Impor Beras: Petani Rugi, Pengusaha dan Pemerintah Untung Besar
10Berita , Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan kebijakan impor beras jelas merugikan para petani. Komisioner KPPU, Saidah Sakwan, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki enam daerah penghasil padi, jikalau dilakukan impor mau dikemanakan hasil padi enam daerah yang melimpah ini.
“Seharusnya pemerintah bisa mensejahterakan petani bukan justru memihak pada pelaku pedagang saja. Selama ini hasil padi petani masih banyak yang tidak laku dan mengalami keanjlokan harga, pasalnya minimnya alat pengering sehingga gabah basah,” kata Saidah dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).
Dia mengungkapkan, kebijakan mengimpor beras dari Vietnam atau Thailand memiliki margin keuntungan yang besar. Pasalnya, jikalau dihitung, beras asal Vietnam hanya Rp4.300 per liter, kemudian masuk ke Indonesia menjadi Rp7.300 dan di pasaran dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp9.300.
“Ini marginnya gede banget. Keuntungan itu untuk siapa, hal ini hanya permainan para pedagang dan pemerintah. Tapi justru hasil padi petani tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.
Adapun 6 provinsi yang memasok beras yaitu Sumatera Utara sekitar 5,4 persen atau 5,4 juta ton, Sumatera Selatan 6,6 persen atau 4,7 juta, kemudian Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) hampir 50 persen dan Sulawesi Selatan.
“Sayangnya, kita tidak punya pasar beras sentral di masing-masing wilayah, makanya cost logistik tinggi. Akhirnya beras itu tour keliling daerah dan berakibat kenaikan harga disetiap daerah,” katanya.
KPPU juga telah mengantongi data akurat pengusaha besar yang bermain di industri beras. Pihaknya bakal membeberkan data pengusaha dan perusahaan tersebut jika terjadi eksploitasi harga beras.
“Kita sudah punya datanya tuh by name, by address siapa yang bermain di provinsi besar, siapa yang bermain di Sumut, Sumsel bermain di Jawa kita sudah datanya,” kata Saidah.
Saidah menuturkan, dari enam provinsi yang menjadi sumber distributor beras terkonsentrasi pada empat pelaku usaha. “Kita sudah tahu dan mereka sudah tahu kalau kita awasi,” ucap dia.
Sayangnya, Saidah enggan mengungkapkan pemain besar industri beras tersebut. “Empat pelaku saya ada datanya cuma menjadi konsumsi kita aja. Kita sudah tahu dia siapa dia punya berapa PT, dan kita awasi betul dan mereka tahu,” imbuhnya.
Terkait peran KPPU, dia mengaku sudah memonitor pelaku usaha beras dan belum ditemukan adanya permainan harga atau penahanan stok.
“Kita lihat dan monitor kita belum ada perilakunya ini semata-mata gak ada pasokannya, Perpadi kita tanya memang gak ada stoknya, di Cipinang PT Food Station kita tanya memang berkurang stoknya artinya berlakulah hukum pasar ketika stok berkurang harga akan naik,” pungkasnya.
Reporter : Hafidz Syarif
Editor: Hunef Ibrahim
Editor: Hunef Ibrahim
Sumber : Kiblat.
