Keras, Fahri Hamzah: Presiden Jangan Rebut Tugas Lurah
10Berita, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah kembali menyoroti soal bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pantauan TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Instagramnya yang diunggah pada Jumat (23/3/2018).
Menurut Fahri Hamzah, membagikan dokumen seperti itu adalah tugas dari lurah, camat, atau maksimal Pemda.
Oleh karena itu, sebaiknya Jokowi tak merebut tugas mereka.
Menurut Fahri Hamzah, tugas presiden adalah mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis.
“PRESIDEN JANGAN REBUT TUGAS LURAH
Bagi dokumen kepada masyarakat itu pekerjaan pelayanan publik oleh lurah – kepala desa – camat dan maksimal Pemda.
Presiden itu kerjaannya politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis.
Ternyata?
Kapitalis semakin merajalela menguasai tanah…termasuk tanah ulayat…koefisien pemilikan tanah makin timpang…1% orang kaya memiliki 80% tanah.
Jadi? Pekerjaan lurah dan Pemda diambil presiden dan pekerjaan presiden diambil kapitalis…
Ada banyak #ngibul dan #AsalBunyi yang hanya sanggup dilakukan oleh pemerintah berkuasa.
Sebab penguasa punya seluruh perangkat untuk berdusta; mimbar, media, statistik, juru bicara, dan kaki tangan penguasa, semua jago dusta dan jago cipta fiksi dan beraneka rasa.
Lalu, bukannya kembali ke tengah untuk memenuhi janji dan mengurai kembali apa yang menjadi rencana awal, malah bermanuver keluar dan menciptakan wacana baru tentang sukses dan pembangunan.
Tapi sekali lagi, #Ngibul dan #AsalBunyi penguasa selalu nampak canggih.
Alat-alat #Ngibul dan #AsalBunyi ini mencipta legitimasi dan pembenaran; statistik, media, juru bicara, pengamat sewaan dan pejabat yang asal bapak senang
Bikin fiksi dan cerita tentang kehebatan, kesederhanaan, kesungguhan, dan HOAX yang hanya sanggup diproduksi oleh kekuasaan.
Lebih parah dari itu, karena kekuasaan justru ingin menegaskan bahwa semua #Ngibul dan #AsalBunyi itu adalah satu-satunya kebenaran dan tidak boleh ada versi lain.
Kritik bukan saja dibungkam tapi ingin dikriminalisasi.
Pejabat publik bukannya menjawab malah mengancam.
Padahal tugas masyarakat dan politisi yang berada diluar pemerintahan adalah kritik.
Tugas yang didalam pemerintahan adalah memberikan penjelasan atas kritik dan pertanyaan.
Dinamika ini adalah untuk menjamin hilangnya #Ngibul dan #AsalBunyi serta Hoax dalam pemerintahan.
Inilah demokrasi kita hari ini.
Harta paling mahal kita yang kita perjuangkan dengan segala daya upaya; darah, keringat dan airmata.
Segala fiksi #ngibul dan #AsalBunyi harus dilawan untuk kebaikan rakyat. Dan pemerintah punya ruang jawab paling besar. Pakailah!,” tulisnya.
Postingan tersebut kemudian mendapat beragam komentar dari netter.
@rita_uwiet_putri: Cerdas,tajam setiap bicara dan tulisan mu pak..
@salman__alfatih: Klok di kasih kan ke lurah terkadang tidak sampai.
@arsifa1997: Tenggelamkan…
Top 5 news: Mahfud MD: Pelajaran untuk yang Dulu Bela Setnov hingga Penulis Asli Ghost Fleet Bicara soal Prabowo
@mbakayuk10: Tul mas fh yg selalu benar.
@fadly7481: Bener banget kata bang Fahri, knp mereka g mikir ya? Pencitraan terus ya dipikir.
Sumber: tribunnews
