Mahfud MD Kembali Ingatkan Gerakan LGBT Dibiayai UNDP
Ilustrasi LGBT.(Foto: Reuters)
10Berita, JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mohammad Mahfud MD, mengingatkan kembali bahwa gerakan LGBT di Indonesia saat ini dibiayai oleh United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan yang berada di bawah PBB.
“Ada informasi UNDP dari PBB menyediakan jutaan dolar untuk para lawyer untuk melindungi LGBT,” ungkap Mahfud dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah dengan tema ‘Menyikapi Upaya Legalisasi LGBT’ di Gedung Pusat Dakwah Muhammdiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/18) malam.
Informasi terkait hal itu sebenarnya sudah lama diungkap UNDP sendiri dalam situs resminya. UNDP menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok (Thailand) dan USAID.
Demi melancarkan programnya itu, UNDP mengucurkan dana sebesar US$8 juta (sekitar Rp 108 miliar) dengan fokus pada keempat negara: Indonesia, Cina, Filipina dan Thailand.
UNDP mengaku bahwa proyek tersebut dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017 lalu. Menurut UNDP, proyek ini hasil dari inisiatif yang berkolaborasi dengan masyarakat sipil, melibatkan Institusi nasional dan regional.
Tujuannya pun disebutkan untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif serta memberdayakan masyarakat sipil. Hasil-hasil yang ingin dicapai dari proyek ini, salah satunya adalah meningkatnya kemampuan organisasi-organisasi LGBT untuk secara efektif memobilisasi, menyokong dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas.
Sebelumnya, pada Februari 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta UNDP untuk menghentika proyek tersebut di Indonesia.
“(UNDP Indonesia) yang di sini tidak tahu. Itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Oleh karena itu diminta untuk tidak melanjutkan proyek,” kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).
Sementara Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga hadir bersama Mahfud MD dalam Pengajian Bulanan Muhammadiyah itu mengungkapkan bahwa ada 125 gerakan LGBT yang terdeteksi.
“Gerakan LGBT yang terdeteksi sekitar 125. Aslinya lebih dari itu,” ungkap Zulkifli.
“Yang penting UU bisa kuat menolak LGBT dalam bentuk apapun… tugas kita adalah mengawal,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. (MNM)
Sumber :Salam Online.
