Demokrat: Jokowi Tak Ada Tata Krama Sebut Politikus Sontoloyo

Kadiv Hukum dan Advokasi Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut Jokowi sebagai Presiden tak punya tata krama menyebut pengkritiknya sebagai politikus sontoloyo.

Presiden Jokowi. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).

Partai Demokrat menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut banyak politikus sontoloyo di tengah masyarakat. Partai berlambang bintang mercy itu menilai Jokowi tak punya tata krama sebagai seorang pemimpin nomor satu di negeri ini.

"Saya pikir presiden Jokowi sedang menunjukkan kelasnya yang tak memiliki tata krama politik dengan menyebut pihak yang mengkritiknya sebagai politisi sontoloyo," kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/10).

"Ini tidak patut dan sangat disayangkan seorang presiden mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti ini," ujar Ferdinand menambahkan.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sontoloyo memiliki arti "konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian)."

Jokowi menyebut banyak politikus sontoloyo saat membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di kawasan Kebayoran Lama. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan masyarakat harus berhati-hati di tahun politik karena banyak politikus sontoloyo.

Jokowi melontarkan banyak politikus sontoloyo lantaran terjadi politisasi terhadap rencana pengucuran dana kelurahan yang dilakukan pemerintah mulai tahun depan. Kebijakan itu dianggap politis karena keluar menjelang Pilpres 2019.

Ferdinand merasa aneh kritik terhadap pengucuran dana keluruhan itu dibalas Jokowi dengan melontarkan banyak politikus sontoloyo. Menurutnya, pernyataan Jokowi itu semakin menunjukkan dirinya antikritik dan bisa mengarah pada otoriter.

"Jokowi kalau diberi amanah satu kali lagi, saya yakin akan jadi presiden otoriter yang tidak akan menerima kritik," tuturnya.

Ferdinand mengatakan kritik yang dilontarkan kalangan politikus terhadap kebijakan pemerintah bertujuan baik, agar tak muncul politisasi anggaran demi kepentingan elektabilitas Jokowi, yang maju pada Pilpres 2019.

"Saya harus ingatkan Jokowi, hati-hati memberikan pernyataan, nanti ada yang bilang waspadai dan jangan pilih capres sontoloyo. Kan tidak elok dan akan makin tegang kondisi politik kita," ujarnya.

Sumber : CNN INDONESIA