Gimana Mau Sejahterakan Petani? Pemerintah Saja Tidak Punya Data Valid
10Berita – Ketika pemerintah Jokowi berbicara tentang kedaulatan pangan, ibarat jauh api dari panggang, apabila masalah data yang berkuatan dengan pertanian kita belum valid. Dengan data tidak valid, maka akan sulit lahir kebijakan yang tepat untuk memajukan pertanian Indonesia.
Pernyataan ini dilontarkan Dewan Penasehat Paguyuban Petani Merbabu, Surame Hadi Sutikno, dalam diskusi bertema Petani Goes To Jakarta, Petani Jaman #NOW di Jakarta, Minggu (25/3).
“Bagaimana bisa merancang kebijakan yang tepat untuk memajukan, dan mensejahterakan petani kita? Bila datanya saja tidak valid. Dengan data yang tidak valid, maka akan tidak tepat menentukan kapan harus impor dan ekspor. Wong kondisinya surplus kok impor,” ujar Surame.
Surame melanjutkan, “Juga bagaimana pula dengan Peta Cuaca, Peta Kemampuan Air dan Peta Kemampuan Tanah, Ini masih tidak ada. Kondisi belum adanya data yang valid ini sangat disayangkan para petani.”
Menurutnya, permintaan tentang data-data tersebut sudah sering diminta para petani. Namun selalu tidak diberi. Maka muncul dugaan bahwa data yang valid tersebut tidak ada. Maka diminta kapanpun pasti tidak bisa diberikan ke petani.
Surame berharap pemerintah bisa merancang kebijakan yang tepat untuk memajukan dan mensejahterakan petani. Hal ini sangatlah penting, karena bila petani tak juga sejahtera, maka akan mempersulit regenerasi petani, akibat anak petani tidak ingin hidup susah seperti sang ayah.
“Saat ini faktanya regenerasi petani itu sulit. Ya karena petani banyak yang belum sejahtera. Dan disisi lain dengan bertani tidak bisa dapat duit instan. Bekerja dulu, menanam dulu, baru setelah panen bisa dapat uang. Kalau pas penen harga jatuh, ya petani malah merugi. Anak muda banyak yang ingin cepat dapat uang maka tidak tertarik berprofesi menjadi petani,” jelas Surame.
Sementara Ketua Kelompok Tani Traggulasi Kabupaten Semarang, Pitoyo, mengungkap problem lain para petani adalah harga jual hasil panen ke pengepul yang rendah, namun harga jual di tingkat konsumen tinggi. Kondisi ini jelas merugikan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.
“Jadi dengan masyarakat membeli produk pertanian dengan harga tinggi pun, bahkan kadang terasa memberatkan, itu juga tidak membuat petaninya lalu sejahtera. Yang paling menikmati ya pedagang perantara. Adanya kesenjangan harga di tingkat petani dan harga di konsumen ini juga harus dicari solusinya oleh pemerintah. Agar petani dan konsumen tidak terus menerus rugi,” kata Pitoyo.
Disisi lain Pitoyo juga menyoroti biaya logistik yang masih mahal, dan berbagai permainan lainnya, yang itu semua membuat harga komoditi pertanian kita menjadi tidak kompetitif. (fj)
Sumber : Eramuslim
