OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Sabtu, 22 Juli 2017

Jokowi Ngeper Ketemu Prabowo di 2019

Jokowi Ngeper Ketemu Prabowo di 2019


10Berita – Pengambilan putusan RUU Penyelenggara Pemilu yang digelar Kamis (20/7) hingga dini hari tadi (Jumat, 21/7) diwarnai walk out tiga pimpinan sidang, yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Ketiganya memutuskan WO karena fraksinya memilih opsi B dengan poin krusial menyangkut besaran presidential threshold 0 persen dalam pengambilan keputusan tersebut.

Sementara keputusan paripurna sendiri mengesahkan opsi A dengan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Opsi A didukung partai pemerintah, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hanura.

Adapun partai yang mendukung opsi B adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut sidang paripurna DPR semalam tidak lebih sebagai aksi panggung rezim pemerintah dan partai pendukungnya. Mereka menggunakan berbagai cara agar kekuasaan Jokowi berlanjut pada periode kedua.

“Apa yang tersaji dalam paripurna semalam itu bukti bahwa rezim pemerintahan Jokowi takut. Dari kekalahan Ahok di Pilkada DKI, rezim ini kemudian menggunakan berbagai cara agar syarat pencapresan 2019 dikuasai rezim Jokowi,” terang Andre dalam keterangannya, Jumat (21/7).

Menurutnya, kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 merupakan realitas politik yang tidak terbantahkan. Realitas politik yang bisa menjadi cerminan pada Pilpres 2019.

Rezim pemerintah kemudian memaksakan kehendaknya dengan mengesahkan RUU Pemilu meski mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“RUU Pemilu jadi alat untuk memastikan Pilpres 2019 hanya diikuti calon tunggal, agar Jokowi tidak bertemu atau head to head dengan Prabowo Subianto. Sebenarnya sudah sangat jelas jika partai pemerintah panik,” jelas Andre.

Ia menyinggung janji demi janji Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu mengenai upaya menumbuhkan demokrasi yang sehat. Dalam kenyataannya, penegakkan hukum yang menjadi ciri pemerintahan yang demokratis jauh panggang dari api. Sebab dalam prosesnya jadi condong ke penguasa.

Masyarakat hingga kelompok yang kritis terhadap pemerintah dilibas, padahal tujuannya baik demi menjaga pemerintahan yang tegak lurus.

Terbaru, lanjut Andre, dengan dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu 2/2017. Padahal awalnya disampaikan pemerintah tetap melalui mekanisme pengadilan.

“Janji tinggal janji, jauh panggang dari api. Tidak heran jika banyak pihak menyebut rezim sekarang menuju pemerintahan yang otoriter,” kritik Andre. (RMOL/Ram)

Sumber: RMOL

Related Posts:

  • PKS: Jokowi Agak Aneh, Sudah Menang Tapi Tarik Semua Partai Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Hidayat Nur Wahid. (Suara.com/Ria Rizki). 10Berita - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengaku heran dengan sikap… Read More
  • Jokowi Tak Lagi Libatkan KPK dalam Memilih Menterinya Jokowi Tak Lagi Libatkan KPK dalam Memilih Menterinya 10Berita – KPK menyatakan tak dilibatkan Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet di periode kedua. Padahal pada 2014 lalu, Jokowi meminta masukan KPK ketika ingin memil… Read More
  • Mesra ke Jokowi, 2024 Prabowo Gak Laku Mesra ke Jokowi, 2024 Prabowo Gak Laku 10Berita – Sinyal merapatnya Prabowo bersama gerbong Partai Gerindra ke Jokowi semakin kuat. Tidak semua pendukungnya setuju, bahkan tidak sedikit mengungkapkan kekecewaan dan mengat… Read More
  • Usai Bertemu Prabowo, Cak Imin: Gerindra Harus Jadi Makmum Masbuq Usai Bertemu Prabowo, Cak Imin: Gerindra Harus Jadi Makmum Masbuq Usai Bertemu Prabowo, Cak Imin: Gerindra Harus Jadi Makmum Masbuq 10Berita, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias C… Read More
  • YLBHI: Lima Tahun Jokowi Berkuasa, Penegak Hukum jadi alat Kriminalisasi YLBHI: Lima Tahun Jokowi Berkuasa, Penegak Hukum jadi alat Kriminalisasi 10Berita – Penegakan hukum di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo masih sering dimanfaatkan sebagai alat diskriminasi dan kriminalisas… Read More