OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Sabtu, 27 Januari 2018

Islam dan Politik Tak Bisa Dipisahkan

Islam dan Politik Tak Bisa Dipisahkan


Oleh: Aya Ummu Najwa (Ibu Rumah Tangga Peduli Generasi)

10Berita, Sejatinya Islam dan politik tidaklah dapat dipisahkan. Islam adalah satu satunya agama yang mempunya pengaturan dalam kehidupan untuk manusia. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah manusia kepada penciptanya, tapi dia mengatur urusan manusia dengan dirinya sendiri mau dengan sesamanya.

Islam adalah agama yang mempunyai solusi bagi permasalahan manusia. Dia tidak melulu mengurusi masalah akhirat, tapi dia memberikan arahan dan tatacara manusia menjalankan kehidupannya agar sesuai dengan aturan sang pencipta se agai bekal untuk akhiratnya.

Oleh karena Islam adalah sebuah jalan hidup, adalah sebuah ideologi, maka Islam mengurusi semua aspek kehidupan, termasuk urusan politik. Islam tidak akan pernag bisa jauh dari politik, yang tentu politik Islam.

Dalam bahasa arab, politik dikenal dengan assiyasah yang berarti mengurus. Karena Islam bukan hanyaagama ritual,  tetapi aturan hidu maka politik dalam Islam adalah dalam konteks mengurusi urusan umat. Baik dalam pemerintahan,  pengaturan kepemilikan, kesejahteraan umat dan lain lain.

Maka dalam Islam, al hukkam atau penguasa adalah pihak yang bertanggung jawab dalam urusan umat, dalam pengaturannya hingga kesejahteraannya. Penguasa akan senantiasa melayani rakyat dan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara'.

Kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa akan selalu berkepentingan untuk kesejahteraan umat. sebagai contoh,  dalam hadits Rasulullah shalallahu alaihi wasallam: bahwa Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air, dan api.(HR.Abu Daud)

Maka semua yang berhubungan dengan tiga hal di atas akan dikelola dan disalurkan untuk kesejahteraan rakyat.

Misal padang rumput, yang termasuk kategori padang rumput adalah hutan, penguasa dalam Islam, tidak akan membiarkan hutan digunduli dan dibakar hingga mengakibatkan kesulitan bagi warga,  hanya karena para cukong yang bergandengan tangan dengat kelompok elit menginginkannya menjadi lahan industri. Ini berseberangan dengan penguasa yang tidak menerapkan Islam, hingga terjadi kebakaran hebat yang mengakibatkan bencana asap dan kesusahan bagi warga, seperti yang sering kita alami setiap tahun karena bencana asap dari lahan yang dibakar untuk lahan industri di sumatra.

Minyak bumi dan listrik masuk kategori api. Dalam Islam penguasa haruslah menjadikan potensi alam dan sumberdaya alam menjadi kekayaan bagi rakyat, minyak bumi dikelola untuk kepentingan umat, bukan malah mengobral sumur sumur minyak bumi ke semua negara asing, dengan alasan tidak mampu mengelolanya,tentu kita masih ingat dengan kasus blok Mahakam, Cepu, Freeport dan sebagainya.

Termasuk listrik, listrik akan disalurkan ke penduduk demi kesejahteraan penduduk dengan gratis atau dengan harga yang terjangkau, bukan malah setiap tahun tarifnya naik dan meniadakan subsidi. Tidak ada alasan untuk menyengsarakan rakayat hanya untuk mencegah kerugian.

Air meliputi laut, danau, sungai,  akan dijaga dan dimanfaatkan hasilnya sebesar besarnya hanya untuk kepentingan rakyat. Rakyat boleh menggunakannya, memanfaatkannya untuk kehidupan mereka, bukan malah dikuasai asing, ditimbun untuk dibuat pulau hanya karena pesanan aseng, seperti kasus reklamasi yang menjadi polemik sampai saat ini, padahal kita tahu, sejatinya pulau reklamasi itu untuk siapa, yang pasti bukan untik warga pribumi.

Politik Islam adalah ri’ayah syu’unil ummah bil hukmi syar’i yaitu mengurusi urusan umat sesuai denga hukum syariah, bukan hawa nafsu penguasa.

Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Ketika umat dibatasi dan dipaksa untuk meninggalkan politik Islam, maka kemunduran dan kesengsaraan yang akan didapat.

Termasuk di dalam politik Islam adalah mengoreksi penguasa,  ketika penguasa melenceng dari syariat Islam maka umat harus mengoreksi dan meluruskan, penguasapun berkewajiban kembali kepada aturan Allah (Islam) bukan malah mengkriminalisasi pengemban politik Islam, membuat perppu dzalim yang mengebiri peran ormas Islam. Umat pun harus mulai membangkitkan kesadaran politik Islamnya, agar amar makruf nahyi mungkar bisa berjalan selaras dan seimbang.

Ketika ini diterapkan maka kesejahteraan akan dicapai dan keridhoan Allah akan didapat. Tentu dalam Islam telah ditentukan dan dipilih sebuah sistem pemerintahan yang bisa menerapkan semua itu, yaitu Khilafah Rasyidah. Wallaahu a'lam. [syahid/]

Sumber :voa-islam.com