OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Sabtu, 07 Juli 2018

Dewan Pengurus Pusat Hanura Desak Presiden Jokowi untuk Mencopot Wiranto

Dewan Pengurus Pusat Hanura Desak Presiden Jokowi untuk Mencopot Wiranto

10Berita - Diduga memengaruhi indepedensi Komisi Pemilihan Umum ((KPU), Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hanura desak Presiden Jokowi untuk mencopot Wiranto dari jabatannya sebagai Menkopolhukam.

''Sikap Pak Wiranto sebagai Menkopolhukam itu jelas merusak nama baik Presiden Jokowi dan merusak demokrasi yang sedang kita bangun,'' kata Jafar Bajeber, Ketua DPP Hanura di kantor DPP Hanura di Tower City, Jakarta, Kamis (6/7/2018).

Desakan itu disampaikan disela-sela konprensi pers mengenai data sistem informasi politik (Sipol) Hanura di daerah berubah sehingga menyulitkan pada caleg Hanura untuk mendaftarkan diri.di KPU .

Kabidkumham Hanura, Dodi S Abdulkadir mengatakan KPU tanpa persetujuan Ketum yang sah, yakni Oesman Sapta, data Sipol yang telah sah diverifikasi KPU diubah yang diduga oleh oknum KPU.

Menurut Dodi untuk mengubah kepengurusan partai di Sipol harus dengan usulan dan persetujuan ketua umum yang sah. ''Bukan tekanan atau intervensi pihak manapun. Kami sangat sesalkan data Sipol untuk kepengurusan di daerah berubah begitu saja tanpa persetujuan Ketua Umum Oesman Sapta,” ujar Dodi.

Karenanya Dodi menilai KPU saat ini sudah tidak independen dan terindikasi diintervensi. “Walau belum terbukt dilakukan oleh KPU tetapi karena itu ada di web KPU, tentu atas sepengetahuan lembaga ini. Kami berharap Bawaslu dan DKPP mencermati hal ini. Bagaimana mungkin waktu mereka diverifikasi dengan semua persyaratannya, tiba-tiba diganti,” ujar Dodi.

Atas dasar itu Dodi akan melaporkan KPU ke Bawaslu. Bahkan kalau ada unsur pidananya, dia akan melaporkan ke bareskrim Polri. Ditanya apa ada kaitan dengan Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) yang digelar Kemenpolhukam dikomandoi oleh Wiranto pada tanggal 5 Juli 2018 jam 15.30 WIB yang khusus membahas Partai Hanura?

“Saya mensinyalir ada kaitannya. Saya dapat bocoran surat Rakortas itu mengundang Menkumham, ketua KPU dan lainnya untuk membahas Partai Hanura,'' katanya.

Dodi mengaku jadi bingung sendiri karena dulu dia menganggap Wiranto bagian dari solusi atas kemelut ini. Ternyata malah kesannya bagian dari masalah. ''Kesannya menggunakan jabatan untuk agendanya sendiri,” ucapnya.(KONF/)

Sumber : WAWASAN