Pak Jokowi, Hidup Rakyat Semakin Sulit
10Berita - Popularitas Jokowi tak ada yang mengalahkan. Kepuasan rakyat terhadap hasil kerjanya juga membanggakan. Tapi, Jokowi tak boleh berpuas diri. Soalnya, rakyat yang merasa kehidupan ekonomi semakin sulit dan berat masih banyak. Yang murung karena tak punya kerjaan juga masih bejibun
Kesimpulan itu tergambar dari hasil surveri terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia pimpinan pengamat politik muda, Burhanuddin Muhtadi.
Merilis hasil surveri lembaganya, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin, Burhan menyatakan, 43 persen responden merasa berat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara hanya ada 18 persen responden yang merasa kebutuhan pokoknya semakin ringan dibanding tahun lalu.
"Di isu-isu ini masih lebih banyak yang menilai tidak ada perubahan atau bahkan semakin negatif," kata Burhan.
Survei ini dilakukan medio 17-24 September 2014, menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Margin of error sekitar 2,9 persen.
Dari hasil survei ini menunjukkan ada deretan rapor merah di antara rapor biru pemerintahan Jokowi-JK yang hampir 3 tahun ini.
Selain hidup yang semakin sulit, hal lain yang mengecewakan, 50 persen responden menilai pengangguran saat ini semakin meningkat. Hanya 20 persen yang menjawab pengangguran semakin berkurang.
Soal pekerjaan begitu juga; mengecewakan. 54 responden merasa mencari pekerjaan semakin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah. Kemudian, 42 persen responden menilai orang miskin semakin banyak. Hanya 24 persen yang menjawab semakin berkurang.
Burhan menyarakan, pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja lebih keras lagi, terutama di sektor ekonomi. "Masalah paling mendesak berkaitan dengan ekonomi," kata Burhan.
Terlepas dari sisi jeleknya, secara keseluruhan 68,3 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK. Yang menyatakan kurang puas 27,23 persen, yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Jika dijumlahkan, totalnya 29,5 persen responden.
Meski tingkat kepuasan rakyat cukup tinggi, namun tingkat kepuasan ini stagnan jika dibandingkan dengan survei yang sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya, pemerintah Jokowi-JK bukan tanpa puji. Jokowi mendapat respon positif terkait urusan biaya kesehatan. 41 persen responden merasakan semakin ringan. Hanya 26 responden yang merasa kebutuhan berobat semakin berat.
Di sektor pendidikan, pemerintah unggul tipis. 38 persen responden merasa semakin ringan untuk bisa menempuh pendidikan. Namun, ada 29 persen yang menyatakan semakin berat.
Sementara, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK sebesar 27,23 persen. Adapun responden yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Jika dijumlahkan, totalnya 29,5 persen responden.
Kepuasan masyarakat ini sejalan dengan keyakinan bahwa Jokowi-JK bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik pada tahun mendatang. 72,6 persen responden yakin Jokowi-JK akan memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Hanya 22,6 persen yang menjawab tidak yakin.
Burhan merinci, kepuasan dan keyakinan masyarakat ini didasari oleh sejumlah hal. Misalnya, membangun jalan umum (72 persen), membuat layanan kesehatan terjangkau (65 persen), membangun sarana transportasi umum (60 persen) dan membangun jalan tol luar Jawa (56 persen).
Namun, kepuasan masyarakat minim di sejumlah bidang, seperti membuat harga kebutuhan pokok terjangkau (34 persen), mengurangi jumlah orang miskin (32 persen), menyediakan lapangan kerja (30 persen), dan mengurangi pengangguran (27 persen).
Di tempat terpisah, Jokowi seperti tak khawatir dengan data-data survei di atas. Berpidato di pembukaan pameran dagang skala internasional, Trade Expo Indonesia (TEI) 2017, BSD Tangerang, kemarin, Jokowi menggambar bahwa ekonomi sedang baik-baiknya. Berdasarkan data BPS, total ekspor Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2017 mencapai 108 miliar dolar AS atau tumbuh 17,58 persen di banding periode yang sama tahun lalu.
Menurut Jokowi, peningkatan ekspor yang cukup tinggi akan berdampak terhadap penambahan devisa negara dan meningkatnya daya saing. "Jika ekspor dan investasi dijaga, maka pertumbuhan ekonomi akan berkualitas," tegas Jokowi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sedang berada di Belgia juga meyakinkan ke public bahwa ekonomi di dalam negeri tak perlu dikhawatirkan.
JK menyatakan, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan stabil. Hal ini didorong oleh permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, dan perdagangan internasional yang cenderung membaik.
Dia mengungkapkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen. Selain itu, tingkat inflasi juga cukup terjaga di bawah 4 persen.
"Indonesia mencatat inflasi 3,02 persen pada 2016, atau lebih rendah 3,35 persen pada 2015," ujar dia dalam sambutan pada Indonesia-Belgium High Level Roundtable Discussion di Federation of Enterprises in Belgium (FEB) seperti dikutip dari keterangan tertulis, kemarin.
Menurut JK, Indonesia berhasil membukukan surplus perdagangan Rp 7,7 triliun pada 2015 dan ini pertama kalinya setelah tiga tahun mengalami defisit.
"Sebagian besar berasal dari pemulihan harga komoditas. Nilai tukar rupiah terus berlanjut di 2016. Indeks Harga Saham Gabungan menjadi indeks saham berkinerja terbaik kedua setelahnya Thailand di Asia Tenggara pada 2016," jelas dia.
JK mengungkapkan, investor global juga merespon positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Hal ini terlihat dari total arus masuk investasi ke Indonesia pada 2016 mencapai Rp 612,8 triliun, meningkat sebesar 12,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2015.
"Foreign Direct Investment (FDI) mencapai hampir Rp 400 triliun atau meningkat 8,4 persen. Total realisasi investasi pada 2016 yaitu Rp 612,8 triliun, melampaui target nasional di 2016 sebesar 3 persen," tandas dia.
Politisi PDIP Puti Guntur Soekarno yang hadir sebagai penanggap survey lembaganya Burhan itu, menyambut baik. Ia menilai, hasil ini merupakan kebanggaan bagi PDIP atau pun partai pendukung pemerintahan lainnya. "Kita bisa melihat ini salah satu pembuktian dari beliau mulai maju di pemilu dengan janjinya, bukan hanya janji manis saja. Ini tanda Pak Jokowi mendapat keyakinan dari masyarakat," ucap Puti.
Namun, politisi Partai Gerindra Nizar Zahro menyebut kepuasan masyarakat dalam survei ini hanya persepsi semata. Kenyataannya, masih banyak janji Jokowi-JK yang belum terwujud. "Misalnya dulu Pak Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Namun itu belum terwujud," kata dia.
Peneliti di Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menanggap wajar Jokowi mendapatkan stigma membuat ekonomi rakyat menjadi semakin sulit. Menurutnya, pola masyarakat saat ini sedang beralih dari penikmat subsidi menjadi tidak menikmati subsidi. Ketegasan Jokowi memangkas subsidi seperti listrik, gas, air minum, BBM, dan kebutuhan dasar lainnya, membuat pengeluaran rakyat semakin tingi.
"Akibatnya, spending masyarakat untuk alokasi belanja kebutuhan barang sekunder dikurangi. Pemerintah harus cepat mengatasi, tinggal bagaimana mengurangi dampak-dampak tersebut, sekarang sudah merembet kemana-mana sektor riil terganggu high cost terjadi," ujar Heri kepada Rakyat Merdeka.
Heri menilai, penurunan daya beli masyarakat ini merupakan dampak dari pencabutan subsidi pemerintah terhadap barang yang harganya bisa di atur pemerintah. Misalnya, listrik, gas, air minum, dan lainnya. Nah, ketika subsidi dicabut, masyarakat terkaget-kaget. Yang biasanya masyarakat dimanjakan oleh subsidi ratusan triliun itu tiba-tiba berkurang drastis.
Heri mengatakan, indikator penurunan daya beli masyarakat tidak hanya dilihat dari melambatnya pertumbuhan retail. Indikasi lainnya adalah melambatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) mencapai 2,5 persen.
"Daya beli melambat ini kan ternyata terbukti, bukan cuma di retailnya aja bisa dibilang turun, terus ada yang bilang pindah ke online. Tapi kan kalau kita kroscek ke hulunya ternyata juga turun," terangnya.(KONF/RMOL)
8
Tidak Suka
Baju Adat- Jokowi-JK Pakai Baju Adat ke Sidang Tahunan MPR, Pendapat UCers?
Ada yang tak biasa dari momen Sidang Tahunan MPR tahun ini. Presiden Jokowi dan Wpres Jusuf Kalla menggunakan baju daerah yang ditukar. Jokowi menggunakan Baju Bodo khas Makassar dan JK menggunakan blankon dan beskap khas Jawa. Hal ini baru terjadi sekali. Biasanya, para presiden mengenakan jas, kemeja, dan dasi untung acara ini. Bagaimana pendapat UCers tentang hal ini? Apakah ini adalah ritual yang baik atau malah tidak pantas dikenakan saat acara seperti ini?
Sumber : Konfrontasi
