SBY Cukup Bilang BLBI, PDIP Kejang-kejang, Kepanasan. Ada Apa Ini
Aktual.com
10Berita, Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata pintar membuat politisi PDIP kepanasan. Hanya dengan menyebut: BLBI.
SBY menyinggung kasus BLBI dengan mengaitkan pemberitaan media asing asal Hong Kong, Asian Sentinel yang mengupas kasus bailout Bank Century. Orang nomor satu Partai berlambang Mercy itu membandingkan beda perlakuan kasus Century dengan mega skandal BLBI.
SBY, dilansir CNN Indonesia, Senin, (17/09/2018), membandingkan perlakuan DPR dan penegak hukum terhadap kasus korupsi bailout Bank Century dengan kasus korupsi BLBI. Presiden ke-6 RI itu menduga penyimpangan BLBI jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank Century. Ironisnya, kasus tersebut mengendap atau menghilang. Padahal, yang diinginkan rakyat adalah keadilan, termasuk keadilan dalam penegakan hukum.
Ilustrasi
BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) adalah dana talangan yang diberikan pemerintah ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada 1997. Tercatat 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu. Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar Rp144,5 triliun. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia dan terjadi di era Megawati Soekarnoputri.
Sontak sindiran SBY terkait BLBI membuat panas elite PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta SBY melakukan otokirik. Anak buah Megawati itu menuding justru di pemerintahan SBY banyak terjadi kasus korupsi besar, di antaranya bailout Bank Century dan korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Kasus korupsi yang menggerogoti kepemimpinan SBY bertolak belakang dengan tagline Demokrat untuk menolak korupsi.
Demo menuntut kasus BLBI diusut tuntas.
Nama Megawati memang selalu dikaitkan dengan mega skandal BLBI. Nama beberapa kali sempat diisukan bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga akhirnya, lembaga antirasuah mendadak memutuskan untuk tidak memeriksa Megawati dengan alasan proses hukum yang dilakukan berfokus pada penyelewengan dalam pelaksanaan kebijakan, bukan instruksi presiden yang melandasi penerbitan SKL.
(Triaji)
Sumber : UC News
