Selalu Gagalnya Optimisme Jokowi terhadap Perekonomian Indonesia
10Berita - JAKARTA - Tahun depan pemerintahan Joko Widodo mesti membayar utang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 800 triliun lebih. Hal tersebut mesti ditunaikkan, walaupun dirasa menunjukkan perhitungan dan antisipasi terhadap fluktuasi nilai tukar serta perkembangan ekonomi dunia dianggap tidak cermat dihitung oleh pemerintah.
“Tingginya jumlah utang yang akan jatuh tempo dalam dua tahun ke depan, angka totalnya mencapai Rp. 810 triliun. Ini seharusnya mendorong pemerintah untuk menyiapkan sejenis protokol krisis ekonomi. Sebab, untuk membayar utang yang jumlahnya besar tersebut, selain harus membuat utang baru, dalam realisasinya pemerintah biasanya akan memangkas belanja kementerian/lembaga dan memotong subsidi, yang pasti akan mendorong terjadinya kontraksi ekonomi,” politisi Gerindra, Fadli Zon memberitahukannya melalui akun media sosial, Twitter pribadi miliknya, Rabu (1/11/2017).
Ia melihat bahwa penyusunan APBN 2018 tidak banyak mengantisipasi risiko buruk yang mungkin terjadi pada 2018. “Skenarionya terus saja optimis, padahal proyeksi optimis pemerintah @jokowi selama ini sebenarnya selalu gagal. Besaran defisit pada APBN 2018, misalnya, hanya dipatok 2,19 persen dari PDB, atau hanya sebesar Rp. 325,9 triliun.”
Padahal, lanjut Fadli, tahun ini saja dalam APBN 2017 defisit dipatok Rp. 397,2 triliun, dan dalam APBN-P 2017, persentasenya telah dinaikkan ke level 2,92 persen. Itu baru asumsi untuk tahun berjalan.”
Dalam realisasinya, tahun ini defisit APBN bahkan bisa mencapai 3,62 persen terhadap PDB. Itupun dengan asumsi jika pos penerimaan pajak bisa terealisasi hingga 85 persen hingga akhir tahun ini. “Padahal, hingga September 2017, baru mencapai 60 persen. Meski terjadi pelemahan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, namun sejauh ini masyarakat masih relatif tenang. Harga minyak dunia saat ini masih rendah.” (Robi/)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
Sumber :voa-islam.com
