Pernyataan Tentang Pembubaran HTI Dinilai Politik dan By Order
10Berita- Jakarta – Advokat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, Kapitra Ampera, mengatakan bahwa pernyataan sikap Menkopolhukam mewakili pemerintah yang akan membubarkan dan melarang Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia, hanyalah statement politik belaka.
“Jadi ini statemen politik dari Menkopolhukam, karena Mentri yang mengatur bidang politik tentunya mengeluarkan statemen politik, tapi secara de jure, HTI masih eksis, belum dibubarkan. Ini baru statemen politik,” ungkapnya pada Kiblat,net di Jakarta, Rabu (10/05).
Pernyataan yang keluar dari mulut Wiranto ini disebutnya merupakan order dari orang yang berada di balik Wiranto. Hanya saja, ia tidak menjelaskan siapa yang dimaksudnya.
“Kita dapati sekarang, bahwa umat Islam itu selalu tersudut dan memang disudutkan, jadi apa yang dikerjakan umat Islam ini selalu salah dan selalu dicari kesalahan-kesalahannya,” ungkapnya.
Karenanya, ia menganalogikan umat Islam Indonesia sekarang ini seperti orang yang menumpang di republik ini, bukan termasuk salah satu pendiri dan pemilik republik Indonesia ini.
“Ummat Islam ini seolah menumpang di republik ini, sehingga dia ini bukan pemilik republik ini, tapi penumpang, jadi kalau bisa mereka ini harus di aliniasi,” tukasnya.
Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Hunef Ibrahim
Sumber: Kiblat.net
