OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Jumat, 13 Juli 2018

Ustaz Adi Hidayat Hadiahi Umrah untuk Lalu Zohri

Ustaz Adi Hidayat Hadiahi Umrah untuk Lalu Zohri

10Berita , JAKARTA -- Kemenangan Lalu Muhammad Zohri dalam lomba lari di Finlandia menuai banyak perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ustaz Adi Hidayat yang dengan senang hati mengundang pemuda 18 tahun ini untuk berangkat umrah.

"Sebagai rasa syukur pada Allah SWT saya hadiahkan pada Anda, dan kedua orang tua Anda dari Akhyar TV dan kami semua, undangan untuk menunaikan ibadah umrah," kata Ustaz Adi di dalam sebuah video saat dirinya mengisi ceramah, Kamis (12/7).

Ia mengaku sangat terkesan dengan prestasi Lalu Zohri . Pasalnya, Ustaz Adi menilai posisi Lalu dalam balap lari tersebut tidak strategis. Lalu Zohri berada di pinggir dengan nomor 8, sementara biasanya yang menjadi favorit adalah nomor yang berdiri di tengah yakni 3,4,5, dan 6.

Apalagi, lanjut Ustaz Adi, setelah selesai perlombaan Lalu Zohri langsung melakukan sujud syukur. Hal ini, menurut dia adalah hal yang mengandung pesan bahwa apabila Allah SWT mengizinkan maka segala hal akan menjadi kenyataan.

"Ini yang sangat memberikan pesan dan ini bagian dari risalah untuk menunjukkan bahwa ada rasa syukur yang disampaikan kepada Allah SWT. Kalau bukan Allah SWT berkehendak maka mustahil mendapat itu semua," lanjut dia. \

Terkait hadiah umrah yang akan ia berikan, Ustaz Adi meminta tolong kepada siapa pun yang mengenal Lalu Zohri untuk menyampaikan pesan darinya. "Anda dan keluarga Anda kami Insya Allah berikan hadiah untuk menunaikan ibadah umrah. Kapan Anda siap bisa disampaikan dan insyaallah kami dengan izin Allah memberikan kemudahan untuk itu semua," ujar Ustaz Adi.

Lalu Zohri berhasil mengalahkan dua pelari asal Amerika Serikat dengan mencatatkan waktu 10,18 detik. Ia unggul tipis dari Anthony Schwartz dan Eric Harrison yang sama-sama mencatatkan waktu 10,22 detik.

Pencapaian Lalu Zohri ini merupakan sejarah baru dalam cabang olahraga atletik Indonesia. Sebelumnya, Indonesia mencatatkan prestasi terbaik di nomor lari 100 meter pada kejuaraan yang sama tahun 1986 dengan mencapai finis kedelapan pada babak penyisihan.

Sumber :Republika.co.id 

Menelikung Janji Anies: Tol Dalam Kota Kini Dipegang Pemerintah Pusat dan Dilanjutkan

Menelikung Janji Anies: Tol Dalam Kota Kini Dipegang Pemerintah Pusat dan Dilanjutkan


10Berita, JAKARTA - Janji Anies Baswedan saat pilgub DKI untuk menghentikan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta 'ditelikung' pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara perihal berlanjutnya proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota.

Menurutnya, proyek tersebut terus berjalan karena diambil oleh pemerintah pusat, bukan lagi dipegang oleh Pemprov DKI.

"Proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 tahun 2017," kata Anies di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018), seperti dikutip CNNIndonesia.

Anies mengakui dalam kampanye saat mencalonkan diri sebagai gubernur, dirinya memang menginginkan penghentian proyek enam ruas jalan tol tersebut.

Kemudian, kata Anies masa kampanye selesai pada 15 April 2017, dan hasil pilkada memastikan dirinya menang. Namun Anies baru dilantik mejadi Gubernur DKI pada 16 Oktober 2017.

Sementara, Pemerintah pusat mengambil alih proyek tersebut lewat Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2017.

Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dengan perubahan Perpres itu, ada 55 proyek baru yang masuk dalam proyek strategis nasional, termasuk proyek enam ruas tol dalam kota.

Anies menegaskan perubahan Perpres tersebut menunjukkan bahwa bukan dirinya atau Pemprov DKI yang melanjutkan proyek tersebut.

"Jadi jangan sampai dikira bahwa kami yang meneruskan. Ini adalah keputusan yang diambil pemerintah pusat," kata Anies.

Saat masa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, Anies juga menulis di akun twiter resminya soal komitmen untuk tidak meneruskan proyek enam ruas tol dalam kota yang ada sejak zaman mantan Gubernur Fauzi Bowo.

"Mempercepat pembangunan tol lingkar luar, dan tidak membangun 6 ruas tol dalam kota yang akan menambah macet di Jakarta #TransportasiB3ersama," kata Anies pada 24 November 2016.

— Anies Baswedan (@aniesbaswedan) 24 November 2016


#6ruastoldalkot memang sudah dijadikan Proyek Strategis Nasional oleh @jokowi padahal dulu saat beliau kampanye Pilgub DKI 2012 janji membatalkannya.
Keterusan deh malah difixkan di nasional.

— Elisa Sutanudjaja (@elisa_jkt) 13 Juli 2018


Ini adalah info yg lebih beralasan. Kita sekarang menolak 6 ruas jalan tol nya ama Jokowi. Karena biang keroknya pempus yg mengambil alih proyek itu. Kalo urusan Jokowi ya saya ngga bisa nyalahin @aniesbaswedan. https://t.co/gGuyymomrU

— Pelan-pelan, Ardi! (@awemany) 13 Juli 2018


Semua proyek yang merusak alam dan lingkungan di ambil pemerintah pusat. Sudah pada gila sama UANG !!! Kagak pada mikir kehidupan manusia untuk melestarikan planet Bumi untuk anak cucu manusia. Pemerintahan Jokowo Sakit Jiwa ! https://t.co/5QDuqi7ti4

— Caleg Idaman (@TopeRendusara) 13 Juli 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Ekonom; Soal Freeport, Pencitraannya Kelewatan Banget

Ekonom; Soal Freeport, Pencitraannya Kelewatan Banget

10Berita – Seandainya pemerintah mengumumkan hasil negosiasi dengan Freeport Indonesia (FI) apa adanya, tentu hal ini layak di apresiasi. Negosiasi ini sangat alot dan sudah berjalan sekitar setahun. Perlu kerja keras dari pihak Inalum dan pemerintah.

“Saya percaya, bos Inalum Budi Sadikin akan mati-matian mencari deal terbaik bagi Indonesia. Dia dulu seorang bankir yang profesional dan hati-hati,” Ekonom Senior Indef Dradjad Hari Wibowo dalam ketarangan tertulisnya pada TILIK.ID, Jumat (13/7/2018).

Sayangnya, kata Dradjad, pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan. Sangat membodohi rakyat. Saking berhasilnya, tidak sedikit yang menulis “terima kasih Pak Jokowi” tanpa melakukan fact-check. Sampai-sampai seorang mahasiswa Indonesia di Inggris pun melakukan kebodohan yang sama.

” Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport Indonesia (FI). Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan,” ujar anggota Dewan Kehormatan PAN ini.

Dradjat pun menguraikan dengan apa yang  di maksut fact-check ini. Jawabnya, lebih pada soal harga. Tiga pihak, yaitu Indonesia (pemerintah dan Inalum), Freeport-McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto sepakat pada harga US$ 3.85 milyar, atau sekitar Rp 55 triliun. Ini adalah harga bagi pelepasan hak partisipasi Rio Tinto, plus saham FCX di FI. 

Rio Tinto terlibat dalam negosiasi karena dia ber-joint venture dengan FCX, di mana hingga 2021 dia berhak atas 40% dari produksi di atas level tertentu dan 40% dari semua produksi sejak 2022. Gampangnya, meskipun FCX pemilik mayoritas FI, tapi 40% produksinya sudah di-ijon-kan ke Rio Tinto.

“Jadi selain saham FCX di FI, Indonesia juga harus membeli hak ijon ini,” ujar Dradjad.

Kemudian apakah Freeport sudah direbut kembali seperti klaim bombastis yang beredar? Belum. Transaksi ini masih jauh dari tuntas. Kepada media asing seperti Bloomberg dan lainnya, pihak FCX dan Rio Tinto menyebut, masih ada isu-isu besar yang belum disepakati.

Dalam berita Bloomberg, Rio secara resmi menyatakan “Given the terms that remain to be agreed, there is no certainty that a transaction will be completed”.

“Jadi, masih belum ada kepastian bahwa transaksinya akan tuntas,” ujarnya.

Menurut Freeport dalam berita Bloomberg, isu besar itu adalah: (a) hak jangka panjang FCX di FI hingga tahun 2041, (b) butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI, meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas, dan (c) kesepakatan tentang isu lingkungan hidup, termasuk tentang limbah tailing.

Lalu kenapa pada bulan Juli 2018 tercapai kesepakatan harga? 

“Dugaan saya, ini tidak lepas dari fakta bahwa IUPK sementara (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) bagi FI habis pada 4 Juli 2018. Melalui revisi SK Nomor 413K/30/MEM/2017, IUPK diperpanjang hingga 31 Juli 2018. Sejak 2017, IUPK ini sudah berkali-kali diperpanjang,”ujar Dradjad.

Harganya mahal atau tidak?  Kalau soal harga ini,  Dradjad belum bisa menjawabnya sekarang. Tapi yang jelas, sejak lama Rio Tinto pasang harga di US$ 3.5 milyar. Tidak mau nego. Indonesia akhirnya menyerah, terima harga US$ 3.5 milyar, ditambah US$ 350 juta bagi FCX.

Sebagai perbandingan, pada 1 November 2013 Indonesia “merebut kembali” Inalum dari Jepang. Pihak Jepang, yaitu NAA (Nippon Asahan Aluminium) ngotot dengan harga US$ 626 juta. Pemerintah ngotot US$ 558 juta. Jadi ada selisih US$ 68 juta. Jepang akhirnya takluk.

“Mungkin memang lebih mudah mengalahkan Jepang dibandingkan ‘koalisi’dari AS, Inggris dan Australia,” ujarnya.

Sebagai catatan, kata Dradjad, aset Inalum saat ini sekitar Rp 90 triliun. Dengan kesepakatan harga US$ 3.85 milyar, transaksi ini nilainya setara 61% aset Inalum. Saya ingatkan, jangan sampai Inalum over-stretched, yang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari.

Berdasarkan fakta di atas, jelas bahwa Freeport belum “direbut kembali”. Transaksi belum terjadi karena ada isu-isu besar yang belum tuntas. Itu pun Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto.

” Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun. Tapi, FCX ngotot kontrol operasional tetap mereka yang pegang. Qulil haqqa walau kaana murran (katakan yang benar walaupun pahit),”pungkasnya. (tlk)

Sumber :Eramuslim 

Koalisi Istana Akan Pecah

Koalisi Istana Akan Pecah


10Berita, Sejumlah partai telah buat pernyataan. Dukung Jokowi capres 2019. Nasdem, Hanura, PKB, PPP, PDIP, juga Golkar. Beberapa partai gurem ikut dukung. Ada 10 partai. Solid? Nanti dulu. Jangan buru-buru membuat kesimpulan.

Mari kita bedah. Dukungan kepada Jokowi menguat. Mengapa? Pertama, Jokowi penguasa. Siapapun penguasa, pasti kuat logistiknya. Untuk operasi lapangan, partai butuh logistik. Apalagi pilpres bareng sama pileg. Partai butuh logistik besar. Penguasa paling siap memenuhi kebutuhan logistik itu.

Kedua, penguasa bisa melakukan apa saja, termasuk copot para menteri jika partainya tak mendukung. Belum lagi jabatan-jabatan setingkat di bawah menteri, seperti komisaris, duta besar, dirjen, dst. Setoran buat logistik partai bisa terganggu jika mereka dicopot. Sumbangan, bahasa moralnya, zakat, bahasa agamanya, urgen buat operasional partai. Dari mana? Yang jelas bukan dari kotak amal masjid atau gereja.

Ketiga, penguasa, siapapun penguasa itu, dari zaman ke zaman, dan di negara manapun, biasanya juga punya data kriminal kader-kader partai. Mau macam-macam? Masih ingat ketika Amin Rais digertkak seorang menteri mau dicari kesalahannya? Karenanya, kardus duren dan sejenisnya jadi populer. Apa itu? Jangan pura-pura pilon. Berarti, dukungannya terpaksa dong? Tidak. Terlalu kasar bahasanya. Jawaban yang indah: Itu seni bermain politik. Enak didengar bukan?

Keempat, partai masih punya harapan untuk dapat jatah cawapres. Cak Imin tidak jawab dengan tegas, alias menghindar, ketika wartawan nanya: apakah tetap dukung Jokowi jika tak jadi cawapres? Nah… Ada tanda-tanda untuk hengkang. Jika Puan Maharani yang akan dicawapreskan Jokowi, apakah Golkar dan partai-partai koalisi akan tetap dukung Jokowi? Apakah jika Airlangga Hartarto dipilih jadi cawapres Jokowi, apakah PDIP tetap bertahan di koalisi? Jawabnya, belum tentu. Bergantung hasil nego. Berapa menteri, komisaris, dan bla…bla… Kok pragmatis banget? Itu logika partai. Tentu tak sama dengan logika ulama, akademisi dan rasio relawan.

Kelima, belum muncul calon yang kuat sebagai lawan Jokowi. Jika calon lawan Jokowi itu hanya satu, dan itu adalah Prabowo, maka koalisi istana diprediksi akan utuh dan kompak. Karena Jokowi dianggap masih tangguh untuk memenangkan pertarungan lawan Prabowo. Tapi, jika calon lawan Jokowi itu Anies Baswedan atau Gatot Nurmantyo? Peluang pecah bisa terjadi. Apalagi jika ada tiga pasang calon, dan calon lawan Jokowi potensial menang, maka kongsi istana sangat mungkin retak dan akhirnya pecah.

Tak ada teman dan lawan abadi dalam politik. Itu prinsipnya. Parpol di Indonesia “secara umum” itu pragmatis. Siapa yang membawa angin segar dan memberi harapan buat masa depan partai, mereka akan dukung. Ideologi dan platform? Itu bahasa _dewa_ yang seringkali tak terjangkau oleh otak kebanyakan kader partai. Sesekali dibuat branding untuk menghipnotis pemilih.

Kalau kebutuhan pragmatis partai koalisi, terutama untuk deal posisi dan harapan menang tak terpenuhi dari Jokowi, hampir dipastikan partai akan tarik dukungan. Kapan? Sesaat menjelang pendaftaran. Sebaliknya, jika posisi Jokowi menguat karena oposisi tak mampu siapkan lawan yang tangguh, maka Demokrat dan PAN bisa bergabung dengan Jokowi. Asyik bukan? Itulah seninya berpolitik.

Soal logistik, istana paling siap diantara bakal capres yang ada. Tak ada masalah. Tapi posisioning? Bergantung jatah politik yang diterima partai. Puas, akan lanjut. Tidak puas, akan bermanuver. Ada kesempatan lepas, akan lari dan dukung yang lain. Yang beginian, publik sudah hafal. Meski kadang-kadang lupa juga.

Harapan menang? Bergantung siapa yang akan jadi lawan Jokowi. Lawan lebih kuat? Sangat mungkin ke lain hati. Terutama Golkar, PDIP dan PKB. PDIP? Iya. Kalau jatah cawapres gak dapat, menjadikan Jokowi sebagai petugas partai tak berhasil, atur jabatan-jabatan strategis tak diberi akses, lalu ada calon lain yang surveinya lebih kuat, negonya lebih menjanjikan, tak mustahil akan pindah ke lain hati. Meninggalkan Jokowi sebagai kader? Ada yang bertanya: apakah Jokowi kader loyal?

Belum lagi manuver Golkar dan PKB. Kita sulit mengkaitkan ideologi dan platform Golkar-PKB dengan Jokowi. Lalu, ikatannya apa selama ini? Kebutuhan politik. Kalau kebutuhan itu tak lagi ada, apa alasan untuk bertahan? Kebutuhan yang dimaksud adalah posisioning dan potensi kemenangan. Logistik? Jika lawan Jokowi bisa menyanggupi, goodby. Siapapun calon yang berpotensi menang akan jadi magnet para bohir untuk menanam modalnya. Soal logistik, terbuka dari jalur lain. Kardus duren? Nah, soal ini butuh adu nyali. Injury time, yakin Jokowi kalah, kemungkinan PKB hengkang lebih besar.

Kalau begitu, Jokowi belum aman? Tentu. Sebagai incumbent, elektabilitas Jokowi pas-pasan. Di bawah 50%. Pendukung loyalnya di angka 32%. Ini lemah. Karena itu, tim istana menerapkan strategi pertama, mengupayakan calon tunggal. Nampaknya plan A ini gagal. Oposisi terus berupaya bentuk koalisi, meski masih carut marut. Satu sama lain saling mengunci. Belum deal. Setidaknya hingga tulisan ini diturunkan. Kedua, dorong munculnya calon yang lemah. Calon yang mudah dikalahkan. Menghalangi munculnya calon yang kuat. Hal biasa, dan sah-sah saja untuk memudahkan pertarungan. Ini masih dalam proses. Ketiga, memperbanyak jumlah partai pendukung. Logistik dan posisioning bisa jadi daya tawar.

Apakah istana akan mampu mempertahankan partai-partai koalisi hingga akhir pendaftaran pilpres tanggal 10 Agustus tahun ini? Apakah koalisi istana makin kokoh, atau justru retak dan akhirnya bubar? Kita tunggu, siapa cawapres Jokowi, dan siapa lawan Jokowi. Dua variable utama yang berpengaruh pada kokoh atau pecahnya koalisi istana.

Penulis: Tony Rosyid

Sumber :Portal Islam 

Komjen Syafruddin Bantah 41 Masjid Disebut Radikal

Komjen Syafruddin Bantah 41 Masjid Disebut Radikal


Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Komjen (Pol) Syafruddin

10Berita, JAKARTA  Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) bekerja sama dengan Rumah Kebangsaan (RK) mengklaim telah melakukan penelitian pada 100 masjid yang ada di kantor kementerian, kantor lembaga negara dan kantor BUMN yang ada di Jakarta.

Seratus masjid itu terdiri dari 35 masjid di kementerian, 28 masjid lembaga negara dan 37 lagi di lembaga BUMN. Penelitian dilakukan mulai 29 September hingga 21 Oktober 2017. P3M juga mengklaim dalam penelitiannya tersebut, telah menemukan 41 dari 100 masjid di lingkungan pemerintahan yang berada di Jakarta terindikasi radikal.

Dari 41 masjid itu, 17 masjid di antaranya masuk dalam radikal kategori tinggi, 17 lainnya masuk radikal pada kategori sedang dan 7 masjid lagi masuk kategori rendah.

Koordinator penelitian yang juga Ketua Dewan Pengawas P3M, Agus Muhammad mengaku penelitian dilakukan dengan meneliti khutbah Shalat Jumat serta bahan-bahan bacaan yang ada di masjid. Setiap masjid didatangi oleh satu orang relawan untuk merekam video dan audio khutbah dan mengambil gambar brosur, buletin dan bahan bacaan lain yang ada di masjid.

Hasil penelitian P3M itu menuai tanggapan dari berbagai tokoh. Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga menjabat Wakapolri, Komjen (Pol) Syafruddin menegaskan, siapapun tidak dapat menuduh masjid radikal. Menurut Komjen Syafruddin, masjid adalah suci, meskipun ada sesuatu yang radikal, tentulah tuduhan itu tidak tepat diarahkan ke masjid.

“Masjid itu benda, tempat suci, tidak mungkin radikal. Kalau toh ada radikal, pasti orang, pasti bukan masjid. Makanya hati-hati, jangan sampai dilaknat oleh Allah, menuduh-nuduh masjid radikal,” tegas Komjen Syafruddin kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/7/2018).

Dia juga meminta mengenai penelitian terhadap masjid hendaknya berhati-hati. Komjen Syafruddin mengimbau agar penelitian menggunakan standar dan konsep yang jelas. “Ya, makanya kalau melakukan penelitian, buat konsep yang jelas. Kalau berbicara masjid (radikal), saya bantah itu,” tegasnya.

Pernyataan Komjen Syafrudin itu dibenarkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof HM Din Syamsuddin. Menurut mantan Ketua Umum MUI itu, siapa pun, agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Jika sudah memberikan penilaian, ungkap Din, tak jarang membuat penilai terjebak kepada relativitas dan kenisbian. Parameter penelitian kerap selalu disandarkan kepada pihak penilai, yang bisa saja berbeda dengan pihak lainnya.


Prof Dr HM Din Syamsuddin, MA

“Mungkin dia punya parameter yang lain, begini saja sedikit sudah dianggap radikal. Padahal itu masih dalam kewajaran,” ungkap Din saat ditemui di Kantor Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penelitian tersebut, masih kata Din, dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan kecemasan terhadap masjid lainnya. Oleh karenanya menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut, hal itu dapat dianggap mengganggu kerukunan.

“Ini yang disebut bisa mengganggu kerukunan dan sebaiknya hal-hal seperti itu (dihindari), tempat ibadah mana pun, agama mana pun,” kata Din.

Protes dari Daerah  

Protes mengenai penelitian P3M pun datang dari daerah. Sebuah organisasi Islam berbasis di Solo, The Islamic Study and Action Center (ISAC), menganggap penelitian yang dipublikasikan tersebut bisa menekan dan membuat tidak nyaman para Mubaligh saat menyampaikan khutbahnya.

ISAC mengingatkan, tugas penelitian seharusnya mampu memberikan informasi, evaluasi dan perbaikan atas hasil penelitiannya—dalam hal ini, baik evaluasi terhadap isi materi khutbah, karakter Mubaligh, manajemen takmir masjid maupun peran instansi lainnya yang terkait

“Takmir masjid, mubaligh, seharusnya diberitahu oleh peneliti, baik langsung maupun tak langsung guna implementasi rekomendasi hasil penelitian, bukan dibiarkan liar informasinya ke publik,” kata Sekretaris ISAC, Endro Sudarsono kepada Salam-Online, Rabu (11/7).

ISAC menilai penelitian terhadap masjid itu mengesankan seolah-olah hanya umat Islam yang intoleran dan radikal. ISAC juga mengungkapkan belum mendengar dari jamaah yang mendengarkan khutbah tersebut melaporkan kepada lembaga yang kompeten seperti MUI, Polri maupun Kejaksaan, sebagai pihak yang merasa dirugikan.

Jangan Baper

Sedikit berbeda dengan yang lainnya, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Dr Jimly Asshiddiqie mengatakan hasil penelitian P3M adalah hal yang biasa. Umat Islam, menurutnya, tak perlu tersinggung atau dengan bahasa yang Jimly gunakan tidak Bawa Perasaan (Baper).

“Masjid kan hampir satu juta, jadi kalau cuma empat puluh satu dikit banget. Kita pun mendengar data seperti itu biasa saja, tidak usah Baper,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini saat ditemui di Kantor ICMI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).

Dengan adanya fakta penelitian P3M, menurut Jimly, mestinya dijadikan evaluasi bagi umat Islam untuk membenahi masjid. Karena, memang, kata dia, masjid di Indonesia tidaklah berada di bawah pemerintah, namun dikelola oleh umat masing-masing yang beragam.

“Memang, masjid kita kan bebas, gak seperti di Malaysia di bawah kerajaan semua. Di Saudi apalagi. Kita kan masjid dikelola umat masing-masing. Jadi seandainya ada yang terpapar seperti itu, ya kita betulin aja, gak usah merasa gawat, merasa dihina,” katanya.


Prof Dr Jimly Asshiddiqie

“Masjid kita satu juta kok, cuma empat puluh satu kandikit sekali. Tidak apa-apa itu. Kita memang harus melakukan pembenahan, karena urusan ‘terorisme’ ini menyangkut nyawa. Jangan kita mudah tersinggung, aduh,zaman kayak gini masih suka tersinggung, jangan mudah baper,” ujar Jimly.

Namun, Jimly juga menyarankan agar berhati-hati dalam berbicara. Data penelitian tersebut, mestinya, kata Jimly, hanya ditujukan untuk internal yang tak perlu dipublikasikan.

“Bilang ada 41 masjid terpapar ‘teroris’ (radikalisme, red), untuk apa, itu kanmenimbulkan masalah. Tapi bahwa itu ada, itu perlu kita ketahui, untuk jadi bahan perbaikan. Tidak usah jadi tersinggung. Cuma empat puluh satu, bagus sekali, sedikit. Positif saja, husnuzhon,” kata Jimly. (MNM/)

Sumber :Salam Online 

Soal Pilpres 2019, Sekjen Gerindra: Aher Layak Jadi Cawapres Prabowo

Soal Pilpres 2019, Sekjen Gerindra: Aher Layak Jadi Cawapres Prabowo

10Berita, JAKARTA—Menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019 dan terkait wacana mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang akan menjadi Cawapres Prabowo ditanggapi oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Ahmad mengatakan Aher layak menjadi cawapres Prabowo  Menurutnya, nama cawapres bakal dibahas bersama partai koalisi.

“Semuanya memiliki kelayakan, termasuk Pak Ahmad Heryawan. Kan yang akan kita dudukkan adalah koalisi. Setelah itu koalisi akan bersama-sama membicarakan cawapres, ada A, ada B, ada C, ada D, E, dan seterusnya. Kita timbang semua berdasarkan pertimbangan dan perhitungan politik. Setelah itu baru kita putuskan, setelah itu kita umumkan, baru mendaftar,” kata Muzani, pada Kamis (12/7/2018) kemarin.

BACA JUGA: Soal Pilpres 2019, Aher: Saya Siap Jika Dianggap Pantas untuk Jadi Pemimpin Nasional

Dia mengatakan proses penentuan cawapres Prabowo hampir sama dengan proses penentuan cawapres Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada sejumlah pertimbangan yang dilakukan untuk mengerucutkan nama cawapres.

“Saya kira sama juga dilakukan oleh Pak Jokowi juga, hampir sama. Modelnya kan begitu, ada sekian nama, hitung-hitungan, berdasarkan pertimbangan, pemikiran, kemudian muncul nama sekian. Kira-kira samalah begitu,” ujarnya.

Muzani juga mengatakan, jika ada partai, misalnya PKS, yang ingin kadernya jadi cawapres Prabowo, itu merupakan hal wajar. Menurutnya, keberadaan kader partai yang menjadi cawapres bisa memberi efek ekor jas (coat-tail effect) terhadap perolehan suara pileg.

BACA JUGA: Jadi Salah Satu Kandidat PKS di Pilpres 2019, Aher Mengaku Tak Mau Termasuk Orang yang Ambisius

“Saya tegaskan bahwa saya kira apa yang dikehendaki oleh PKS bagaimana kadernya menjadi cawapres sesuatu yang lumrah. Karena ini adalah presiden pilihan langsung bersamaan dengan pileg. Kalau satu partai ingin kadernya maju sebagai cawapres atau capres adalah wajar karena harapannya dapat coat-tail effect,” ujarnya.

“Kami memahami itu. Persahabatan Gerindra dan PKS sudah lama. PKS menunjukkan suatu loyalitas dan kerja sama yang bagus dalam lima tahun terakhir,” tandasnya. []

SUMBER: DETIKNEWS

Pemerintah Dinilai Salah ‘Timing’ Bangun Infrastruktur

Pemerintah Dinilai Salah ‘Timing’ Bangun Infrastruktur

10Berita –  Infrastruktur dianggap salah satu komponen penting untuk menunjang perekonomian Indonesia. Infrastruktur yang baik juga bisa mendatangkan banyak investor.

Direktur Investa Saran Mandiri, perusahaan private equity Indonesia, Hans Kwee mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggenjot pembangunan infrasruktur.

“Pemerintah pada track yang tepat transformasi ekonomi dari pola santai bangun infrastruktur. Begitu jadi tol dari Aceh sampai Lampung, kita tidak susah undang investor. Ekonominya jalan,” ujar Hans di Jakarta, Kamis (12/7).

Hans mengatakan, jangan sampai bahan mentahnya tersedia, namun infrastrukturnya belum terbangun.

Hanya saja, Hans menganggap pemerintah membangun infrastruktur di saat yang tepat. Saat ini kondisi perekonomian dunia melambat dan komoditas turun.

“Pengusaha tak punya uang. Yang terjadi kita lagi susah, dikejar pajak, orang teriak,” kata Hans.

Hans tak menyalahkan pemerintah saat ini yang banyak membangun infrastruktur. Namun, menurut dia lebih baik jika dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya di mana perekonomian lebih stabil. Di saat komoditas sedang tinggi-tingginya dan perekonomian Indonesia sedang kuat.

“Sekarang pemerintah bangun infrastruktur di tengah tidak ada uang. Di daerah tidak ada uang, jadi ngejarnya pajak. Tantangannya besar,” kata dia. (kmp)

Sumber : kumparan.com

#2019GantiPresiden Ungguli Elektabilitas Jokowi

#2019GantiPresiden Ungguli Elektabilitas Jokowi


10Berita, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut pasca Pilkada 2018 elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) mengalami kenaikan. Namun, kenaikan elektabilitas tersebut juga diimbangi oleh pamor kampanye #2019GantiPresiden yang semakin dikenal dan populer di mata publik.

“Ada tren kenaikan elektabilitas Jokowi, meski elektabilitasnya masih di bawah 50 persen,” kata LSI Denny JA dalam rilis hasil surveinya bertajuk Pasangan Capres dan Cawapres Paska Pilkada, Jakarta, Selasa 10 Juli 2018 lalu.

Survei LSI Denny JA dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 1.200 dan proses pengumpulan data melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Dan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Menurut survei ini, pada bulan Mei tahun 2018 elektabilitas Jokowi sebesar 46,0 persen dan naik menjadi 49,3 persen pada bulan Juli.

Sementara itu, elektabilitas rival Jokowi masih cenderung stagnan karena memang belum ada kejelasan siapa yang akan maju sebagai calon presiden selain Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

LSI Denny JA menyebut elektabilitas lawan Jokowi bulan Mei sebesar 44,7 persen dan naik sedikit menjadi 45,2 persen. “Elektabilitas di atas adalah gabungan elektabilitas semua tokoh yang muncul di media/diwacanakan akan maju sebagai capres,” katanya.

Yang menarik, pamor Jokowi menurut survei LSI Denny JA justru kalah dengan pamor kampanye #2019GantiPresiden. Faktanya, pamor kampanye #2019GantiPresiden mengalami kenaikan cukup signifikan dalam tiga bulan terakhir.

“#2019GantiPresiden semakin dikenal, dari dikenal sebanyak 50,8 persen sebelum Pilkada (Mei 2018), paska Pilkada kini dikenal 60,5 persen,” kata survei tersebut.

Tak hanya dikenal, kampanye #2019GantiPresiden juga semakin disukai dan diterima masyarakat luas. Survei membuktikan kesukaan responden terhadap kampanye hastag tersebut mengalami kenaikan dari semula 49,8 persen menjadi 54,4 persen.

“#2019GantiPresiden juga semakin disukai oleh publik yang telah mengenalnya, dari 49,8 persen (Mei 2018), paska Pilkada kini disukai 54,4 persen (Juli 2018),” ungkap LSI Denny JA.

Karenanya, meski elektabilitas Jokowi masih cukup tinggi, kampanye #2019GantiPresiden dinilai sebagai ancaman nyata eks wali kota Solo itu untuk kembali duduk di kursi Istana Negara. Selain dua ancaman di atas, satu lagi ancaman bagi elektabilitas Jokowi ialah fakta bahwa pemilih loyal Jokowi saat ini berada di bawah 40 persen yakni hanya sebesar 32,0 persen saja.

Sementara, pemilih loyal lawan Jokowi sebesar 30, 5 persen. “Lawannya Jokowi belum final dan belum melakukan kampanye. Namun sudah ada 30,5 persen yang akan memilih capres lawannya Jokowi,” ungkap LSI Denny JA.

Sumber: swa

Cara Membuat Bonsai Cabai, Ternyata Mudah, lho

Cara Membuat Bonsai Cabai, Ternyata Mudah, lho

 

Foto: pinterest.com

10Berita, Apakah Anda pernah membayangkan bagaimana jika tanaman cabai dibuat bonsai? Menjadikan tanaman kecil ini tumbuh pendek dan berbuah sepertinya cukup menarik untuk dipelajari, ya.

Kali ini penulis ingin berbagi trik membuat bonsai cabai yang bisa Anda coba juga di rumah seperti dilansir kabartani.com (retrieved, 12/07/2018),

Pilih batang cabai yang pendek dan punya jarak antara pangkal dan ranting tidak lebih dari 20 cm. Pilihlah ranting yang bagus untuk kemudian dibentuk.

Foto: kabartani.com

2. Setelah dipangkas ranting yang tidak perlu, Anda bisa mencabut tenaman cabai. Bersihkan akar serabutnya.

3. Masukkan ke dalam pot yang berisi pupuk organik serta tanah.

4. Tunggau dan rawat sampai cabai tumbuh tunas baru.

5. Setelah tumbuh tunas, lakukan pemupukan dan pangkas daun yang besar.

Foto: petanitop.blogspot.com

6. Lilitkan kawat dari pangkal batang sampai ujung, jangan sampai merusak ujung tanamannya, ya.

Foto: inspirasipertanian.com

7. Lakukan perawatan dan pemupukan supaya tanaman tumbuh baik dan berbuah.

Foto: pinterest.com

8. Jika batang sudah terbentuk dengan baik, Anda bisa melepaskan kawat lilitnya dengam hati-hati.

Seperti itulah trik mudah membuat bonsai cabai yang sangat menarik untuk dicoba. Bisa dibuat untuk mengisi waktu luang Anda. Selamat mencoba!(Maesaroh) 

Sumber: UC News

Jangan Ada Kebohongan Soal Saham Freeport!

Jangan Ada Kebohongan Soal Saham Freeport!


10Berita – Klaim Presiden Jokowi soal kepemilikian saham pemerintah di Freeport Indonesia sudah 51% disebut sebagai kebohongan.

“Aduh kok mau ngibul lagi sih Kangmas Joko Widodo. Belum berhasil kok. Saham Freeport diakuisisi oleh Holding BUMN Pertambangan Inalum baru tahap kesepakatan, baru tahap MoU. Belum masuk ke tahap MoA,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuoni melalui pesan elektronik kepada redaksi, Kamis (12/7).

Dalam dunia bisnis, kata Arief mengingatkan Jokowi yang dulu pernah menggeluti bisnis kayu, kalau masih dalam tahap MoU tidak bisa disebut sudah dilakukan akusisi. Sebab semua kesepakatan yang ada di MoU harus disepakati terlebih dulu oleh kedua belah pihak.

“Itupun kalau MoU divestasi saham Freeport sudah diteken. Nah ini MoU nya saja belum diteken, kok sudah klaim berhasil mengakusisi saham Freeport 51 persen. Ngerti ngggak sih Kangmas tentang prosedur akusisi saham,” ucap Arief.

Biasanya dalam MoU akusisi saham sebelum masuk Memorendum of Agreement, semua klausul yang disepakati harus dipenuhi kedua belah pihak. Misalnya soal siapa yang menanggunv pajak divestasi saham Freeport, atau pembayaran saham Freeport dilakukan dengan mengunakan instrument keuangan darimana.

“Nah terus apa benar Holding BUMN pertambangan punya dana untuk mengakusisi saham Freeport. Lalu kalau pakai pendanaan pinjaman bank dari dalam negeri, apa saat ini perbankan dalam negeri mau ngucurin dana ke sektor pertambangan yang lagi sunside time? Terus kalau pinjam keluar apa iya portfolio holding BUMN pertambangan untuk ambil alih saham Freeport bisa dipercaya,” tanyanya.

Bisa saja dilakukan dengan cara menjuak obligasi negara misalnya SUN atau obligasi holding BUMN pertambangan. Tapi kata Arief Poyuono, apakah obligasinya laku tinggi dan bunga obligasinya lebih rendah dari dividen 51 persen saham Freeport. Sebab saat ini obligasi Pemerintah RI sudah masuk standar surat berharga katagori sampah.

“Jadi Kangmas Joko Widodo, jangan bohongi publik tentang divestasi saham Freeport,” pinta dia.[]

Sumber :rmol