Wakil Ketua MPR Kritik Fasilitas Negara Dipakai Rapat Parpol Pendukung Pemerintah
10Berita – Pertemuan sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah yang dilakukan di kantor Sekretariat Kabinet (Seskab), Komplek Istana, Jakarta, Senin (7/5), menuai banyak kritikan karena dilakukan di dalam Komplek Istana.
Kritikan datang dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) yang menyebut sekalipun pertemuan diundang oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, seharusnya bisa dilakukan di luar Komplek Istana.
“Harusnya kan juga mementingkan fatsun dan aturan-aturan. Alangkah lebih elok kalau Seskab pun selenggarakan di luar kantor Setkab,” ujar politisi senior PKS ini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).
HNW menilai, posisi politik saat ini utamanya jelang Pilpres 2019, sudah terpecah menjadi dua kubu. Kubu itu adalah pendukung pemerintah dan opisisi di luar pemerintah.
Menurutnya, pertemuan yang juga dihadiri partai politik non kabinet tetapi mendukung Jokowi itu sudah bukan lagi membahas soal negara. Tetapi lebih pada konteks politik Pilpres pemenangan Jokowi periode kedua.
“Ini kan politik murni, politik praktis. Sekarang kan ada namanya koalisi pendukung pemerintah, lakukan saja dalam konteks itu agar tidak menghadirkan kontroversi,” jelas HNW.
Sebelumnya, kritik serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, karena pertemuan itu adalah kepentingan partai bukan untuk negara.
“Harusnya dicari tempat lain, misalnya di salah satu markas partai atau rumah ketua umumnya. Kalau di Istana ya jadi abuse of power,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/5/2018).
Adapun sekjen parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut, dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai NaDem, PPP, Partai Hanura, PKPI, Partai Perindo dan PSI. Sementara, PAN tidak diundang dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu dalam keterangan terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, angkat bicara soal pertemuan sembilan sekretaris jenderal (sekjen) partai pendukung Jokowi. Menurutnya, pertemuan itu membahas soal pesan pemerintah yang harus disampaikan pada kader-kadernya.
Hal itu juga sekaligus untuk membantu pemerintah menjawab berbagai isu yang dilancarkan lawan-lawan politik. Mengingat pemilu dan pilpres bakal digelar satu tahun lagi. (fj)
Sumber :Eramuslim
