Hasil Pemilu Turki 2018, Pilpres dan Pileg 24 Juni 2018

Hasil Pemilu Turki 2018, Pilpres dan Pileg 24 Juni 2018

10Berita, Turki menggelar Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada Ahad, 24 Juni 2018. Bagaimana Hasil Pemilu Turki 2018 ini? Berikut ini laporannya.

Dalam daftar pemilih tetap, total ada 59,39 juta pemilih yang terdaftar dalam Pemilu Turki 2018. Jumlah itu termasuk 3,047 juta pemilih di luar negeri. Kotak suara berjumlah 180.065 yang tersebar di 81 provinsi di Turki. Sedangkan 3.160 kotak suara disediakan di sekitar 123 misi diplomatik Turki di 51 negara.

Hasil Pemilu Turki 2018 – Pilpres

Pilpres Turki 2018 diikuti oleh enam Calon Presiden yaitu Recep Tayyip Erdogan, Muharrem Ince, Selahattin Demirtas, Meral Aksener, Temel Karamollaoglu dan Dogu Perincek. Berikut ini hasil pemilu Turki 2018 untuk Pilpres.

Saat laporan ini dibuat, data masuk telah mencapai 96,66 persen atau sejumlah 59.354.840 suara. Dengan perolehan suarasebagai berikut:

Recep Tayyip Erdogan : 25.532.637 suara
Muharrem Ince : 14.913.263 suara
Selahattin Demirtas : 3.920.865 suara
Meral Aksener : 3.597.760 suara
Temel Karamollaoglu : 432.520 suara
Dogu Perincek : 96.173 suara

Secara prosentase, perolehan suara Pilpres hasil Pemilu Turki 2018 adalah sebagai berikut:

Recep Tayyip Erdogan : 52,65 persen
Muharrem Ince : 30,75 persen
Selahattin Demirtas : 8,09 persen
Meral Aksener : 7,42 persen
Temel Karamollaoglu : 0,89 persen
Dogu Perincek : 0,2 persen

Erdogan menang di 63 provinsi, Ince menang di 8 provinsi, sedangkan Demirtas menang di 10 provinsi. Sementara Aksener, Karamollaoglu dan Perincek tidak menang di provinsi mana pun.

Meskipun masih sementara, hasil pemilu Turki tidak akan jauh dari angka di atas karena kotak suara yang telah dibuka sudah hampir 100 persen. Dengan demikian, Erdogan akan kembali memimpin sebagai Presiden Turki.

Baca juga: Kisah Pernikahan Erdogan

Hasil Pemilu Turki 2018 – Pileg

Pileg Turki 2018 diikuti oleh 11 partai politik. Yakni Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Partai Rakyat Republik (CHP), Partai Gerakan Nasionalis (MHP), Partai Rakyat Demokratik (HDP), Partai Kebahagiaan (Saadet), Partai Persatuan Raya (BBP), Partai Buruh Independen (BTP), Partai Demokrat (DP), Partai Patriotik (Vatan), Partai Huda-Par, dan Partai Baik (IYI). Berikut ini hasil pemilu Turki 2018 untuk Pileg (Parlemen).

Saat laporan ini dibuat, data masuk telah mencapai 96,24 persen atau sejumlah 59.354.840 suara. Dengan perolehan suarasebagai berikut:

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) : 20.572.830 suara
Partai Rakyat Republik (CHP) : 11.000.099 suara
Partai Gerakan Nasionalis (MHP) : 5.417.455 suara
Partai Rakyat Demokratik (HDP) : 5.436.644 suara
Partai Baik (IYI) : 4.874.186 suara
Partai Lainnya : 1.135.024 suara

Secara prosentase, perolehan suara hasil Pemilu Turki 2018 adalah sebagai berikut:

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) : 42,47 persen
Partai Rakyat Republik (CHP) : 22,71 persen
Partai Gerakan Nasionalis (MHP) : 11,18 persen
Partai Rakyat Demokratik (HDP) : 11,22 persen
Partai Baik (IYI) : 10,06 persen
Partai Lainnya : 2,45 persen

Sedangkan perolehan kursi parlemen hasil Pemilu Turki 2018 adalah sebagai berikut:

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) : 293
Partai Rakyat Republik (CHP) : 146
Partai Gerakan Nasionalis (MHP) : 49
Partai Rakyat Demokratik (HDP) : 66
Partai Baik (IYI) : 46
Partai Lainnya : 0

Adapun secara koalisi, AKP berkoalisi dengan MHP dalam Aliansi Rakyat (People’s Alliance), CHP berkoalisi dengan HDP berkoalisi dengan IYI dan DP dalam Aliansi Nasional (Nation Alliance).

Berikut ini prosentase perolehan suara koalisiHasil Pemilu Turki 2018:
Aliansi Rakyat (People’s Alliance) : 53,66 persen
Aliansi Nasional (Nation Alliance) : 34,14 persen
HDP : 11,22 persen
Lainnya : 0,98 persen

Meskipun masih sementara, hasil pemilu Turki 2018 untuk Pileg ini tidak akan jauh dari angka di atas karena kotak suara yang telah dibuka sudah hampir 100 persen. Dengan demikian, AKP kembali unggul dan bersama MHP dalam Aliansi Rakyat akan memimpin parlemen Turki.

Demikian Hasil Pemilu Turki 2018 baik untuk Pilpres maupun untuk Pileg. Hasil ini akan diupdate jika 100 persen kotak suara telah dibuka alias 100 persen suara telah masuk dan menjadi hasil akhir Pemilu Turki 2018. []

Sumber :BersamaDakwah

Read More

Baru 52 Jam, Gerakan “Galang Perjuangan” Prabowo Subianto Capai Donasi Hingga 200 Juta Lebih

Baru 52 Jam, Gerakan “Galang Perjuangan” Prabowo Subianto Capai Donasi Hingga 200 Juta Lebih

10Berita, JAKARTA—Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggalang donasi melalui Gerakan Galang Perjuangan yang pertama kali diumumkan di akun Facebook resminya, Kamis (21/6/2018) pukul 20.59 WIB. Jumlah donasi ini dilaporkan secara berkala lewat saluran “Galang Perjuangan” di aplikasi telegram.

Hingga Ahad (24/6/2018) pukul 01.24 WIB, atau setelah 52 jam sejak diluncurkan, donasi yang terkumpul telah mencapai Rp 219.644.034.

“Terima Kasih Sahabat Pejuang, donasi anda sangat berarti bagi perjuangan kita. Total semua donasi yang telah terkumpul sampai saat ini adalah Tingkatkan terus saldo donasi anda untuk mewujudkan Indonesia Raya yang lebih baik. Salam Perjuangan!!” Demikian bunyi laporan terakhir yang disampaikan lewat saluran telegram Galang Perjuangan.

Setiap masyarakat yang hendak menyumbang bisa bergabung dalam chanel Galang Perjuangan tersebut. Nomor rekening virtual akan diberikan setelah calon donatur mendaftarkan diri.

Dana yang terkumpul dari donasi tersebut akan digunakan untuk operasional politik Partai Gerindra.

Saat mengumumkan gerakan donasi ini, Prabowo mengatakan, proses demokrasi di Indonesia berbiaya tinggi. Hal ini menyebabkan banyak calon potensial justru kalah dukungan dari calon lain yang memiliki dana besar.

Atas dasar itu, Prabowo menegaskan ingin mengubah cara agar politik mahal agar bisa diatasi dengan baik. Prabowo ingin agar penyandang dana itu kini datang dari rakyat langsung.

“Saya atas nama partai Gerindra datang kepada penyandang dana saya, yaitu saudara-saudara sekalian. Saya tidak mau datang ke penyadang dana yang di ujungnya saya tidak yakin akan kesetiaan mereka kepada bangsa dan negara,” tegasnya lewat video yang diunggah di akun Facebook pribadinya, Jumat (22/6/2018).

Prabowo juga mengingatkan jika perubahan tidak akan datang jika bukan rakyat sendiri yang mau melakukannya. Untuk itu dia meminta memulai perubahan dari membantu calon yang akan menjadi pemimpin di daerah ke depan.

“Kita mulai dengan memiliih siapa yang bela rakyat. Beri kekuatan kepada mereka yang akan bela kamu, politik itu mahal, datang ke desa, kecamatan. Kita bayar bensin, sewa bensin, itu semua butuh biaya,” ujarnya dalam video tersebut. []

Sumber :Islampos 

Read More

Kabar Duka: Ustadz Hari Moekti Meninggal Dunia

Kabar Duka: Ustadz Hari Moekti Meninggal Dunia

10Berita, BANDUNG  - Mantan Penyanyi Rocker yang kemudian hijrah dan menjadi seorang Da'i Hariadi Wibowo atau lebih dikenal dengan nama Hari Moekti meninggal dunia pada Minggu (24/06) sekitar pukul 20.49 WIB.

"Asslamaualaikum wrwb. Telah meninggal dunia jam 20.49 hari ini kakak tercinta, sahabat pejuang, pendakwah pemberani hariyadi wibowo HARI MOEKTI, doanya, semoga arwah kakanda pejuang diterima disisi Allah SWT"

"Innalilahi wainailahi rojiun telah berpulang kerahmatullah Ustad Hari moekti barusan di rs dustira," 

"Jenazah H Hari Moekti akan dimandikan & disholatkan di rumh teh Tuti malam ini di Komplek Pemda Padasuka blok H 7980 Cimahi, setelah selesai mlm ini juga akan di bawa ke Bogor untuk di makamkan di Bogor besok pagi," 

Begitu kabar yang didapat redaksi voa-islam.com dari beberapa group WA.

Saat dikonfirmasi, pihak Rumah Sakit Dustira Cimahi membenarkan kabar tersebut

"Benar, almarhum bernama Bapak Hariadi Wibowo," kata petugas rumah sakit bernama Amir seperti diklaporkan oleh Suara.com.

Menurut Amir, saat dibawa ke rumah sakit, Hari Moekti sudah meninggal dunia.

"Datang ke sini sekitar pukul 21.05 dan kondisinya sudah meninggal. Jadi kami nggak tahu mengenai penyakitnya," jelas Amir.

Kepastian meninggalnya Ustad Hari Moekti dibenarkan oleh keluarga. Mukti Chandra, adik Hari Moekti menyebut sang kakak menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Dustira Cimahi, Bandung, Jawa Barat.

"Iya meninggal. Saya sendiri yang memberi kabar," katanya. [syahid/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

GMPK: Pengangkat Penjabat Gubernur Jabar Komjen Pol. M. Iriawan Khianati Perjuangan Reformasi '98

GMPK: Pengangkat Penjabat Gubernur Jabar Komjen Pol. M. Iriawan Khianati Perjuangan Reformasi '98

Pernyataan Sikap

GERAKAN MASYARAKAT PEDULI KONSTITUSI JAWA BARAT (GMPK JABAR)

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salah Sejahtera Bagi Kita Semua

Sampurasun

Mencermati peristiwa pelantikan Komjen Pol. Muhammad Iriawan oleh Mendagri berdasarkan Keputusan Presiden sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, Kami Gerakan Masyarakat Peduli Konstitusi Jawa Barat (GMPK) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak kembalinya aparatur bersenjata ke ranah pemerintahan sipil karena hal ini mencederai demokrasi dan mengkhianati perjuangan reformasi 1998 yang besusah payah menghancurkan dwi fungsi ABRI dan bercita-cita membangun civil society. Pengangkatan Komjen Pol. M. Iriawan adalah  antiklimaks perjuangan reformasi. Untuk itu. Kami menyerukan agar seluruh aktivis '98 dan elemen masyarakat untuk bersama-sama kami menolak Keppres pengangkatan Komjen Pol. M. Iriawan dan turut serta mengawal Supremasi Sipil sebagi amanat perjuangan reformasi.

2. Keppres pengangkatan Penjabat Gubernur ini, berpotensi melanggar Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Aparat Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Pilkada, untuk itu kami mendorong DPR RI segera melakukan hak angket  dan atau hak interpelasi demi tegaknya Konstitusi Republik Indonesia.

3. Pemerintahan yang benar adalah pemerintahan yang tidak melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kami melawan setiap bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi demi tegaknya NKRI yang kuat. Presiden yang Kepala Negara dan Pemerintahan harus bertanggung jawab dan memberi contoh penyelenggaran pemerintahan yang baik dan benar.

4. Mendukung Kepolisian RI agar menjadi penegak hukum dan alat negara yang mengayomi dan melayani seluruh rakyat Indonesia dan bukan menjadi alat kelompok politik manapun.

5. Mendesak Presiden untuk segera mengangkat penjabat gubernur baru yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Jayalah Indonesiaku! Merdeka! Merdeka!

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandung, 22 Juni 2018

Julhayadi Arya Puntara (Korlap)

Sumber : Voa-islam.com

Read More

KPK Diminta Cermat Tangani Kasus BLBI

KPK Diminta Cermat Tangani Kasus BLBI

10Berita , JAKARTA -- Jaringan Advokat Publik (JAP) Indonesia menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya cermat dan objektif dalam menangani perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Potensi ketidakcermatan dalam menempatkan pihak yang bersalah (error in persona) dalam perkara itu amat besar.

JAP Indonesia berpendapat, KPK seharusnya memperdalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama yang berkaitan dengan periode penyelesaian kewajiban berupa penjualan aset-aset milik para debitur. Sepatutnya, KPK segera memproses hukum para pejabat Kemenkeu yang berwenang dan diduga melakukan pelanggaran.

“KPK harus lebih cermat dan objektif, jangan sampai salah dalam menetapkan kesalahan hukum pada seseorang (error in persona),” kata Koordinator JAP Indonesia Moin Tualeka kepada wartawan di Jakarta, Ahad (24/6).

Moin mencermati perkara yang saat ini tengah diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Ia didakwa  bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjorojakti, pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia/BDNI Sjamsul Nursalim, dan istrinya Itjih S Nursalim telah melakukan pelanggaran sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk Sjamsul Nursalim. Sjamsul dan istrinya belum pernah diperiksa sejak kasus ini diselidiki oleh KPK.

Kendati demikian, Moin berpendapat, perbuatan yang dilakukan oleh Syafruddin sangat erat berkaitan dengan wewenang pejabat dan lembaga lain, terutama Kemenkeu.

“Karakteristik perkara itu juga kental dimensi perdata karena berkaitan dengan perjanjian kredit antara petani tambak dan BDNI yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM),” ujar Moin.

Fakta selanjutnya, kata Moin, BDNI telah menyerahkan aset senilai Rp 4 triliun kepada BPPN untuk menyelesaikan kewajiban. Ketika BPPN berakhir masa tugasnya pada 2004, juga telah dilakukan penyerahan aset kepada Kemenkeu yang selanjutnya menjual aset tersebut melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Menurut audit investigatif BPK 2017, aset itu dijual oleh PPA hanya Rp 220 miliar.

Penjualan aset dilakukan pada saat Menteri Keuangan era Jusuf Anwar dan Sri Mulyani pada 2007. Sementara itu, hak tagih BPPN terhadap BDNI diserahkan pada saat Menteri Keuangan Boediono pada 2004. Boediono pernah diperiksa KPK berkaitan dengan perkara tersebut pada Kamis (28/12/2017).

Moin menyatakan, berdasarkan fakta dan kronologi tersebut, Menteri Keuangan berwenang dan bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi penjualan aset dengan harga “diskon” itu. Apalagi, penyerahan aset itu merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian kewajiban BLBI atas nama Sjamsul Nursalim selaku pengendali BDNI berdasarkan kebijakan KKSK yang saat itu dipimpin Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti.

“Pokok masalahnya di situ. Berkaitan dengan penjualan aset jaminan petambak oleh PPA. Wewenang tersebut ada di pihak Kementerian Keuangan,” ujar Moin.

Persatuan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) Dipasena pernah melaporkan dugaan korupsi penjualan aset perusahaan tersebut ke KPK pada tahun 2015. PPA menjual aset Dipasena Group kepada perusahaan asal Thailand Charoen Pokphand melalui Konsorsiun Neptune pada 2007. Enam aset Dipasena yang dijual adalah PT Dipasena Citra Darmaja, PT Mesuji Pratama Lines, PT Bestari Indoprima, PT Biru Laut Katulistiwa, PT Triwindu Graha Manunggal, dan PT Wahyuni Mandira.

Sumber :Republika.co.id 

Read More

NAHLOH! PROJO Jadi KPUD Sumbar, INI Kata Gerindra

NAHLOH! PROJO Jadi KPUD Sumbar, INI Kata Gerindra

10Berita, Partai Gerindra menyoroti salah satu ormas pendukung Joko Widodo yakni Projo yang menjadi Komisioner KPUD Padang Pariaman. Dalam struktur organisasi di laman Projo.id sendiri nama Ory Sativa Sakban menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Projo Kota Pariaman.

"Ory Sativa Sakban terpilih sebagai komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman," kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Ahad, 2r Juni 2018.

Dirinya juga menyoroti pengurus Projo lainnya bernama Taufik sebagai Ketua DPC Projo Kota Pariaman. Taufik dipilih oleh KPU Pusat sebagai anggota tim seleksi (timsel) untuk calon komisioner KPUD Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman.

"KPU RI ternyata juga memilih anggota Timsel KPUD yang merupakan tim sukses dan pendukung Presiden Jokowi Projo. Penunjukan anggota Timsel yang tidak independen tersebut berpotensi menghasilkan penyelenggara Pemilu yang berpihak kepada kandidat tertentu, Ketuanya jadi Pansel, eh sekretarisnya yang dipilih jadi KPUD-nya," ujar Andre.

Padahal, lanjut Andre, berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 7 /2017 tentang Pemilu, anggota KPUD haruslah mandiri yang tidak memihak peserta Pemilu tertentu. Oleh karenanya, untuk menghasilkan anggota KPUD yang tidak berpihak, Timsel harus terlebih dulu steril dari keberpihakan terhadap kubu peserta pemilu tertentu.

"Terpilihnya Timsel KPUD di Sumbar yang merupakan Ketua Ormas pendukung Presiden mengindikasikan bahwa Pemilu ke depan akan berpotensi mengalami kecurangan untuk menguntungkan kubu tertentu. Bukan tidak mungkin pula pilihan pilihan terhadap timsel penyelenggara Pemilu di daerah lain juga disusupkan pendukung kubu kubu tertentu," tuturnya.

Dari hal ini, Andre meminta agar publik ikut terlibat mengawasi Timsel anggota KPUD. Jika pun terdapat pihak yang dicurigai sebagai pendukung calon tertentu, mohon segera dilaporkan. Ini juga supaya publik cermat apakah di Provinsi lain terdapat anggota KPUD yang terafiliasi dengan ormas politik pendukung salah satu figur.

"Ini kan cara cara berpolitik menghalalkan segala cara. Kita tahu di Sumbar pak Jokowi kalah telak di 2014. Tentu pak Jokowi mengharapkan hasil yg berbeda di 2019. Tapi bagi kami ini cara cara kampungan dan merusak harapan kita semua untuk terciptanya Pemilu yang bersih dan adil. Kita tidak tahu apakah di Provinsi lain juga ada kejadian yang sam Ini kan kasus di Sumbar," tandas Andre.

Sumber: Merdeka

Read More

Pemilu Turki: Erdogan Pimpin Hasil Sementara

Pemilu Turki: Erdogan Pimpin Hasil Sementara

10Berita, Recep Tayyip Erdogan di Turki maju dalam pemilihan presiden dengan seperlima suara yang masuk dalam hitungan berdasarkan laporan media resmi negara Turki.

Erdogan mendapatkan 59%, dan saingan terdekatnya, Muharrem Ince, adalah 27%.

Jika Erdogan memenangkan lebih dari 50% suara keseluruhan, ia akan dinyatakan sebagai pemenang dan tidak akan ada pemungutan suara putaran kedua.

Bersamaan pilpres Turki ini juga digelar juga pemilihan umum anggota parlemen. AK Party yaitu Partai nya Erdogan pun unggul saat penghitungan suara sementara.

AK Party memimpin dengan 55% suara yang dihitung sejauh ini, laporan media resmi negara. The CHP oposisi utama adalah pada 14%.

Turki tetap dalam keadaan darurat yang diberlakukan setelah kudeta yang gagal pada Juli 2016.

Pemilihan ini semula dijadwalkan untuk November 2019 tetapi diajukan oleh Mr Erdogan.

Sumber : Ngelmu.co

Read More

Akui Yerusalem Milik Palestina, Inggris Mengagumkan

Akui Yerusalem Milik Palestina, Inggris Mengagumkan

foto : internet

10Berita - Kerajaan Inggris punya sikap yang bertolak belakang dengan sekutunya Amerika Serikat mengenai Yerusalem. Inggris mengakui kota suci tiga agama tersebut sebagai milik Palestina. Sikap Negeri Ratu Elizabeth ini sungguh mengagumkan.

Sikap mengenai Jerusalem ini dikemukakan Duta Besar Inggris untuk Israel David Quarrey. Ia menyebutnya saat tengah menyampaikan rencana kunjungan Pangeran William ke Israel dan Tepi Barat.

"Semua terminologi yang digunakan dalam program ini konsisten dengan sikap pemerintah Inggris selama bertahun-tahun. Ini juga konsisten dengan kebijakan pemerintah Inggris," jelas Quarrey dalam konferensi pers di kediamannya di Ramat Gan, dilaporkan Times of Israel.

Menurut jadwal kunjungan resmi, Pangeran William akan melakukan perjalanan pertama ke Yordania pada 24 Juni. Dari Yordania, perjalanan Duke of Cambridge itu dilanjutkan ke Israel dan Tepi Barat pada 25-27 Juni.

Selama di Israel, Pangeran William akan mengunjungi Yad Vashem Holocaust Memorial Museum serta bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Reuven Rivlin. Kemudian, di Tepi Barat, ia akan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

Dalam jadwal resmi yang diterbitkan pekan lalu, menunjukkan Inggris masih menganggap Kota Tua Yerusalem sebagai wilayah Palestina yang diduduki Israel.

"Pada 27 Juni, kunjungan akan diteruskan ke wilayah pendudukan Palestina dan pada 28 Juni Pangeran William akan menerima penjelasan singkat tentang sejarah dan geografi dari Kota Tua Jerusalem dari di Bukit Zaitun," begitu tulis dalam jadwal resmi.

Pangeran William sendiri tidak akan membahas Deklarasi Balfour dalam kunjungan itu. Untuk diketahui, melalui deklarasi ini, tepat seabad lalu pemerintah Inggris menyatakan dukungan terhadap pembentukan negara Israel di wilayah Palestina.

Quarrey menegaskan, kunjungan pria yang berada di urutan kedua garis tahta Kerajaan Inggris itu tidak berkaitan dengan politik sebagaimana perjalanannya ke negara lain. Justru, Pangeran William sangat menantikan kunjungannya ke Israel.

"Duke bukan sosok politik. Dia akan berada di sini untuk melihat wilayah ini dan bertemu dengan beberapa orang di sini. Juga untuk melihat apa yang terjadi di sini, beberapa keberhasilan luar biasa dalam teknologi, beberapa budaya hebat di sini," katanya.

"Ini adalah kunjungan resmi pertama yang dilakukan anggota senior keluarga kerajaan. Saya pikir kunjungan ini akan sukses besar. Saya berharap kunjungan ini akan menjadi perayaan kemitraan antara Inggris dan Israel," tambah Quarrey.

Pangeran William sebetulnya juga dijadwalkan mengunjungi Bukit Bait Suci, Gereja Makam Suci, Gereja Johanes Pembaptis, serta Tembok Barat, yang semuanya terletak di dalam Kota Tua Yerusalem. Namun, tak satu pun dari situs-situs tersebut secara khusus tercantum dalam rencana perjalanan kerajaan. Quarrey tidak menjelaskan rencana kunjungan Pangeran William ke Yordania dan ke Otoritas Palestina. Dia juga tidak mengkonfirmasi laporan yang menyebutkan Pangeran William akan mengunjungi Tembok Barat, meskipun dua sumber mengatakan kepada Times of Israel bahwa situs suci Yahudi itu menjadi bagian dari jadwal kunjungannya.

Jika William mengunjungi Tembok Barat, maka kunjungannya itu mungkin akan bersifat pribadi, seperti yang dilakukan pejabat-pejabat asing lainnya. Kunjungan pribadi tidak mengharuskan William untuk ditemani perwakilan resmi dari negara tuan rumah, sehingga memungkinkan dia untuk menghindari masalah kedaulatan.

Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump juga berkunjung ke Tembok Barat dan Gereja Makam Suci. Kunjungan itu terdaftar sebagai kunjungan pribadi. Kunjungan serupa juga dilakukan Kanselir Austria Sebastian Kurz, pekan lalu.

Pangeran William sebetulnya juga dijadwalkan menyampaikan pidato di resepsi yang diselenggarakan Konsul Amerika di Yerusalem. Namun, protokol mencegahnya membuat pernyataan yang mungkin dianggap partisan.

Sikap Inggris yang mengakui Jerusalem sebagai daerah Palestina menuai kemarahan politisi sayap kanan Israel.

"Yerusalem sudah menjadi ibu kota Israel sejak lebih dari tiga ribu tahun. Tidak ada distorsi dalam dokumen briefing untuk kunjungan ini atau itu akan mengubah kenyataan," tulis Menteri Urusan Yerusalem Zeen Elkin dalam akun Twitter-nya.

Sumber : Riauaktual

Read More

Putra Morsi minta pelanggaran terhadap ayahnya diakhiri

Putra Morsi minta pelanggaran terhadap ayahnya diakhiri

10Berita, KAIRO  – Putra tertua Presiden Mesir yang digulingkan, Mohamed Morsi, telah menanyakan kapan pelanggaran terhadap ayahnya di penjara akan berakhir, Anadolu melaporkan, dikutip MEMO pada Sabtu (23/6/2018).

Dalam sebuah posting di Facebook, Ahmed Morsi mengomentari video yang menunjukkan penderitaan ayahnya.

“Kapan pelanggaran mencolok, yang diketahui semua orang, akan berakhir?” tanyanya. “Ini sudah berlangsung selama lima tahun.”

Mohamed Morsi adalah Presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokratis. Dia digulingkan hanya setelah 12 bulan menduduki kursi kepresidenan Mesir oleh Menteri Pertahanannya, Jenderal Abdel Fattah Al-Sisi, pada Juli 2013, yang sekarang menggantikannya sebagai orang nomor satu di negara tersebut.

Morsi telah ditahan di sel isolasi sejak kudeta. Walau hukuman mati dan seumur hidupnya dicabut, Morsi harus menjalani hukuman penjara yang panjang.

Saat ini Morsi diganjar hukuman 40 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah membocorkan rahasia negara dan dokumen sensitif ke Qatar.

Dia juga mendapat 20 tahun penjara karena memerintahkan penangkapan tanpa proses hukum dan menyiksa para pengunjuk rasa yang bentrok dengan pendukung Ikhwanul Muslimin di luar istana presiden di Kairo pada 20 Desember 2012.

Pendukung Morsi mengatakan pengadilan atas mantan presiden itu merupakan upaya untuk mengesahkan kudeta militer, dengan didasarkan pada saksi mata yang tidak bisa diandalkan dan bukti-bukti yang tipis. (Althaf/)

Sumber :arrahmah.com

Read More

Kawal Pilgub Bersih, Cak To Pimpin 1000 Advokat Bela Sudirman Said

Kawal Pilgub Bersih, Cak To Pimpin 1000 Advokat Bela Sudirman Said

10Berita, SEMARANG - Bertempat di Trattoria Jl. Gajah Mada Semarang, Sutrisno yang akrab disapa Cak To,  seorang advokat dan kurator, menginisiasi tim yang beranggotakan 1000 advokat untuk membela salah satu paslon cagub, Sudirman Said-Ida, Ahad (24/6/2018).

Kepada Jurnalislam.com, Cak To menyampaikan tujuan dibentuknya tim advokat independen ini untuk mengawal Pilgub Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan adil.

“Tujuan dibentuknya tim advokasi Independen ini adalah untuk mengawal pemilu yang bersih dan jurdil,” kata Cak To, yang saat mahasiswa aktif pada kegiatan  BEM Unissula.

“Pembelaan ini sifatnya sukarela yang berawal dari kepedulian tim advokasi, bahwa kebenaran, keberanian, kewajiban mutlak dibutuhkan dalam mengawal Sudirman -ida,”tambahnya.

Ia juga menggandeng Joko Sutrisno (mbah Joko), Presiden Badan Eksekutif  Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus untuk masa bakti 2014-2015.

Cak To sebagai Advokat dan Kurator yang memiliki jaringan nasional menghubungi sahabat dan teman-temannya yang berprofesi sama seperti Cak To.

1000 advokat ini sepakat untuk memberikan batuan advoksi independen kepada Sudirman Said – Ida.

Sumber :Jurnal Islam 

Read More