Menilik Kebijakan Ekonomi Jokowi Jelang Pilpres 2019
Teguh Firmansyah, Jurnalis Republika
Banyak program populis yang akan mengerek elektabiltas Presiden Jokowi
10Berita , Oleh: Teguh Firmansyah
Pada akhir 2008, jelang pemilihan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang waktu itu sebagai pejawat mengeluarkan kebijakan sangat populis. Ia menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak dua kali yakni pada 1 Desember 2008 dan 15 Desember 2008. Pada 1 Desember, SBY menurunkan harga bensin dari Rp 6.000 per liter menjadi Rp 5.500 per liter. Dan pada 15 Desember bensin turun lagi menjadi Rp 5.000 per liter.
Secara hitungan ekonomi, kebijakan ini diberlakukan menyusul turunnya harga minyak internasional yang sudah di bawah 65 dolar AS. Adapun secara hitungan politis, kebijakan ini sangat berarti mendongkrak citra SBY sebagai presiden yang mendengarkan aspirasi masyarakat.
Kebijakan ini cukup berhasil. Pada pilpres Juli 2009, suara SBY melejit lebih dari 60 persen. Ia jauh unggul dari lawan-lawannya yakni Megawati Soekarnoputri yang saat itu bersanding dengan Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.
Pada 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan maju kembali dalam pemilihan presiden 2019 mensinyalkan akan mengikuti jejak sama', dengan citra rasa berbeda.
Harus diakui, Jokowi akan sulit untuk menurunkan harga bensin seperti yang dilakukan SBY. Selain dari fokus anggaran yang lebih menitikberatkan ke infrastruktur, harga minyak dunia trennya menunjukkan kenaikan. Jika APBN 2017, asumsi makro 48 dolar AS, kini minyak sudah di atas level 60 dolar AS per barel. Di sisi lain, nilai rupiah juga tak stabil dalam beberapa waktu terakhir.
Hal paling mungkin yang dilakukan Presiden Jokowi adalah dengan menahan sekuat mungkin agar laju BBM tak naik. Namun pada 24 Maret lalu, Pertamina menaikkan harga Pertalite sebesar Rp 200 per liter menjadi Rp 7.800 untuk wilayah Jakarta.
Kenaikan ini memicu beragam kritikan mengingat kondisi ekonomi Indonesia sekarang sedang melambat. Konsumen pun dibuat tak berdaya karena mereka dipaksa untuk mengkonsumi Pertalite yang memang tak disubsidi. Adapun Premium yang selama ini dibandrol dengan harga lebih murah sudah tak lagi ditemui di pasaran.
Pemerintah seperti kebakaran jenggot. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan menegur keras Pertamina karena kelangkaan Premium tersebut. Sementara Pertamina menegaskan, jika mereka telah menyalurkan sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Adapun wilayah Jawa, Madura dan Bali, Pertamina memang tak memiliki kewajiban.
Dalam keputusan terakhir, Presiden Joko Widodo meminta agar Pertamina memasok Premium ke wilayah Jawa, Madura dan Bali. Daerah ini merupakan wilayah gemuk dan menjadi penentu dalam setiap pemilihan presiden.
Selain itu, Pertamina juga harus mendapat izin pemerintah terlebih dahulu jika ingin menaikkan harga bensin, subsidi atau non subsidi, termasuk Pertalite dan Pertamax. Suatu keputusan yang sangat bertolak belakang kebijakan sebelumnya yang menyerahkan harga bensin non-subsidi ke mekanisme pasar.
Ini menunjukkan Jokowi tak mau main-main dengan persoalan energi jelang pilpres. Kenaikan harga bensin bisa mengerek biaya transportasi dan harga pangan. Hal itu bisa menjadi senjata lawan untuk menyerang pemerintah dan menurunkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Tak hanya masalah bensin, persoalan tarif listrik juga menjadi perhatian pemerintah. Kendati harga batubara dan minyak dunia cenderung naik, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga listrik pada tahun ini seperti sudah-sudah.
Padahal sejak 2017, pemerintah secara resmi mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 volt ampere. Adapun untuk golongan 1.300 volt ampere dan 2.200 VA telah dicabut mulai Desember 2015. Melalui pencabutan subsidi itu, harga listrik di konsumen berfluktuasi mengikuti biaya energi.
Untuk diketahui batu bara yang menjadi penyuplai utama listrik dalam negeri, harganya sudah di atas 100 dolar AS per metrik ton. Guna mengakali tak adanya kenaikan, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018 Tentang Harga Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik buat Kepentingan Umum, pemerintah mematok harga 70 dolar AS.
Setali tiga uang dengan bensin, listrik juga sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Bayangkan, jika sebulan konsumen hanya habis Rp 100 ribu kemudian melonjak Rp 300 ribu, sementara pendapatan tetap. Tak ada jalan lain selain memangkas belanja, dan itu sangat memukul pertumbuhan.
Program populis lain yang masih hangat dan bisa mengerek elektabilitas Joko Widodo yakni kenaikan tunjangan hari raya (THR) bagi Pegawai Negara Sipil (PNS). Ada juga isu kenaikan gaji PNS pada 2019, meski belum pasti. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperpanjang masa cuti bersama pada lebaran nanti. Kebijakan yang pasti sangat disambut hangat para pemudik.
Di sektor pangan, pemerintah berupaya keras untuk menjaga pasokan agar harga tak terlalu tinggi. Kebijakan impor beras telah diberlakukan agar stok terjaga. Dengan stok yang cukup pemerintah sewaktu-waktu bisa mengggelar operasi pasar. Selain beras, pemerintah juga mengimpor garam dan bawang putih.
Di sektor pertanahan, pemerintahan Joko Widodo juga dengan gencar membagi-bagikan sertifikat tanah untuk warga. Bagi-bagi sertifikat ini sudah seperti rutinitas presiden setiap berkunjung ke daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat kabinet beberapa waktu lalu mengatakan, program sosial menjadi fokus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Program sosial dimaksud seperti Program Keluarga Harapan, program untuk kemiskinan dan kesehatan. Bukan tidak mungkin bantuan langsung yang diberikan pemerintah selama ini jumlahnya akan naik.
Karena itu, pada tahun ini, boleh dibilang akan banyak sekali kebijakan-kebijakan populis pemerintah. Warga akan dimanjakan oleh beragam keputusan tersebut. Dari sektor energi, pangan hingga bantuan sosial. Selamat menikmati !
*) Penulis adalah redaktur Republika.co.id
Sumber : Republika.co.id
