Bertemu di Mekkah, PKS-Habib Rizieq Bicara Pilpres Hingga Ulama di RI
10Berita , JAKARTA – Elite PKS yang dipimpin Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri menemui Habib Rizieq Syihab di Mekkah. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan itu.
“Tentu silaturahmi yang utama. Kemudian secara umum ada tiga hal yang dibahas,” kata Mardani, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Tiga hal yang dibahas tersebut, kata Mardani, terkait dengan Koalisi Keummatan yang tercetus pada saat pertemuan Prabowo, Amien Rais, dan Habib Rizieq. Pertama, pembicaraan terkait platform dan konten dari koalisi. “Jangan sampai yang terjadi adalah kita kumpul tapi tidak ada isinya,” ujarnya.
Kedua, kata Mardani, pertemuan tersebut juga sebagai upaya penjajakan. Siapa saja, lanjutnya, yang mungkin akan bergabung dalam koalisi Keummatan. “Kan udah ada Gerindra PKS pan. Kita lagi ngajak yang lain. Ada yang mau gabung lagi nggak. Baru kemudian yang ketiga susunan capres-cawapres pembicaraan awal,” katanya.
Jadi hal ketiga yang menjadi pembahasan antara PKS dengan Rizieq adalah soal susunan capres-cawapres.
Dalam kesempatan ini, Mardani juga menjelaskan alasan Salim Segaf tak datang bersamaan dengan Prabowo dan Amien Rais. Persoalan jadwal yang padat menjadi alasannya. “Memang jadwalnya kita ada banyak urusan. Jadi Monggo jalan,” kata Mardani.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, yang ikut dalam pertemuan itu, juga membongkar isi obrolan Rizieq-PKS. Menurut Jazuli, pertemuan itu terjadi di sela-sela umrah rombongan PKS, Selasa, 5 Juni 2018. “Ini silaturahmi biasa dan sudah kali kedua kami berkunjung ke kediaman Habib Rizieq di Mekah,” kata Jazuli membuka penjelasan isi pertemuan Rizieq-PKS, Rabu (6/6/2018).
Jazuli mengatakan PKS bersama Rizieq turut membicarakan kondisi bangsa. Selain itu, Habib Rizieq dan PKS bicara tentang kondisi ulama di RI. Menurut Jazuli, Rizieq ingin bangsa ini menghormati ulama.
“Agar menghormati ulama dan agama-agama yang diakui di Indonesia, jangan memberi ruang pada paham dan kepentingan yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan norma-norma agama yang diakui di Indonesia,” kata Jazuli.
Sumber : PORTAL ISLAM
