MANTAP!! Di Bawah Kepemimpinan Aheryawan, Lagi-Lagi Jabar Sabet Penghargaan Provinsi Berkinerja Terbaik
10Berita- Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik atau tertinggi secara nasional. Tahun lalu, penghargaan serupa diterima Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Penghargaan dua kali berturut-turut ini membuat Jawa Barat berpeluang besar meraih Parasamya Purna Karya Nugraha pada tahun berikutnya jika mampu mempertahankan prestasi serupa.
Penghargaan ini diberikan atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mewakili Presiden Joko Widodo, dan didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Aher, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, dalam puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXI 2017 di Sidoarjo, Selasa, 25 April.
"Kita bersyukur karena program yang kita buat berjalan baik. Awalnya, sama sekali tidak diniatkan untuk dapat penghargaan, tapi ternyata pengakuan dari berbagai pihak di luar dugaan kita. Tentu ini menyuntik jajaran pemerintah provinsi berkinerja lebih semangat lagi," kata Aher setelah menerima penghargaan.
Menurut dia, program-program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah diterapkan di Jawa Barat berjalan sukses. Misalnya, tiga aplikasi pelayanan publik yang juga telah diadopsi 17 provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan tindak korupsi. Aplikasi tersebut adalah pelayanan perizinan terpadu satu pintu, aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai, dan aplikasi e-Samsat.
Jawa Barat bersama Jawa Timur dan Kalimantan Timur menjadi tiga besar Provinsi berkinerja terbaik nasional. Disusul 10 daerah terbaik nasional tingkat kabupaten/kota dari 415 kabupaten dan 93 kota. Di Jawa Barat, pemerintah daerah berkinerja terbaik diraih Kota Depok, Sukabumi, Bandung, Banjar, dan Kabupaten Kuningan.
Kepala Biro Otda dan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Santoso menyatakan kriteria yang dinilai tahun ini lebih lengkap, tapi tetap akurat.
“Kompetisi antardaerah juga menjadi sangat tampak kita rasakan, tapi Jawa Barat masih konsisten mempertahankan pencapaian kinerja tahun sebelumnya," ucapnya.
Menurut dia, dalam penilaian LPPD kali ini, Jawa Barat meraih skor 3,1760 dan hanya terpaut tipis dengan Jawa Timur yang meraih 3,1802. Sedangkan peringkat tiga Kalimantan Timur raihan skornya jauh di bawah Jawa Barat.
Salam sambutannya, Wiranto mengatakan pemerintah mengapresiasi capaian kinerja tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah berprestasi. Menurut dia, keberhasilan itu menjadi pertanda sudah berjalannya koordinasi efektif terhadap seluruh proses pembangunan di daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami ucapkan selamat bagi daerah yang telah mendapatkan penghargaan ini," ujarnya.
Wiranto menambahkan, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama otonomi daerah sejatinya akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
"Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal itu," tuturnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menuturkan peringatan Hari Otonomi Daerah pada 25 April ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah di 540 daerah otonom di Indonesia, yaitu 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.
"Berdasarkan hasil EKPPD 2016 terhadap LPPD 2015, telah ditetapkan dua kategori kinerja terbaik pemerintah daerah. Pertama pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional selama 3 tahun berturut-turut, 2013, 2014 dan 2015, yaitu Parasamya Purna Karya Nugraha, sementara untuk 2015, Satyalencana Karya Bakti Praja Nugraha," katanya.
Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Gensly menilai, di tengah kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat, Jawa Barat masih mampu berinovasi, bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain .
”Kita melihat penguatan hal-hal apa yang pernah dilakukan Jawa Barat terkait dengan best practice-nya,” uucapnya.
