBY.

 

Keras di Hadapan SBY

Antasari masih belum mengerti maksud pernyataan itu. Tidak spesifik disebutkan terobosan yang akan diambil pemerintahan SBY untuk mengantisipasi agar tak terjadi krisis. Semua yang datang terdiam.

Lalu pandangan SBY mengarah pada Antasari. Lantas meminta pendapatnya. "Bagaimana menurut Ketua KPK?" tanya SBY.

"Saya katakan, kalau kebijakan itu demi kepentingan rakyat, saya dukung. Tetapi, kata saya, jika ada oknum-oknum yang coba bermain, saya sikat. Bahasa saya saat itu ya saya sikat," kata Antasari.

Antasari sempat memerhatikan wajah kepala negara. Sedikit ada perubahan usai mendengar pernyataan Antasari. Dia juga sempat melirik ke arah Hatta Rajasa.

"Sepertinya Pak Hatta ingin memberi saya kode, tapi saya pura-pura tidak lihat," katanya.

Lalu SBY bertanya pada Jaksa Agung Hendarman Supandji.

"Kalau Jaksa Agung hanya bilang, 'Saya dan Pak Antasari itu satu guru satu ilmu'," kata Antasari menirukan ucapan Hendarman.

Setelah itu, SBY memerintahkan Menko Perekonomian Sri Mulyani untuk menyiapkan terobosan. Tak lupa berpesan agar memerhatikan yang disampaikan Ketua KPK dan Jaksa Agung.

Seingatnya, rapat siang itu berlangsung dua jam. Setelah rapat, Hatta menghampiri Antasari. Dikatakan Hatta, pernyataan Antasari terlalu keras. Namun itu disampaikan sambil bergurau.

"Pak Antasari cocoknya jadi Jaksa Agung," kata Antasari menirukan Hatta.

 

 

Pertemuan dengan Boediono

Selang satu pekan setelah rapat di Istana, Antasari kedatangan tamu. Ajudannya menyampaikan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono ingin bertemu. Antasari menerima Boediono di ruang kerjanya. Hanya empat mata. Dalam pikirannya, ini sebagai bentuk tindak lanjut dan koordinasi pencegahan korupsi pejabat bank sentral.

Pembicaraan awal berlangsung normatif. Boediono menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi pejabat BI yang tersangkut kasus korupsi di masa kepemimpinannya. Ketika itu beberapa petinggi BI memang diciduk lembaga antirasuah. Salah satunya besan SBY, Aulia Pohan.

Antasari menyambut baik komitmen Boediono. Dia juga punya harapan yang sama.

Setelah berbincang panjang lebar, Boediono mulai menyampaikan rencana memberi suntikan dana Rp 4,7 triliun untuk Bank Indover. Bank yang berada di Belanda itu adalah anak perusahaan BI. Antasari berpikir. Lalu dia menyampaikan pandangannya pada Boediono. Intinya, menolak rencana itu.

"Kalau pepatah di daerah saya, itu sama saja seperti mengisi air di ember bocor. Sebanyak-banyaknya air yang dituang, akan keluar dari ember," kata dia.

"Indover itu bermasalah. Saya katakan ke Pak Boediono, 'Kalau sampai di-bailout, KPK bertindak," tegasnya.

Setelah pertemuan dan pembicaraan itu, tak ada kabar dari Boediono soal rencana bailout Indover. Antasari berinisiatif menghubungi Gubernur BI. Melalui sambungan telepon, Antasari mendapat kabar rencana itu tidak dijalankan.

Beberapa bulan berlalu, tak ada lagi kontak dengan Boediono. Tiba-tiba seorang rekan Antasari bertamu ke KPK. Dari situ Antasari mendapat kabar pemerintah memberi dana talangan ke Bank Century Rp 6,7 triliun. Dia terkejut. Lalu mencari tahu informasi tersebut. Antasari mendapat data bahwa bank milik Robert Tantular itu hanya butuh suntikan dana Rp 1 triliun.

Antasari berinisiatif menghubungi Boediono via telepon. Alasannya jelas. Sesuai arahan Presiden SBY dalam rapat 9 Oktober, kebijakan terkait penyelamatan ekonomi dikonsultasikan dengan KPK.

Ternyata sang Gubernur BI sedang berada di Amerika Serikat. Antasari langsung meminta staf Boediono agar disambungkan dengan salah satu petinggi BI. Pembicaraan berlanjut dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan Siti Chalimah Fajriah.

"Saya pesan ke Bu Siti ada hal penting harus disampaikan, 'kalau Pak Boediono pulang saya ingin bicara soal perbankan'," tuturnya.

Antasari heran dengan kebijakan ini. Karena tidak sesuai arahan SBY agar setiap langkah yang diambil dikoordinasikan dengan KPK. "Ternyata tak dilakukan."

 

Diundang Timwas Century

Cerita ini pernah disampaikan Antasari saat diundang oleh Timwas Century di DPR pada Rabu, 12 September 2012. Saat itu Antasari masih menjalani hukuman di Lapas Tangerang atas kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Atas izin kepala Lapas, Antasari memenuhi undangan DPR. Di situ dia menceritakan bahwa rapat terbatas 9 Oktober 2008 di Kantor Presiden bukan secara khusus membahas proses bailout Bank Century.

Belum juga kejanggalan terjawab, Antasari dijebloskan ke penjara Polda Metro Jaya. Mantan jaksa ini dituduh terlibat pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

"Dari tahanan saya baca koran Boediono jadi calon wakil presiden," katanya.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan diam saja dengan pernyataan Antasari di depan Timwas Century. SBY langsung menanggapi pernyataan Antasari soal rapat terbatas itu. SBY menegaskan tak sedikitpun membahas krisis Bank Century, apalagi sampai proses bailout.

"Malam ini di hadapan Allah SWT, saya katakan bahwasanya saya katakan sama sekali tidak ada tidak menyinggung Bank Century apalagi bailout Bank Century," kata SBY.

Boediono juga pernah menyampaikan pembelaannya. Dia tak merasa ada yang salah dengan kebijakannya memberikan bailout kepada Bank Century saat menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menurut dia, data tentang membengkaknya dana talangan dari Rp 632 miliar sampai Rp 6,7 triliun bukan tanggung jawab BI. Itu seluruhnya wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pengawas bank.

BI dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hanya bertanggung jawab sampai pada penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diberikan bailout. Alasannya, jika tidak diselamatkan maka ekonomi nasional bakal terguncang di era krisis global pada 2008.

Sumber: Merdeka.com

Read More

Kuasa Hukum Alfian Desak Ribka Tjiptaning Dipidanakan

Kuasa Hukum Alfian Desak Ribka Tjiptaning Dipidanakan

10Berita - Persidangan Alfian Tanjung dengan agenda Pemeriksaan Terdakwa digelar di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat pada Rabu (11/4) kemarin.

Sebagai pakar dan pemerhati Komunis yang ditekuninya selama 25 tahun lebih, Alfian Tanjung di dalam penjelasannya kepada Majelis Hakim menceritakan secara detail perkembangan bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu Alfian menjelaskan bahwa selama ini yang bersangkutan sering diundang secara resmi sebagai narasumber tentang bahaya laten PKI di banyak tempat. Diantaranya di lembaga lembaga negara maupun militer seperti Lemhanas, Mabes AD, Kodam di seluruh Indonesia dan lembaga-lembaga strategi lainnya.

Alfian juga menjelaskan pemberitaan tentang adanya pengiriman kader kader PDIP ke Partai Komunis Cina (PKC) beberarapa kali dengan tujuan untuk pengkaderan kader PDIP di partai Komunis tersebut dimana hasilnya akan diterapkan di akar rumput bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila ini. Alfian meminta Majelis Hakim agar menghadirkan Ripka Tjiptaning di persidangan demi keadilan dan keobjektifan proses persidangan ini.

“Bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat menyatakan Alfian bersalah tanpa menghadirkan saksi utama Ribka Tjiptaning, dimana pada saat yang bersangkutan acara dialog yang ditayangkan oleh Tv Swasta terkemuka dan beberapa sumber media cetak maupun online, Rinka menyatakan bahwa ada 20 juta orang yang berideologi Komunis memberikan suaranya ke PDIP,” kata Ketua Ikatan Advokat Muslim Indonesia Abdullah Al Katiri.

Selain itu, Alfian Tanjung juga mempertanyakan Ribka Tjiptaning yang jelas sering melakukan perbuatan dan melawan hukum tindak pidana tetapi tidak tersentuh oleh hukum, selain yang bersakutan dengan tegas mengakui berideologi komunis, Ribka juga mengakui diantaranya dimuat di salah satu media online yang juga digunakan sebagai barang bukti persidangan.

“Saya tidak pernah malu jadi anak PKI dan 20 juta orang PKI siap bangkit yang berawal dari PDIP”, selain itu pada tanggal 18 Maret 2004 di Media Sinar Harapan Ribka Tjiptaning dengan tegas menyatakan “Hanya Front NASAKOM Bisa Keluarkan Bangsa Dari Krisis”. Selain itu Ribka beserta teman-teman se-ideologinya juga sering mengadakan acara temu kangen PKI di daerah daerah termasuk Banyuwangi.

“Alfian beserta kami selaku penasehat hukum mendesak agar Ribka Tjiptaning diproses secara hukum karena perbuatan yang dilakukan Ripka selain melanggar TAP – MPRS No. XXV/MPRS/1966 juga melanggar pasal 107 a UU No.27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara,” tegas Al Katiri.

Pasal tersebut berbunyi: “Barang Siapa yang secara melawan hukum di muka Umum dengan lisan, tulisan dan melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Maexisme-Lenisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Adi Prawira

Sumber: wartapilihan

Read More

Hasil Polling Media: 71% Pilih Prabowo, 29% Jokowi, #2019GantiPresiden Makin Nyata !!!

Hasil Polling Media: 71% Pilih Prabowo, 29% Jokowi, #2019GantiPresiden Makin Nyata !!!

10Berita, Salah satu media maisntream nasional VIVA.co.id melakukan jajak pendapat (polling) di sosial media terkait kemungkinan Pilpres 2019 kembali berhadapan Jokowi vs Prabowo.

Polling ini digelar setelah Prabowo di acara Rakornas Gerindra menyatakan dirinya siap maju kembali sebagai capres 2019.

"Akankah terulang Pilpres 2014, Jokowi Vs Prabowo. Bagaimana jika Pilpres digelar saat ini, siapa yang Anda pilih?"

Demikian pertanyaan polling yang dilakukan VIVA.co.id di jejaring Twitter pada 11-12 April 2018.

Hasilnya, polling yang diikuti 31.609 pemilih ini Prabowo Subianto unggul telak 71%. Petahana Jokowi hanya didukung 29%.

Link: https://twitter.com/VIVAcoid/status/983966528621035520

Hasil yang membuat FIKSI #2019GantiPresiden sepertinya akan jadi REALITA di 2019.

Fiksi hari ini adalah Realita di masa depan :)

Akankah terulang Pilpres 2014, Jokowi Vs Prabowo. Bagaimana jika Pilpres digelar saat ini, siapa yang Anda pilih?

— VIVAcoid (@VIVAcoid) 11 April 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

NGELES dan Salahkan Fadli Zon Saat Didatangi Sekretaris Kedubes Rusia, Tsamara DIKECAM Warganet

NGELES dan Salahkan Fadli Zon Saat Didatangi Sekretaris Kedubes Rusia, Tsamara DIKECAM Warganet

10Berita, Kedubes Rusia memutuskan untuk memenuhi undangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah sebelumnya undangan Kedubes Rusia ditampik Tsamara Amany dengan dalih ada aktivitas lain pada hari yang ditentukan Dubes Rusia.

Dalam video yang diunggah CNN Daily, tampak First Secretary Sergey Drobyshevsky melakukan kunjungan dan pembicaraan tertutup dengan Tsamara dan beberapa elite PSI lain seperti SekJen PSI Raja Juli Antoni.

Dalam keterangan persnya, Sergey menjelaskan bahwa polemik yang terjadi adalah antara Tsamara sebagai kader PSI dan Fadli Zon sebagai kader Gerindra.

“Saya tidak mau memberikan komentar mengenai politik dalam negeri Indonesia. Seperti yang Tsamara sudah bilang, ini soal PSI dengan Gerindra,” tutur Sergey, Rabu 11 April 2018.

Tsamara turut menambahkan bahwa video singkatnya tidak terkait pemerintahan Rusia dan merupakan jawaban dari pernyataan Fadli Zon mengenai pemimpin plonga plongo. Menurut Tsamara, pernyataan Fadli Zon mengacu kepada sosok presiden Jokowi.

“Ada tendensi, itu diarahkan kepada pemimpin Indonesia, Presiden Republik indonesia, Pak Jokowi,” urai Tsamara.

Pernyataan Tsamara ini sangat menggelikan. Pasalnya dalam video singkat berdurasi 36 detik yang beredar luas, Tsamara jelas-jelas membandingkan antara kondisi Indonesia dan Rusia.

Pernyataan Tsamara dalam video ini akhirnya mendapat kecaman warganet dan media Rusia, Russia Beyond The Headlines (RBTH).

Video Tsamara juga membuat Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva mengundang Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany untuk melakukan dialog agar Tsamara paham isu-isu terkini dan posisi Rusia.

Dubes Rusia pun berharap Tsamara bisa bertanya langsung kepada duta besar Rusia terkait apa saja, termasuk tentang kebebasan berinsipirasi dan pers di Rusia yang disebut Tsamara tidak seperti di Indonesia.

Menanggapi ngelesnya Tsamara menghadapi Kedubes Rusia, warganet pun memberi tanggapan.

“Ya ampuun. Lo bawa2 gerindra atas tindakan dan omongan lo di video? Jadi asal jeplak yang penting eksis gitu. Malu.

Btw diundang dubes rusia ga dateng, trus balik ngundang, eh dubes nya datang, dinilai dari sini aja dah kentara kok lo tuh pengecut,” cuit @masayaharuhi.

“Loh ujung2nya gak bisa jawab justru pak Fadli Zon dijadikan alibi wakakka. Lihat aja gestur nya tsamara dan sekjen nya itu wakakka pengin ketawa aja,”cuit @Helmi21094478.

“@TsamaraDKI dan elo membicarakan putin dgn kedangkalan wawasan lo itu etis?? Kaca mana kaca,” tulis @BolangWebber.

“pak @jokowi bisa melaporkan @TsamaraDKI dengan pasal fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan, karena Fadli Zon sendiri tidak menyebut nama Pemimpin Indonesia.

Tapi kenapa tsamara menghubung2kan planga plongo itu dengan Pemimpin Indonesia?”, tulis @abu_waras.

“Ini DPP PSI gak bermutu.. kesalahannya di lempar ke orang lain.. padahal dia yang celotehkan bilang. Yang gak2 sama negara Rusia… memang permasalah itu berpunca twitternya P @fadlizon tapi di video @TsamaraDKI Lebih fokus berbicara Tentang RUSIA..jadi siapa yang nyasar?,” tulis @ujangahmaad.

Sebagai pengingat, silakan bandingkan 2 video berikut

Pertama, video singkat Tsamara Amany.

#FadliZonDitungguTsamara untuk debat yg konstruktif biar demokrasi kita kualitasnya meningkat dari saling ejek menjadi pertukaran ide dan gagasan. @fadlizon @TsamaraDKIpic.twitter.com/EL5dROdgaN

— Yusuf lakaseng (@yusuflakaseng) April 5, 2018

Kedubes Rusia sambangi kantor PSI terkait kritikan @TsamaraDKIterhadap @fadlizon yang memuji Presiden Putin. #CNNIDNewsroompic.twitter.com/UPYU1E5G22

— CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) April 11, 2018

Sumber: portalislam

Read More