Sendirian, AS Veto Resolusi DK PBB Terkait Yerusalem
10Berita - NEW YORK Amerika Serikat (AS), Senin (18/12/2017) memveto Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem (Baitul Maqdis) sebagai ibu kota Zionis “Israel”. Veto AS ini tak diikuti oleh seluruh anggota lainnya.
Langkah DK PBB itu dilakukan kurang dari dua pekan setelah Washington dalam keputusan sepihaknya mengklaim kota suci tersebut sebagai ibu kota Zionis “Israel” dan memulai proses untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem (Baitul Maqdis).
Empat belas anggota DK memilih untuk mendukung resolusi yang menuntut agar Presiden AS Donald Trump menarik kembali keputusan tersebut. Namun AS tetap bersikeras atas keputusannya. Sendirian.
Dengan demikian, kecuali AS, resolusi itu disetujui oleh empat anggota tetap DK PBB—Cina, Prancis, Rusia dan Inggris—beserta 10 anggota tidak tetap lainnya.
Namun, langkah veto AS terhadap resolusi tersebut tentu saja mendapat pujian dari Perdana Menteri penjajah Zionis, Benjamin Netanyahu. Dia mengungkapkan sanjungannya itu kepada Utusan Khusus AS di PBB, Nikki Haley melalui Twitter.
Baitul Maqdis atau Yerusalem telah lama dianggap sebagai status yang harus ditentukan oleh perundingan damai. Dan keputusan Trump soal Yerusalem itu secara luas dipandang sebagai penghalang kesepakatan internasional yang sudah lama diputuskan.
Selama ini Yerusalem Timur adalah kota yang sudah lama direncanakan oleh bangsa Palestina sebagai ibu kota negara mereka, tetapi sejak 1967 wilayah ini dicaplok oleh penjajah Zionis.
Koordinator Khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan bahwa keputusan sepihak Trump telah menciptakan situasi “lebih tegang” di wilayah Palestina.
“Semakin memberdayakan kaum radikal dan melemahkan kelompok moderat,” kata Mladenov dalam sidang DK PBB, Senin (18/12).
“Pelemahan arsitektur internasional untuk mendukung perdamaian meningkatkan risiko di kawasan ini,” ujarnya.
Sebelum pemungutan suara, utusan AS untuk PBB mengatakan bahwa AS memiliki “hak” untuk menempatkan kedutaan besarnya di lokasi pilihannya. Utusan Khusus itu, Nikki Haley, mengecam upaya PBB untuk menjadi perantara perdamaian Zionis-Palestina, dengan mengatakan bahwa badan internasional tersebut “mematahkan perdamaian.”
Tahun lalu, di bawah pemerintahan Barack Obama, AS memilih untuk menjauhkan diri dari resolusi Dewan Keamanan yang mengecam permukiman Zionis.
AS adalah sekutu terbesar Zionis. AS memberi bantuan militer lebih dari $3 miliar setiap tahunnya. Dan secara teratur, AS menggunakan hak veto di Dewan Keamanan untuk melindungi Zionis dari kecaman internasional.
AS adalah satu dari lima anggota tetap dewan keamanan PBB yang memiliki hak untuk memveto resolusi yang sudah dipilih.
Inggris, yang juga anggota tetap, memilih untuk menyetujui Resolusi DKK PBB tersebut, kata utusannya, karena hal itu sesuai dengan posisi London yang telah lama ditetapkan atas status (Baitul Maqdis). (EZ/Salam-Online)
Sumber: Anadolu Agency, Salam Online.
