Waketum MUI: Pemerintah tak Boleh Panik Hadapi Kritik
10Berita, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta elite-elite politik menahan diri agar suasana tak bertambah panas menjelang Pilpres 2019. MUI juga meminta kritik yang dilontarkan disertai bukti dan data.
“Di tahun politik ini semua pihak khususnya elite politik hendaknya bisa menahan diri dalam mengekspresikan politiknya termasuk dalam menyampaikan pernyataan agar tidak membuat suasana semakin panas, tegang, dan penuh dengan kecurigaan,” kata Waketum MUI Zainut Tauhid kepada wartawan, Sabtu (5/5/2018).
Zainut mengatakan perbedaan pilihan tidak harus diwarnai saling menjelekkan dan memfitnah serta menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Selain tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, hal-hal negatif tersebut dapat menimbulkan gesekan dan retaknya bangunan kebangsaan.
“Di negara demokrasi, kritik sekeras apa pun kepada pemerintah adalah sah dan dilindungi oleh konstitusi. Sepanjang kritik tersebut disampaikan dengan sopan, didukung oleh bukti, data, dan fakta. Kalau tidak didukung oleh bukti dan data, itu namanya fitnah,” ulas Zainut.
“Melakukan kritik itu tidak haram sepanjang kritik tersebut dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Zainut mengatakan pemerintah juga tidak boleh panik dalam menerima kritik karena bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai target pencapaian pembangunan. Tugas pemerintah, dia melanjutkan, adalah memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada publik dengan jujur dan transparan sehingga tidak ada kesalahpahaman.
“Mari kita membangun budaya berpolitik yang elegan dengan nilai keadaban dan kesopanan. Jangan hanya karena berambisi ingin berkuasa kemudian menghalalkan segala cara,” pungkas Zainut.
sumber: detik
