Rakornas PA 212 Menyepakati, Semua Tunduk pada Habib Rizieq
Habib Rizieq. Foto: dok/JPNN.com
10Berita , JAKARTA - Rakornas Persaudaraan Alumni 212, Selasa (29/5), merekomendasikan lima nama capres yang maju di Pilpres 2019, salah satunya Habib Rizieq Shihab.
Nama Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu berada di posisi teratas, sementara nama Prabowo Subianto berada di nomor urut dua rekomendasi tersebut. Sedang nama Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta, hanya ada di daftar nama bakal cawapres.
"Hasil rakornas merekomendasikan nama-nama bakal calon presiden 2019. Lima nama capres dan sembilan cawapres. Nama Habib Rizieq paling banyak diusulkan oleh peserta Rakornas untuk menjadi capres. Hingga akhirnya nama beliau (Habib Rizieq) di posisi pertama," kata Bukhori Abdul Shomad, ketua Panitia Rakornas PA 212 saat membacakan hasil Rakornas, di Aula Sarbini, Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (29/5).
Rakornas ini dihadiri oleh Amien Rais selaku Ketua Dewan Penasihat PA 212, dan 256 ulama, aktivis dan tokoh masyarakat dari 16 perwakilan daerah dari seluruh Indonesia.
Selain Habib Rizieq, nama capres di urutan berikutnya ada Prabowo Subianto, Tuan Guru Bajang, Yusril Ihza Mahendra, dan Zulkifli Hasan.
Kemudian, beberapa nama yang direkomendasikan untuk diperjuangkan menjadi bakal calon wakil presiden diantaranya Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid, Yusril Ihza Mahendra, Anies Matta, Zulkifli Hasan, Bachtiar Nasir, dan Anies Baswedan.
Buchori menyatakan, peserta Rakornas sebagian besar menyepakati, akan berkomitmen patuh dan tunduk kepada Imam Besar Umat Islam Republik Indonesia, Al Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab.
"Semua peserta Rakornas akan sami'na wa atho'na untuk tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang menjadi keputusan Imam Besar," ucapnya.
Ketua Alumni 212 Slamet Maarif menjelaskan, nama-nama capres dan cawapres itu diharapkan dapat dididukung oleh sejumlah partai koalisi umat, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
"Dalam Rakornas yang diselenggarakan dalam satu hari ini juga mengharapkan segera terbentuknya koalisi umat dari empat partai, pembentukan jaringan relawan 212 untuk Pemilihan legislatif dan presiden 2019," ujarnya.
Slamet menambahkan, Rakornas menghasilkan resolusi yang bertujuan mengajak umat Islam di Indonesia dan segenap bangsa menyepakati 12 hal yang harus dimiliki capres dan cawapres.
"Pertama, capres dan cawapres yang memahami sejarah bangsanya, ideologi negaranya, bekerja keras untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingan pihak asing dan aseng," ucap Slamet.
Kedua, kata Slamet, capres dan cawapres harus bekerja keras untuk kepentingan rakyat Indonesia sendiri, tidak tunduk kepada kemauan asing dan aseng. Ketiga, tidak menambah utang luar negeri yang pada gilirannya akan menjadi beban seluruh rakyat Indonesia.
"Keempat, tidak terus-terusan berkegiatan tebar pesona, sampai waktunya tidak cukup untuk mencari solusi bagi demikian banyak masalah sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Dengan kata lain, pemimpin yang fokus menekuni pemecahan masalah-masalah besar bangsa Indonesia, bukan tebar pesona yang makin membosankan," tuturnya.
Kelima, capres dan cawapres nantinya memiliki kebijakan yang tidak mendorong masuknya tenaga kerja asing tanpa kehati-hatian nasional (national alert). Keenam, bukan tidak mungkin sebagian pendatang asing yang berpretensi sebagai buruh hakikatnya adalah tentara yang siap siaga untuk merongrong keutuhan NKRI.
"Pemerintah yang ada sekarang nampak berusaha melindungi ilegalitas pendatang asing itu dengan segala dalih yang tidak masuk akal. Hal ini merupakan kebijakan berbahaya bagi bangsa Indonesia," ujarnya.
Resolusi ketujuh, menghentikan pelanggaran berat terhadap Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kedelapan, kata Slamet, capres dan cawapres harus berupaya menegakkan hukum tanpa diskriminasi terhadap setiap warga negara dengan tegas, jelas, adil, dan transparan sesuai dengan kaidah supremacy of law.
"Di samping itu, membangun KPK sesuai dengan UU KPK, bukan membiarkan KPK menjadi lembaga obstruksi keadilan (obstruction of justice), lembaga hukum yang membenamkan kasus-kasus korupsi berskala mega. Pemerintah yang berkolaborasi dengan KPK untuk meneruskan kegiatan obstruction of justice sejatinya telah kehilangan legitimasi," katanya.
Kesembilan, capres dan cawapres harus bertindak adil kepada semua anak bangsa. Bukan berpihak kepada golongan tertentu dan memusuhi golongan lain. Sehingga terkesan adanya unsur-unsur Islamophobia yang sangat berbahaya.
"Kesepuluh, tidak akan pernah mengotak-atik hasil pemilu dengan merancang segenap trik-trik busuk dan kotor. Kejadian berkarung-karung e-KTP yang kebetulan tertangkap publik dua hari lalu adalah bukti ada gunung es kecurangan pemilu. Dalih berkarung-karung e-KTP itu akan dimusnahkan karena cacat tidak dapat diterima oleh akal sehat. Skandal ini harus diselesaikan setuntas-tuntasnya," papar Slamet.
Selanjutnya, resolusi bahwa capres dan cawapres harus menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dan proyek Meikarta yang mangkrak, penuh dengan penguasa dan pengusaha tunaetika. Capres dan cawapres yang ada harus menerapkan proses hukum yang transparan, siapa dalang utama di balik dua proyek ekonomi yang telah menghina akal sehat bangsa Indonesia itu.
"Keduabelas, langkah-langkah anti-terorisme harus benar-benar untuk menangkap dalang sejati berbagai kejadian teroris selama ini, bukan untuk menebar rasa takut masyarakat, sehingga masyarakat tidak berani melakukan kritik dan koreksi pada pemerintah. Sejauh ini terasa umat Islam selalu tersudutkan dan tertuduh dalam setiap aksi terorisme," tutur Slamet.
Dalam rakornas ini, PA 212, kata Slamet, juga mengimbau segenap umat Islam tetap bersatu agar tidak mudah dipecah-belah. Pihaknya yakin bahwa makar yang dirancang oleh musuh-musuh Islam akan menjadi bumerang bagi perancangnya.
"Dan Allah SWT akan menunjukkan apa dan siapa saja manusia yang telah berupaya menghancurkan bangsa dan negara Indonesia. Usaha-usaha rezim untuk melibatkan TNI dan Polri dalam rangka mencapai tujuan yang jauh dari rasa patriotisme dan nasionalisme harus ditolak setegas-tegasnya," pungkasnya.
Sementara, Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay ketika dikonfirmasi INDOPOS mengaku senang nama ketua umumnya masuk dalam rekomendasi capres PA 212.
"Tentunya kami berterimakasih. Ini juga yang menjadi rekomendasi kader yang telah memutuskan nama Bang Zulhas sebagai capres atau cawapres pada rakernas 2017 lalu. Semoga usulan PA 212 ini bisa menjadi tawaran alternatif menyongsong sukses kepemimpinan nasional 2019," ujarnya.
Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera turut mengomentari, pihaknya tak terlalu mempermasalahkan hasil PA 212, meski kader PKS tak ada yang masuk dalam rekomendasi Capres.
"Ya namanya usulan silakan aja. Kami memang ingin mendorong ada kader yang menjadi pemimpin nasional. Kalo gak capres, ya jadi cawapres," singkatnya kepada INDOPOS. (dil)
Sumber : JPNN.com
