Istana: Apa Kita Enggak Boleh Berhubungan dengan Negara Komunis?

Istana: Apa Kita Enggak Boleh Berhubungan dengan Negara Komunis?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pertemuan dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong. Apabila tak ada perubahan, pertemuan akan dilakukan pada 24 Agustus mendatang.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menegaskan tak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Menurut dia, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara mana pun dengan tak melihat apa ideologi dari negara itu mau pun tokohnya.

"Apa kita enggak boleh berhubungan dengan negara komunis? Kan boleh, sama China, komplainnya itu apa? Toh, Vietnamnya yang berkunjung masa enggak boleh, biasa saja dalam pergaulan dunia internasional," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/8).

Johan menjelaskan hal wajar apabila yang datang merupakan petinggi partai. Dia mencontohkan, Partai Golkar kala Orde Baru juga sering bepergian ke luar negeri untuk melakukan pertemuan.

"Di sebuah negara itu kan ada partai tertentu mayoritas. Kayak di Indonesia dulu ada Golkar zaman orba, kan biasa Golkar kemana. Dan ini tak hanya terjadi era Pak Jokowi. Sebelumnya ada petinggi partai datang. Apa yang dipersoalkan saya juga enggak tahu," ujarnya.

Nguyen Phu Trong bukanlah pejabat Partai Komunis pertama yang akan menginjakkan kaki di tanai air saat Jokowi menjabat sebagai presiden. Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Internasional dan Luar Negeri Partai Komunis Tiongkok, Mulia Song Tao, diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada 13 April 2016.

Pada bulan Mei 2015 lalu, Wakil Presiden Partai Komunis Tiongkok, Gou Yezhou, diterima Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Surya Paloh di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta. [] 

Sumber : umatuna.com, www.tribunislam.com